Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada garam pada tahun 2027 mendatang. Optimisme ini didasari upaya peningkatan produksi garam nasional yang tengah digenjot bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garam dan pihak swasta.
Direktur Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita menyampaikan keyakinannya tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta.
“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” kata Frista, Kamis (12/2/2026).
Frista menjelaskan, secara kebutuhan konsumsi, Indonesia sebenarnya sudah swasembada garam sejak tahun 2012. Namun, tingginya permintaan garam untuk keperluan industri dalam negeri memaksa pemerintah untuk membuka keran impor.
“Memang garam yang dihasilkan oleh petambak ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri,” ujar Frista.
KKP mencatat, kebutuhan garam nasional pada tahun 2026 hingga 2027 mencapai 4,9 hingga 5,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 50-60 persen masih dipenuhi melalui impor.
Garam impor tersebut didominasi jenis Chlor Alkali Plant (CAP) untuk industri dengan kadar natrium klorida (NaCl) tinggi, serta garam untuk produk olahan pangan.
“Nah, ini kenapa? Karena ternyata memang produksi dalam negeri itu di satu sisi dari segi kuantitas maupun kualitasnya memang bisa dibilang belum cukup optimal ya untuk memenuhi standar atau kebutuhan dari industri,” kata dia.
Strategi Pemerintah Capai Swasembada
Pemerintah menetapkan tiga strategi utama untuk mencapai swasembada garam. Salah satunya adalah ekstensifikasi atau pembukaan lahan tambak baru.
Sentra industri garam telah ditetapkan di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 13.697 hektar yang terbagi dalam 10 zona.
Berikut rincian pengembangan zona industri garam di Rote Ndao:
| Zona | Luas Lahan (Hektar) | Pengembang |
|---|---|---|
| Zona 1 | 1.025 | KKP |
| Zona 2 | 899,54 | KKP |
| Zona 3-10 | 11.773 | Swasta |
Dari total 10 zona tersebut, KKP baru mampu mengembangkan zona 1 seluas 1.025 hektar dan zona 2 seluas 899,54 hektar. Sisanya, seluas 11.773 hektar akan dikembangkan oleh investor swasta.
“Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di dua zona, sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” kata Frista.









