Category: Ekonomi

  • KKP Optimistis Indonesia Swasembada Garam pada 2027

    KKP Optimistis Indonesia Swasembada Garam pada 2027

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada garam pada tahun 2027 mendatang. Optimisme ini didasari upaya peningkatan produksi garam nasional yang tengah digenjot bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garam dan pihak swasta.

    Direktur Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita menyampaikan keyakinannya tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta.

    “Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” kata Frista, Kamis (12/2/2026).

    Frista menjelaskan, secara kebutuhan konsumsi, Indonesia sebenarnya sudah swasembada garam sejak tahun 2012. Namun, tingginya permintaan garam untuk keperluan industri dalam negeri memaksa pemerintah untuk membuka keran impor.

    “Memang garam yang dihasilkan oleh petambak ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri,” ujar Frista.

    KKP mencatat, kebutuhan garam nasional pada tahun 2026 hingga 2027 mencapai 4,9 hingga 5,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 50-60 persen masih dipenuhi melalui impor.

    Garam impor tersebut didominasi jenis Chlor Alkali Plant (CAP) untuk industri dengan kadar natrium klorida (NaCl) tinggi, serta garam untuk produk olahan pangan.

    “Nah, ini kenapa? Karena ternyata memang produksi dalam negeri itu di satu sisi dari segi kuantitas maupun kualitasnya memang bisa dibilang belum cukup optimal ya untuk memenuhi standar atau kebutuhan dari industri,” kata dia.

    Strategi Pemerintah Capai Swasembada

    Pemerintah menetapkan tiga strategi utama untuk mencapai swasembada garam. Salah satunya adalah ekstensifikasi atau pembukaan lahan tambak baru.

    Sentra industri garam telah ditetapkan di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 13.697 hektar yang terbagi dalam 10 zona.

    Berikut rincian pengembangan zona industri garam di Rote Ndao:

    Zona Luas Lahan (Hektar) Pengembang
    Zona 1 1.025 KKP
    Zona 2 899,54 KKP
    Zona 3-10 11.773 Swasta

    Dari total 10 zona tersebut, KKP baru mampu mengembangkan zona 1 seluas 1.025 hektar dan zona 2 seluas 899,54 hektar. Sisanya, seluas 11.773 hektar akan dikembangkan oleh investor swasta.

    “Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di dua zona, sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” kata Frista.

  • Bahlil Pangkas Produksi Batu Bara Demi Jaga Harga Global

    Bahlil Pangkas Produksi Batu Bara Demi Jaga Harga Global

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, produksi batu bara akan tetap dipangkas. Hal ini dilakukan untuk menopang harga komoditas tersebut di pasar internasional.

    Indonesia saat ini menyuplai sekitar 43 hingga 45 persen batu bara yang diperdagangkan secara global.

    “Kalau kita produksinya banyak (tapi) permintaannya sedikit, (maka) harganya murah. Ya, kami buat saja keseimbangan berapa konsumsi, itu yang diproduksi,” ujar Bahlil dalam acara Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi dan Investasi di Jakarta, Kamis.

    Bahlil menjelaskan, konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton. Volume yang diperdagangkan hanya sekitar 1,3 miliar ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia mengekspor sekitar 560 juta ton.

    “Indonesia menyuplai batu bara keluar negeri 560 juta ton. Tapi, harganya bukan kita yang kendalikan, ini kan abuleke (tukang tipu) namanya,” ucap Bahlil.

    Tren Penurunan Harga Batu Bara

    Harga batu bara acuan (HBA) menunjukkan tren penurunan. HBA periode I Februari 2026 tercatat 106,11 dollar AS per ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 124,24 dollar AS per ton.

    Evaluasi Kebijakan Pembatasan Produksi

    Asosiasi pertambangan sebelumnya meminta evaluasi kebijakan pembatasan produksi untuk 2026. Mereka berharap kuota batu bara dan nikel dinaikkan.

    Bahlil menilai produksi komoditas tidak terbarukan perlu dijaga untuk generasi berikutnya.

    “Masalahnya, pengusaha-pengusaha kita, teman-teman saya ini, sudah terlalu terbiasa dengan produksi banyak terus. Saya katakan, Bos, negara ini bukan milik kita saja. Ada anak cucu kita,” ucap Bahlil.

    Ia menyatakan komoditas seperti batu bara dan nikel tidak perlu diproduksi masif jika harga belum menguntungkan. Sumber daya yang belum diekstraksi dinilai dapat diwariskan.

    “Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita. Sudah begitu, dijual murah lagi,” kata Bahlil.

    Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel 2026

    Pemerintah menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton. Angka ini turun sekitar 190 juta ton dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

    Kuota bijih nikel ditetapkan 250 hingga 260 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.

    Berikut rincian kuota produksi batu bara dan nikel yang ditetapkan pemerintah:

    Komoditas Kuota Produksi 2026 Realisasi 2025 RKAB 2025
    Batu Bara 600 Juta Ton 790 Juta Ton Tidak Ada
    Bijih Nikel 250-260 Juta Ton Tidak Ada 379 Juta Ton
  • Sidoarjo Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan 2026

    Sidoarjo Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan 2026

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah antisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

    Langkah strategis ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (12/2/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, dan dihadiri berbagai pihak terkait.

    Sejumlah pihak yang hadir diantaranya OPD Pemkab Sidoarjo, Perum Bulog Cabang Surabaya, BPS Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, Kejari Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, hingga Bank Indonesia.

    Bupati Subandi menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Tujuannya agar tidak memberatkan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran.

    "Nanti kita mengadakan Gerakan Pangan Murah, dari Bulog dengan penjualan beras SPHP. Teman-teman DPRD Sidoarjo juga memanfaatkan masa resesnya untuk menggelar penjualan sembako murah. Kami yakin dengan kebersamaan seperti ini, harga-harga yang biasanya naik bisa kita tekan," kata Subandi dalam rilisnya, Jumat (13/2/2026).

    Subandi juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kembali menggelar operasi pasar murah, khususnya untuk beras SPHP. Ia meminta dukungan seluruh OPD dalam pendistribusiannya, termasuk melibatkan aparat TNI-Polri.

    Strategi Stabilisasi Harga Pangan

    Selain GPM, Pemkab Sidoarjo berencana membentuk kios pangan dan mengoptimalkan peran Satgas Pangan. Satgas ini bertugas memantau stok dan harga beras, baik di ritel modern maupun pasar tradisional.

    Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Eni Rustianingsih, menambahkan bahwa pihaknya akan menjalin MoU antara BUMDes dengan lembaga penggilingan gabah. Tujuannya untuk memastikan penyerapan gabah petani.

    "Kita juga membuat surat edaran bupati kepada para petani untuk menunda jual 10 persen hasil panennya, terutama yang menerima bantuan bibit, pupuk dan alsintan. Dengan cara itu petani tidak merasakan dampak inflasi jika terjadi," ujar Eni.

    Distribusi Bahan Pokok Murah

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar empat kali distribusi bahan pokok murah hingga bulan Maret. Salah satunya adalah distribusi minyak goreng MinyakKita di Pasar Larangan, Pasar Porong, dan Pasar Krian.

    Widiyantoro mengungkapkan bahwa beberapa komoditas saat ini mengalami kenaikan harga dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Komoditas tersebut diantaranya beras premium dan medium, minyak goreng Minyak Kita, serta cabai rawit merah.

    Namun, beberapa komoditas lain justru menunjukkan penurunan harga. Berikut daftar harga komoditas di Sidoarjo:

    Komoditas Tren Harga
    Gula Pasir Turun
    Daging Ayam Broiler Turun
    Telur Ayam Ras Turun
    Daging Sapi Turun
    Cabai Merah Besar Keriting Turun
    Beras Premium Naik
    Beras Medium Naik
    Minyak Goreng Minyak Kita Naik
    Cabai Rawit Merah Naik

    "Khusus beras medium, kami sudah membuat edaran agar tidak dijual lebih dari Rp 13.500 per kilogram," tegasnya.

  • Cek Harga Pertamax di Berbagai Provinsi Februari 2026

    Cek Harga Pertamax di Berbagai Provinsi Februari 2026

    Bagi pemilik kendaraan pribadi yang biasa menggunakan BBM nonsubsidi, penting untuk mengetahui harga Pertamax terbaru. Tujuannya agar bisa memperkirakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan.

    Menurut pantauan di laman resmi Pertamina Patra Niaga, Kamis (12/2/2026), harga Pertamax hari ini masih sama dengan daftar harga resmi Pertamina yang berlaku sejak 1 Februari 2026.

    Harga Pertamax pada Februari 2026 bervariasi, mulai dari Rp 11.800 hingga Rp 12.400 per liter, tergantung pada provinsinya. Sementara itu, Pertamax Turbo memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, yaitu antara Rp 12.050–Rp 13.250 per liter, sesuai dengan pembaruan resmi dari Pertamina.

    Bagi pengendara yang lebih memilih bahan bakar dengan oktan tinggi, Pertamax Green 95 tersedia di beberapa wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Harga Pertamax Green di wilayah-wilayah tersebut adalah Rp 12.450 per liter.

    Berikut adalah daftar lengkap harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95 per provinsi yang berlaku sejak 1 Februari 2026:

    Provinsi Harga Pertamax Harga Pertamax Turbo
    Aceh Rp 12.100 Rp 13.000
    FTZ Sabang Rp 11.100 –
    Sumatera Utara Rp 12.100 Rp 13.000
    Sumatera Barat Rp 12.400 Rp 13.250
    Riau Rp 12.400 Rp 13.250
    Kepulauan Riau Rp 12.400 Rp 13.250
    FTZ Batam Rp 11.300 Rp 12.050
    Jambi Rp 12.100 Rp 13.000
  • Palembang: Mendag Dorong Produksi Minyak Goreng Second Brand

    Palembang: Mendag Dorong Produksi Minyak Goreng Second Brand

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengimbau produsen minyak goreng untuk meningkatkan produksi minyak goreng second brand. Hal ini bertujuan memperluas pilihan bagi masyarakat.

    Menurutnya, peningkatan produksi second brand akan memberikan lebih banyak opsi bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Second brand diposisikan sebagai pendamping MinyaKita, minyak goreng kemasan sederhana milik Kementerian Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    "Produksi MinyaKita sangat banyak sangat berlimpah," kata Budi di Palembang, Kamis (12/2/2026).

    Budi berharap produsen meningkatkan produksi second brand agar pasokan tetap terjaga dan pasar tidak hanya bergantung pada satu produk, yaitu MinyaKita.

    Sebelum program MinyaKita berjalan, terdapat sekitar 50 jenis merek second brand. Namun, jumlah ini menyusut setelah banyak produsen beralih memproduksi MinyaKita.

    MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO), dengan volume produksi yang bergantung pada kinerja ekspor. Kondisi ini menjadikan peran second brand penting untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    Second brand minyak goreng tersedia dalam berbagai kemasan, mulai dari 250 mililiter hingga 500 mililiter, dengan merek, jenis, dan harga yang bervariasi.

    MinyaKita seringkali menjadi indikator tunggal ketersediaan dan stabilisasi harga. Ketidaktersediaan MinyaKita memicu anggapan kelangkaan minyak goreng, padahal merek lain masih tersedia di pasaran.

    Kondisi Stok Bahan Baku

    Direktur Utama PT Indokarya Internusa Palembang Kanna menyatakan bahwa stok bahan baku produksi dalam kondisi aman.

    Produksi saat ini mencapai sekitar 72.000 liter per hari atau sekitar 6.000 dus per hari. Setiap dus berisi 12 pak atau 12 liter.

    Distribusi sekitar 80 persen disalurkan ke Sumatera Selatan melalui kerja sama dengan distributor dan Bulog. Sebagian produk dikirim ke Jambi serta sejumlah provinsi lain di sekitar Sumatera Selatan hingga wilayah lainnya.

    "Stok bahan baku juga aman saat ini, hanya saja harganya memang terus naik dari waktu ke waktu," ujar Kanna.

    Rincian Produksi Minyak Goreng PT Indokarya Internusa

    Berikut adalah rincian produksi minyak goreng PT Indokarya Internusa:

    Keterangan Jumlah
    Produksi per hari 72.000 liter
    Produksi per hari 6.000 dus
    Isi per dus 12 liter

    Sebagian besar hasil produksi disalurkan ke wilayah Sumatera Selatan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

  • Semarang Siapkan Penukaran Uang Baru untuk Lebaran 2026

    Semarang Siapkan Penukaran Uang Baru untuk Lebaran 2026

    Masyarakat Jawa Tengah yang ingin menukarkan uang baru untuk kebutuhan Lebaran 2026 dapat mulai bersiap. Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi membuka pemesanan tiket penukaran uang mulai hari ini.

    Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan Uang Layak Edar (ULE) sebesar Rp 26,32 triliun untuk momen Ramadan dan Idulfitri tahun ini. Untuk mendapatkan uang baru tersebut, masyarakat wajib melakukan pemesanan terlebih dahulu atau 'war' tiket antrean secara online.

    "Pemesanan uang Rupiah melalui Aplikasi PINTAR untuk wilayah pulau Jawa dibuka pada 13 Februari 2026, pukul 14.00 WIB hingga kuota periode pertama terpenuhi," ujar Noor dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Jumat (13/2/2026).

    Pada tahun ini, BI menetapkan paket penukaran maksimal sebesar Rp 5,3 juta per orang. Paket tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 50 ribu.

    Berikut rincian paket penukaran senilai Rp 5,3 juta:

    Pecahan Jumlah Lembar Nilai (Rp)
    Rp 50.000 50 2.500.000
    Rp 20.000 50 1.000.000
    Rp 10.000 100 1.000.000
    Rp 5.000 100 500.000
    Rp 2.000 100 200.000
    Rp 1.000 100 100.000

    Cara Pemesanan Tiket Penukaran Uang Online

    Noor menyampaikan bahwa masyarakat tidak bisa langsung datang ke lokasi penukaran tanpa mendaftar. Pemesanan wajib dilakukan melalui aplikasi berbasis web PINTAR untuk mengurangi kepadatan antrean di lokasi penukaran. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Buka laman https://pintar.bi.go.id.
    2. Pilih menu penukaran uang rupiah melalui kas keliling.
    3. Pilih provinsi lokasi penukaran uang baru.
    4. Pilih lokasi dan waktu pelaksanaan penukaran yang diinginkan.
    5. Isi data diri pemesan (NIK, KTP, Nama, No Telepon, Email).
    6. Isi jumlah lembar/keping uang rupiah yang akan ditukarkan.
    7. Simpan bukti pemesanan untuk dibawa ke lokasi penukaran.

    Setelah berhasil memesan di aplikasi PINTAR, masyarakat dapat melakukan penukaran fisik uang mulai tanggal 18 Februari hingga 13 Maret 2026.

    Lokasi Penukaran Uang di Jawa Tengah

    BI Jateng bekerja sama dengan perbankan telah menyiapkan 251 titik layanan penukaran yang tersebar di wilayah kerja KPwBI Semarang, Purwokerto, Tegal, dan Solo.

    Jika kuota pada periode pertama habis, Noor meminta masyarakat tidak khawatir. Pemesanan untuk periode kedua akan dibuka kembali pada minggu keempat Februari 2026.

    "Pemesanan penukaran uang Rupiah pada periode kedua akan dibuka pada minggu keempat Februari 2026," pungkasnya.

  • Menkeu Purbaya Bantah Suahasil Nazara Masuk Bursa Pimpinan OJK

    Menkeu Purbaya Bantah Suahasil Nazara Masuk Bursa Pimpinan OJK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu terkait nama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun yang dikabarkan masuk dalam bursa pimpinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Purbaya menegaskan bahwa rumor tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa meskipun jumlah pendaftar seleksi mencapai puluhan orang, informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta.

    "Enggak, itu mungkin enggak ya. Rumor itu salah," kata Purbaya di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Ia mengaku heran dengan dikaitkannya nama Suahasil dengan seleksi calon pimpinan OJK.

    "Ngapain jadi Wakil Ketua OJK," jelasnya.

    Purbaya menekankan bahwa Suahasil merupakan anggota Panitia Seleksi bersama dirinya. Posisi ini secara otomatis membuat Suahasil tidak mungkin mendaftar sebagai calon pejabat Otoritas Jasa Keuangan.

    Ia menambahkan bahwa seleksi ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

    “Kami pilih yang terbaik aja. Sudah dibuka, Anda daftar saja. Kalau mau nanti kita pilih. Siapapun boleh ikut,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.

    Keputusan tersebut menetapkan Purbaya sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Seleksi. Anggota lainnya terdiri dari:

    Nama Jabatan
    Perry Warjiyo Anggota
    Suahasil Nazara Anggota
    Bambang Eko Suhariyanto Anggota
    Aida S. Budiman Anggota
    Erwan Agus Purwanto Anggota
    Dhahana Putra Anggota
    Muhammad Rullyandi Anggota
    Gusti Aju Dewi Anggota

    Panitia Seleksi segera membuka pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jabatan yang dibuka meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

    Peserta seleksi wajib berstatus Warga Negara Indonesia serta memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. Persyaratan lengkap pendaftaran dapat dilihat pada Pengumuman Pendaftaran Nomor PENG-1/PANSELDKOJK/2026 melalui laman www.kemenkeu.go.id dan www.bi.go.id.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    Tahapan Seleksi

    Proses seleksi terdiri dari empat tahap, yaitu:

    1. Tahap I: Seleksi administratif.
    2. Tahap II: Penilaian masukan masyarakat, rekam jejak, dan makalah.
    3. Tahap III: Asesmen dan pemeriksaan kesehatan.
    4. Tahap IV: Afirmasi atau wawancara.

    Hasil setiap tahapan akan diumumkan melalui www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, dan https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Panitia Seleksi menegaskan bahwa keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat.

  • APBN Berpotensi Digunakan untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

    APBN Berpotensi Digunakan untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan kepastian terkait potensi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Purbaya menyatakan bahwa ia belum memiliki informasi mendalam mengenai kemungkinan tersebut dan berencana untuk membahasnya lebih lanjut.

    "Saya belum tanya masalah itu, belum (dengan APBN) seingat saya masih 50:50 tapi saya akan diskusi," katanya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya juga belum memastikan rencananya untuk terlibat dalam negosiasi dengan pihak China terkait kelanjutan pembayaran utang.

    "Belum belum," jawabnya singkat.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa solusi pembayaran utang dan bunga Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp 1,2 triliun masih dalam tahap pembahasan intensif.

    Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan APBN untuk menanggung utang Whoosh, dengan tujuan meringankan beban keuangan konsorsium BUMN yang terlibat.

    "Iya," ujar Prasetyo singkat, saat ditanya apakah utang Whoosh akan menggunakan APBN.

    Menurut Prasetyo, Danantara terus berupaya melakukan negosiasi dengan pihak China terkait kelanjutan pembayaran utang.

    "Kemarin laporan terakhir Rapat di Danantara masih finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo dikutip Rabu (11/2/2026).

    Namun, Prasetyo belum memberikan rincian mengenai mekanisme pembayaran cicilan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada China jika keputusan penggunaan APBN disetujui.

    Beban Kerugian KCJB

    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang signifikan.

    KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung kerugian dari Whoosh sesuai dengan proporsi saham mereka di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI). Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, mencatatkan kerugian sebesar Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024.

    Artinya, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung kerugian sekitar Rp 11,493 miliar per hari dari beban KCIC.

    Kerugian tersebut berlanjut hingga tahun ini.

    Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI telah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

    Berikut rincian kerugian PT PSBI (unaudited):

    Periode Kerugian
    Sepanjang 2024 Rp 4,195 triliun
    Semester I 2025 Rp 1,625 triliun

    Di tengah permasalahan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab dan meminta masyarakat untuk tidak mempermasalahkan Whoosh.

  • Bank Mandiri Tanggapi Penurunan Outlook Kredit dari Moody’s

    Bank Mandiri Tanggapi Penurunan Outlook Kredit dari Moody’s

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menanggapi penurunan outlook kredit perseroan dari stabil menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat global, Moody’s Ratings. Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyatakan bahwa penilaian ini menjadi pengingat untuk memperbaiki kinerja perusahaan di masa depan.

    Menurut Adhika, penilaian Moody's telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika makroekonomi, pergerakan nilai tukar, serta kondisi fundamental perseroan.

    "Hal tersebut turut menjadi pengingat bagi Bank Mandiri untuk mengantisipasi dinamika eksternal guna menjaga fundamental secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

    Adhika menegaskan bahwa perseroan akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal. Strategi ini akan ditempuh melalui penguatan pengelolaan likuiditas dan permodalan, serta menjaga kualitas pembiayaan.

    Bank Mandiri juga akan tetap menjaga disiplin dalam penerapan manajemen risiko dan melanjutkan strategi pertumbuhan berkelanjutan.

    "Yang selaras dengan kebijakan regulator dan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

    Penurunan Outlook Kredit Lima Bank Nasional

    Sebelumnya, Moody's Ratings mengubah outlook kredit lima bank nasional menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Peringkat kredit kelima bank tersebut masih tetap sama.

    Kelima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

    "Moody’s Ratings hari ini mengubah outlook lima bank Indonesia menjadi negatif dari stabil," tulis Moody’s dalam pengumumannya, Jumat (6/2/2026).

    Moody’s menjelaskan bahwa perubahan outlook ini dilakukan setelah lembaga tersebut mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun merevisi outlook menjadi negatif dari stabil pada 5 Februari kemarin.

    Peringkat sovereign Indonesia dipertahankan dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan, didukung faktor struktural seperti basis sumber daya alam dan demografi yang kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi yang stabil.

    "Jika peringkat sovereign Indonesia diturunkan, maka peringkat kelima bank tersebut juga akan diturunkan," tegas Moody’s.

    Penilaian Moody's Terhadap Bank Mandiri

    Dari sisi kinerja individual, Moody's menilai Bank Mandiri masih memiliki permodalan, pendanaan, dan profitabilitas yang baik. Namun, lembaga pemeringkat tersebut menyoroti penurunan buffer modal, risiko kredit dari pertumbuhan kredit yang sebelumnya agresif, serta tingginya eksposur ke sektor komoditas dan sektor berisiko tinggi.

    Berikut perkiraan rasio permodalan Bank Mandiri menurut Moody's:

    Tahun Perkiraan Rasio Permodalan
    2026 14,5 – 15%

    Rasio permodalan bank pelat merah tersebut diperkirakan turun ke kisaran 14,5 sampai 15 persen pada 2026 akibat dividen tinggi dan pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko yang diperkirakan sebesar 10 persen pada 2026.

    Rasio ini merupakan yang terendah di antara bank komersial Indonesia yang di peringkat Moody’s. Meskipun Mandiri sangat mungkin memperoleh dukungan pemerintah jika dibutuhkan, peringkatnya tidak memperoleh uplift karena Baseline Credit Assessment sudah setara dengan peringkat sovereign," tulis Moody’s.

  • Harga Emas Antam Stabil di Pegadaian dan Hartadinata Kamis Ini

    Harga Emas Antam Stabil di Pegadaian dan Hartadinata Kamis Ini

    Harga emas pada hari Kamis (12/2/2026) menunjukkan stabilitas di berbagai penyedia logam mulia. Emas batangan Antam, Pegadaian (Galeri 24 dan UBS), serta Hartadinata Abadi, memperlihatkan harga yang tidak berubah dibandingkan hari perdagangan sebelumnya.

    Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp 2.947.000, tidak bergerak dari posisi akhir perdagangan hari Rabu (11/2/2026). Harga buyback emas Antam juga tetap di level Rp 2.741.000 per gram.

    Harga Emas di Pegadaian

    Di Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS juga stabil untuk semua ukuran yang tersedia. Emas Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok Rp 2.987.000, sementara ukuran 0,5 gram dibanderol Rp 1.567.000. Untuk emas UBS ukuran 1 gram, harganya tetap Rp 3.002.000, dan ukuran 0,5 gram Rp 1.623.000.

    Harga Emas Hartadinata Abadi

    Sementara itu, harga emas Hartadinata Abadi ukuran 1 gram tercatat Rp 2.910.000. Harga buyback emas Hartadinata ukuran 1 gram berada di level Rp 2.745.000.

    Berikut rincian harga emas hari ini, Kamis (12/2/2026):

    Produk Ukuran Harga
    Antam 1 gram Rp 2.947.000
    Galeri 24 (Pegadaian) 1 gram Rp 2.987.000
    UBS (Pegadaian) 1 gram Rp 3.002.000
    Hartadinata Abadi 1 gram Rp 2.910.000