Category: Ekonomi

  • Prabowo Fokuskan APBN 2026 ke Sektor Strategis

    Prabowo Fokuskan APBN 2026 ke Sektor Strategis

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan ekonomi nasional dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta.

    Dalam pidatonya pada Jumat (13/2/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan memprioritaskan penguatan sektor-sektor strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta efisiensi belanja negara.

    Menurutnya, kebijakan fiskal harus adaptif terhadap tantangan global sambil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Paparan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu program prioritas yang kembali ditekankan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Prabowo meyakini bahwa investasi pada pemenuhan gizi anak-anak, pelajar, dan kelompok rentan adalah fondasi krusial bagi pembangunan jangka panjang.

    Ia menekankan bahwa kualitas gizi generasi muda akan menentukan daya saing bangsa di masa depan.

    Penguatan Ekonomi Desa Nelayan

    Selain itu, Prabowo juga menyoroti penguatan ekonomi desa, khususnya melalui pengembangan desa nelayan. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pesisir, modernisasi alat tangkap, peningkatan akses permodalan, serta pelatihan bagi nelayan.

    Tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan.

    Ketahanan Pangan Nasional

    Dalam forum tersebut, Prabowo turut menegaskan pentingnya ketahanan pangan nasional sebagai bagian integral dari strategi ekonomi 2026.

    Ia mengharapkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

    Berikut alokasi anggaran yang rencananya akan disalurkan untuk pengembangan infrastruktur:

    Sektor Alokasi Anggaran (Estimasi) Tujuan
    Infrastruktur Pesisir Rp 50 Triliun Peningkatan fasilitas pelabuhan, jalan, dan sanitasi di desa nelayan.
    Modernisasi Alat Tangkap Rp 20 Triliun Pemberian subsidi dan pelatihan untuk penggunaan alat tangkap modern yang ramah lingkungan.
    Akses Permodalan Rp 15 Triliun Penyediaan kredit usaha dengan bunga rendah bagi nelayan dan pengusaha perikanan.
    Pelatihan dan Pengembangan SDM Rp 10 Triliun Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan dalam pengelolaan usaha dan teknologi perikanan.

    Dengan fokus pada sektor strategis dan peningkatan kualitas SDM, Prabowo optimis ekonomi Indonesia akan semakin kuat dan berdaya saing di tingkat global.

  • IHSG Jakarta Terkoreksi, Sektor Bahan Baku dan Properti Menguat

    IHSG Jakarta Terkoreksi, Sektor Bahan Baku dan Properti Menguat

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi pada perdagangan Kamis (12/2/2026), dengan penurunan sebesar 25,62 poin atau 0,31 persen, menutup sesi di level 8.265,35.

    Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa IHSG dibuka pada level 8.317,24, lebih tinggi dibandingkan penutupan sebelumnya di 8.290,97. Pergerakan indeks tercatat berada dalam rentang 8.220,15 hingga 8.334,02 sepanjang hari.

    Total transaksi mencapai 39,89 miliar saham dengan nilai Rp 23,55 triliun dan frekuensi 2,95 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp 14.997 triliun.

    Secara keseluruhan, mayoritas saham mengalami penurunan, dengan 401 saham melemah, 313 saham menguat, dan 244 saham stagnan.

    Sejumlah indeks utama juga mengalami koreksi tipis. Indeks LQ45 turun 2,54 poin ke 839,40, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 1,46 poin ke 569,69, dan KOMPAS100 turun 3,76 poin ke 1.167,96.

    Indeks ISSI menurun 0,31 poin ke 295,86, IDX30 turun 0,20 poin ke 435,83, sementara JII70 stagnan di 211,46.

    Sektor Unggulan dan Terlemah

    Perbedaan kinerja terlihat antar sektor. Sektor bahan baku dan properti mencatatkan penguatan. IDXBASIC memimpin kenaikan dengan naik 33,58 poin atau 1,46 persen ke 2.338,92. Sektor properti dan real estat menguat 10,50 poin atau 0,94 persen ke 1.121,71, dan sektor transportasi naik 9,25 poin ke 2.092,84.

    Sebaliknya, sektor energi melemah 11,16 poin atau 0,27 persen ke 4.148,05, sektor konsumer non-siklikal turun 4,65 poin ke 799,10, dan sektor barang konsumer siklikal turun 10,79 poin ke 1.165,75. Sektor teknologi melemah 10,20 poin ke 8.790,65, dan sektor kesehatan turun 24,95 poin ke 1.969,46.

    Pergerakan Saham LQ45

    Dari saham-saham unggulan yang tergabung dalam LQ45, beberapa emiten mencatatkan kinerja positif. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menguat 3,26 persen ke Rp 4.120 per saham. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) naik 3,65 persen ke Rp 7.100, dan PT United Tractors Tbk (UNTR) bertambah 1,05 persen ke Rp 28.750.

    Emiten energi seperti PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) menguat 0,58 persen ke Rp 8.650, sementara Adaro Minerals Indonesia (ADMR) turun 0,52 persen ke Rp 1.925. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) stagnan di Rp 2.220.

    Kinerja Sektor Perbankan

    Di sektor perbankan, beberapa bank besar mencatat penguatan. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) naik 1,00 persen ke Rp 5.075, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) naik 1,12 persen ke Rp 1.360 dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 0,67 persen ke Rp 4.510.

    Namun, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 1,68 persen ke Rp 7.325, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melemah 0,26 persen ke Rp 3.790.

    Sektor Konsumer Bervariasi

    Di sektor konsumer, pergerakan saham juga bervariasi. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) naik tipis 0,31 persen ke Rp 8.200, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) naik 1,12 persen ke Rp 6.775.

    PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun 1,56 persen ke Rp 4.410, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) melemah 1,16 persen ke Rp 2.550. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menguat 1,77 persen ke Rp 2.300.

    Sektor Properti dan Teknologi

    Di sektor properti, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) turun 1,37 persen ke Rp 10.800, sementara PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) turun 2,90 persen ke Rp 1.170.

    Sektor teknologi dan telekomunikasi mencatat koreksi. PT DCI Indonesia Tbk (DCII) turun 0,10 persen ke Rp 225.100, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) melemah 2,14 persen ke Rp 6.875.

    Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) naik tipis 0,85 persen ke Rp 3.560 dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) stagnan di Rp 3.010.

    Rangkuman Pergerakan Sektoral IHSG

    Berikut adalah rangkuman pergerakan beberapa sektor utama dalam perdagangan hari ini:

    Sektor Perubahan (Poin) Perubahan (%)
    IDXBASIC (Bahan Baku) +33,58 +1,46
    Properti & Real Estat +10,50 +0,94
    Transportasi +9,25 –
    Energi -11,16 -0,27
    Konsumer Non-Siklikal -4,65 –
    Barang Konsumer Siklikal -10,79 –
    Teknologi -10,20 –
    Kesehatan -24,95 –

    Data di atas memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang menjadi penggerak utama dan penekan laju IHSG pada perdagangan hari ini.

  • BI Buka Pemesanan Penukaran Uang Baru Lebaran 2026

    BI Buka Pemesanan Penukaran Uang Baru Lebaran 2026

    Menjelang Lebaran 2026, masyarakat mulai bersiap dengan menukarkan uang baru untuk kebutuhan Idul Fitri 1447 H. Bank Indonesia (BI) kembali menghadirkan program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut.

    Program ini menyediakan layanan penukaran uang Rupiah layak edar melalui Kas Keliling yang pemesanannya dilakukan secara online. Masyarakat dapat menukarkan uang baru melalui aplikasi PINTAR di pintar.bi.go.id sesuai jadwal dan lokasi yang tersedia.

    SERAMBI 2026 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan kecil yang umumnya digunakan saat Lebaran, terutama untuk berbagi kepada sanak saudara.

    BI menegaskan bahwa layanan penukaran uang baru ini tidak melayani go-show. Masyarakat wajib melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR.

    Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi BI, jadwal pemesanan periode pertama adalah sebagai berikut:

    • Pulau Jawa: Pemesanan dibuka 13 Februari 2026 pukul 14.00 WIB
    • Luar Pulau Jawa: Pemesanan dibuka 14 Februari 2026 pukul 08.00 WIB

    Pelaksanaan penukaran akan berlangsung pada 18–27 Februari 2026 di titik Kas Keliling yang telah ditentukan.

    Cara Penukaran Uang Baru via SERAMBI 2026

    Berikut adalah langkah-langkah penukaran uang baru Lebaran 2026 melalui program SERAMBI, dilansir dari laman resmi Bank Indonesia:

    1. Akses Aplikasi PINTAR melalui browser di https://pintar.bi.go.id/. Jika antrean tinggi, pengguna akan masuk ke waiting room sebelum mengakses layanan.
    2. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah melalui Kas Keliling”. Layanan tersedia sesuai kuota wilayah.
    3. Tentukan provinsi melalui dropdown, lalu klik “Lihat Lokasi” untuk melihat titik penukaran.
    4. Tentukan jam operasional yang tersedia, lalu klik “Pilih”.
    5. Masukkan NIK sesuai KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email aktif. Bukti pemesanan akan dikirim ke kontak tersebut.
    6. Pilih pecahan dan jumlah lembar sesuai kebutuhan, isi captcha, lalu klik “Pesan”.
    7. Unduh bukti pemesanan yang memuat kode booking, lokasi, waktu, dan rincian pecahan. Simpan atau cetak bukti pemesanan.

    Saat datang ke lokasi Kas Keliling sesuai jadwal, wajib membawa:

    • Bukti pemesanan (digital atau cetak)
    • KTP asli atau KTP Digital (IKD)

    Tanpa dokumen tersebut, penukaran tidak akan dilayani.

    Aturan Penukaran yang Perlu Diperhatikan

    Berikut beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat melakukan penukaran uang baru:

    • Penukaran hanya dapat dilakukan sesuai lokasi dan jadwal yang dipilih.
    • Tidak melayani penukaran uang rusak atau tidak layak edar.
    • Uang yang ditukarkan tidak boleh menggunakan lakban, steples, atau perekat.

    BI berhak menolak uang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui aplikasi PINTAR di pintar.bi.go.id.

    Batas Maksimal Penukaran Uang Baru

    Bank Indonesia menetapkan batas maksimal penukaran sebesar Rp 5.300.000 per orang. Berikut rinciannya:

    Berikut rincian batas maksimal penukaran uang baru:

    Pecahan Jumlah Lembar Nominal
    Rp 50.000 100 Rp 5.000.000
    Rp 20.000 50 Rp 1.000.000
    Rp 10.000 100 Rp 1.000.000
    Rp 5.000 100 Rp 500.000
    Rp 2.000 100 Rp 200.000
    Rp 1.000 100 Rp 100.000

    Melalui program SERAMBI 2026, Bank Indonesia berharap kebutuhan uang baru untuk Lebaran 1447 H dapat terpenuhi secara tertib, aman, dan terjadwal melalui sistem pemesanan online PINTAR.

  • Menkeu Alokasikan Rp 55 Triliun THR ASN 2026

    Menkeu Alokasikan Rp 55 Triliun THR ASN 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan alokasi anggaran tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 55 triliun pada tahun 2026.

    Anggaran ini diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Informasi mengenai anggaran THR ini terungkap dalam paparan materi yang disampaikan oleh Menkeu Purbaya dalam acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    "THR ASN/TNI/Polri Rp 55 triliun," tulis materi paparan Purbaya.

    Anggaran THR ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, dengan tujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

    Menurut catatan, anggaran THR 2026 mengalami kenaikan sebesar 10,22% dibandingkan dengan anggaran THR tahun sebelumnya yang mencapai Rp 49 triliun.

    Target Pencairan THR Awal Ramadan

    Menkeu Purbaya menyampaikan harapan agar THR bagi ASN, termasuk TNI dan Polri, dapat dicairkan pada awal bulan Ramadan 2026.

    "Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan," imbuh Purbaya.

    Berikut rincian perbandingan anggaran THR dari tahun sebelumnya:

    Tahun Anggaran THR Kenaikan
    2025 Rp 49 Triliun –
    2026 Rp 55 Triliun 10,22%
  • Kemenkeu Salurkan Pembiayaan UMi Bunga Rendah di Surakarta

    Kemenkeu Salurkan Pembiayaan UMi Bunga Rendah di Surakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan ultra mikro (UMi) dengan bunga rendah bagi pelaku usaha yang belum memenuhi syarat perbankan (unbankable).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan agar PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tidak mengenakan bunga lebih dari 4 persen kepada lembaga penyalur. PIP sendiri bertugas mengelola dana pembiayaan UMi.

    Menurut Suahasil, bunga yang rendah bertujuan untuk membantu masyarakat, bukan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, bunga UMi jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank.

    “Jadi bunganya murah karena memang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, bukan bunga komersial. Jadi kalau dibandingkan sama bunga bank ya pasti bunganya PIP itu jauh dibawah bunga bank,” ujar Suahasil saat media briefing di Sangkrah, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).

    Suahasil juga mengingatkan penyalur untuk tidak menaikkan margin terlalu tinggi, meskipun mereka menanggung biaya pendampingan dan pemberdayaan debitur.

    “Kalau ditambah boleh-boleh aja, tapi kita berharap kalau ditambah ya jangan sampai setinggi bunga bank, karena kalau enggak ya minjem ke bank aja,” jelasnya.

    Jumlah Penerima UMi di Surakarta

    Saat ini, terdapat sekitar 25.000 penerima UMi di Surakarta. Suahasil menilai angka ini masih relatif kecil untuk ukuran kota tersebut.

    “Saya rasa untuk kaliber kota Solo harusnya bisa lebih besar, terlalu kecil menurut saya 25.000 itu untuk kaliber kota sebesar Surakarta,” ucapnya.

    Ia pun mendorong PIP untuk lebih aktif mencari usaha mikro potensial dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas koperasi, serta dinas UMKM.

    Tentang Pembiayaan UMi

    Pembiayaan UMi merupakan kelanjutan dari program bantuan sosial yang bertujuan untuk mendorong kemandirian usaha. Program ini menyasar usaha mikro yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    UMi menawarkan plafon pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah. Sumber dana berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah, serta lembaga keuangan domestik dan global.

    Pemerintah menunjuk PIP sebagai coordinated fund. PIP menyalurkan dana melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti PT Pegadaian, PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani.

    Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

    Berikut adalah lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan dana UMi:

    Lembaga Keuangan Bukan Bank Peran
    PT Pegadaian Penyalur Dana UMi
    PT Bahana Artha Ventura Penyalur Dana UMi
    PT Permodalan Nasional Madani Penyalur Dana UMi

    Dengan bunga yang rendah dan proses yang dipermudah, diharapkan UMi dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan bisnis mereka.

  • Pemerintah Tunda Pajak Online dan Cukai Minuman Manis

    Pemerintah Tunda Pajak Online dan Cukai Minuman Manis

    Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pedagang online di marketplace. Kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga ikut ditunda pelaksanaannya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penundaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    “Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikin tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus pajak yang minuman manis juga saya tunda, karena saya tahu ketika ekonomi jatuh pemerintah bukan mencekik ekonomi,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Penyesuaian kebijakan fiskal ini dilakukan sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi Indonesia yang terjadi sejak pertengahan tahun 2024. Pemerintah menilai bahwa penambahan pungutan baru berisiko menekan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha.

    Purbaya menjelaskan bahwa situasi bisnis sempat merosot pada pertengahan tahun lalu, sehingga berpotensi membawa Indonesia mendekati ambang resesi jika tidak segera diatasi.

    “Saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi, harusnya memberi stimulus. Saya ngasih stimulus masih terbatas lho, yang saya lakukan adalah tidak ada kenaikan pajak dan lain-lain. Yang penting bagi saya adalah ekonomi berbalik dengan seluruh instrumen yang ada,” katanya.

    Stimulus untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

    Sejak akhir 2025, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah tersebut meliputi suntikan dana ke sektor perbankan, percepatan belanja negara, dan penundaan beberapa kebijakan fiskal.

    Purbaya mengklaim bahwa strategi tersebut mulai menunjukkan hasil, terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada awal tahun ini.

    Berikut adalah rincian langkah-langkah stimulus yang telah dilakukan pemerintah:

    Jenis Stimulus Deskripsi
    Suntikan Dana ke Perbankan Pemerintah memberikan suntikan dana kepada sektor perbankan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.
    Percepatan Belanja Negara Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan program-program sosial.
    Penundaan Kebijakan Fiskal Pemerintah menunda penerapan beberapa kebijakan fiskal yang dinilai berpotensi memberatkan pelaku usaha dan masyarakat.

    Harapan Pemerintah terhadap Ekonomi

    Purbaya berharap jika penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi menyempit.

    Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan fiskal agar pelaku usaha dan masyarakat tidak terbebani di tengah proses pemulihan.

  • KKP Optimistis Indonesia Swasembada Garam pada 2027

    KKP Optimistis Indonesia Swasembada Garam pada 2027

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada garam pada tahun 2027 mendatang. Optimisme ini didasari upaya peningkatan produksi garam nasional yang tengah digenjot bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garam dan pihak swasta.

    Direktur Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita menyampaikan keyakinannya tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta.

    “Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” kata Frista, Kamis (12/2/2026).

    Frista menjelaskan, secara kebutuhan konsumsi, Indonesia sebenarnya sudah swasembada garam sejak tahun 2012. Namun, tingginya permintaan garam untuk keperluan industri dalam negeri memaksa pemerintah untuk membuka keran impor.

    “Memang garam yang dihasilkan oleh petambak ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri,” ujar Frista.

    KKP mencatat, kebutuhan garam nasional pada tahun 2026 hingga 2027 mencapai 4,9 hingga 5,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 50-60 persen masih dipenuhi melalui impor.

    Garam impor tersebut didominasi jenis Chlor Alkali Plant (CAP) untuk industri dengan kadar natrium klorida (NaCl) tinggi, serta garam untuk produk olahan pangan.

    “Nah, ini kenapa? Karena ternyata memang produksi dalam negeri itu di satu sisi dari segi kuantitas maupun kualitasnya memang bisa dibilang belum cukup optimal ya untuk memenuhi standar atau kebutuhan dari industri,” kata dia.

    Strategi Pemerintah Capai Swasembada

    Pemerintah menetapkan tiga strategi utama untuk mencapai swasembada garam. Salah satunya adalah ekstensifikasi atau pembukaan lahan tambak baru.

    Sentra industri garam telah ditetapkan di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 13.697 hektar yang terbagi dalam 10 zona.

    Berikut rincian pengembangan zona industri garam di Rote Ndao:

    Zona Luas Lahan (Hektar) Pengembang
    Zona 1 1.025 KKP
    Zona 2 899,54 KKP
    Zona 3-10 11.773 Swasta

    Dari total 10 zona tersebut, KKP baru mampu mengembangkan zona 1 seluas 1.025 hektar dan zona 2 seluas 899,54 hektar. Sisanya, seluas 11.773 hektar akan dikembangkan oleh investor swasta.

    “Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di dua zona, sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” kata Frista.

  • Bahlil Pangkas Produksi Batu Bara Demi Jaga Harga Global

    Bahlil Pangkas Produksi Batu Bara Demi Jaga Harga Global

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, produksi batu bara akan tetap dipangkas. Hal ini dilakukan untuk menopang harga komoditas tersebut di pasar internasional.

    Indonesia saat ini menyuplai sekitar 43 hingga 45 persen batu bara yang diperdagangkan secara global.

    “Kalau kita produksinya banyak (tapi) permintaannya sedikit, (maka) harganya murah. Ya, kami buat saja keseimbangan berapa konsumsi, itu yang diproduksi,” ujar Bahlil dalam acara Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi dan Investasi di Jakarta, Kamis.

    Bahlil menjelaskan, konsumsi batu bara dunia mencapai 8,9 miliar ton. Volume yang diperdagangkan hanya sekitar 1,3 miliar ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia mengekspor sekitar 560 juta ton.

    “Indonesia menyuplai batu bara keluar negeri 560 juta ton. Tapi, harganya bukan kita yang kendalikan, ini kan abuleke (tukang tipu) namanya,” ucap Bahlil.

    Tren Penurunan Harga Batu Bara

    Harga batu bara acuan (HBA) menunjukkan tren penurunan. HBA periode I Februari 2026 tercatat 106,11 dollar AS per ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 124,24 dollar AS per ton.

    Evaluasi Kebijakan Pembatasan Produksi

    Asosiasi pertambangan sebelumnya meminta evaluasi kebijakan pembatasan produksi untuk 2026. Mereka berharap kuota batu bara dan nikel dinaikkan.

    Bahlil menilai produksi komoditas tidak terbarukan perlu dijaga untuk generasi berikutnya.

    “Masalahnya, pengusaha-pengusaha kita, teman-teman saya ini, sudah terlalu terbiasa dengan produksi banyak terus. Saya katakan, Bos, negara ini bukan milik kita saja. Ada anak cucu kita,” ucap Bahlil.

    Ia menyatakan komoditas seperti batu bara dan nikel tidak perlu diproduksi masif jika harga belum menguntungkan. Sumber daya yang belum diekstraksi dinilai dapat diwariskan.

    “Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita. Sudah begitu, dijual murah lagi,” kata Bahlil.

    Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel 2026

    Pemerintah menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton. Angka ini turun sekitar 190 juta ton dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

    Kuota bijih nikel ditetapkan 250 hingga 260 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.

    Berikut rincian kuota produksi batu bara dan nikel yang ditetapkan pemerintah:

    Komoditas Kuota Produksi 2026 Realisasi 2025 RKAB 2025
    Batu Bara 600 Juta Ton 790 Juta Ton Tidak Ada
    Bijih Nikel 250-260 Juta Ton Tidak Ada 379 Juta Ton
  • Sidoarjo Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan 2026

    Sidoarjo Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan 2026

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah antisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

    Langkah strategis ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (12/2/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, dan dihadiri berbagai pihak terkait.

    Sejumlah pihak yang hadir diantaranya OPD Pemkab Sidoarjo, Perum Bulog Cabang Surabaya, BPS Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, Kejari Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, hingga Bank Indonesia.

    Bupati Subandi menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Tujuannya agar tidak memberatkan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran.

    "Nanti kita mengadakan Gerakan Pangan Murah, dari Bulog dengan penjualan beras SPHP. Teman-teman DPRD Sidoarjo juga memanfaatkan masa resesnya untuk menggelar penjualan sembako murah. Kami yakin dengan kebersamaan seperti ini, harga-harga yang biasanya naik bisa kita tekan," kata Subandi dalam rilisnya, Jumat (13/2/2026).

    Subandi juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kembali menggelar operasi pasar murah, khususnya untuk beras SPHP. Ia meminta dukungan seluruh OPD dalam pendistribusiannya, termasuk melibatkan aparat TNI-Polri.

    Strategi Stabilisasi Harga Pangan

    Selain GPM, Pemkab Sidoarjo berencana membentuk kios pangan dan mengoptimalkan peran Satgas Pangan. Satgas ini bertugas memantau stok dan harga beras, baik di ritel modern maupun pasar tradisional.

    Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Eni Rustianingsih, menambahkan bahwa pihaknya akan menjalin MoU antara BUMDes dengan lembaga penggilingan gabah. Tujuannya untuk memastikan penyerapan gabah petani.

    "Kita juga membuat surat edaran bupati kepada para petani untuk menunda jual 10 persen hasil panennya, terutama yang menerima bantuan bibit, pupuk dan alsintan. Dengan cara itu petani tidak merasakan dampak inflasi jika terjadi," ujar Eni.

    Distribusi Bahan Pokok Murah

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar empat kali distribusi bahan pokok murah hingga bulan Maret. Salah satunya adalah distribusi minyak goreng MinyakKita di Pasar Larangan, Pasar Porong, dan Pasar Krian.

    Widiyantoro mengungkapkan bahwa beberapa komoditas saat ini mengalami kenaikan harga dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Komoditas tersebut diantaranya beras premium dan medium, minyak goreng Minyak Kita, serta cabai rawit merah.

    Namun, beberapa komoditas lain justru menunjukkan penurunan harga. Berikut daftar harga komoditas di Sidoarjo:

    Komoditas Tren Harga
    Gula Pasir Turun
    Daging Ayam Broiler Turun
    Telur Ayam Ras Turun
    Daging Sapi Turun
    Cabai Merah Besar Keriting Turun
    Beras Premium Naik
    Beras Medium Naik
    Minyak Goreng Minyak Kita Naik
    Cabai Rawit Merah Naik

    "Khusus beras medium, kami sudah membuat edaran agar tidak dijual lebih dari Rp 13.500 per kilogram," tegasnya.

  • Cek Harga Pertamax di Berbagai Provinsi Februari 2026

    Cek Harga Pertamax di Berbagai Provinsi Februari 2026

    Bagi pemilik kendaraan pribadi yang biasa menggunakan BBM nonsubsidi, penting untuk mengetahui harga Pertamax terbaru. Tujuannya agar bisa memperkirakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan.

    Menurut pantauan di laman resmi Pertamina Patra Niaga, Kamis (12/2/2026), harga Pertamax hari ini masih sama dengan daftar harga resmi Pertamina yang berlaku sejak 1 Februari 2026.

    Harga Pertamax pada Februari 2026 bervariasi, mulai dari Rp 11.800 hingga Rp 12.400 per liter, tergantung pada provinsinya. Sementara itu, Pertamax Turbo memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, yaitu antara Rp 12.050–Rp 13.250 per liter, sesuai dengan pembaruan resmi dari Pertamina.

    Bagi pengendara yang lebih memilih bahan bakar dengan oktan tinggi, Pertamax Green 95 tersedia di beberapa wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Harga Pertamax Green di wilayah-wilayah tersebut adalah Rp 12.450 per liter.

    Berikut adalah daftar lengkap harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95 per provinsi yang berlaku sejak 1 Februari 2026:

    Provinsi Harga Pertamax Harga Pertamax Turbo
    Aceh Rp 12.100 Rp 13.000
    FTZ Sabang Rp 11.100 –
    Sumatera Utara Rp 12.100 Rp 13.000
    Sumatera Barat Rp 12.400 Rp 13.250
    Riau Rp 12.400 Rp 13.250
    Kepulauan Riau Rp 12.400 Rp 13.250
    FTZ Batam Rp 11.300 Rp 12.050
    Jambi Rp 12.100 Rp 13.000