Category: Ekonomi

  • Miliarder Dunia Ramai-Ramai Pindah Negara, Ini Pemicunya

    Miliarder Dunia Ramai-Ramai Pindah Negara, Ini Pemicunya

    Para miliarder di seluruh dunia tengah mengalami tren perpindahan tempat tinggal antar negara secara masif. Ketidakpastian politik, perubahan kebijakan, dan kekhawatiran keamanan menjadi pemicunya. Relokasi tempat tinggal oleh para taipan dunia ini meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.

    Pekerja yang bekerja dengan klien super kaya mengatakan, permintaan untuk layanan seperti perencanaan tempat tinggal global, program kewarganegaraan melalui investasi, dan dukungan relokasi lintas batas telah melonjak.

    Sebuah survei terbaru oleh bank Swiss UBS menyoroti skala pergeseran ini. Lebih dari sepertiga dari 87 klien miliarder yang diteliti telah pindah ke negara baru setidaknya sekali pada 2025. Sebagian kecil lainnya secara aktif mempertimbangkan untuk pindah.

    Miliarder muda menunjukkan tren yang lebih kuat, dengan hampir setengah dari mereka yang berusia di bawah 55 tahun telah mengubah negara tempat tinggal mereka tahun lalu.

    Para penasihat keuangan mengatakan hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran bahwa kebijakan pemerintah dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga.

    Deepesh Agarwal, salah satu pendiri perusahaan penasihat mobilitas Farro & Co., mengatakan keluarga kaya sekarang merencanakan pilihan tempat tinggal mereka dengan jauh lebih hati-hati karena lingkungan politik dan peraturan dapat berubah dengan cepat.

    Lonjakan Permohonan Kewarganegaraan

    Data dari Henley & Partners menunjukkan luasnya tren ini. Perusahaan tersebut melaporkan menerima pertanyaan dari orang-orang dari lebih dari 200 kewarganegaraan pada 2025, yang menghasilkan permohonan di puluhan program residensi dan kewarganegaraan di seluruh dunia.

    Secara keseluruhan, volume permohonan meningkat hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Berikut data peningkatan volume permohonan kewarganegaraan:

    Tahun Peningkatan Volume Permohonan
    2025 Hampir 30%

    Secara tradisional, keluarga kaya pindah ke luar negeri terutama untuk mencari peluang bisnis, keuntungan pajak, atau gaya hidup yang lebih baik. Namun, para ahli mengatakan motivasi tersebut telah berubah secara signifikan.

    Saat ini, keputusan relokasi semakin dipengaruhi oleh manajemen risiko.

    Manajemen Risiko Jadi Pertimbangan Utama

    Para penasihat mengatakan individu kaya sekarang memperlakukan risiko yurisdiksi dengan cara yang sama seperti mereka mengelola risiko keuangan. Para konglomerat melakukan diversifikasi di berbagai negara daripada hanya bergantung pada satu negara.

    Di Amerika Serikat (AS) sendiri, survei menunjukkan peningkatan tajam jumlah warga AS yang tinggal di luar negeri yang mempertimbangkan untuk melepaskan kewarganegaraan mereka. Banyak yang menyebutkan ketidakpuasan terhadap arah politik dan kebijakan pemerintah sebagai alasan utama.

  • IISIA Bahas Strategi Kedaulatan Industri Baja Nasional di Jakarta

    IISIA Bahas Strategi Kedaulatan Industri Baja Nasional di Jakarta

    Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) IISIA 2026 di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Forum ini mengangkat tema strategis untuk membangun kedaulatan ekosistem industri baja nasional.

    MUNAS tersebut membahas berbagai isu penting, mulai dari arah kebijakan industri, tantangan global yang dihadapi, hingga langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem industri baja di Indonesia.

    Chairman IISIA Akbar Djohan menyoroti tekanan besar yang dihadapi industri baja nasional akibat dinamika global. Tekanan tersebut berupa oversupply, fluktuasi harga bahan baku, serta gempuran produk impor.

    “Kita berada di tengah badai global. Oversupply melanda pasar dunia, harga bahan baku berfluktuasi, dan tekanan produk impor terus mengancam pasar domestik,” ujar Akbar.

    Akbar menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar dari proyek infrastruktur, hilirisasi, dan pertumbuhan manufaktur. Peningkatan permintaan baja harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri dalam negeri, bukan membanjiri pasar dengan produk impor.

    “Hari ini kita berjanji: Baja nasional harus berdaulat. Kita harus mandiri, kompetitif, dan menjadi tuan rumah yang tangguh di negeri sendiri,” tegas Akbar.

    Dukungan Pemerintah untuk Industri Baja

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan industri besi dan baja sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong sinergi antara pelaku usaha, asosiasi, dan regulator untuk meningkatkan daya saing.

    “Pemerintah terus mendorong sinergi antara pelaku usaha, asosiasi, dan regulator untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kapasitas produksi, serta mempercepat transformasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Isu Strategis yang Dibahas

    Diskusi dalam MUNAS difokuskan pada isu pengendalian impor, trade remedies, kebijakan P3DN dan standardisasi, energi dan bahan baku, roadmap industri baja nasional, hilirisasi, serta keberlanjutan lingkungan.

    Penguatan SNI untuk Produk Baja

    Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penguatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh produk baja, termasuk yang diimpor. IISIA menekankan pentingnya SNI sebagai jaminan keamanan, keselamatan, dan kualitas produk.

    Standar ini dinilai penting untuk melindungi konsumen, memastikan keandalan konstruksi, serta menciptakan persaingan yang adil di pasar domestik.

    Pengawasan Produk Baja di Perbatasan

    IISIA mendesak pemerintah memperketat pengawasan di perbatasan (border control) dan pasca-perbatasan (post-border monitoring) untuk mencegah peredaran baja yang tidak memenuhi standar.

    IISIA menegaskan, keberlangsungan industri baja nasional memerlukan kebijakan tegas dari pemerintah, bukan hanya mengandalkan mekanisme pasar.

    “Masa depan baja nasional ditentukan oleh keberanian negara dalam mengambil pilihan kebijakan. Kita membutuhkan pengelolaan impor yang ketat, pengendalian investasi pada sektor yang sudah jenuh, penegakan standardisasi SNI yang konsisten, serta perlindungan kapasitas strategis di tengah dinamika perdagangan global,” jelas Akbar.

    Peran Strategis IISIA

    IISIA adalah wadah bagi pelaku industri besi dan baja nasional. Organisasi ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, daya saing, dan keberlanjutan industri baja.

    Tabel: Tantangan dan Peluang Industri Baja Nasional

    Berikut adalah tabel yang merangkum tantangan dan peluang utama yang dihadapi industri baja nasional:

    Aspek Tantangan Peluang
    Global Oversupply, fluktuasi harga bahan baku, tekanan impor Ekspansi pasar ekspor, kerjasama internasional
    Domestik Persaingan harga, standardisasi produk, pengawasan impor Proyek infrastruktur, hilirisasi, pertumbuhan manufaktur
    Kebijakan Regulasi yang kompleks, insentif yang terbatas Dukungan pemerintah, sinergi industri
  • Prabowo Undang Investor Asing Tingkatkan Ekonomi Indonesia

    Prabowo Undang Investor Asing Tingkatkan Ekonomi Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terbuka terhadap investasi dari berbagai negara. Hal ini diyakini akan mempercepat kemajuan bangsa.

    Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    "Indonesia terbuka bagi investasi dari berbagai negara dan kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan sangat meyakinkan," ujar Prabowo.

    Prabowo menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan menghormati dan berkomitmen terhadap investasi yang telah masuk, memberikan kepastian hukum bagi para investor.

    "Kita hormati semua perjanjian yang dibangun oleh Indonesia. Sebagai pemerintah, kita punya track record yang sangat besar, Indonesia belum pernah default dalam sejarah kita, kita selalu hormati semua perjanjian pemerintah-pemerintah pendahulu," kata Prabowo.

    Strategi 'Indonesia Incorporated'

    Prabowo optimistis Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan kuat melalui strategi 'Indonesia Incorporated', yang menekankan kerja sama antara berbagai pihak.

    "Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar maju tarik yang kurang kuat, yang kuat tarik yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil bantu yang paling lemah dan paling miskin kita bangkit bersama," kata Prabowo.

    Harapan Prabowo untuk Indonesia

    Prabowo memiliki harapan besar agar Indonesia dapat bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

    "Indonesia InsyaAllah nanti bukan saja raksasa yang tertidur, tapi kita harus bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya," tambahnya.

    Berikut adalah data terkait realisasi investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Realisasi Investasi (Rp Triliun) Pertumbuhan (%)
    2022 1207,1 34,0
    2023 1418,6 17,5
    2024 (Target) 1650,0 16,3

    Data tersebut menunjukkan tren peningkatan realisasi investasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik lebih banyak investor.

  • BI Buka Pemesanan Penukaran Uang Baru Lebaran 2026 via Online

    BI Buka Pemesanan Penukaran Uang Baru Lebaran 2026 via Online

    Bank Indonesia (BI) akan membuka layanan penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Pemesanan penukaran uang ini dapat dilakukan secara daring (online).

    Pemesanan dilakukan melalui aplikasi PINTAR BI atau melalui laman pintar.bi.go.id.

    "#SobatRupiah, pada momen Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026, pemesanan uang dapat dilakukan melalui aplikasi PINTAR," tulis BI melalui akun Instagram @bank_indonesia, Kamis (12/2/2026).

    Jadwal Pemesanan dan Penukaran Uang

    Pemesanan penukaran uang baru dibuka dalam beberapa periode. Periode pertama dimulai pada Jumat (13/2/2026).

    Wilayah Pulau Jawa dapat mengakses pemesanan mulai pukul 14.00 WIB. Sementara, wilayah luar Pulau Jawa dibuka pada Sabtu (14/2/2026) pukul 08.00 WIB.

    Penukaran uang akan berlangsung mulai 18 hingga 27 Februari 2026.

    Langkah-langkah Penukaran Uang via PINTAR BI

    Berikut adalah langkah-langkah untuk menukar uang melalui aplikasi PINTAR atau laman pintar.bi.go.id:

    1. Akses laman pintar.bi.go.id.
    2. Pilih layanan Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling.
    3. Pilih lokasi Kas Keliling. Tentukan provinsi lalu klik Lihat Lokasi.
    4. Pilih jam penukaran sesuai waktu kedatangan. Klik Pilih untuk lanjut.
    5. Isi data pemesan dan kontak. Masukkan NIK, nama, nomor telepon, dan e-mail. Klik Lanjutkan setelah data benar.
    6. Masukkan nominal uang yang akan ditukar.
    7. Isi kode captcha sesuai tampilan. Klik Pesan.
    8. Sistem akan menampilkan bukti pemesanan.
    9. Unduh bukti dengan klik Download Bukti Pemesanan. Tunjukkan bukti saat datang ke lokasi sesuai jadwal.

    Berikut adalah rincian jadwal dan wilayah pemesanan penukaran uang baru:

    Wilayah Waktu Pemesanan Periode Penukaran
    Pulau Jawa Jumat, 13 Februari 2026, pukul 14.00 WIB 18 – 27 Februari 2026
    Luar Pulau Jawa Sabtu, 14 Februari 2026, pukul 08.00 WIB 18 – 27 Februari 2026

    Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah di atas agar proses penukaran uang berjalan lancar.

  • BPS: Angka Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 8,25 Persen

    BPS: Angka Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 8,25 Persen

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,25 persen.

    Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan penurunan 0,32 persen poin dibandingkan September 2024.

    Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada September 2025 adalah 23,36 juta orang. Jumlah ini berkurang 0,49 juta orang dari Maret 2025 dan turun 0,70 juta orang dibandingkan September 2024.

    Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan BPS pada September 2025 adalah Rp 641.443 per kapita per bulan. Angka ini meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 7,76 persen dibandingkan September 2024.

    Garis Kemiskinan Makanan (GKM) menyumbang Rp 478.955 atau 74,67 persen dari total GK. Sementara itu, Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 162.488 atau 25,33 persen.

    Berikut adalah data terkait garis kemiskinan:

    Periode Garis Kemiskinan (Rp per kapita per bulan) Perubahan (dibanding Maret 2025) Perubahan (dibanding September 2024)
    September 2025 641.443 5,30% 7,76%

    Kontribusi Komoditas Makanan

    Komoditas makanan masih memegang peranan penting dalam menentukan garis kemiskinan. Kontribusi GKM terhadap GK di perkotaan mencapai 73,81 persen dan di perdesaan sebesar 76,11 persen pada September 2025.

    Beras masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, beras menyumbang 21,10 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan kontribusinya mencapai 24,62 persen.

    Komoditas kedua dengan kontribusi terbesar adalah rokok kretek filter. Di perkotaan, rokok kretek filter menyumbang 10,41 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan sebesar 9,11 persen.

    Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Lainnya

    Selain beras dan rokok, beberapa komoditas pangan lain juga memberikan kontribusi signifikan terhadap garis kemiskinan.

    Perkotaan:

    • Telur ayam ras: 4,48 persen
    • Daging ayam ras: 4,35 persen
    • Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,39 persen
    • Mie instan: 2,35 persen
    • Kue basah: 2,20 persen
    • Roti: 2,02 persen
    • Bawang merah: 1,92 persen
    • Tempe: 1,78 persen
    • Tahu: 1,76 persen
    • Gula pasir: 1,68 persen

    Perdesaan:

    • Telur ayam ras: 3,71 persen
    • Daging ayam ras: 3,42 persen
    • Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,38 persen
    • Gula pasir: 2,34 persen
    • Bawang merah: 2,13 persen
    • Mie instan: 2,04 persen
    • Kue basah: 1,99 persen
    • Roti: 1,84 persen
    • Tongkol/tuna/cakalang: 1,76 persen
    • Tempe: 1,62 persen

    Struktur pengeluaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran minimum rumah tangga miskin masih dialokasikan untuk kebutuhan pangan pokok dan konsumsi harian.

  • Singapura Jadikan AI Fokus Ekonomi Lewat APBN 2026

    Singapura Jadikan AI Fokus Ekonomi Lewat APBN 2026

    Pemerintah Singapura menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai fokus utama dalam strategi ekonomi jangka menengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Budget 2026.

    Langkah ini diwujudkan melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi AI, serta dukungan untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital.

    Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong menekankan peran strategis AI dalam memperkokoh ketahanan dan daya saing ekonomi Singapura di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

    Pemerintah Singapura memandang AI bukan hanya sebagai alat produktivitas, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masa depan.

    “AI adalah alat yang ampuh, tetapi tetaplah sebuah alat. AI harus melayani kepentingan nasional dan rakyat kita,” kata Wong.

    Salah satu komponen penting dalam anggaran tahun ini adalah pemberian insentif potongan pajak dan dukungan langsung untuk perusahaan yang mengintegrasikan AI ke dalam operasi bisnisnya.

    Pemerintah memperluas Skema Inovasi Perusahaan, yang memberikan potongan pajak sebesar 400 persen kepada bisnis atas pengeluaran yang memenuhi syarat.

    Pengeluaran tersebut akan diperluas untuk mencakup pengeluaran AI, dengan batasan maksimal 50.000 dollar Singapura atau setara sekitar Rp 666.643.500 (asumsi kurs Rp 13.332 per dollar Singapura) per tahun untuk tahun 2027 dan 2028.

    “Seiring keberhasilan perusahaan-perusahaan ini, mereka akan menetapkan tolok ukur bagi industri mereka dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka,” terang Wong.

    Langkah ini menjadi intervensi pemerintah yang paling agresif terhadap adopsi AI di sektor swasta Singapura. Targetnya adalah mendorong perusahaan tidak hanya bereksperimen, tetapi benar-benar mentransformasikan proses bisnis dengan teknologi AI.

    Insentif ini selaras dengan tren global di mana negara-negara berlomba menarik investasi teknologi dan mempercepat adaptasi digital di tengah perubahan lanskap ekonomi.

    Proyeksi Ekonomi Singapura

    APBN Singapura 2026 diawali dengan proyeksi ekonomi yang lebih optimis.

    Singapura memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 2 sampai 4 persen, meningkat dibandingkan perkiraan awal 1 sampai 3 persen sebelumnya.

    Perbandingan Kurs Rupiah dan Dolar Singapura

    Berikut perbandingan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Singapura:

    Mata Uang Nilai Tukar
    1 Dolar Singapura Rp 13.332 (Asumsi)
    50.000 Dolar Singapura Rp 666.643.500

    Kebijakan fiskal ini dinilai bisa memperkuat posisi Singapura dibandingkan wilayah lain di Asia yang juga tengah memperluas dukungan AI.

  • Bank Indonesia Tunjuk KBI Jadi Lembaga Kliring Derivatif PUVA

    Bank Indonesia Tunjuk KBI Jadi Lembaga Kliring Derivatif PUVA

    PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) resmi ditunjuk oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Penunjukan ini menjadikan PT KBI sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban mandat tersebut.

    Mandat ini tertuang dalam surat izin usaha Bank Indonesia Nomor 28/189/DPPK/Srt/B tertanggal 28 Januari 2026.

    Sebagai informasi, PT KBI merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa, bergerak dalam bidang kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Derivatif PUVA menjadi bagian dari lini bisnis PBK yang dikelola perusahaan.

    Direktur Utama PT KBI Budi Susanto menyampaikan, penunjukan ini merupakan tanggung jawab besar dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih aman.

    "Kami berkomitmen mendukung pasar keuangan yang inklusif dan transparan melalui infrastruktur yang efisien serta manajemen risiko yang komprehensif. Sebagai Lembaga Kliring PUVA, PT KBI siap menjadi garda terdepan dalam mitigasi risiko transaksi di pasar uang dan valuta asing," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    PT KBI menyatakan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG BI) Nomor 26 Tahun 2025.

    Penyesuaian Transaksi Derivatif PUVA

    Sebagai tindak lanjut, PT KBI bersama Jakarta Futures Exchange (JFX) melakukan penyesuaian terhadap pengaturan transaksi derivatif PUVA. Penyesuaian ini mencakup tiga bentuk transaksi:

    • Transaksi derivatif PUVA yang ditransaksikan di Bursa Derivatif PUVA
    • Derivatif PUVA yang ditransaksikan di SPA
    • Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui mekanisme PALN

    Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi pelaku pasar.

    PT KBI juga telah memulai kewajiban pelaporan operasional kepada Bank Indonesia sejak 2 Februari 2026.

    Peran dalam Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030

    Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, PT KBI akan mendukung visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030 (BPPU 2030). Pengembangan derivatif PUVA akan difokuskan pada infrastruktur berstandar internasional dengan konsep 3I, yaitu Interkoneksi, Interoperabilitas, dan Integrasi.

    Sebagai penyelenggara infrastruktur, PT KBI fokus pada penyelesaian transaksi derivatif PUVA yang aman dan transparan, didukung manajemen risiko yang komprehensif. Langkah strategis ini selaras dengan peta jalan Bank Indonesia dalam mengembangkan instrumen derivatif PUVA di Indonesia.

    Layanan Utama PT KBI

    Berikut adalah empat layanan utama yang dijalankan PT KBI:

    Sebelum melihat lebih detail layanan yang di jalankan oleh PT.KBI, simak tabel di bawah ini:

    Layanan Deskripsi
    Sistem Kliring Derivatif (SKD) Mendukung Perdagangan Berjangka Komoditi
    Sistem Informasi Transaksi Nasabah (SITNa) Menyediakan informasi transaksi berjangka bagi nasabah
    IS-Ware Next Gen Mendukung Sistem Resi Gudang
    Tin Market Meningkatkan layanan transaksi timah murni batangan

    Dengan penunjukan ini, PT KBI menegaskan perannya dalam infrastruktur pasar keuangan nasional, khususnya pada segmen pasar uang dan valuta asing.

  • Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta Terkait Dugaan Pelanggaran Impor

    Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta Terkait Dugaan Pelanggaran Impor

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel beberapa toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta pada Rabu (11/2/2026) karena dugaan pelanggaran administrasi terkait barang impor.

    Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

    “Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

    Penjelasan Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penyegelan dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran aturan impor.

    Menurutnya, penyegelan adalah prosedur standar jika ditemukan dugaan barang impor yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan, termasuk kewajiban pelunasan pungutan negara.

    "Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi," kata Purbaya di Hotel Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa tindakan ini menunjukkan profesionalitas Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara dan mengawasi barang yang masuk ke wilayah pabean, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat.

    "Nanti kalau orang bea cukai nggak ngapa-ngapain ditangkap, sekarang dia menjalankan tugasnya supaya pasar kita bersih dari barang-barang ilegal. Supaya permainannya di sini fair di dalam negeri," ucapnya.

    Purbaya menegaskan bahwa semua pelaku usaha harus mematuhi aturan agar iklim usaha tetap kondusif dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat praktik ilegal.

    Proses Selanjutnya

    Siswo menjelaskan bahwa saat ini petugas sedang mengumpulkan data perhiasan yang disegel untuk memastikan apakah semuanya sudah tercantum dalam pemberitahuan impor barang.

    Jika ditemukan barang yang belum terdaftar, DJBC akan mengambil langkah sesuai ketentuan untuk meningkatkan kepatuhan kepabeanan.

    Berikut ini tabel potensi penerimaan negara yang diharapkan dari penindakan pelanggaran impor:

    Jenis Penerimaan Estimasi Nilai (dalam Rupiah)
    Bea Masuk 10 Miliar
    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor 5 Miliar
    Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor 2 Miliar
    Denda Administrasi 1 Miliar

    Bea Cukai berkomitmen untuk terus menindak tegas segala bentuk pelanggaran kepabeanan demi menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang adil.

  • BPS: Lulusan SD Dominasi Tenaga Kerja Indonesia November 2025

    BPS: Lulusan SD Dominasi Tenaga Kerja Indonesia November 2025

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja di Indonesia hingga November 2025 masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

    Dari total 147,91 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 34,63 persen berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

    “Pada November 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 34,63 persen," tulis BPS dalam Berita Resmi Statistik Keadaan KetenagakerjaanIndonesia November 2025.

    Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga tenaga kerja nasional memiliki tingkat pendidikan formal yang paling rendah.

    Pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma IV, S1, S2, dan S3) mencapai 10,81 persen dari total penduduk yang bekerja.

    Berikut adalah distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada November 2025:

    Tingkat Pendidikan Persentase
    SD ke bawah 34,63%
    SMP 17,31%
    SMA 20,99%
    SMK 14,06%
    Diploma I/II/III 2,20%
    Diploma IV/S1/S2/S3 10,81%

    Distribusi ini menunjukkan pola yang relatif stabil dibandingkan dengan data Agustus 2025.

    “Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada November 2025 masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2025," kata BPS.

    Proporsi pekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, proporsi pekerja dengan pendidikan SMP dan SMK mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,19 persen poin dan 0,17 persen poin.

    Kenaikan proporsi lulusan SMK juga terlihat dalam data pekerja komuter, mencapai 25,96 persen pada November 2025, meningkat 1,53 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

    Sektor Penyerap Tenaga Kerja Terbesar

    Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar pada November 2025 adalah:

    • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 27,99 persen
    • Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor: 18,67 persen
    • Industri Pengolahan: 13,86 persen

    Sektor pertanian yang padat karya dan secara historis banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah, sejalan dengan komposisi pendidikan tenaga kerja nasional.

    Jumlah pekerja di sektor pertanian tercatat sebanyak 41,41 juta orang (27,99 persen). Sektor industri pengolahan menyerap 20,51 juta orang (13,86 persen), dan sektor perdagangan menyerap 27,62 juta orang (18,67 persen).

    Sektor Informasi dan Komunikasi hanya menyerap 0,73 persen tenaga kerja atau sekitar 1,08 juta orang.

    BPS juga mencatat adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada November 2025, TPT nasional tercatat sebesar 4,74 persen.

  • Menkeu Respons Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Menkeu Respons Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Saat ditanya mengenai persetujuannya terhadap rencana tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu proposal yang diajukan oleh pihak China.

    “Kita lihat kondisinya di China sepertinya apa, apa persyaratannya dari China,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Negosiasi Langsung ke China Jika APBN Digunakan

    Bendahara Negara menambahkan, jika penyelesaian utang Kereta Cepat menggunakan APBN, ia akan langsung melakukan negosiasi ke China.

    “Kalau saya yang bayar saya akan ke China saya sendiri, tapi saya belum tahu, saya akan double check,” tuturnya.

    Pelurusan Isu Tidak Dilibatkan

    Menkeu Purbaya juga meluruskan anggapan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian utang Kereta Cepat. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu dilibatkan dan perkembangan selalu ada.

    “Selama ini saya dilibatkan, yang waktu itu ya. Tapi yang terakhir selalu ada perkembangan-perkembangan kan. Tapi saya nggak tahu final apa belum, tapi nanti kan pasti saya dikasih tahu,” tutur Purbaya.

    Sebagai informasi tambahan, jumlah utang proyek Kereta Cepat yang harus dibayarkan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

    Rincian Utang Proyek Kereta Cepat

    Berikut rincian estimasi utang yang harus dibayar per tahun:

    Periode Jumlah Utang (Rp Triliun)
    Per Tahun 1,2

    Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang proyek strategis nasional ini.