Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengecam penonaktifan mendadak jutaan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia menilai kebijakan ini konyol dan merugikan pemerintah.
Purbaya menekankan bahwa langkah ini tidak mengurangi beban anggaran negara. Namun, justru menimbulkan kebingungan di masyarakat serta merusak citra pemerintah.
Penonaktifan peserta PBI JK, menurut Purbaya, sama sekali tidak mengurangi beban anggaran. Kebijakan ini dinilai tidak masuk akal dan memperbesar masalah, memicu kegaduhan publik.
“Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026), dilansir dari detikFinance.
Bendahara Negara menilai pemerintah berada di posisi paling dirugikan. Anggaran tetap dikeluarkan, sementara masyarakat menghadapi ketidakpastian akses layanan kesehatan.
“Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin,” tegas Purbaya.
Transisi dan Sosialisasi Diperlukan
Purbaya menilai penonaktifan peserta PBI JK tanpa kepekaan terhadap kondisi riil di lapangan. Terutama bagi peserta yang sedang sakit dan membutuhkan layanan berkelanjutan.
Ia mengusulkan penonaktifan tidak langsung diberlakukan. Seharusnya disertai masa transisi selama 2-3 bulan dan sosialisasi yang memadai. Menurutnya, pemerintah wajib memberi waktu dan penjelasan agar yang bersangkutan mengambil langkah.
Selama masa transisi, peserta yang dinonaktifkan harus diberi ruang. Ini untuk menyampaikan sanggahan apabila masih merasa layak sebagai penerima PBI.
Penentuan Peserta PBI JK yang Akurat
Purbaya meminta penentuan jumlah peserta PBI JK dilakukan hati-hati dan terukur. Harus mempertimbangkan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta keberlanjutan program JKN.
“Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” ucap Purbaya.
Berikut adalah perbandingan penonaktifan peserta PBI JK:
| Bulan Penghapusan | Jumlah Peserta Dinonaktifkan (Juta Orang) |
|---|---|
| Sebelum Februari 2026 | 7, 1, 1, 1, 1 (di bawah 1) |
| Februari 2026 | 11 |
Purbaya mengungkapkan, penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang. Ini menjadi pemicu utama kegaduhan di masyarakat.
Ia menilai lonjakan tersebut terlalu drastis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
“Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu,” ujar Purbaya.
Penghapusan peserta PBI JK, tegas Purbaya, seharusnya dilakukan bertahap. Tujuannya agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang luas.
“Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegas Purbaya.









