Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa baru satu dari ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang telah berhasil memproduksi minyak. Sementara itu, ribuan sumur masyarakat lainnya masih dalam tahap proses operasi.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa beberapa sumur UMKM masih dalam tahap pengerjaan. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, hingga Jawa Tengah.
Djoko merinci bahwa dua sumur di Sumatera Selatan masih dalam proses. Kemudian, satu sumur di Jambi juga sedang dalam tahap pengerjaan. Beberapa sumur UMKM di Jawa Tengah juga mengalami tahapan serupa.
"Sampai hari ini baru satu UMKM yang sudah mengalir minyaknya, yang lain dalam proses, Sumatera Selatan dalam proses dua, Jambi dalam proses satu lagi, selebihnya Jawa Tengah dalam proses," ungkap Djoko dalam RDP bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia juga menambahkan bahwa terdapat lebih dari 45.000 sumur minyak masyarakat yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. Sumatera Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah sumur terbanyak.
Berikut rincian jumlah sumur minyak masyarakat per provinsi:
| Provinsi | Jumlah Sumur |
|---|---|
| Sumatera Selatan | 26.300 |
| Aceh | 1.500 |
| Jambi | > 600 |
| Jawa Timur | > 800 |
| Jawa Tengah | 4.391 |
| Total | > 45.000 |
Djoko menegaskan, "Total 45.000 sumur lebih."
Peran Pemerintah dalam Legalisasi Sumur Minyak Rakyat
Sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat ini, yang telah ada sejak masa penjajahan, kini telah dilegalkan. Pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan UMKM. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa legalisasi sumur-sumur ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Banyak warga menggantungkan hidup dari pengeboran minyak dan kerap menghadapi gangguan oknum-oknum nakal.
"Pengelolaan sumur-sumur masyarakat yang sejak zaman penjajahan sudah ada, tapi belum pernah dilakukan legalitasnya. Akhirnya mereka menjalankan untuk mencari nafkah dengan tidak nyaman, karena selalu diikuti oleh oknum-oknum tertentu, kadang-kadang dilaporkan. Maka Insyaallah 45.000 sumur-sumur (minyak) rakyat kita sudah akan memberikan legalitasnya kepada BUMD, Koperasi, dan UMKM daerah," kata Bahlil dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).









