Category: Ekonomi

  • Jadwal Pencairan THR PNS dan Karyawan Swasta 2026 Diprediksi Cair Pertengahan Maret

    Jadwal Pencairan THR PNS dan Karyawan Swasta 2026 Diprediksi Cair Pertengahan Maret

    Menjelang Idul Fitri 1447 H, jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta menjadi sorotan. Kepastian tanggal cair sangat penting untuk menyusun anggaran Ramadan, mudik, hingga belanja Lebaran.

    Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta, semuanya menantikan informasi resmi mengenai pencairan THR 2026. Ini untuk memastikan perencanaan keuangan dapat dilakukan lebih matang dan terukur.

    Berdasarkan estimasi kalender Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. Pemerintah akan menetapkan tanggal resmi melalui sidang isbat.

    Mengacu regulasi yang berlaku, pencairan THR 2026 diestimasi sebagai berikut:

    • THR PNS paling lambat cair H-10 Lebaran, sekitar 11 atau 12 Maret 2026.
    • THR karyawan swasta paling lambat cair H-7 Lebaran, sekitar 14 atau 15 Maret 2026.

    Tanggal-tanggal tersebut masih bersifat perkiraan dan dapat berubah sesuai keputusan resmi pemerintah.

    Dasar Hukum THR PNS dan Swasta

    Pencairan THR bukan sekadar tradisi, melainkan kewajiban hukum yang diatur negara. Aturan ini meliputi siapa yang berhak menerima, kapan dibayarkan, dan bagaimana mekanismenya.

    THR bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri

    THR untuk PNS, PPPK, TNI, dan Polri biasanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) khusus menjelang Lebaran. Hingga saat ini, PP THR PNS 2026 belum diumumkan resmi.

    Namun, merujuk kebijakan tahun-tahun sebelumnya, THR dibayarkan maksimal 10 hari sebelum Lebaran. Anggaran bersumber dari APBN dan APBD, serta diberikan kepada ASN aktif sesuai ketentuan pemerintah.

    Biasanya, Presiden atau Kementerian Keuangan akan menyampaikan pengumuman resmi terkait jadwal dan komponen THR PNS 2026.

    THR bagi Pekerja Swasta, BUMN, dan BUMD

    Dasar hukum THR untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja yang memenuhi syarat. Pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

    Dengan demikian, jika Lebaran 2026 jatuh pada 21–22 Maret, maka batas maksimal pembayaran THR swasta adalah 14–15 Maret 2026.

    Syarat Penerima THR

    Tidak semua pekerja otomatis menerima THR tanpa syarat. Ada ketentuan yang mengatur hak penerima berdasarkan status dan masa kerja. Berikut adalah tabel ringkasan syarat penerima THR:

    Kategori Pekerja Masa Kerja Besaran THR
    Pekerja Swasta Minimal 1 bulan Proporsional
    Pekerja Swasta 12 bulan atau lebih 1 bulan gaji
    PNS, PPPK, TNI, Polri Sesuai kebijakan pemerintah Sesuai PP berlaku

    Dampak Keterlambatan Pencairan THR

    Keterlambatan pencairan THR dapat berdampak signifikan pada kondisi finansial pekerja. Terutama menjelang puncak kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri.

    Beberapa dampak yang mungkin terjadi meliputi tertundanya rencana mudik, gangguan arus kas rumah tangga, hingga bertambahnya utang konsumtif.

    Langkah Jika THR Terlambat

    Apabila perusahaan terlambat membayar THR, pekerja dapat mengambil langkah-langkah berikut:

    1. Konfirmasi terlebih dahulu ke HRD atau manajemen perusahaan.
    2. Pastikan telah memenuhi syarat administratif dan masa kerja.
    3. Jika tidak ada kejelasan, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat.

    Pemerintah biasanya membuka posko pengaduan THR menjelang Lebaran. Ini untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

    Jadwal THR PNS dan karyawan swasta 2026 diperkirakan cair pada pertengahan Maret 2026. Ini menyesuaikan ketentuan H-10 untuk PNS dan H-7 untuk pekerja swasta sebelum Lebaran.

    Meskipun tanggal resmi Idul Fitri 1447 H masih menunggu penetapan pemerintah, masyarakat dapat memperkirakan waktu pencairannya. Hal ini penting untuk menyusun strategi keuangan secara bijak.

    Pastikan untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak tertinggal update soal THR 2026.

  • Airlangga Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Perjanjian Dagang RI-AS di Jakarta Pusat

    Airlangga Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Perjanjian Dagang RI-AS di Jakarta Pusat

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Tanah Air. Pertemuan ini membahas persiapan implementasi kerja sama perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

    Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini diadakan di kantor Airlangga, Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Kamis (12/2). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani.

    Shinta Kamdani menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan persiapan untuk kunjungan ke Amerika. Pekan depan, delegasi Indonesia akan mengadakan acara di Washington D.C., bertepatan dengan rencana kunjungan Presiden.

    “Tadi itu persiapan untuk Amerika. Kita kan minggu depan akan ada acara di Amerika, di Washington D.C., dalam rangka Presiden juga nanti akan ke sana, kita akan buat business summit di sana,” kata Shinta, Kamis (12/2/2026).

    Shinta menambahkan, sekitar 20 pengusaha dan perwakilan asosiasi industri dari berbagai sektor akan turut serta. Sektor yang berkaitan dengan perjanjian dagang AS-Indonesia seperti pangan, tekstil dan produk tekstil (TPT), hingga sawit.

    “Dari kami mungkin sekitar, yang sudah ya, so far, masih terus nambah sih, mungkin sekitar 20,” ujarnya.

    Perwakilan yang akan berangkat memiliki kepentingan dengan Amerika, khususnya terkait komoditas yang diimpor Indonesia. Misalnya kedelai, terigu, jagung, dan kapas.

    “Pasti yang ada kepentingan sama Amerika ya, komoditas-komoditas yang kita impor karena kita kan mau beli lebih banyak dari Amerika gitu kan. Seperti kedelai, terigu, kemudian jagung dan lain-lain, cotton, kapas,” ucap Shinta lagi.

    Selain itu, sektor eksportir seperti garmen, sepatu, mebel, dan kelapa sawit juga akan diwakili. Ini menunjukkan diversifikasi kepentingan dalam perjanjian dagang.

    Detail Perjanjian dan Manfaat

    Meskipun demikian, Shinta belum dapat mengungkapkan lebih jauh terkait isi perjanjian dagang AS-Indonesia. Pembahasan yang akan dibicarakan di Negeri Paman Sam juga masih dirahasiakan.

    Ia berharap perjanjian dagang ini dapat memberikan manfaat terhadap dunia usaha Indonesia, terutama untuk sektor padat karya. Sifat rahasia ini diperlukan untuk menjaga kelancaran negosiasi.

    “Katanya saya, kami tadi, jangan sampai nanti informasi kita buka kemudian malah menjadi blunder. Karena Amerika tidak suka kalau ada informasi yang disampaikan mendahului daripada pihak Amerika,” terang Shinta.

    Penandatanganan oleh Presiden Prabowo dan Donald Trump

    Perjanjian dagang antara AS dan Indonesia rencananya akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pekan depan. Penandatanganan dijadwalkan sekitar tanggal 19 Februari, saat kunjungan Prabowo ke AS.

    “Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (11/2/2026).

    Airlangga menyebutkan bahwa negosiasi telah berhasil menurunkan tarif. Semula tarif sebesar 32 persen, kini berubah menjadi 19 persen.

    Angka tersebut akan segera diteken oleh Kepala Negara Indonesia dan AS. Namun, hal ini masih menunggu perkembangan lanjutan.

    “Kan kita sudah turun dari (tarif) 32% ke 19%, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100% selesai,” ucapnya.

    Perkembangan Tarif Perjanjian Dagang

    Tahap Tarif Awal (%) Tarif Negosiasi (%) Status
    Negosiasi 32 19 Menunggu Tanda Tangan
  • Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

    Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

    Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri Sarasehan Ekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar besok siang. Acara penting ini akan menjadi forum bagi pemerintah untuk memaparkan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia secara transparan kepada publik.

    COO BPI Danantara, Danantara Dony Oskaria, menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam acara tersebut. Pernyataan ini disampaikan Dony Oskaria di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Dony Oskaria memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir dalam acara tersebut. Ia mengulang penegasannya saat ditanya mengenai kehadiran Presiden.

    "Iya dong, iya dong (Prabowo akan hadir)," tegas Dony Oskaria, Kamis (12/2/2026).

    Meski demikian, Dony enggan memberikan rincian materi yang akan disampaikan dalam forum tersebut. Ia hanya memastikan pemerintah akan sangat terbuka dalam memaparkan kondisi ekonomi terkini.

    "Ini kan Indonesia, Danantara cuma penyelenggara. Macam-macam lah besok, pokoknya disimak saja," ujar Dony.

    Lokasi dan Waktu Acara

    Menurut informasi yang dihimpun, Indonesia Economic Outlook 2026 akan berlangsung di Wisma Danantara, bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Agenda penting ini dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

    Sarasehan ekonomi ini digelar setelah Indonesia menerima rating outlook kredit negatif dari lembaga pemeringkatan Moody's. Selain itu, lembaga MSCI juga memberikan laporan negatif terhadap pasar modal Indonesia.

    Penjelasan Kondisi Ekonomi dari Pemerintah

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan buka-bukaan mengenai kondisi ekonomi Indonesia menyusul keputusan dua lembaga tersebut. Rencana ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026) kemarin.

    "Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti. Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," ujar Airlangga.

    Pemerintah akan menyampaikan berbagai hal terkait kondisi ekonomi Indonesia, termasuk penerimaan negara yang meningkat. Rencana pengelolaan ekonomi oleh BPI Danantara juga akan menjadi sorotan utama.

    "Nah, ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan, utamanya mengenai penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat, serta terkait dengan rencana dari Danantara," terang Airlangga.

    Laporan Lembaga Pemeringkat

    Mengenai laporan lembaga pemeringkat, Airlangga menjelaskan bahwa rating yang diberikan masih dalam level baik untuk investasi. Meskipun ada outlook negatif dari Moody's, secara keseluruhan status investasi Indonesia masih terjaga.

    "Dilaporkan pula kepada Bapak Presiden bahwa dari seluruh lembaga pemeringkat, baik Moody's, Fitch, maupun S&P, penilaiannya masih pada level investment grade. Memang ada outlook negatif dari Moody's," tutur Airlangga.

    Lembaga Pemeringkat Status Rating Indonesia Outlook
    Moody's Investment Grade Negatif
    Fitch Investment Grade Stabil
    S&P Investment Grade Stabil
  • Harga Ikan Tongkol dan Bandeng di Jogja Meroket Jelang Imlek dan Ramadan

    Harga Ikan Tongkol dan Bandeng di Jogja Meroket Jelang Imlek dan Ramadan

    Menjelang bulan Ramadan, kenaikan harga bahan pokok seringkali terjadi. Di Kota Jogja, lonjakan harga signifikan terpantau pada komoditas ikan tongkol dan bandeng dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan menjelang perayaan Imlek yang berdekatan dengan awal Ramadan.

    Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, Veronica Ambar Ismuwardani, menjelaskan, beberapa komoditas mulai mengalami kenaikan harga. Namun, ia tidak merinci besaran kenaikan tersebut secara spesifik.

    Tidak hanya ikan, beberapa komoditas lain juga terpantau mulai naik. Kenaikan ini menunjukkan tren peningkatan harga menjelang momen penting.

    "Memang ada beberapa kenaikan itu ada di cabai rawit merah. Kemudian juga daging ayam ras ini juga ada mulai kenaikan. Kemudian telur ayam juga sudah mulai naik," papar Ambar dalam jumpa pers di Balai Kota Jogja, Kamis (12/2/2026).

    Lonjakan Harga Ikan Bandeng dan Tongkol

    Di antara bahan pokok yang lazim naik jelang Ramadan, ikan tongkol dan bandeng menunjukkan lonjakan harga yang mengejutkan. Ambar menduga perayaan Imlek menjadi faktor utama.

    "Yang spesial ini ada dua komoditas yang justru juga sekarang naik yaitu ikan bandeng dan ikan tongkol. Ini ternyata menjelang, teman-teman yang merayakan Imlek bahwa ikan Bandeng ini jadi idola. Perubahan beberapa komoditi yang mengalami kenaikan," ungkapnya.

    Berbeda dengan bahan pangan pokok lain, ikan bandeng dan tongkol tidak memiliki acuan harga eceran tertinggi. Harganya murni ditentukan oleh mekanisme pasar.

    Berikut adalah perbandingan harga ikan bandeng dan tongkol di Kota Jogja:

    Komoditas Harga Awal Harga Saat Ini (12/2/2026) Kenaikan (Rp)
    Ikan Bandeng Rp 40.000 Rp 45.000 5.000
    Ikan Tongkol Rp 35.000 Rp 46.000 11.000

    "Dari awal itu untuk bandeng Rp 40.000 sekarang posisi sudah Rp 45.000. Kemudian untuk ikan tongkol itu posisi awal Rp 35.000 sekarang sudah Rp 46.000, jadi sudah sangat luar biasa kenaikannya karena jarang-jarang ikan-ikan ada kenaikan setinggi ini," terangnya.

    Ketersediaan Bahan Pokok Aman

    Meskipun terjadi kenaikan harga, Ambar memastikan ketersediaan bahan pokok untuk Ramadan hingga Idulfitri mencukupi. Disdag Kota Jogja akan terus memantau harga pasar.

    "Ketersediaan pasokan pangan secara umum dalam kondisi mencukupi sampai dengan hari raya. Kemudian untuk ketahanan pangan kita berada dengan tanpa waktu 1,5 sampai 2 bulan ke depan masih aman," pungkas Ambar.

  • Harga Cabai Rawit di Pasar Peterongan Semarang Tembus Rp 90 Ribu/Kg Jelang Ramadan

    Harga Cabai Rawit di Pasar Peterongan Semarang Tembus Rp 90 Ribu/Kg Jelang Ramadan

    Menjelang bulan suci Ramadan, kenaikan harga bahan pokok terjadi di pasar tradisional Kota Semarang. Cabai rawit atau cabai setan melonjak drastis hingga Rp 90 ribu per kilogram (kg) di Pasar Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan.

    Pantauan detikJateng pada Kamis (12/2/2026) sore di Pasar Peterongan menunjukkan, para pembeli mengurangi jumlah pembelian cabai. Hal ini karena harga komoditas tersebut melambung tinggi.

    "Harganya pada naik mau bulan puasa, jadi ada penurunan penjualan juga. Yang biasanya beli setengah kg jadi cuma beli seperempat kg," kata salah satu pedagang, Suprihati (53), Kamis (12/2/2026).

    Suprihati menjelaskan, kenaikan harga sudah terasa sejak seminggu terakhir. Komoditas yang mengalami kenaikan mencakup cabai setan, bawang merah, hingga minyak goreng.

    "Bawang merah, cabai setan, naiknya agak tinggi. Cabai setan sampai Rp 90 ribu, tadinya di sini Rp 80 ribu. Terus bawang merah Rp 60 ribu, tadinya Rp 50 ribu. Minyak juga naik dari Rp 19 ribu per liter, dari Rp 18 ribu," urainya.

    Menurut Suprihati, kenaikan ini akan berlanjut hingga Hari Raya Idul Fitri. Sumber pasokan cabai berasal dari Bandungan dan Pasar Johar, di mana harga sudah naik sejak dari sana.

    Dampak Kenaikan Harga pada Pembeli

    Hal serupa dialami Jumirah (68), pedagang lain. Ia mengeluhkan kenaikan harga cabai setan yang mencapai Rp 90 ribu per kg.

    "Harganya naik banyak, terutama cabai, bawang merah, bawang putih, sayur. Cabai naik Rp 40 ribu, tadinya Rp 50 jadi Rp 90 ribu, langsung naik, nggak bertahap," ungkapnya.

    Jumirah menduga, kenaikan harga drastis ini terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Sejak ada MBG itu kan stok diambili MBG, jadi naik. Mau Ramadan harganya mungkin bisa naik lagi. Kalau tahun kemarin stabil, tahun ini sangat berpengaruh gara-gara MBG," ujarnya.

    Berikut adalah perbandingan harga beberapa komoditas di lapak Jumirah:

    Komoditas Harga Lama (Rp) Harga Baru (Rp)
    Cabai Rawit 50.000 90.000
    Bawang Merah 30.000 60.000
    Cabai Keriting Merah – 50.000
    Labu Siam 5.000 9.000

    Kenaikan harga sayuran rata-rata mencapai Rp 4 ribu per item. Bayam dan sawi juga mengalami kenaikan harga yang serupa.

    Intervensi Pemerintah Kota Semarang

    Menanggapi situasi ini, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyatakan Pemkot Semarang terus memantau harga di pasaran.

    "Sudah dipantau terus-menerus, jadi kita memiliki sistem, alat, supaya (harga) stabil. Tapi memang agak mengerikan sih (kenaikannya)," ujarnya.

    Agustina Wilujeng menambahkan, Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan akan melakukan operasi pasar. Tujuannya untuk mengintervensi pasar dan pusat-pusat perdagangan.

    "Kita harus memahami bahwa kenaikan harga yang terlalu tinggi akan menimbulkan inflasi. Kalau inflasi dalam kurun waktu yang sangat panjang, akan membuat ekonomi rontok. Kalau ekonomi rontok nggak ada orang punya uang, yang jualan juga nggak laku," tutupnya.

  • FEB UT dan Agung Sedayu Group Gelar Seminar Ekonomi Syariah di PIK 2 Tangerang

    FEB UT dan Agung Sedayu Group Gelar Seminar Ekonomi Syariah di PIK 2 Tangerang

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka (FEB UT) berkolaborasi dengan Agung Sedayu Group menggelar International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026. Acara ini diadakan untuk menegaskan peran krusial ekonomi syariah dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) melalui strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Seminar internasional bertajuk 'Harmonization of Sharia Economic Principles and Sustainable Development Goals (SDGs): An Integrative Strategy for Inclusive Sustainable Development' ini berlangsung di Marketing Gallery PIK 2, Hall Annex, Tangerang, pada Kamis (12/2).

    Wakil Rektor Bidang Riset, Kolaborasi, dan Bisnis UT, Dr. Hendrian, mewakili Rektor Universitas Terbuka yang berhalangan hadir, membuka acara. Ia menekankan bahwa harmonisasi prinsip ekonomi syariah dan SDGs sangat relevan dengan tantangan global yang menuntut pembangunan holistik, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi.

    “SDGs menuntut pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menekankan keadaan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip ekonomi menawarkan landasan etis dan filosofis yang kuat. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta orientasi pada kemaslahatan umat sangat selaras dengan semangat SDGs,” ujar Hendrian pada seminar ISSE 2026, Kamis (12/2/2026).

    Hendrian juga menyampaikan apresiasi kepada FEB UT sebagai penyelenggara dan Agung Sedayu Group sebagai mitra strategis. Ia menilai bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor bisnis menunjukkan sinergi konstruktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan.

    “Kolaborasi ini mencerminkan sinergi konstruktif antara perguruan tinggi dan sektor bisnis dalam mendukung pengembangan ekonomi serta agenda pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia berharap kemitraan antara UT dan Agung Sedayu Group dapat berlanjut melalui inisiatif riset, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

    “Kolaborasi antara Universitas Terbuka, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Agung Sedayu Group diharapkan tidak berhenti pada seminar ini saja. Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang melalui inisiatif riset kolaboratif, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” imbuhnya.

    Integrasi Ekonomi Syariah dan Peluang Bisnis Adaptif

    Dari sisi dunia usaha, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Dr. Nono Sampono, melihat integrasi ekonomi syariah dan SDGs sebagai peluang besar. Integrasi ini dapat mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif dan bertanggung jawab, serta memperkuat praktik pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik.

    “Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui praktik pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, serta penguatan ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks tersebut, prinsip ekonomi syariah memberikan fondasi nilai yang kuat, menekankan keseimbangan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta pemerataan manfaat ekonomi,” kata Nono.

    Nono juga menyoroti potensi instrumen ekonomi syariah dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan memperluas inklusi ekonomi.

    “Instrumen seperti zakat produktif, wakaf sosial, green sukuk memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperluas inklusi ekonomi,” tambahnya.

    Maqasid Syariah dan Instrumen Keuangan Sosial Islam

    Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Siti Rochmawati, menekankan bahwa pencapaian SDGs membutuhkan fondasi etis dan instrumen ekonomi yang efektif, bukan hanya target dan indikator. Ia mengaitkan hal ini dengan konsep Maqasid Syariah.

    “Namun, pencapaian SDGs membutuhkan lebih dari target dan indikator. Dibutuhkan fondasi etis dan instrumen ekonomi yang efektif. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan landasan etis yang kuat melalui konsep Maqasid Syariah,” ujarnya.

    Konsep Maqasid Syariah menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai inti pembangunan yang adil dan berimbang. Rochmawati juga menyoroti peran instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan hingga pertumbuhan inklusif.

    “Instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan inklusif,” kata Rochmawati.

    Kebutuhan Pendanaan dan Skema Inovatif

    Dari perspektif akademik, Dosen Ekonomi Syariah UT Dr. Indar Fauziah Ulfah menyoroti besarnya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target SDGs, termasuk agenda iklim dan transisi energi. Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan pendanaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui instrumen keuangan Islam yang terus berkembang.

    Pembicara International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026

    Nama Pembicara Institusi Asal Negara
    Dr. Muhammad Zaki bin Haji Zaini Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam
    Dr. Fazlur Rahman bin Kamsani National University of Singapore Singapura
    Dr. Indar Fauziah Ulfah Universitas Terbuka Indonesia

    ISSE 2026 menghadirkan sejumlah pembicara internasional dan nasional yang ahli di bidangnya, memberikan wawasan mendalam tentang ekonomi syariah dan SDGs.

  • Harga Daging Ayam di Sumut Melejit Jelang Ramadan

    Harga Daging Ayam di Sumut Melejit Jelang Ramadan

    Kenaikan harga daging ayam di Sumatera Utara (Sumut) kian terasa menjelang bulan suci Ramadan. Rata-rata harga komoditas penting ini kini telah menembus angka di atas Rp 40 ribu per kilogram.

    Kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pedagang, terutama di kota Medan dan sekitarnya.

    Edo, seorang pedagang di Pasar Lau Dendang, Medan, mengungkapkan bahwa harga daging ayam broiler kini dijual antara Rp 43 ribu hingga Rp 45 ribu per kilogram.

    Ia menyebut kenaikan harga ini sebagai dampak langsung dari momentum Ramadan yang semakin dekat.

    "Sekarang harganya itu Rp 45 ribu yang bersih, lagi naik harga mau puasa," ungkap Edo kepada detikSumut, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Edo, lonjakan harga ini bukan hal baru. Kondisi serupa sudah mulai terasa sejak awal Februari.

    "Dari Februari udah mulai tinggi, biasanya Rp 40 ribuan per kilo, ini udah sampai Rp 45 ribuan," ujarnya.

    Keresahan Masyarakat Akibat Kenaikan Harga

    Dampak dari kenaikan harga daging ayam ini sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Kiki, warga Medan, menyatakan kekecewaannya terhadap harga ayam yang terus melambung.

    "Ampun kali sama harga ayam sekarang udah mau Rp 50 ribu ini. Tadi beli sayap ayam aja udh 50 ribu sekilo. Kalau gini kurangi dulu lah, harga ikan pun juga naik semua," kata Kiki.

    Situasi ini memaksa masyarakat untuk memutar otak dan mengurangi konsumsi daging ayam, mencari alternatif protein lain, atau menghemat pengeluaran rumah tangga.

    Perbandingan Harga Daging Ayam di Berbagai Wilayah Sumut

    Data dari website Harga Pangan Sumut menunjukkan variasi harga daging ayam broiler di berbagai daerah. Meskipun demikian, tren kenaikan tetap terlihat secara menyeluruh.

    Wilayah Harga per Kg (Rp)
    Asahan 33.000 (Terendah)
    Serdang Bedagai 34.000
    Humbang Hasundutan 43.000
    Samosir 44.000
    Tanjung Balai 45.000 (Tertinggi)

    Kota Tanjung Balai mencatat harga tertinggi sebesar Rp 45 ribu per kg, disusul Kabupaten Samosir dengan Rp 44 ribu per kg, dan Humbang Hasundutan Rp 43 ribu per kg. Sementara itu, Asahan dan Serdang Bedagai masih mencatat harga yang relatif lebih rendah.

  • Gaji PPPK Februari 2026 Diterima, Terendah Rp1,9 Juta Tertinggi Rp7,3 Juta

    Gaji PPPK Februari 2026 Diterima, Terendah Rp1,9 Juta Tertinggi Rp7,3 Juta

    Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterima pada Februari 2026 oleh seluruh PPPK di Indonesia. Informasi mengenai nominal gaji PPPK 2026 menjadi perhatian banyak tenaga honorer dan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Besaran gaji ini bervariasi sesuai golongan dan jenjang pendidikan. Lantas, berapa gaji PPPK terendah dan tertinggi tahun 2026?

    Besaran gaji PPPK terbaru 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2024. Regulasi ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020.

    Aturan tersebut mengatur gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP ini menjadi dasar resmi struktur gaji pokok PPPK per golongan, mulai dari Golongan I hingga Golongan XVII.

    Rincian Gaji PPPK 2026 Berdasarkan Golongan

    Struktur gaji PPPK 2026 menunjukkan peningkatan bertahap sesuai golongan. Terdapat selisih signifikan antara golongan awal dan golongan tertinggi.

    Menurut rincian resmi yang dilansir dari situs ayobandung.com, gaji PPPK terendah 2026 adalah Rp1.938.500 untuk Golongan I. Sementara itu, gaji PPPK tertinggi 2026 mencapai Rp7.329.000 untuk Golongan XVII.

    Nominal tersebut merupakan gaji pokok PPPK per bulan. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau tambahan penghasilan lain sesuai instansi.

    Gaji PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

    Selain berdasarkan golongan, banyak yang mencari informasi gaji PPPK berdasarkan pendidikan terakhir. Semakin tinggi jenjang pendidikan, umumnya semakin tinggi pula golongan PPPK dan rentang gaji yang diterima.

    Berikut gambaran rentang gaji pokok PPPK 2026 berdasarkan jenjang pendidikan:

    Jenjang Pendidikan Rentang Gaji PPPK (per bulan)
    SD (Golongan I) Rp1.938.500 – Rp2.900.900
    SMP (Golongan IV) Rp2.299.800 – Rp3.336.600
    SMA/SMK/D1 (Golongan V) Rp2.511.500 – Rp4.189.900
    D2 (Golongan VI) Rp2.742.800 – Rp4.367.100
    D3 (Golongan VII) Rp2.858.800 – Rp4.551.800
    S1/D4 (Golongan IX) Rp3.203.600 – Rp5.261.500
    S2 (Golongan X) Rp3.339.100 – Rp5.484.000
    S3 (Golongan XI) Rp3.480.300 – Rp5.716.000

    Pentingnya Informasi Gaji PPPK 2026

    Informasi mengenai gaji PPPK Februari 2026 terbaru ini penting bagi beberapa pihak. Ini mencakup calon PPPK yang sedang mengikuti seleksi ASN, tenaga honorer yang ingin mengetahui prospek pendapatan, hingga PPPK aktif untuk perencanaan keuangan.

    Masyarakat yang membandingkan gaji PPPK dan PNS juga membutuhkan informasi ini. Dengan mengetahui struktur gaji PPPK per golongan, pegawai dapat memahami posisi dan potensi kenaikan pendapatan sesuai jenjang karier.

    Gaji PPPK resmi diterima Februari 2026 dengan nominal yang mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2024. Rentang gaji pokok PPPK tahun ini dimulai dari Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta per bulan, tergantung golongan dan pendidikan.

    Bagi Anda yang mencari informasi lengkap tentang tabel gaji PPPK 2026 terbaru, data di atas dapat menjadi acuan resmi. Informasi ini berguna sebelum mengikuti seleksi atau menyusun perencanaan karier di lingkungan ASN.

  • Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah membawa kabar baik bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan di seluruh Indonesia. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 dipastikan akan dibayarkan secara penuh, tanpa potongan sedikit pun.

    Kebijakan ini menjadi angin segar setelah pada masa pandemi sebelumnya sempat terjadi penyesuaian komponen tunjangan. Dengan pembayaran 100 persen, pemerintah berharap daya beli aparatur negara tetap terjaga.

    Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong perputaran roda ekonomi nasional menjelang Lebaran 2026. Ini merupakan strategi pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan perkiraan kalender hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20–21 Maret 2026. Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran.

    Ini berarti, pencairan THR ASN 2026 diperkirakan akan dimulai sekitar awal hingga pertengahan Maret 2026. Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme di masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

    Pemerintah menjamin hak aparatur tetap dibayarkan meskipun terjadi kendala administratif. Pembayaran akan tetap dilakukan, meskipun setelah hari raya.

    THR tahun 2026 diberikan secara utuh, setara dengan penghasilan bulanan yang biasa diterima (take home pay). Komponen yang termasuk dalam pembayaran THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

    Bagi pensiunan, THR mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun sesuai ketentuan. Nominal THR akan bervariasi tergantung pangkat, jabatan, pendidikan, dan masa kerja masing-masing.

    Berikut adalah gambaran estimasi besaran maksimal THR PNS dengan masa kerja hingga 10 tahun, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025.

    Tingkat Pendidikan Masa Kerja < 10 Tahun Masa Kerja 10-20 Tahun Masa Kerja > 20 Tahun
    SD/SMP/Sederajat Rp 4.285.200 Rp 4.639.000 Rp 5.052.600
    SMA/D-1/Sederajat Rp 4.907.700 Rp 5.347.400 Rp 5.861.500
    D-2/D-3/Sederajat Rp 5.488.500 Rp 5.966.100 Rp 6.524.200
    S-1/D-4/Sederajat Rp 6.591.000 Rp 7.160.500 Rp 7.825.800
    S-2/S-3/Sederajat Rp 7.764.100 Rp 8.357.500 Rp 9.050.500

    PNS dengan masa kerja di atas 10 tahun akan menerima THR lebih besar sesuai jenjang golongan, pangkat, dan ketentuan masa jabatan yang berlaku.

    THR Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

    Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural juga akan menerima THR. Berikut adalah estimasi nominalnya.

    Jabatan Nominal THR
    Ketua/Kepala Rp 31.474.800
    Wakil Ketua Rp 29.665.400
    Sekretaris Rp 28.104.300
    Anggota Rp 28.104.300

    THR Pejabat Eselon dan PNS Setara

    Pemerintah juga menetapkan besaran THR untuk pejabat eselon dan PNS setara.

    Jabatan Nominal THR
    Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama/Madya Rp 24.886.200
    Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama Rp 19.514.800
    Eselon III/Administrator Rp 13.842.300
    Eselon IV/Pengawas Rp 10.612.900

    Pemerintah menegaskan bahwa THR bagi ASN serta anggota TNI/Polri mencakup beberapa komponen penghasilan. Ini antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lain yang melekat sesuai ketentuan.

    Pembayaran THR secara penuh ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan kelegaan bagi para aparatur negara dalam menyambut Idul Fitri. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat.

    Peningkatan konsumsi ini diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan kepastian ini, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran 2026 dengan lebih matang dan bijak dalam mengelola tunjangan yang diterima.

  • UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    UMK Lamongan 2026 Disepakati Rp 3,18 Juta, Apindo Siap Patuh

    Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan telah menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026. Angka yang disetujui berada di kisaran Rp 3.189.000 hingga Rp 3.196.000.

    Kesepakatan ini dinilai sebagai titik temu yang adil antara kepentingan para pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lamongan, H. Sarjono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi ketentuan UMK 2026. Kepatuhan terhadap upah minimum merupakan kewajiban yang telah diatur oleh perundang-undangan.

    “Kami dari Apindo tidak keberatan membayar UMK tersebut karena sudah menjadi ketentuan undang-undang. Kami juga tidak menyetujui jika ada perusahaan yang tidak membayar sesuai standar,” ujar Sarjono kepada wartawan di Lamongan, Kamis (12/2/2026) sekira pukul 12.00 WIB.

    Pengusaha wajib patuh pada aturan ketenagakerjaan, termasuk hak normatif seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, kata Sarjono.

    Kenaikan UMK tahun ini tercatat sekitar 0,7 persen. Meskipun tergolong tipis, perusahaan di Lamongan didorong tetap menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).

    Hal ini penting agar terdapat pembedaan upah antara pekerja baru, pekerja senior, maupun karyawan dengan keahlian khusus atau multi-skill.

    Sikap Serikat Pekerja

    Ketua Serikat Pekerja Lamongan, Iswahyudi, menyambut positif keputusan UMK 2026 tersebut. Ia menilai proses pembahasan di Dewan Pengupahan berjalan sesuai mekanisme dan melibatkan seluruh unsur secara transparan.

    “Prosesnya sudah benar, semua unsur di Dewan Pengupahan sudah berkumpul dan membahas ini,” ujarnya.

    Iswahyudi menambahkan, angka tersebut untuk wilayah Lamongan sudah sangat luar biasa. Ini merupakan hitungan yang paling netral. Pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

    Serikat pekerja juga menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB sebagai payung hukum dalam hubungan industrial.

    PKB dinilai mampu memastikan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Ini termasuk transparansi komponen upah, selip gaji, dan tunjangan.

    Tabel Perbandingan UMK Lamongan

    Tahun UMK (Estimasi/Disepakati) Kenaikan (persen)
    2026 Rp 3.189.000 – Rp 3.196.000 0,7
    2025 (Data Belum Tersedia) (Data Belum Tersedia)
    2024 Rp 2.922.324 4,83

    Monitoring Pelaksanaan UMK

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lamongan, M Zamroni, memastikan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal itu terhadap penerapan UMK di lapangan.

    Langkah ini untuk memastikan perusahaan segera menjalankan Keputusan Gubernur terkait penetapan UMK 2026.

    “Kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada perusahaan yang belum memenuhi target UMK, kita akan lihat dulu apa kendalanya,” tandas Zamroni.

    Harapannya, sinergitas antara buruh dan perusahaan tetap terjaga. Ini agar iklim investasi di Lamongan tetap kondusif.

    Hingga saat ini, kondisi hubungan industrial di Lamongan dilaporkan tetap stabil tanpa gejolak. Seluruh pihak sepakat mengedepankan komunikasi bipartit dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di internal perusahaan.