Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan telah menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026. Angka yang disetujui berada di kisaran Rp 3.189.000 hingga Rp 3.196.000.
Kesepakatan ini dinilai sebagai titik temu yang adil antara kepentingan para pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lamongan, H. Sarjono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi ketentuan UMK 2026. Kepatuhan terhadap upah minimum merupakan kewajiban yang telah diatur oleh perundang-undangan.
“Kami dari Apindo tidak keberatan membayar UMK tersebut karena sudah menjadi ketentuan undang-undang. Kami juga tidak menyetujui jika ada perusahaan yang tidak membayar sesuai standar,” ujar Sarjono kepada wartawan di Lamongan, Kamis (12/2/2026) sekira pukul 12.00 WIB.
Pengusaha wajib patuh pada aturan ketenagakerjaan, termasuk hak normatif seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, kata Sarjono.
Kenaikan UMK tahun ini tercatat sekitar 0,7 persen. Meskipun tergolong tipis, perusahaan di Lamongan didorong tetap menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).
Hal ini penting agar terdapat pembedaan upah antara pekerja baru, pekerja senior, maupun karyawan dengan keahlian khusus atau multi-skill.
Sikap Serikat Pekerja
Ketua Serikat Pekerja Lamongan, Iswahyudi, menyambut positif keputusan UMK 2026 tersebut. Ia menilai proses pembahasan di Dewan Pengupahan berjalan sesuai mekanisme dan melibatkan seluruh unsur secara transparan.
“Prosesnya sudah benar, semua unsur di Dewan Pengupahan sudah berkumpul dan membahas ini,” ujarnya.
Iswahyudi menambahkan, angka tersebut untuk wilayah Lamongan sudah sangat luar biasa. Ini merupakan hitungan yang paling netral. Pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.
Serikat pekerja juga menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB sebagai payung hukum dalam hubungan industrial.
PKB dinilai mampu memastikan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Ini termasuk transparansi komponen upah, selip gaji, dan tunjangan.
Tabel Perbandingan UMK Lamongan
| Tahun | UMK (Estimasi/Disepakati) | Kenaikan (persen) |
|---|---|---|
| 2026 | Rp 3.189.000 – Rp 3.196.000 | 0,7 |
| 2025 | (Data Belum Tersedia) | (Data Belum Tersedia) |
| 2024 | Rp 2.922.324 | 4,83 |
Monitoring Pelaksanaan UMK
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lamongan, M Zamroni, memastikan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal itu terhadap penerapan UMK di lapangan.
Langkah ini untuk memastikan perusahaan segera menjalankan Keputusan Gubernur terkait penetapan UMK 2026.
“Kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada perusahaan yang belum memenuhi target UMK, kita akan lihat dulu apa kendalanya,” tandas Zamroni.
Harapannya, sinergitas antara buruh dan perusahaan tetap terjaga. Ini agar iklim investasi di Lamongan tetap kondusif.
Hingga saat ini, kondisi hubungan industrial di Lamongan dilaporkan tetap stabil tanpa gejolak. Seluruh pihak sepakat mengedepankan komunikasi bipartit dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di internal perusahaan.

Leave a Reply