Category: Ekonomi

  • Pemerintah Siapkan Aturan Baru Penyaluran LPG 3 Kg, Wajib Gunakan KTP

    Pemerintah Siapkan Aturan Baru Penyaluran LPG 3 Kg, Wajib Gunakan KTP

    Pemerintah akan mengatur penyaluran LPG 3 kg tahun ini. Aturan untuk mengelola gas subsidi ini sedang disiapkan. Salah satu poin penting adalah kewajiban menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan aturan ini bertujuan menciptakan sistem satu harga. Selain itu, kebijakan ini memastikan pembelian gas melon tepat sasaran.

    Implementasi regulasi baru ini diharapkan bisa dilaksanakan mulai tahun ini.

    “Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama,” ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah kini lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya. Sebelum berlaku di seluruh Indonesia, aturan baru ini akan diuji coba (piloting) terlebih dahulu di beberapa kota.

    “Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya,” tutur Laode.

    Kewajiban membawa KTP dinilai bukan lagi hambatan teknis. Akses teknologi dan informasi sudah masuk ke desa-desa. Pertamina juga diminta melakukan sosialisasi intensif.

    “Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai,” terang Laode.

    Perubahan Aturan dan Distribusi

    Pemerintah mulanya hanya ingin merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah dibahas lebih lanjut, banyak poin yang harus diubah sesuai perkembangan zaman.

    “Jadi namanya bukan sekadar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG (3 kg),” kata Laode.

    Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan imbauan agar masyarakat menengah ke atas tidak membeli LPG 3 kg.

    Kini, pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain,” tambah Laode.

    Berikut adalah poin-poin penting mengenai perubahan aturan LPG 3 Kg:

    Aspek Aturan Sebelumnya Aturan Baru (Rencana)
    Pembeli Imbauan, tidak ada pembatasan tegas Pembatasan berdasarkan data desil BPS
    Pengawasan Kurang ketat Berbasis KTP dan data terintegrasi
    Distribusi Agen, pangkalan, konsumen Agen, pangkalan, sub pangkalan, konsumen
    Regulasi Revisi Perpres Regulasi baru khusus LPG 3 kg

    Terkait siapa yang boleh membeli gas LPG 3 kg, pemerintah bakal membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan.

    “Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi,” jelas Laode.

    Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru, yakni sub pangkalan.

    “Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli di situ,” imbuh Laode.

  • Ekspor Sulawesi Tenggara Melonjak US$328 Juta Akhir 2025 Dorong Aktivitas Kendari New Port

    Ekspor Sulawesi Tenggara Melonjak US$328 Juta Akhir 2025 Dorong Aktivitas Kendari New Port

    Nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan tren positif di penghujung tahun 2025. Peningkatan signifikan ini berdampak langsung pada aktivitas di salah satu gerbang utama perdagangan, Pelabuhan Kendari New Port.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara mencatat nilai ekspor wilayah tersebut pada Desember 2025 mencapai US$328,08 juta. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 3,09 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Lonjakan nilai ekspor Sultra pada Desember 2025 menjadi indikator kuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian ini melampaui capaian Desember 2024 yang tercatat sebesar US$318,26 juta.

    Peningkatan ini juga memberikan angin segar bagi target perdagangan luar negeri Sultra di tahun 2026. Pemerintah daerah berharap tren positif ini berlanjut.

    Aktivitas Kendari New Port Meningkat

    Seiring dengan peningkatan ekspor, Pelabuhan Kendari New Port, Kendari, mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan. Bongkar muat peti kemas tampak lebih sibuk.

    Peningkatan arus distribusi komoditas ekspor dari Sultra ke berbagai negara tujuan menjadi pemicu utama. Kondisi ini menunjukkan vitalnya peran pelabuhan dalam mendukung perekonomian regional.

    Dominasi Komoditas Besi dan Baja

    BPS Sultra mengungkapkan bahwa ekspor pada periode Desember 2025 masih didominasi oleh kelompok komoditas besi dan baja. Nilai ekspor komoditas ini mencapai US$7,32 juta.

    Besi dan baja menjadi penopang utama kinerja ekspor Sultra di tengah fluktuasi perdagangan global. Ini menunjukkan kekuatan sektor industri daerah tersebut.

    Berikut adalah perbandingan nilai ekspor Sultra:

    Periode Nilai Ekspor (US$ Juta) Keterangan
    Desember 2024 318,26 Nilai ekspor sebelumnya
    Desember 2025 328,08 Peningkatan 3,09%
    Dominasi Komoditas Besi dan Baja Senilai US$7,32 Juta

    Proyeksi Perdagangan Luar Negeri Sultra 2026

    Dengan tren ekspor yang menguat di penghujung 2025, pemerintah daerah berharap kinerja perdagangan luar negeri Sultra dapat terus meningkat pada tahun 2026. Upaya penguatan sektor unggulan menjadi fokus.

    Optimalisasi fasilitas pelabuhan juga menjadi kunci untuk mencapai target tersebut. Hal ini sejalan dengan ambisi Sultra untuk terus berkontribusi pada perekonomian nasional.

  • Program Undian Badai Emas Pegadaian Dorong Lonjakan Transaksi dan Pertumbuhan Nasabah

    Program Undian Badai Emas Pegadaian Dorong Lonjakan Transaksi dan Pertumbuhan Nasabah

    Program Undian Badai Emas Pegadaian berhasil mendorong lonjakan transaksi dan pertumbuhan jumlah nasabah. Peningkatan ini sejalan dengan minat masyarakat terhadap investasi emas yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

    Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Febriansya menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap produk investasi emas Pegadaian menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat baik melalui tabungan emas maupun cicilan emas.

    “Animo masyarakat terhadap emas semakin meningkat. Hal ini terlihat jelas dari pertumbuhan kinerja Pegadaian yang naik cukup tajam dalam dua tahun terakhir,” ujar Eka, Minggu (8/2/2026), di Mall Kota Kasablanka.

    Pernyataan itu disampaikan dalam acara Penyerahan Hadiah Grand Prize Undian Badai Emas Pegadaian Periode 2 Tahun 2025. Acara tersebut diselenggarakan di Digital Lounge Tring! Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Penyerahan hadiah ini merupakan tindak lanjut dari pengundian yang telah dilakukan pada 20 Januari 2026.

    Menurut Eka, Program Undian Badai Emas menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya aktivitas transaksi nasabah. Program ini memberikan kupon undian kepada nasabah yang melakukan transaksi dengan nominal tertentu.

    “Setiap nasabah yang bertransaksi dengan kelipatan Rp100 ribu akan otomatis mendapatkan 10 kupon undian. Mekanisme ini terbukti mendorong nasabah untuk meningkatkan nilai transaksi,” jelasnya.

    Eka menyebutkan pada periode kedua Undian Badai Emas Tahun 2025, tercatat sebanyak 524 pemenang dari seluruh Indonesia. Pegadaian menyiapkan enam unit mobil dan enam paket umrah sebagai hadiah utama, meskipun dalam acara penyerahan kali ini hanya dihadirkan perwakilan pemenang.

    “Pemenang utama emas 1 kilogram hanya satu orang, namun total pemenang program ini mencapai ratusan. Ini menunjukkan partisipasi nasabah yang sangat tinggi,” katanya.

    Selain emas 1 kilogram, hadiah utama lainnya meliputi mobil Grand Max Niaga, paket umrah senilai Rp40 juta, serta Samsung S24 Ultra. Hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pegadaian kepada nasabah yang aktif bertransaksi.

    Kepercayaan Publik Terhadap Pegadaian

    Komisaris Utama PT Pegadaian A.M. Putranto menegaskan, peningkatan jumlah nasabah juga tidak lepas dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini terhadap sistem dan layanan Pegadaian yang aman serta terawasi.

    “Pegadaian menjaga kualitas dan legalitas layanan. Barangnya ada dan prosesnya diawasi, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi emas di Pegadaian sebagai jaminan masa depan,” ujar Putranto.

    Ia menambahkan, jumlah nasabah tabungan emas Pegadaian mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dari sekitar 300 ribu nasabah, kini jumlahnya mendekati 3 juta. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat,” katanya.

    Berikut adalah rincian pertumbuhan nasabah Tabungan Emas Pegadaian:

    Tahun Jumlah Nasabah (estimasi)
    Beberapa tahun lalu 300 ribu
    Saat ini Mendekati 3 juta

    Salah satu pemenang emas 1 kilogram, Husnul Khotimah, menilai emas sebagai instrumen investasi yang relevan untuk jangka panjang. Ia pun mendorong generasi muda untuk mulai mempertimbangkan emas sebagai pilihan investasi.

    “Kalau investasi barang lain, nilainya bisa berkurang. Tapi emas cenderung bertahan dan bahkan terus naik. Ini bisa menjadi pegangan untuk masa depan,” ujar Husnul.

    Melalui Program Undian Badai Emas, Pegadaian berharap dapat terus mendorong pertumbuhan transaksi. Harapan lainnya adalah memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi emas yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

  • Pegadaian Serahkan Hadiah Utama Badai Emas Periode 2 Tahun 2025 di Kota Kasablanka

    Pegadaian Serahkan Hadiah Utama Badai Emas Periode 2 Tahun 2025 di Kota Kasablanka

    PT Pegadaian menyerahkan hadiah utama Program Undian Badai Emas Pegadaian Periode 2 Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Program ini juga menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendorong budaya investasi emas yang inklusif dan berkelanjutan.

    Acara penyerahan hadiah digelar di Digital Lounge Tring! Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/2/2026). Penyerahan ini merupakan lanjutan dari proses pengundian yang telah dilakukan pada 20 Januari 2026 lalu.

    Beragam hadiah utama diserahkan kepada para pemenang. Di antaranya emas batangan 1 kilogram, mobil niaga, paket umrah senilai Rp40 juta, hingga smartphone Samsung S24 Ultra.

    Pemenang emas 1 kilogram diraih Husnul Khotimah dari Cabang Pasar Modern. Hadiah mobil Grand Max Niaga diterima Dewi Kurniawati dari UPC Bhayangkara.

    Paket umrah diraih Indra dari UPS Bintaro Utama, serta Samsung S24 Ultra dimenangkan Irfan Muhammad Akbar dari CP Tebet.

    Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Febriansyah menyatakan program Undian Badai Emas merupakan salah satu bentuk layanan dan apresiasi kepada nasabah yang secara konsisten bertransaksi.

    "Hari ini kami menyerahkan hadiah utama berupa emas 1 kilogram, selain itu ada juga mobil, paket umrah, handphone, dan berbagai hadiah lainnya. Harapannya, nasabah dapat terus bekerja sama dan bertransaksi di Pegadaian," ujar Eka, di sela penyerahan hadiah, di Mall Kota Kasablanka, Minggu (8/2/2026).

    Ia menambahkan, program Undian Badai Emas telah digelar secara rutin dan akan terus dilanjutkan. "Program ini sudah memasuki periode kedua dan akan terus kami adakan ke depannya sebagai bagian dari layanan Pegadaian kepada nasabah," katanya.

    Eka juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap investasi emas melalui Pegadaian terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Hal ini terlihat dari pertumbuhan transaksi, baik tabungan emas maupun cicilan emas.

    "Animo masyarakat terhadap emas semakin tinggi. Ini tercermin dari kinerja Pegadaian yang meningkat dalam dua tahun terakhir," jelasnya.

    Mekanisme dan Jumlah Pemenang

    Secara nasional, jumlah pemenang Program Undian Badai Emas Periode 2 Tahun 2025 mencapai 524 orang. Untuk hadiah utama seperti mobil dan paket umrah, Pegadaian menyediakan masing-masing enam unit.

    Meskipun dalam acara ini hanya dihadirkan perwakilan pemenang. Eka menjelaskan mekanisme undian diberikan kepada nasabah yang melakukan transaksi dengan nominal kelipatan Rp100 ribu.

    "Setiap transaksi Rp100 ribu, nasabah otomatis mendapatkan 10 kupon undian. Sistemnya berjalan otomatis dan pemenang akan dihubungi langsung oleh Pegadaian," ujarnya.

    Kepercayaan dan Inovasi Pegadaian

    Komisaris Utama PT Pegadaian A.M. Putranto menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah melalui layanan yang aman, legal, dan terawasi. "Pegadaian terus berinovasi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

    Barangnya ada, legalitas terjaga, dan diawasi langsung. Masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi emas di Pegadaian sebagai jaminan masa depan," kata Putranto.

    Ia juga menyoroti pertumbuhan signifikan jumlah nasabah tabungan emas Pegadaian.

    "Jumlah nasabah tabungan emas meningkat dari sekitar 300 ribu menjadi hampir 3 juta. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh," ujarnya.

    Berikut daftar pemenang hadiah utama:

    Hadiah Pemenang Cabang/UPC/CP
    Emas Batangan 1 Kg Husnul Khotimah Pasar Modern
    Mobil Grand Max Niaga Dewi Kurniawati UPC Bhayangkara
    Paket Umrah Indra UPS Bintaro Utama
    Samsung S24 Ultra Irfan Muhammad Akbar CP Tebet

    Salah satu pemenang, Husnul Khotimah, mengaku tidak menyangka bisa meraih hadiah emas 1 kilogram. Ia pun berbagi pandangannya soal pentingnya investasi emas, terutama bagi generasi muda.

    "Kalau investasi barang lain, nilainya bisa turun. Tapi emas, meski harganya naik, nilainya cenderung bertahan dan bahkan terus meningkat. Ini bisa jadi pegangan untuk masa depan," kata Husnul.

    Melalui Program Undian Badai Emas, Pegadaian berharap semakin banyak masyarakat terdorong memulai kebiasaan investasi emas secara aman, tanpa keraguan, dan berkelanjutan.

  • Pasar Sayuran Musim Dingin Kanaighat Hidupkan Ekonomi Lokal Sylhet

    Pasar Sayuran Musim Dingin Kanaighat Hidupkan Ekonomi Lokal Sylhet

    Kanaighat Upazila, Sylhet, Bangladesh, disemarakkan oleh pasar sayuran musim dingin yang aktif di tepi Sungai Surma. Pasar ini menjadi motor penggerak utama perekonomian warga setempat.

    Sejak dini hari, aktivitas perdagangan sudah ramai. Para petani dan pedagang dari wilayah sekitar membawa hasil panen terbaik mereka ke pasar musiman ini.

    Pasar musiman ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian masyarakat Kanaighat. Berbagai jenis sayuran musim dingin dipajang, mulai dari kol, kembang kol, lobak, bayam, hingga kacang polong dan labu.

    Kualitas dan kuantitas panen pada musim dingin didukung oleh kondisi cuaca yang lebih sejuk. Hal ini menjadikan pilihan komoditas lebih beragam dibanding musim lainnya.

    Distribusi Strategis Hasil Pertanian

    Pedagang lokal menggelar lapak di pasar terbuka tepi sungai. Mereka memamerkan aneka sayuran musim dingin berwarna cerah yang baru dipanen dari ladang sekitar.

    Kanaighat Upazila dikenal sebagai wilayah agraris, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian skala kecil. Pasar tepi sungai ini menjadi jalur distribusi penting.

    Lokasinya strategis dan mudah diakses oleh warga dari desa-desa sekitar, baik melalui jalur darat maupun perahu kecil menyusuri Sungai Surma.

    Ragam Sayuran Musim Dingin di Pasar Kanaighat

    Jenis Sayuran Ketersediaan
    Kol Melimpah
    Kembang Kol Melimpah
    Lobak Melimpah
    Bayam Melimpah
    Kacang Polong Melimpah
    Labu Melimpah

    Berbagai jenis sayuran ini mencerminkan kekayaan hasil bumi Kanaighat selama musim dingin. Kondisi ini turut menopang kehidupan ekonomi banyak keluarga di wilayah tersebut.

  • Pemerintah Mulai Romak Distribusi LPG 3 Kg Tahun Ini, Wajib KTP dan Satu Harga

    Pemerintah Mulai Romak Distribusi LPG 3 Kg Tahun Ini, Wajib KTP dan Satu Harga

    Pemerintah berencana merombak sistem distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) mulai tahun ini. Regulasi baru akan diterapkan dengan ketat, mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menetapkan harga tunggal di seluruh daerah.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa tujuan utama aturan ini adalah memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran.

    Penerapan regulasi baru ini diharapkan dapat dimulai tahun ini. "Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam implementasinya. Sebelum diterapkan secara nasional, aturan baru ini akan diuji coba di beberapa kota.

    "Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya," tutur Laode.

    Kewajiban KTP dan Sosialisasi

    Mengenai kewajiban membawa KTP, Laode menilai hal ini bukan lagi hambatan teknis. Ini karena teknologi informasi sudah dapat diakses hingga ke pelosok desa.

    Ia juga telah meminta Pertamina untuk melakukan sosialisasi secara intensif. "Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai," terangnya.

    Awalnya, pemerintah hanya berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah pembahasan lebih lanjut, ditemukan banyak hal yang perlu diubah secara komprehensif.

    "Jadi namanya bukan sekedar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG," kata Laode.

    Pembatasan Pembeli Berdasarkan Kesejahteraan

    Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas mengenai siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Jika sebelumnya hanya berupa imbauan, kini pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    "Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain," tambah Laode.

    Pemerintah akan membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan. "Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi," jelas Laode.

    Perubahan Sistem Distribusi

    Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru yaitu sub pangkalan.

    "Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli disitu," imbuh Laode.

    Berikut ringkasan perubahan utama dalam distribusi LPG 3 kg:

    Aspek Sistem Lama Sistem Baru
    Kewajiban Pembeli Imbauan untuk tidak membeli bagi kalangan menengah ke atas Wajib menggunakan KTP, pembatasan berdasarkan data desil BPS
    Harga Bervariasi di tiap daerah Satu harga di seluruh daerah
    Alur Distribusi Agen → Pangkalan → Konsumen Agen → Pangkalan → Sub Pangkalan → Konsumen
    Fokus Penyediaan barang Tepat sasaran dan pengawasan ketat
  • SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina Mulai April 2026

    SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina Mulai April 2026

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan baru terkait pembelian solar. Mulai April 2026, seluruh badan usaha atau SPBU swasta diwajibkan membeli solar secara Business to Business (B2B) langsung dari Pertamina. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari target penghentian impor solar pada tahun ini.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh badan usaha swasta. Surat tersebut berisi arahan terkait penggunaan kuota impor solar hingga Maret 2026.

    "Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pembatasan keran impor bagi swasta ini berpotensi menimbulkan resistensi. Namun, Laode mengungkapkan hingga saat ini belum ada penolakan dari pihak swasta. Justru, beberapa pihak swasta meminta bantuan pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.

    "Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode.

    Persiapan Pertamina Hadapi Kebijakan Baru

    Sebelumnya, Laode telah melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pemilik badan usaha mengenai kebijakan pembelian solar dari Pertamina ini. Dia juga meminta Pertamina untuk melakukan persiapan matang guna memastikan kelancaran implementasi kebijakan.

    Hal ini bertujuan agar tidak terjadi gangguan pasokan di SPBU swasta saat transisi diberlakukan. Pertamina diharapkan dapat menyiapkan infrastruktur dan sistem yang memadai.

    "Pada saat transisi ini, Pertamina harus menyediakan loading port yang memadai. Kemudian kargonya juga seperti apa dan dimatchingkan juga dengan beberapa volume yang dipesan oleh masing-masing badan usaha ini. Jadi pada bulan April nanti sudah tidak ada lagi krisis-krisis yang terjadi. Jadi sekarang kita mitigasi semua," ujarnya saat ditemui di kantornya.

    Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebijakan ini, berikut adalah poin-poin penting yang perlu diketahui:

    Aspek Detail Kebijakan
    Mulai Efektif April 2026
    Pihak Pembeli Seluruh SPBU swasta/badan usaha
    Pihak Penjual Pertamina (Business to Business)
    Tujuan Setop impor solar, mitigasi pasokan
    Masa Transisi Hingga Maret 2026 masih gunakan kuota impor 2025
  • Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengubah outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, Moody's tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2.

    Pemerintah menanggapi perubahan outlook ini dengan keyakinan kuat. Mereka menilai serangkaian perbaikan kebijakan dan kerangka kelembagaan akan menjawab kekhawatiran Moody's.

    "Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).

    Haryo Limanseto mengungkapkan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada Q4-2025.

    Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi COVID-19. Pertumbuhan solid di kuartal IV mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan menjadi 5,11%.

    Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Danantara

    Untuk mendorong investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara. Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara. Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI.

    Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Nasional

    Sistem koordinasi pembiayaan kini lebih terstruktur dan terarah. Program prioritas nasional dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal.

    Sementara itu, pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara. Pemisahan peran ini menjaga disiplin fiskal dan memobilisasi sumber pembiayaan alternatif.

    Pemisahan ini mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tujuannya adalah tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

    Kinerja Defisit APBN

    Realisasi defisit APBN 2025 hanya sebesar 2,92%. Angka ini tetap berada di bawah batas 3%.

    Berdasarkan persetujuan APBN 2026, target defisit ditetapkan sebesar 2,68%. Pemerintah mencatat afirmasi peringkat kredit Baa2 oleh Moody's.

    Afirmasi ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dan kekuatan fundamental struktural yang solid. Peringkat ini menunjukkan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal.

    Berikut rincian defisit APBN:

    Tahun Realisasi Defisit APBN Target Defisit APBN
    2025 2,92% <3%
    2026 – 2,68%

    Program Prioritas Pemerintah dan Reformasi Struktural

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai dengan optimalisasi APBN. Program ini diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan sumber daya manusia.

    Sebanyak 22.091 dapur komunitas telah beroperasi. Lebih dari 55 juta penerima manfaat serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja telah tercapai.

    Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan. Ini mengendalikan pengeluaran administratif tanpa mengurangi program pembangunan inti.

    Penguatan Pasar Modal Nasional

    Reformasi struktural di bidang pasar modal terus dipercepat. Koordinasi dilakukan antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%. Juga, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership dan percepatan demutualisasi bursa efek.

    Peningkatan kualitas keterbukaan informasi juga menjadi prioritas. Draf regulasi terkait dijadwalkan dipublikasikan pada Maret 2026.

    Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

  • ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghentikan impor solar pada tahun 2026. Optimisme ini muncul seiring beroperasinya kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, yang diperkirakan akan menciptakan surplus produksi solar domestik.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengingatkan masa lalu ketika kapasitas kilang Indonesia tertinggal dari Singapura. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor crude dan produk olahannya.

    Pada tahun 2025, Indonesia masih mengimpor lebih dari 4 juta kiloliter (KL) solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, produksi solar domestik mencapai 19 juta KL.

    Dengan beroperasinya RDMP Pertamina di Balikpapan, produksi solar akan mendapat tambahan sebanyak 7 juta KL.

    "Total 19 juta KL dihasilkan dalam negeri, kita masih mengimpor lebih dari 4 juta KL. Tahun 2026 ini diresmikan RDMP akan ada sebanyak 7 juta KL tambahannya, berarti tertutupi lah. Surplus berarti 7 juta KL dikurangi 4 sekian juta KL impor kita. Jadi ada sisa sekitar 1,6 sampai 1,7 juta KL," ujar Laode dalam Podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Tahun Produksi Solar Domestik (KL) Impor Solar (KL) Tambahan Produksi RDMP (KL) Total Produksi (KL) Status
    Saat Ini 19.000.000 >4.000.000 – 19.000.000 Defisit
    2026 (Proyeksi) 19.000.000 – 7.000.000 26.000.000 Surplus

    Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada solar jenis CN48. Solar dengan kualitas tinggi (CN51) juga ditargetkan akan setop impor pada tahun ini.

    Selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 600 ribu KL solar CN51. Laode memastikan bahwa pada semester II 2026, Indonesia akan mampu menghentikan impor solar CN51.

    "Bisa (setop impor). Kita sudah komitmen langsung dengan Pertamina-nya, baik dengan direksi maupun dengan komisaris bahwa setelah CN48 nanti, di semester kedua diusahakan yang CN51-nya bisa. Jadi, dalam tahun ini solar tuntas nih," tambah Laode.

    Dukungan Program Biodiesel dan Kilang RDMP

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa langkah awal adalah menghentikan impor solar jenis CN48 mulai tahun ini. Ini sejalan dengan program mandatori biodiesel dan beroperasinya kilang terintegrasi RDMP Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.

    "Total konsumsi kita sekarang untuk solar itu kurang lebih sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter (KL) per tahun. Nah, dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi kita melakukan impor solar," terang Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1).

  • Menkum Supratman Umumkan Sertifikat KI Kini Bisa Dijadikan Agunan di Balairung UI

    Menkum Supratman Umumkan Sertifikat KI Kini Bisa Dijadikan Agunan di Balairung UI

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengumumkan bahwa sertifikat kekayaan intelektual (KI) kini dapat dijadikan agunan. Kebijakan ini merupakan terobosan baru dalam sejarah Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam acara What's Up Campus Calls Out di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    "Pemerintah Republik Indonesia atas usul Kementerian Hukum sekarang sudah menyiapkan sertifikat berbasis kekayaan intelektual. Sertifikat kekayaan intelektual apakah itu sertifikat hak cipta, merek, paten, dan lain-lain sebagainya, itu bisa dijadikan agunan," kata Supratman dalam acara What's Up Campus Calls Out, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang memiliki karya inovatif namun belum memiliki aset fisik.

    Berikut adalah jenis-jenis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan agunan:

    Jenis KI Deskripsi Singkat
    Hak Cipta Melindungi karya seni dan sastra.
    Merek Melindungi simbol, nama, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk/jasa.
    Paten Melindungi penemuan baru yang inovatif.
    Rahasia Dagang Melindungi informasi bisnis yang rahasia.
    Desain Industri Melindungi aspek estetika dari suatu produk.

    Pendaftaran Hak Paten Gratis untuk Inovator

    Supratman mengimbau para inovator dan peneliti di perguruan tinggi segera mendaftarkan hak paten. Pendaftaran hak paten ini tidak dipungut biaya sepeser pun selama belum dikomersialkan.

    "Kepada seluruh peneliti-peneliti yang ada di UI, tolong patennya didaftarkan. Karena sepanjang tidak dikomersialkan, biayanya nol rupiah," imbuhnya.

    "Adik-adik yang punya paten ya, mau daftar, mau paten biasa, paten sederhana, sepanjang itu belum dikomersialkan, maka kami memberikan perlindungannya dan itu biayanya gratis," pungkas Supratman.