Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketersediaan anggaran memadai untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program vital ini.
Total anggaran yang dialokasikan untuk iuran PBI JK tahun 2026 mencapai Rp 56,464 triliun. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).
Purbaya menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 46,464 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan. Dana ini sudah siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun juga tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, dana ini masih dalam status diblokir, menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.
“Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah, tetapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar,” tutur Purbaya, Senin (9/2/2026).
Dana Cadangan dan Kepastian Pembayaran
Selain alokasi tersebut, Purbaya menambahkan, pihaknya mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI JK sebesar Rp 10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN). Anggaran ini juga menanti dasar kebijakan lebih lanjut.
“Mau dipakai buat apa. Jadi kalau Anda kurang (BPJS Kesehatan), cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada,” ujar Purbaya.
Purbaya membantah isu pencairan PBI JKN tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah sangat kuat dan mampu mendukung program ini.
Tabel Alokasi Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026
| Deskripsi Anggaran | Jumlah (Triliun Rupiah) | Status |
|---|---|---|
| Anggaran PBI JK dalam DIPA Kemenkes | 46,464 | Siap Digunakan |
| Anggaran Cadangan dalam DIPA Kemenkes | 10,000 | Diblokir (Menunggu Kebijakan) |
| Anggaran Cadangan dalam Pos BUN | 10,000 | Menunggu Kebijakan |
| Total Alokasi | 66,464 |
Menteri Keuangan menepis klaim Menteri Kesehatan terkait keterlambatan dana. Purbaya menegaskan tidak ada masalah dengan ketersediaan kas negara.
“Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar, terus nggak jelas uangnya dipakai apa,” pungkas Purbaya.









