Bank Indonesia (BI) mencatat sejarah baru dalam pengembangan pasar uang dan valuta asing nasional. Hal tersebut setelah BI resmi memberikan izin usaha kepada Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH).
Penetapan ini menandai kehadiran bursa dan lembaga kliring derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) pertama yang berizin BI di Indonesia. Ini diharapkan membawa dampak positif bagi stabilitas dan modernisasi pasar finansial.
Izin usaha untuk ICDX sebagai Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA disampaikan melalui surat Bank Indonesia nomor 28/81/DPPK/Srt/B. Surat tersebut tertanggal 26 Januari 2026.
Sementara itu, izin usaha Indonesia Clearing House (ICH) sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Derivatif PUVA diberikan melalui surat nomor 28/80/DPPK/Srt/B. Surat ini memiliki tanggal yang sama dengan ICDX.
Dengan penetapan ini, ICDX resmi berperan sebagai Bursa Derivatif PUVA. Sementara ICH menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan Derivatif PUVA pertama di Indonesia yang mengantongi izin usaha dari Bank Indonesia.
Titik Awal Kontribusi ICDX
Direktur ICDX, Nursalam, Rabu (11/2/2026), menyatakan bahwa penetapan ini menjadi titik awal. Hal ini akan memicu pengembangan dan kontribusi ICDX dalam mendukung pasar uang dan valuta asing yang modern.
“Dengan adanya penetapan dari Bank Indonesia kepada ICDX ini, tentunya menjadi titik awal pengembangan serta kontribusi ICDX untuk mendukung pasar uang dan valuta asing yang modern, maju dan berstandar internasional seperti yang dicanangkan Bank Indonesia,” kata Direktur ICDX Nursalam, Rabu (11/2/2026).
Nursalam juga menambahkan komitmen untuk mendukung penuh upaya Bank Indonesia. Terutama dalam pengembangan Derivatif PUVA sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2030.
Sejalan dengan izin ini, BI ingin mempersiapkan tata kelola industri derivatif PUVA menuju standar internasional. Penyelenggara bursa dan kliring PUVA wajib memiliki kompetensi, kapabilitas, serta ketahanan siber.
ICDX akan fokus pada pengembangan operasional. Ini mencakup integritas pasar, perlindungan nasabah, dan teknologi untuk efisiensi transaksi.
Langkah Strategis ICDX untuk Derivatif PUVA
ICDX telah memaparkan sejumlah langkah strategis. Tujuannya mendukung pengembangan derivatif PUVA di Indonesia. Langkah-langkah ini mencakup berbagai aspek operasional dan pengembangan produk.
| Aspek | Langkah Strategis ICDX |
|---|---|
| Produk | Sinergi produk dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, variasi kontrak hingga ukuran mikro. |
| Harga | Hadirkan basis harga efisien dan kredibel, mengacu mekanisme pasar kredibel. |
| Kolaborasi | Bersama pemangku kepentingan untuk kembangkan perdagangan derivatif PUVA. |
| Infrastruktur | Adopsi teknologi terbaik untuk perdagangan aman, transparan, dan efisien. |
| Perlindungan Konsumen | Penanganan pengaduan efektif dan peningkatan keberdayaan melalui edukasi dan literasi. |
“ICDX juga akan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan perdagangan derivatif PUVA,” ungkapnya.
Mandat Besar bagi ICH
Direktur Indonesia Clearing House (ICH), Yugieandy Tirta Saputra, melihat pemberian izin usaha dari Bank Indonesia sebagai mandat besar. Mandat ini harus dijalankan secara bertanggung jawab.
“Pemberian izin ini tentunya merupakan sebuah kepercayaan dan mandat besar dari Bank Indonesia kepada ICH. Untuk itu, ICH yang selama ini telah memiliki pengalaman panjang sebagai lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi di industri perdagangan berjangka komoditi, akan menjalankan berbagai langkah strategis untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam pengembangan derivatif PUVA,” kata Yugieandy.
ICH berkomitmen menjadi infrastruktur penyelenggara derivatif PUVA. Terutama yang mengedepankan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam penyelesaian transaksi. Hal ini didukung manajemen risiko komprehensif.
“Hal ini sejalan dengan visi Bank Indonesia untuk pengembangan Derivatif PUVA,” ujarnya.
Pengembangan Derivatif PUVA difokuskan pada produk variatif dan likuid, sesuai framework BPPU 2030. Pengembangan ini didukung kebijakan pricing yang efisien dan kredibel. Partisipan yang aktif dan kompeten juga dibutuhkan.
Infrastruktur berkonsep 3I (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi) juga diperkuat. Ini akan berstandar internasional melalui sinergi dan koordinasi.









