Category: Ekonomi

  • Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengubah outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, Moody's tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2.

    Pemerintah menanggapi perubahan outlook ini dengan keyakinan kuat. Mereka menilai serangkaian perbaikan kebijakan dan kerangka kelembagaan akan menjawab kekhawatiran Moody's.

    "Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).

    Haryo Limanseto mengungkapkan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada Q4-2025.

    Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi COVID-19. Pertumbuhan solid di kuartal IV mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan menjadi 5,11%.

    Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Danantara

    Untuk mendorong investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara. Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara. Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI.

    Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Nasional

    Sistem koordinasi pembiayaan kini lebih terstruktur dan terarah. Program prioritas nasional dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal.

    Sementara itu, pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara. Pemisahan peran ini menjaga disiplin fiskal dan memobilisasi sumber pembiayaan alternatif.

    Pemisahan ini mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tujuannya adalah tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

    Kinerja Defisit APBN

    Realisasi defisit APBN 2025 hanya sebesar 2,92%. Angka ini tetap berada di bawah batas 3%.

    Berdasarkan persetujuan APBN 2026, target defisit ditetapkan sebesar 2,68%. Pemerintah mencatat afirmasi peringkat kredit Baa2 oleh Moody's.

    Afirmasi ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dan kekuatan fundamental struktural yang solid. Peringkat ini menunjukkan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal.

    Berikut rincian defisit APBN:

    Tahun Realisasi Defisit APBN Target Defisit APBN
    2025 2,92% <3%
    2026 – 2,68%

    Program Prioritas Pemerintah dan Reformasi Struktural

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai dengan optimalisasi APBN. Program ini diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan sumber daya manusia.

    Sebanyak 22.091 dapur komunitas telah beroperasi. Lebih dari 55 juta penerima manfaat serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja telah tercapai.

    Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan. Ini mengendalikan pengeluaran administratif tanpa mengurangi program pembangunan inti.

    Penguatan Pasar Modal Nasional

    Reformasi struktural di bidang pasar modal terus dipercepat. Koordinasi dilakukan antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%. Juga, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership dan percepatan demutualisasi bursa efek.

    Peningkatan kualitas keterbukaan informasi juga menjadi prioritas. Draf regulasi terkait dijadwalkan dipublikasikan pada Maret 2026.

    Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

  • ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghentikan impor solar pada tahun 2026. Optimisme ini muncul seiring beroperasinya kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, yang diperkirakan akan menciptakan surplus produksi solar domestik.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengingatkan masa lalu ketika kapasitas kilang Indonesia tertinggal dari Singapura. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor crude dan produk olahannya.

    Pada tahun 2025, Indonesia masih mengimpor lebih dari 4 juta kiloliter (KL) solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, produksi solar domestik mencapai 19 juta KL.

    Dengan beroperasinya RDMP Pertamina di Balikpapan, produksi solar akan mendapat tambahan sebanyak 7 juta KL.

    "Total 19 juta KL dihasilkan dalam negeri, kita masih mengimpor lebih dari 4 juta KL. Tahun 2026 ini diresmikan RDMP akan ada sebanyak 7 juta KL tambahannya, berarti tertutupi lah. Surplus berarti 7 juta KL dikurangi 4 sekian juta KL impor kita. Jadi ada sisa sekitar 1,6 sampai 1,7 juta KL," ujar Laode dalam Podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Tahun Produksi Solar Domestik (KL) Impor Solar (KL) Tambahan Produksi RDMP (KL) Total Produksi (KL) Status
    Saat Ini 19.000.000 >4.000.000 – 19.000.000 Defisit
    2026 (Proyeksi) 19.000.000 – 7.000.000 26.000.000 Surplus

    Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada solar jenis CN48. Solar dengan kualitas tinggi (CN51) juga ditargetkan akan setop impor pada tahun ini.

    Selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 600 ribu KL solar CN51. Laode memastikan bahwa pada semester II 2026, Indonesia akan mampu menghentikan impor solar CN51.

    "Bisa (setop impor). Kita sudah komitmen langsung dengan Pertamina-nya, baik dengan direksi maupun dengan komisaris bahwa setelah CN48 nanti, di semester kedua diusahakan yang CN51-nya bisa. Jadi, dalam tahun ini solar tuntas nih," tambah Laode.

    Dukungan Program Biodiesel dan Kilang RDMP

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa langkah awal adalah menghentikan impor solar jenis CN48 mulai tahun ini. Ini sejalan dengan program mandatori biodiesel dan beroperasinya kilang terintegrasi RDMP Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.

    "Total konsumsi kita sekarang untuk solar itu kurang lebih sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter (KL) per tahun. Nah, dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi kita melakukan impor solar," terang Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1).

  • Menkum Supratman Umumkan Sertifikat KI Kini Bisa Dijadikan Agunan di Balairung UI

    Menkum Supratman Umumkan Sertifikat KI Kini Bisa Dijadikan Agunan di Balairung UI

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengumumkan bahwa sertifikat kekayaan intelektual (KI) kini dapat dijadikan agunan. Kebijakan ini merupakan terobosan baru dalam sejarah Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam acara What's Up Campus Calls Out di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    "Pemerintah Republik Indonesia atas usul Kementerian Hukum sekarang sudah menyiapkan sertifikat berbasis kekayaan intelektual. Sertifikat kekayaan intelektual apakah itu sertifikat hak cipta, merek, paten, dan lain-lain sebagainya, itu bisa dijadikan agunan," kata Supratman dalam acara What's Up Campus Calls Out, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang memiliki karya inovatif namun belum memiliki aset fisik.

    Berikut adalah jenis-jenis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan agunan:

    Jenis KI Deskripsi Singkat
    Hak Cipta Melindungi karya seni dan sastra.
    Merek Melindungi simbol, nama, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk/jasa.
    Paten Melindungi penemuan baru yang inovatif.
    Rahasia Dagang Melindungi informasi bisnis yang rahasia.
    Desain Industri Melindungi aspek estetika dari suatu produk.

    Pendaftaran Hak Paten Gratis untuk Inovator

    Supratman mengimbau para inovator dan peneliti di perguruan tinggi segera mendaftarkan hak paten. Pendaftaran hak paten ini tidak dipungut biaya sepeser pun selama belum dikomersialkan.

    "Kepada seluruh peneliti-peneliti yang ada di UI, tolong patennya didaftarkan. Karena sepanjang tidak dikomersialkan, biayanya nol rupiah," imbuhnya.

    "Adik-adik yang punya paten ya, mau daftar, mau paten biasa, paten sederhana, sepanjang itu belum dikomersialkan, maka kami memberikan perlindungannya dan itu biayanya gratis," pungkas Supratman.

  • Presiden Prabowo Subianto Mulai 6 Proyek Hilirisasi Investasi Rp 118,14 Triliun di Berbagai Daerah

    Presiden Prabowo Subianto Mulai 6 Proyek Hilirisasi Investasi Rp 118,14 Triliun di Berbagai Daerah

    Presiden Prabowo Subianto mencanangkan rencana ambisius untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara industri dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Komitmen ini disusul dengan dimulainya enam proyek hilirisasi prioritas secara serentak yang dipimpin oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Total nilai investasi yang digelontorkan untuk keenam proyek ini mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 118,14 triliun, berdasarkan kurs Rp 16.878 per dolar Amerika Serikat.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan memimpin industrialisasi besar-besaran di dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu membuka banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    "Saudara-saudara sekalian, kita juga bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini, kita akan membangkitkan seluruh industri kita," kata Prabowo saat bicara dalam Mujahadah Kubro 1 Abad NU, disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Presiden optimistis bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan menjadi negara maju. Seluruh rakyat akan memiliki kehidupan yang layak dan menikmati kemajuan teknologi.

    "Kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju, di mana seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan teknologi dan kehidupan yang layak," ungkap Prabowo.

    Groundbreaking Proyek Hilirisasi Prioritas

    Pelaksanaan proyek hilirisasi ini merupakan wujud nyata dari janji Prabowo. Sebelumnya, ia pernah menyampaikan bahwa proyek-proyek ini akan menyerap investasi ratusan triliun rupiah.

    "Kita juga dalam waktu beberapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal 6 proyek hilirisasi. Mungkin bisa sampai 11. Nilainya adalah kurang lebih US$ 6 miliar," ujar Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian Kilang RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/1/2026) yang lalu.

    Pernyataan tersebut kini telah terealisasi. BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi memulai groundbreaking enam proyek hilirisasi secara serentak Jumat kemarin.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan besaran investasi. "Dengan enam proyek hilirisasi yang dicanangkan pada hari ini memang berjumlah, total investasinya mencapai US$ 7 miliar," ungkap Rosan dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase-I di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026) kemarin.

    Daftar Proyek Hilirisasi dan Lokasinya

    Keenam proyek hilirisasi ini tersebar di beberapa daerah strategis di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada sektor pengolahan mineral, energi terbarukan, dan pangan.

    Berikut rincian lokasi dan jenis proyek yang telah dimulai groundbreaking-nya:

    No. Jenis Proyek Lokasi
    1 Pembangunan Smelter Aluminium Mempawah, Kalimantan Barat
    2 Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah, Kalimantan Barat
    3 Pembangunan pabrik bioetanol Cilacap, Jawa Tengah
    4 Pembangunan pabrik bioavtur Cilacap, Jawa Tengah
    5 Pembangunan fasilitas integrated poultry (pengolahan ternak ayam terintegrasi) Malang, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumbawa
    6 Pembangunan pabrik garam Gresik, Jawa Timur
  • BPI Danantara Resmikan Enam Proyek Hilirisasi Pangan dan Garam Senilai Rp108 Triliun

    BPI Danantara Resmikan Enam Proyek Hilirisasi Pangan dan Garam Senilai Rp108 Triliun

    BPI Danantara Indonesia (Danantara) mengumumkan peresmian pembangunan (groundbreaking) enam proyek hilirisasi fase I. Proyek ini tersebar di 13 lokasi pada sembilan provinsi di seluruh Indonesia.

    Total nilai investasi yang digelontorkan untuk keenam proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$ 7 miliar atau setara Rp108 triliun. Fokus utama hilirisasi ini mencakup sektor pangan, khususnya pengembangan peternakan unggas terintegrasi dan industri garam.

    Proyek-proyek strategis ini dijalankan bersama ID FOOD sebagai holding pangan nasional. Keterlibatan ID FOOD dalam inisiatif ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Pengembangan industri berbasis nilai tambah menjadi prioritas untuk menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas pasokan.

    Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, menyatakan bahwa proyek hilirisasi fase I ini merupakan bentuk nyata komitmen holding pangan nasional. Tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan industri berbasis nilai tambah.

    “Proyek-proyek ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan strategis negara terkait ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga. Hilirisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujar Ghimoyo dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).

    Proyek ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pembangunan Kandang dan Hatchery Unggas di Malang

    Salah satu proyek yang diresmikan adalah pembangunan Kandang dan Hatchery Grand Parent Stock (GPS) di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Fasilitas ini dikembangkan oleh PT Berdikari, anak perusahaan ID FOOD.

    Fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare dengan kapasitas 18.000 ekor GPS. Proyeksi produksi mampu menghasilkan sekitar 900 ribu ekor DOC Parent Stock (PS) broiler dan 130 juta DOC Final Stock (FS).

    Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas GPS ini adalah langkah strategis. Tujuannya untuk memperkuat basis hulu industri perunggasan nasional.

    Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mendorong pemerataan produksi ayam pedaging ke luar Pulau Jawa. Juga, mengurangi ketergantungan terhadap impor bibit unggas.

    “Dengan kapasitas yang dibangun, fasilitas ini diproyeksikan mampu menghasilkan daging ayam karkas hingga sekitar 169 juta kilogram, sehingga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan protein nasional, termasuk untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” jelas Maryadi.

    Transformasi Industri Garam Nasional

    Di sektor garam, ID FOOD melalui PT Garam melaksanakan groundbreaking tiga proyek hilirisasi fase I. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari transformasi industri garam nasional.

    Ketiga proyek tersebut meliputi pembangunan Pabrik Garam Industri berteknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Kabupaten Gresik. Proyek ini melalui kerja sama dengan PT Unilever Indonesia Tbk.

    Selanjutnya, pembangunan Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 di Kabupaten Gresik. Serta pembangunan Pabrik Garam Industri berteknologi MVR di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, melalui kerja sama dengan PT SCC Chemical Engineering Indonesia.

    Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, menyampaikan bahwa proyek-proyek ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi garam industri dan garam olahan dalam negeri.

    Dengan total kapasitas produksi mencapai sekitar 380.000 ton per tahun, fasilitas ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan dan aneka industri lainnya. Sekaligus memperkuat hilirisasi dan rantai nilai industri garam nasional.

    Dampak Ekonomi dan Pengurangan Impor

    “Pengembangan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor garam industri, mengoptimalkan utilisasi produksi nasional, serta memberikan dampak ekonomi positif bagi wilayah sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekosistem industri lokal,” ujar Abraham Mose.

    Berikut adalah rincian proyek hilirisasi garam:

    Proyek Lokasi Mitra Kapasitas Produksi (ton/tahun)
    Pabrik Garam Industri (MVR) Manyar, Gresik PT Unilever Indonesia Tbk
    Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 Kabupaten Gresik
    Pabrik Garam Industri (MVR) Kabupaten Sampang, Jawa Timur PT SCC Chemical Engineering Indonesia
    Total Garam Industri & Olahan 380.000
  • Produksi Gerabah di Temanggung Anjlok 60 Persen Akibat Cuaca Ekstrem

    Produksi Gerabah di Temanggung Anjlok 60 Persen Akibat Cuaca Ekstrem

    Sentra kerajinan gerabah di Desa Kundisari, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius. Curah hujan tinggi telah mengakibatkan penurunan produksi secara signifikan.

    Para perajin melaporkan anjloknya produksi hingga 60 persen dibandingkan periode musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh waktu pengeringan yang lebih lama akibat kondisi cuaca.

    Penurunan produksi gerabah menjadi perhatian utama para perajin. Jika pada musim kemarau mereka mampu menghasilkan 500 buah per bulan, kini jumlahnya hanya mencapai 200 buah.

    Kondisi ini tentu berdampak langsung pada pendapatan para perajin dan roda perekonomian lokal. Proses pengeringan yang memakan waktu lama menjadi hambatan terbesar.

    Upaya Perajin Pertahankan Ekonomi

    Meskipun menghadapi tantangan rutin musim hujan, para perajin tetap berupaya. Mereka berusaha mempertahankan produksi demi kelangsungan usaha dan perekonomian keluarga.

    Kreativitas dan ketahanan menjadi kunci bagi perajin gerabah di Temanggung. Mereka terus mencari solusi agar roda ekonomi tetap berputar di tengah cuaca ekstrem.

    Periode Produksi Gerabah (per bulan) Penurunan
    Musim Kemarau 500 buah –
    Musim Hujan 200 buah 60%

    Penurunan produksi ini mencerminkan betapa rentannya sektor kerajinan tradisional terhadap faktor alam. Perajin berharap ada solusi atau dukungan untuk mengatasi masalah ini.

  • Airlangga Dorong Perluasan QRIS ke Negara APEC dalam ABAC Meeting I 2026 Jakarta

    Airlangga Dorong Perluasan QRIS ke Negara APEC dalam ABAC Meeting I 2026 Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong peningkatan penetrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu metode pembayaran di negara-negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Dorongan ini disampaikan dalam acara APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Menurutnya, metode pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) tersebut sudah bisa digunakan lintas negara. Terutama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei.

    "Indonesia juga mendorong digitalisasi melalui ASEAN dan tentu kalau ini bisa terus didorong juga ke beberapa negara APEC," kata Airlangga, Sabtu (7/2/2026).

    Perluasan QRIS Lintas Batas

    Di luar ASEAN, QRIS lintas batas ini juga sudah bisa digunakan di Korea Selatan dan Jepang. Proses penjajakan masih terus dilakukan dengan China dan Arab Saudi di Timur Tengah.

    Airlangga sangat berharap penggunaan sistem pembayaran ini dapat semakin diperluas hingga ke seluruh negara anggota APEC.

    "Sebetulnya digitalisasi payment untuk Indonesia itu sudah juga masuk Korea, Jepang dan Timur Tengah tetapi dengan negara APEC yang lain tentu kita akan dorong," sambungnya.

    Negara/Kawasan Status QRIS Lintas Batas
    ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei) Sudah Bisa Digunakan
    Korea Selatan, Jepang Sudah Bisa Digunakan
    China, Arab Saudi Dalam Tahap Penjajakan
    Negara Anggota APEC Lainnya Dorongan Perluasan

    Peningkatan Ekspor Indonesia ke APEC

    Selain perluasan penggunaan QRIS, Airlangga juga mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara APEC. Saat ini, 70% ekspor Indonesia ditujukan ke 21 negara yang tergabung dalam kelompok ekonomi tersebut.

    "Indonesia perlu mendukung agar APEC berjalan secara baik karena ini adalah salah satu ekonomi terbesar. Tentu Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan dengan negara-negara APEC ini bisa kita tingkatkan ekspor kita," jelasnya.

    Komoditas andalan ekspor Indonesia meliputi logam, kelapa sawit, dan produk industri padat karya. Contohnya tekstil, furnitur, pakaian, hingga alas kaki. Produk pertanian seperti udang juga menjadi bagian penting.

    "Kemudian produk daripada agrikultur juga, seperti udang dan yang lain," ucapnya.

    APEC sendiri merupakan forum internasional bagi negara-negara di lingkar Samudra Pasifik. Forum ini mewadahi kerja sama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hingga saat ini, 21 negara menjadi anggota APEC. Mereka adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

  • Moody’s Pangkas Outlook Lima Bank Besar Indonesia

    Moody’s Pangkas Outlook Lima Bank Besar Indonesia

    Moody's Investors Service memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini secara langsung berdampak pada lima bank besar Tanah Air.

    Outlook lima bank tersebut turut dipangkas dari stabil menjadi negatif, sejalan dengan outlook peringkat negara.

    Bank yang terdampak adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, permasalahan penurunan outlook ini dapat diatasi. Penjelasan memadai dari masing-masing perbankan kepada lembaga pemeringkat internasional diperlukan.

    "Kalau itu kan nanti perlu penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody's. Karena semua rating agency itu kuncinya juga perlu dijelaskan apa yang menjadi concern mereka dan concern itu tentu perlu diberikan jawaban yang memadai," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Airlangga menegaskan, secara nasional peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade. Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2.

    Level Baa2 ini satu tingkat di atas batas investment grade. Pemerintah memastikan komitmen menjaga fiskal negara.

    "Tetapi dari segi pemerintah fiskal kita commit untuk budget deficit maksimum 3% dan loan to PDB itu sekitar di bawah 40%, nah itu secara makro kita jaga," sambung Airlangga.

    Berikut adalah daftar bank yang outlooknya dipangkas Moody's:

    No. Nama Bank Outlook Sebelumnya Outlook Baru
    1 PT Bank Mandiri Tbk Stabil Negatif
    2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Stabil Negatif
    3 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Stabil Negatif
    4 PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Stabil Negatif
    5 PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Stabil Negatif

    Rekomendasi Moody's dan Tindak Lanjut Pemerintah

    Laporan Moody's menyoroti pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan. Komunikasi publik dan koordinasi antarkementerian/lembaga juga perlu diperhatikan di tengah perubahan tata kelola ekonomi.

    Moody's menekankan pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk belanja prioritas. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Menanggapi hal tersebut, Airlangga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjelaskan arah fiskal. Penjelasan ini ditujukan kepada lembaga pemeringkat Moody's.

    "Ya artinya ketidakpastian itu kan membutuhkan penjelasan, jadi dijelaskan saja karena tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran terutama terkait dengan investasi karena dividen dan yang lain kan sekarang semuanya masuk di Danantara dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi, nah ini yang perlu penjelasan," tegasnya.

  • Danantara Gelar Groundbreaking Hilirisasi Ayam di Enam Lokasi

    Danantara Gelar Groundbreaking Hilirisasi Ayam di Enam Lokasi

    Proyek hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir secara resmi dimulai. Inisiatif strategis ini ditandai dengan seremoni Groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I di enam titik oleh Danantara pada Jumat (6/2).

    Melalui proyek ini, pemerintah memproyeksikan adanya tambahan produksi signifikan. Targetnya adalah 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun.

    Pasokan protein tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, proyek ini juga berkontribusi pada penurunan angka stunting dan kemiskinan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi. Lingkupnya mencakup dari hulu hingga hilir.

    Kementerian Pertanian, menurut Agung, mendukung penuh program hilirisasi ini. Program tersebut menjadi instrumen pemerataan produksi antarwilayah dan stabilisasi harga. Selain itu, juga menjamin kepastian pasokan daging ayam dan telur untuk MBG.

    "Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat," kata Agung dikutip dari keterangannya, Sabtu (7/2/2026).

    Dampak Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

    Program hilirisasi ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru. Selain itu, juga akan meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp 81,5 triliun per tahun.

    Meskipun Indonesia secara teknis telah mencapai swasembada daging dan telur ayam, pemerintah melihat pentingnya penguatan struktur pasokan. Hal ini seiring dengan lonjakan permintaan untuk Program Makan Bergizi Gratis.

    Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun.

    Berikut adalah proyeksi produksi daging dan telur ayam nasional:

    Jenis Produk Proyeksi Produksi 2025 (Ton)
    Telur Ayam Nasional 6.520.000
    Daging Ayam Nasional 4.250.000

    Kementan mencatat, pada 2025 produksi telur ayam nasional diperkirakan mencapai 6,52 juta ton atau sekitar 104,17 miliar butir telur. Sementara produksi daging ayam diketahui mencapai 4,25 juta ton.

    Ekosistem Terintegrasi dan Dukungan Pembiayaan

    Agung menjelaskan, ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu (GPS, PS, FS). Juga pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, serta peningkatan kesehatan hewan.

    Pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold chain turut menjadi bagian penting. Begitu pula pengolahan daging dan telur, hingga logistik dan pemasaran.

    Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan dukungan investasi sekitar Rp 20 triliun melalui Danantara. Selain itu, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 50 triliun disiapkan bagi peternak dan koperasi.

    Skema Koperasi Desa Merah Putih juga termasuk dalam pembiayaan ini. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, menyampaikan bahwa BUMN pangan akan berperan menyerap hasil produksi peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

    Lokasi Pengembangan dan Komitmen Pemerintah

    Pada tahap awal, pengembangan dilakukan di enam lokasi. Lokasi tersebut meliputi Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara (Gorontalo), Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), dan Lampung Selatan (Lampung).

    Ini adalah bagian dari rencana pengembangan nasional di 30 titik. Dengan percepatan hilirisasi ayam terintegrasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya membangun swasembada protein nasional yang kokoh dan berkeadilan.

    Sinergi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta pelibatan aktif peternak rakyat menjadi kunci. Ini untuk memastikan produksi, distribusi, dan keterjangkauan pangan bergizi semakin merata.

    Langkah ini tidak hanya memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Namun juga menjadi fondasi penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

  • Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Toko Rakyat Serba Ada (TORASERA) Pondok Pesantren Abdussalam di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peresmian ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

    Kehadiran TORASERA juga bertujuan mendorong penguatan usaha rakyat berbasis koperasi. Program ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

    Ferry Juliantono menegaskan TORASERA dirancang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi yang kuat. Kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi kunci.

    Koperasi pesantren akan berperan sebagai mitra sekaligus kakak asuh bagi koperasi desa. Ini terutama dalam penguatan manajemen, model bisnis, dan operasional usaha.

    “TORASERA bukan sekadar toko ritel, tetapi menjadi pusat distribusi, agregator, sekaligus hub ekonomi rakyat,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    “Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan koperasi mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk lokal, memanfaatkan teknologi, dan memberi manfaat langsung yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan amanat Pasal 33 UUD 1945.

    TORASERA sebagai Model Nasional

    Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tantangan terbesar adalah operasionalisasi koperasi sebagai entitas bisnis yang sehat.

    Oleh karena itu, keberadaan TORASERA di Kubu Raya diproyeksikan menjadi model nasional. Model ini akan direplikasi di berbagai daerah.

    “TORASERA ini akan kita susun sebagai model bisnis dan pedoman operasional yang bisa diterapkan di kabupaten dan kota lain,” jelasnya.

    Fungsinya tidak hanya menjual kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadi offtaker produk petani, nelayan, UMKM. Selain itu, menyalurkan program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

    Keberpihakan Daerah dan Solusi Ekonomi Desa

    Ferry menekankan pentingnya keberpihakan daerah terhadap koperasi. Kebijakan tata kelola distribusi dan ritel diperlukan agar koperasi desa dapat tumbuh.

    Manfaat ekonomi harus kembali ke masyarakat, bukan terserap ke pemegang saham besar. Koperasi desa dan TORASERA diharapkan menjadi solusi persoalan ekonomi masyarakat desa.

    Persoalan tersebut mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, panjangnya rantai distribusi, hingga jeratan pinjaman ilegal. Dengan koperasi, masyarakat didorong menjadi pelaku ekonomi.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program strategis nasional,” tegasnya.

    “Kita ingin menciptakan perputaran uang di desa, menumbuhkan ekonomi lokal, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional,” lanjut Ferry.

    Dukungan Pemerintah Daerah dan Pengusaha Lokal

    Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi berdirinya TORASERA. Ia melihatnya sebagai wujud eksistensi pengusaha lokal.

    Ria meyakini, kehadiran TORASERA akan menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal. Ini membantu mereka bersaing di tengah menjamurnya ritel modern.

    “Dengan munculnya TORASERA Abdussalam ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk dikembangkan di daerah-daerah seluruh Indonesia,” tegas Ria.

    Berikut adalah daftar pihak yang hadir dalam peresmian TORASERA:

    Jabatan Nama Pejabat
    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus
    Pengasuh Pesantren Abdussalam Hifni Hafiluddin Muhammad Yusuf
    Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Ria Norsan
    Anggota DPR RI Komisi V Juliansyah
    Bupati Kubu Raya Sujiwo
    Direktur Perekonomian Ponpes Abdussalam Anas Al Hifni

    Ketua Pengurus TORASERA Abdussalam, Gus Anas mengatakan, sedikitnya 100 Kepala Desa bersama ketua koperasi desa hadir. Mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama distribusi barang melalui TORASERA.

    “Kami ingin TORASERA ini menjadi pusat ekonomi bersama,” kata Gus Anas.

    “Pesantren bisa menyuplai produk, koperasi desa berbelanja grosir, dan UMKM sekitar menjadi tenant,” tambahnya.

    Gus Anas menjelaskan konsep TORASERA tidak hanya sebagai pusat belanja. Namun, dilengkapi fasilitas pendukung seperti ATM perbankan, restoran berbasis pembayaran nontunai (cashless), hingga pujasera yang diisi UMKM lokal tanpa biaya sewa, listrik, maupun air.

    Apresiasi dan Sejarah Baru Ekonomi Kerakyatan

    Ferry menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Abdussalam, Koperasi Pondok Pesantren, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang berkontribusi.

    Mereka telah mewujudkan TORASERA pertama di Indonesia tersebut. Ini bukan hanya kebanggaan Kubu Raya dan Kalimantan Barat, tetapi juga gerakan koperasi nasional.

    “Dengan keberhasilan TORASERA, kita sedang membangun sejarah baru ekonomi kerakyatan Indonesia,” kata Ferry.