Category: Ekonomi

  • Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan

    Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya keras menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan dan harga yang terkendali bagi masyarakat ibu kota.

    Pengawasan keamanan terhadap ketersediaan pangan di Jakarta diperketat. Hal ini merupakan bagian dari upaya antisipasi kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perintah tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan menjaga harga-harga bahan pokok agar tidak melonjak.

    Langkah ini krusial untuk mencegah dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Terutama dalam menghadapi kebutuhan konsumsi yang meningkat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Ketersediaan pangan di Jakarta terpantau dalam kondisi cukup. Meskipun demikian, terdapat kenaikan kebutuhan pangan menjelang Imlek dan Ramadan.

    Berikut adalah beberapa jenis bahan pokok yang menjadi fokus pengawasan Pemprov DKI Jakarta:

    Jenis Bahan Pokok Tujuan Pengawasan
    Beras Menjaga stabilitas pasokan dan harga.
    Minyak Goreng Mencegah kelangkaan dan spekulasi harga.
    Gula Pasir Memastikan ketersediaan di pasar.
    Daging Ayam & Sapi Mengantisipasi lonjakan permintaan.
    Telur Ayam Menstabilkan harga di tingkat konsumen.

    Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memantau dinamika harga dan ketersediaan komoditas strategis. Tujuannya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang.

  • Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil, Prabowo Targetkan Ekspor US$ 40 Miliar

    Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil, Prabowo Targetkan Ekspor US$ 40 Miliar

    Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membangkitkan kembali industri tekstil dalam negeri. Rencana strategis mencakup pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil sebagai pendorong utama sektor ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proses pembentukan BUMN tekstil ini masih terus digodok. Fokusnya adalah menentukan apakah akan dibentuk BUMN baru atau mengoptimalkan BUMN yang sudah ada.

    "Masih dalam proses. Nanti kita lihat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/206).

    Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan pendanaan awal untuk restrukturisasi permesinan tekstil di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

    "Kita bicara dulu penyediaan pendanaan untuk restrukturisasi mesin," ujar Airlangga.

    Pemerintah tengah menyusun ulang peta jalan untuk pembangunan sektor tekstil di tengah tantangan industri. Dalam peta jalan tersebut, target ambisius ditetapkan untuk meningkatkan ekspor produk tekstil.

    Pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Pembentukan BUMN khusus tekstil menjadi salah satu pilar rencana tersebut.

    Berikut rincian rencana strategis pemerintah untuk industri tekstil:

    Aspek Keterangan
    Tujuan Utama Membangkitkan industri tekstil domestik
    Instrumen Pembentukan BUMN Tekstil
    Pendanaan Awal US$ 6 miliar (Rp 100,2 triliun)
    Sumber Pendanaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara)
    Target Ekspor US$ 40 miliar dalam 10 tahun

    Agar operasional BUMN tekstil dapat berjalan optimal, suntikan modal awal sebesar US$ 6 miliar atau setara Rp 100,2 triliun disiapkan. Dana ini akan disalurkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

  • BPS Catat Ketimpangan RI Membaik, Gini Ratio Turun Jadi 0,363 per September 2025

    BPS Catat Ketimpangan RI Membaik, Gini Ratio Turun Jadi 0,363 per September 2025

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan signifikan. Gini Ratio tercatat turun menjadi 0,363 per September 2025, berkurang 0,012 poin dibandingkan periode sebelumnya, Maret 2025.

    Perbaikan ini mencerminkan dampak positif dari kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah secara konsisten. Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

    Efektivitas kebijakan perlindungan sosial ini ditopang oleh sistem penyaluran yang andal dan terintegrasi. Sepanjang 2025, Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp15,1 triliun.

    Bantuan ini menjangkau lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melalui skema Program Sembako dan PKH.

    Penyaluran bansos dilakukan secara periodik sesuai ketentuan pemerintah. Proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat juga dilakukan secara reguler melalui mekanisme terintegrasi. Hal ini guna memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran.

    Akselerasi Ekosistem Penyaluran Bansos

    Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial. Upaya ini bertujuan memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

    "Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial, Bank Mandiri memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Ini meliputi proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat.

    "Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu," tambahnya.

    Dampak Positif Penyaluran Bansos

    Penyaluran bansos yang tepat sasaran ini merupakan bagian dari peran Bank Mandiri. Emiten berkode BMRI ini menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

    Program Bansos Jumlah Dana Disalurkan (2025) Jumlah KPM Penerima
    Program Sembako & PKH Rp 15,1 Triliun > 7,45 Juta KPM

    Dukungan Terhadap Program Graduasi Penerima Bansos

    Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, Bank Mandiri juga mendukung program pemerintah yang mendorong penerima bansos untuk graduasi. Targetnya, lebih dari 300.000 orang dapat keluar dari daftar penerima bansos pada akhir 2026.

    Program tersebut mendorong para penerima bansos merintis usaha kecil. Tujuannya agar mereka mampu memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan.

    Pada Triwulan IV 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini ditujukan kepada penerima bansos yang memulai usaha kecil. Sosialisasi meliputi pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran.

    "Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," pungkas Riduan.

  • Harga Garam Lokal Mahal, GAPMMI Soroti Kualitas dan Proses Produksi di Jakarta

    Harga Garam Lokal Mahal, GAPMMI Soroti Kualitas dan Proses Produksi di Jakarta

    Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menyoroti tingginya harga garam lokal. Harga garam domestik dinilai lebih mahal dibandingkan negara lain seperti Australia dan India.

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, menyebut bahwa proses produksi yang masih tradisional serta memakan waktu lama menjadi penyebab utama mahalnya garam di Indonesia.

    "Saingan kita kan Australia, India. Australia itu garam sangat murah sekali, karena tinggal gali, garamnya sudah ada. Tidak usah nanam air, panen, segala macam," ujar Adhi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Selain itu, kualitas garam Indonesia yang belum memenuhi spesifikasi industri pengolahan juga menjadi perhatian. Garam berkualitas rendah memerlukan proses peleburan dan kristalisasi ulang, yang mengakibatkan penyusutan bobot.

    "Kalau yang garam bagus seperti garam Madura itu sebagian bagus ya yang KW1, itu bisa dari kristal langsung digiling, disesuaikan, terus difortifikasi dengan iodium, sudah beres. Itu kan jadi murah," imbuhnya.

    Perbandingan Harga Garam Petani

    Adhi S. Lukman membandingkan harga garam di tingkat petani antara Indonesia dan Australia. Di Indonesia, harga garam petani mencapai Rp 2.500/kg, sementara di Australia di bawah Rp 1.000/kg.

    Menurutnya, KKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan oleh petambak. Perbedaan harga ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam rantai produksi dan kualitas.

    "Tapi perkiraan menurut saya sih, kalau di garam sini kan di tingkat petani sekitar Rp2.500 per kg. Mungkin di Australia sekitar di bawah Rp1.000 per kg," jelasnya.

    Negara Harga Garam Petani (per kg) Catatan
    Indonesia Rp 2.500 Proses produksi tradisional, kualitas rendah
    Australia < Rp 1.000 Penambangan langsung, biaya produksi rendah
    India Kompetitif Metode produksi efisien

    Kendala Logistik dan Distribusi Garam Nasional

    Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menjelaskan bahwa tingginya harga garam nasional juga dipengaruhi oleh kendala logistik dan distribusi. Kendala ini terutama terjadi di wilayah sentra tambak garam.

    Frista menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur distribusi.

    "Untuk yang membuat harga garam tinggi, salah satunya adalah jalur distribusi yang kurang bagus, perbaikan jalan, pelabuhan, itu kita harus menggandeng teman-teman di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan, memperbaiki jalan," ujar Frista.

    Pemerintah terus berupaya membenahi sektor hulu, termasuk meningkatkan kualitas serapan garam rakyat agar memenuhi standar industri. Salah satu upaya dilakukan melalui pengembangan teknologi pengolahan dan pembangunan sarana penyimpanan.

    "Ini kita lakukan perbaikan juga misalnya dengan memperbaiki saluran airnya, sehingga intake air ke petambak itu kualitasnya bagus, kemudian juga kita menyediakan sarana-sarana pengolahan seperti washing plant untuk mencuci garamnya, meningkatkan kualitasnya," tambah Frista.

  • KKP Targetkan Produksi 400 Ribu Ton Garam per Tahun dari Rote Ndao

    KKP Targetkan Produksi 400 Ribu Ton Garam per Tahun dari Rote Ndao

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027.

    Kawasan industri garam tersebut menempati lahan seluas 12.597,69 hektare. KKP optimis Rote Ndao dapat memproduksi 400 ribu ton garam per tahun.

    Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengungkapkan bahwa pembangunan industri garam di Rote Ndao tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah.

    "Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor," ujar Frista dalam acara Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Proyek percontohan ini telah dikembangkan sejak 2025 dan akan berlanjut tahun ini. KKP akan menggarap zona 1 seluas 1.025 hektare dan zona 2 seluas 899,54 hektare.

    Sisa lahan seluas 10.444,73 hektare akan ditawarkan kepada investor atau pihak swasta. Keterlibatan investor sangat vital demi mencapai target produksi.

    "Bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," jelas Frista.

    Potensi Rote Ndao sebagai Sentra Garam

    Frista membeberkan alasan pemilihan Kabupaten Rote Ndao sebagai lokasi kawasan industri garam. Lokasi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan daerah lain, terutama dari sisi iklim.

    Produksi garam sangat bergantung pada kondisi cuaca yang mendukung. Selain iklim, kualitas air di perairan Rote Ndao juga dinilai lebih baik.

    KKP menargetkan kawasan tersebut dapat memproduksi 200 ton garam per hektare. Jika seluruh 10.000 hektare kawasan dikembangkan, produksi dapat mencapai 400.000 ton garam per tahun.

    "Nah, dari kawasan ini tuh kami menargetkan ada 200 ton per hektare. Kalau dia nanti ada 10.000 ini misalnya itu dikembangkan semuanya, artinya kan dari kawasan ini insyaallah akan ada 400.000 ton per tahun," imbuhnya.

    Rencana Pengembangan Kawasan Industri Garam Rote Ndao

    Zona Luas Lahan (Ha) Pengembang
    Zona 1 1.025 Pemerintah (KKP)
    Zona 2 899,54 Pemerintah (KKP)
    Sisa 8 Zona 10.444,73 Investor/Swasta
    Total 12.597,69
  • Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Kecemasan melanda ribuan warga Kabupaten Pangandaran. Mereka menjadi korban investasi bodong yang merugikan hingga ratusan juta Rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Senin (9/2) kemarin.

    Keterangan sementara menyebutkan, warga terjerat investasi bodong melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company). Aplikasi ini diduga kuat menjalankan skema ponzi.

    Polisi masih terus mendata jumlah korban investasi bodong di Pangandaran. Total kerugian belum dapat dihitung karena jumlah korban diperkirakan terus bertambah setiap harinya.

    “Ini merupakan proses awal penanganan perkara guna memperoleh gambaran utuh terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aplikasi MBA,” kata Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada wartawan, Rabu (11/2/2024).

    Polres Pangandaran memerlukan keterangan saksi untuk kepentingan penyelidikan. Rencananya, koordinasi akan dilakukan dengan Subdirektorat 2 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

    Khususnya unit Financial Monitoring and Development (Fismondev) akan dilibatkan. Tujuannya mendalami kasus penipuan investasi ini.

    “Pihak Fismondev Ditreskrimsus Polda Jabar direncanakan akan meminta keterangan terhadap anggota-anggota aplikasi MBA yang berada di wilayah Pangandaran guna mendalami kasus ini,” terang Ikrar.

    Kasus ini menjadi ramai di Pangandaran setelah anggota aplikasi investasi kesulitan saat penarikan dana. Polisi mengimbau warga agar lebih hati-hati menerima tawaran investasi.

    Masyarakat disarankan melapor jika menemukan pola yang mencurigakan. Ini bertujuan mencegah korban berjatuhan lebih banyak.

    Keterlibatan Anggota DPRD dan Peran OJK

    Di tengah penyelidikan, muncul rumor simpang siur terkait kasus ini. Beredar kabar bahwa salah seorang anggota DPRD Pangandaran diduga ikut terlibat sebagai manajer wilayah.

    Namun, polisi belum memberikan keterangan resmi dan masih melakukan pendalaman. “Terkait itu, masih kami dalami,” ucapnya.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya turut menyikapi kasus ini. Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menegaskan entitas investasi MBA tidak mengantongi izin resmi.

    “Praktik penawaran investasi yang saat ini kian marak terjadi khususnya di wilayah Pangandaran dan Tasikmalaya yaitu entitas dengan inisial MBA yang memberikan penawaran investasi atau menjanjikan imbal hasil tertentu, tanpa izin dari regulator sektor keuangan,” kata Nofa.

    Menurut Nofa, modus yang dijalankan oleh entitas itu adalah jasa periklanan. Modus ini menggunakan pola skema ponzi atau money game.

    “Bermodus jasa periklanan dengan skema money game/ponzi,” kata Nofa.

    Atas kejadian ini, OJK telah melakukan pemanggilan kepada pengelola entitas tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi legalitas.

    “Kami telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” kata Nofa.

    Nofa mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penawaran serupa. Penipuan berkedok investasi sering terjadi.

    “Masyarakat diimbau menghindari keikutsertaan dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dari sebuah entitas yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Pastikan aspek legalitas dan kewajaran dari penawarannya,” kata Nofa.

    Waspada Investasi Ilegal

    Nofa membenarkan bahwa modus-modus sejenis sudah kerap terjadi. Berdasarkan data, Satgas Pasti OJK telah menghentikan ribuan entitas keuangan ilegal.

    Berikut adalah data penghentian entitas ilegal oleh Satgas Pasti OJK:

    Tahun Jenis Entitas Jumlah Dihentikan
    2025 Pinjaman Online Ilegal 2.263
    2025 Investasi Ilegal 354
    2025 Total Entitas Ilegal 2.617

    Jumlah tersebut terdiri dari 2.263 pinjol ilegal dan 354 investasi ilegal. Beberapa modus penipuan antara lain meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial entitas berizin.

  • Unilever Indonesia Raup Laba Bersih Rp 3,5 Triliun di 2025

    Unilever Indonesia Raup Laba Bersih Rp 3,5 Triliun di 2025

    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 21,8% secara tahunan (yoy).

    Kinerja positif ini ditopang oleh penjualan bersih dari lini operasi yang masih berjalan, mencapai Rp 31,9 triliun. Penjualan tersebut juga mengalami kenaikan 4,3% sepanjang tahun 2025.

    Jika digabungkan dengan operasional yang dihentikan, termasuk penjualan Es Krim dan Teh Sariwangi, laba bersih UNVR tercatat sebesar Rp 7,6 triliun. Angka tersebut melesat hingga 126% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Presiden Direktur Unilever Indonesia, Benjie Yap, menyebutkan bahwa pertumbuhan ini berkat peningkatan penjualan pada kuartal IV 2025. Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan penjualan baik di pasar domestik maupun ekspor.

    “Penjualan domestik tumbuh secara stabil, dan bisnis ekspor kami terus menunjukkan kinerja yang baik. Selama sepanjang tahun, kami berhasil mencatat pertumbuhan volume sebesar 1,2% dan pertumbuhan harga sebesar 2,8%, menunjukkan pemulihan yang seimbang dan sehat,” jelas Benjie Yap dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/2/2026).

    Efisiensi Operasional dan Margin Keuntungan

    Perseroan juga mencatatkan margin pertumbuhan sebesar 41,7% pada kuartal IV-2025. Peningkatan efisiensi juga terlihat dari laba sebelum pajak yang mencapai 7,5%.

    Angka ini naik 129 basis poin (bps) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menunjukkan pengelolaan biaya yang efektif oleh perusahaan.

    “Meskipun lingkungan di sekitar kita semakin kompetitif, namun secara umum, perekonomian berjalan baik, dan kami juga berjalan baik,” ungkap Benjie Yap.

    Kinerja Unilever Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan resiliensi dan kemampuan adaptasi perusahaan di tengah tantangan pasar.

    Ringkasan Kinerja Keuangan Unilever Indonesia 2025
    Indikator Keuangan Nilai (Rp Triliun) Kenaikan (YoY)
    Laba Bersih (Operasional Berjalan) 3,5 21,8%
    Penjualan Bersih (Operasional Berjalan) 31,9 4,3%
    Laba Bersih (Konsolidasi) 7,6 126%
  • Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Pasar Modal di BEI dan OJK

    Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Pasar Modal di BEI dan OJK

    Pemerintah Indonesia akan memperketat pengawasan di pasar modal, menyusul peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi. Pengawasan ketat ini ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan peringatan ini secara langsung. Peringatan diberikan kepada Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, dan Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi.

    Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya pengawasan ini dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF), di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Jadi, saya tujukan ini kepada Anda, Pak Jeffrey, dan Anda, Pak Hasan. Pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat. Dan saya serius," ungkapnya.

    Menurut Hashim, peringatan dari MSCI berpotensi mencoreng kehormatan negara. Selain itu, kondisi ini disebut banyak merugikan investor ritel akibat anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Pemerintah berupaya memperketat pengawasan untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan negara. Hal ini juga menjadi perhatian besar Presiden Prabowo Subianto.

    "Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat," tegasnya.

    Fluktuasi IHSG dan Pengunduran Diri Direktur Utama BEI

    Peringatan MSCI memicu anjloknya IHSG pada dua hari perdagangan. Indeks saham sempat melemah hingga 7,35% ke level 8.320,55 pada perdagangan Rabu (28/1).

    Pada hari yang sama, IHSG bahkan sempat mengalami trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham di sesi II.

    Langkah trading halt juga diambil BEI setelah IHSG melemah 8% pada sesi I perdagangan Kamis (29/1). Meskipun terjadi trading halt, IHSG kembali menguat di penutupan perdagangan meski masih terkoreksi 1,06% ke level 8.232,20.

    Berikut adalah ringkasan dampak peringatan MSCI terhadap IHSG:

    Tanggal Kondisi IHSG Tindakan BEI
    Rabu, 28 Januari Melemah 7,35% (8.320,55) Trading Halt Sesi II
    Kamis, 29 Januari Melemah 8% (Sesi I), kemudian terkoreksi 1,06% (8.232,20) Trading Halt Sesi I

    Kemudian pada Jumat (30/1), Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Direktur Utama BEI. Pengunduran diri ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG.

    "Dua hari terakhir bagaimana kondisi market kita dua hari terakhir, ya walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya-jawab bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri," ujar Iman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1).

  • DPRD NTB Soroti Harga Cabai Melonjak Rp 110 Ribu Jelang Ramadan

    DPRD NTB Soroti Harga Cabai Melonjak Rp 110 Ribu Jelang Ramadan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti kenaikan harga bahan pokok jelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai, yang harganya tembus Rp 110 ribu per kilogram (kg) di Mataram.

    Anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa lonjakan harga menjelang Ramadan bukanlah isu baru. Namun, kondisi ini mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mengambil langkah antisipatif agar masyarakat tidak semakin terbebani.

    Lalu Arif Rahman Hakim menekankan pentingnya operasi pasar untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan stok. Hal ini dapat mencegah kelangkaan pangan saat kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Ramadan.

    “Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah operasi pasar. Ini penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran,” tegas Arif ditemui di Sekretariat DPRD NTB, Rabu (11/2/2026).

    Politikus Partai NasDem ini juga menyoroti peran Dinas Pertanian NTB. Arif menyarankan agar dinas tersebut mengedukasi petani untuk melakukan diversifikasi tanaman. Tujuannya adalah mencegah penanaman komoditas tunggal yang berulang.

    Berikut adalah perbandingan harga cabai rawit di Mataram:

    Waktu Harga Cabai Rawit per Kg Keterangan
    Sebelumnya Rp 90.000 – Rp 95.000 Hasil sidak Gubernur NTB
    Saat Ini Rp 110.000 Sorotan DPRD NTB
    Harga Acuan Rp 57.000 Harga patokan pemerintah

    Kenaikan harga bahan pokok memiliki dampak besar pada masyarakat NTB. Sebagian besar pendapatan masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian.

    “Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli masyarakat otomatis akan tertekan. Kita tahu bersama, penghasilan masyarakat NTB, banyak bertumpu pada sektor pertanian. Kalau harga bahan pokok melonjak tajam, tentu sangat memengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Arif.

    Sidak Distributor dan Faktor Curah Hujan

    DPRD NTB berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distributor cabai di Mataram. Langkah ini diambil untuk menyelidiki kemungkinan adanya aktivitas penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga.

    “Bisa jadi mungkin ya, mungkin. Segera kami sidak turun ke lapangan cek kondisi pasar dan ke distributor,” tegas Arif.

    Selain itu, Arif juga menyoroti dampak curah hujan tinggi yang terjadi belakangan ini. Cuaca ekstrem tersebut mempengaruhi sektor pertanian, khususnya produksi komoditas hortikultura seperti cabai.

    “Ini harus diantisipasi ya. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memicu kelangkaan pasokan dan berujung pada lonjakan harga di pasaran,” jelas Arif.

    Tindakan Pemprov NTB

    Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah melakukan sidak ke Pasar Induk Mandalika pada Selasa (10/2/2026). Ia menemukan harga cabai rawit di kisaran Rp 90 ribu hingga Rp 95 ribu per kilogram, jauh di atas harga acuan Rp 57 ribu per kilogram.

    Iqbal menjelaskan bahwa kenaikan harga dipicu oleh beberapa faktor. Antara lain curah hujan yang menghambat panen, tingginya pasokan cabai ke Pulau Jawa, serta peningkatan permintaan menjelang Ramadan.

    Pemprov NTB juga akan menggelar gerakan pangan murah pada Jumat (13/2/2025) di seluruh pasar. Gubernur memastikan tidak ada indikasi penimbunan dan meminta pengepul untuk memprioritaskan kebutuhan lokal agar harga segera terkendali.

    “Nanti ada gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” kata Iqbal.

  • Dolar AS Menguat ke Rp16.823 Pagi Ini di Jakarta

    Dolar AS Menguat ke Rp16.823 Pagi Ini di Jakarta

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini terpantau menguat signifikan terhadap rupiah. Mata uang negeri Paman Sam tersebut kini terparkir pada level Rp 16.800-an.

    Data dari Bloomberg menunjukkan, Kamis (12/2/2026), nilai tukar dolar AS berada di level Rp 16.823. Angka ini naik 37 poin atau sekitar 0,22% dari posisi sebelumnya.

    Pada penutupan perdagangan kemarin, dolar AS tercatat di level Rp 16.786. Kemudian, dolar AS dibuka menguat pada level Rp 16.717 pagi ini.

    Dolar sempat diperdagangkan paling tinggi di angka Rp 16.821 terhadap rupiah. Sementara itu, posisi terlemah dolar berada di level Rp 16.803.

    Kinerja Tahunan Dolar AS

    Secara tahunan, pergerakan nilai tukar dolar terhadap rupiah menunjukkan fluktuasi. Rentang terendah tercatat di Rp 16.079.

    Titik tertingginya berada di level Rp 17.224. Hal ini menunjukkan dinamika signifikan sepanjang tahun.

    Berikut adalah rincian pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah:

    Deskripsi Nilai Tukar (Rp)
    Pagi Ini (12/2/2026) 16.823
    Kenaikan Poin 37
    Kenaikan Persentase 0,22%
    Penutupan Kemarin 16.786
    Pembukaan Hari Ini 16.717
    Tertinggi Hari Ini 16.821
    Terlemah Hari Ini 16.803
    Rentang Tahunan Terendah 16.079
    Rentang Tahunan Tertinggi 17.224