Warga SMAN 13 Bandung di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, dilanda keresahan akibat ancaman eksekusi lahan. Sekolah negeri ini didatangi sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris dan berupaya menggembok gerbang pada Senin (9/2) lalu.
Pihak yang mengklaim sebagai ahli waris menyatakan memiliki hak atas tanah tempat sekolah berdiri. Klaim ini didasari putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G.
Aksi tersebut memicu kekhawatiran luas, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga masyarakat sekitar. Peristiwa ini merupakan puncak dari sengketa panjang yang telah berlangsung hampir satu dekade.
Sengketa lahan SMAN 13 Bandung diketahui telah bergulir sejak tahun 2016. Persoalan ini tidak hanya melibatkan satu sekolah, melainkan juga SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama.
Status Kepemilikan Aset dan Riwayat Administrasi
Berdasarkan dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 terletak di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, seluas sekitar 3.785 meter persegi. Tanah ini tercatat resmi sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung dan telah digunakan untuk kepentingan pendidikan selama puluhan tahun.
Riwayat administrasi lahan tersebut pun tercatat jelas. Tanah dan bangunan SMAN 13 merupakan aset yang awalnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya, aset tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2001, sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima barang milik negara.
Status hukum lahan SMAN 13 juga pernah diperkuat melalui penerbitan hak atas tanah. Pada tahun 1996, terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Nomor 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kronologi Sengketa SMAN 13 dan SDN Cibeureum
Kondisi serupa berlaku pada SDN Cibeureum. Sekolah dasar ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 4.745 meter persegi yang juga tercatat sebagai BMD Pemerintah Kota Bandung.
Tanah tersebut diperoleh melalui proses pemekaran wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987. Persoalan hukum mulai mencuat ketika pada 14 April 2016, Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata.
Ia mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyi Mas Entjeh Osah. Kemudian pada 4 Mei 2016, Mansyurdin yang mengaku sebagai kuasa ahli waris menyerahkan salinan putusan perkara SMAN 13 dan SDN Cibeureum.
Dalam gugatan itu, penggugat menuding 38 pihak tergugat menguasai tanah tanpa hak. Penggugat menuntut pengosongan objek sengketa, termasuk lahan SMAN 13 Bandung dan SDN Cibeureum tanpa syarat.
Berikut rangkuman singkat kronologi sengketa lahan ini:
| Tanggal |
Peristiwa |
Pihak Terlibat |
| 14 April 2016 |
Pengajuan gugatan perdata |
Rd. Ida Roosliah (penggugat) |
| 4 Mei 2016 |
Penyerahan salinan putusan |
Mansyurdin (kuasa ahli waris) |
| 24 Mei 2016 |
Tuntutan ganti rugi dan ancaman penyegelan |
Mansyurdin |
| 9 Februari |
Upaya penggembokan gerbang sekolah |
Pihak Ahli Waris |
Namun, dalam rangkaian proses hukum, Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat. Meskipun dalam tahap banding sempat muncul putusan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi, putusan kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) pada prinsipnya kembali menolak gugatan penggugat.
Ancaman Penyegelan dan Tanggapan DPKAD
Pada 24 Mei 2016, Mansyurdin pernah mendatangi DPKAD dengan tuntutan ganti rugi. Ia menyatakan akan melakukan penyegelan terhadap SMAN 13 apabila tuntutannya tidak dipenuhi.
Namun, dalam dokumen DPKAD ditegaskan, tidak terdapat satu pun amar putusan pengadilan. Putusan yang dimaksud adalah yang memerintahkan untuk membayar ganti rugi atau mengosongkan tanah dan bangunan SMAN 13 maupun SDN Cibeureum.
Kronologi Kejadian di SMAN 13 Bandung
Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, mengungkapkan kejadian bermula sejak pagi buta. Ia menerima telepon dari petugas keamanan sekolah yang menyampaikan adanya kedatangan pihak penggugat bersama kuasa hukum.
"Untuk kronologis kemarin, jam setengah enam saya ditelepon pihak keamanan sekolah, katanya sedang bersama lawyer dan pihak penggugat. Katanya sekolah akan dilakukan penggembokan," ujar Henhen saat diwawancarai, Selasa (10/2).
Menghadapi situasi itu, pihak sekolah meminta kebijaksanaan agar proses belajar siswa tidak terganggu. Permintaan itu akhirnya diakomodasi setelah terjadi komunikasi dan negosiasi di lokasi.
"Saya di situ meminta kebijaksanaan karena memang mendadak. Jadi saya minta agar siswa sekolah masuk saja dulu. Adapun ke depan seperti apa nanti tunggu pimpinan," katanya.
Situasi Memanas dan Negosiasi Pihak Sekolah
Henhen menyebut situasi di sekitar sekolah sempat ramai. Termasuk di kawasan SPBU yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Setelah pimpinan sekolah hadir, negosiasi pun dilakukan dengan pihak penggugat.
"Alhamdulillah permintaan itu didengar. Memang posisinya sudah ramai, termasuk yang di sebelah SPBU juga ramai, dan begitu datang pimpinan terjadi negosiasi," ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Klaim itu didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 653 PK/Pdt.G.
Putusan tersebut menyebut lahan itu milik ahli waris Nyi Mas Entjeh.
"Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen.
Namun, Henhen menegaskan pihak sekolah tidak melihat adanya dokumen resmi yang ditunjukkan secara langsung oleh penggugat saat itu. "Yang saya lihat secara berkas tidak ada, tapi mereka menunjukkan handphone, mungkin ada di situ ya," ungkapnya.
Tanggapan Dinas Pendidikan Jawa Barat
Setelah pihak penggugat meninggalkan lokasi, Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) datang ke sekolah dan memberikan penegasan. Henhen menyebut Disdik menilai objek sengketa tidak jelas. Mereka juga tidak membenarkan adanya eksekusi sepihak.
"Setelah mereka semua pergi, datang dari pihak Disdik dan menyatakan jika objek yang dituju itu tidak jelas dan tidak boleh ada eksekusi baik pengosongan atau penyegelan," ujarnya.
Sengketa Lahan Adalah Ranah Pemda
Henhen menegaskan, persoalan sengketa lahan semestinya menjadi ranah pemerintah daerah. Hal ini bukan pihak sekolah sebagai pengguna fasilitas pendidikan.
"Jadi berdasarkan itu ya mungkin mengarahnya ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Karena kami di sini hanya penerima manfaat," katanya.
Henhen memastikan tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar para siswa. Meski demikian, kejadian tersebut sempat memicu kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.
"Kalau dampak langsung nggak ada alhamdulillah. Yang terganggu mungkin kemarin arus lalu lintas ya. Untuk hari ini juga alhamdulillah aman lancar," tuturnya.
Henhen juga berpesan kepada para siswa agar tetap tenang dan fokus belajar di tengah situasi tersebut. "Tenang saja menyikapi ini, tetap jaga kondusifitas belajar karena kita mengejar waktu jelang Ramadan sehingga sedang padat," pungkasnya.