SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Ahli Waris, Plang Sengketa Terpasang

Written by

in

Kekhawatiran menyelimuti SMAN 13 Bandung setelah didatangi sekelompok orang yang mengaku ahli waris. Mereka memasang papan plang sengketa di depan gerbang sekolah. Peristiwa ini memicu ketegangan pada Senin, 9 Februari 2026, bahkan sempat ada upaya penggembokan gerbang.

Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menjelaskan kejadian bermula pagi hari. Petugas keamanan sekolah melaporkan kedatangan pihak penggugat bersama kuasa hukum.

"Untuk kronologis kemarin, jam setengah enam saya ditelepon pihak keamanan sekolah, katanya sedang bersama lawyer dan pihak penggugat. Katanya sekolah akan dilakukan penggembokan," ujar Henhen saat diwawancarai, Selasa (10/2/2026).

Pihak sekolah segera meminta kebijaksanaan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Permintaan tersebut akhirnya disepakati setelah komunikasi di lokasi.

"Saya di situ meminta kebijaksanaan karena memang mendadak. Jadi saya minta agar siswa sekolah masuk saja dulu. Adapun ke depan seperti apa nanti tunggu pimpinan," katanya.

Negosiasi terjadi setelah pimpinan sekolah hadir. Pihak penggugat mengklaim hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Klaim itu didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G.

Mereka menyebut putusan tersebut menyatakan lahan adalah milik ahli waris Nyi Mas Entjeh.

"Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen.

Namun, Henhen menegaskan penggugat tidak menunjukkan dokumen resmi secara langsung saat itu. Mereka hanya menunjukkan ponsel.

"Yang saya lihat secara berkas tidak ada, tapi mereka menunjukkan handphone, mungkin ada di situ ya," ungkapnya.

Teguran Dinas Pendidikan Jawa Barat

Setelah pihak penggugat pergi, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mendatangi SMAN 13 Bandung. Disdik menyatakan objek sengketa tidak jelas dan tidak dibenarkan adanya eksekusi sepihak.

"Setelah mereka semua pergi, datang dari pihak Disdik dan menyatakan jika objek yang dituju itu tidak jelas dan tidak boleh ada eksekusi baik pengosongan atau penyegelan," ujarnya Henhen.

Henhen juga menegaskan sengketa lahan seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah. Pihak sekolah hanya sebagai pengguna fasilitas pendidikan.

"Jadi berdasarkan itu ya mungkin mengarahnya ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Karena kami di sini hanya penerima manfaat," katanya.

Meskipun sempat menegangkan, aktivitas belajar mengajar tidak terganggu. Dampak terasa pada arus lalu lintas di sekitar sekolah.

Riwayat Sengketa Lahan

Sengketa lahan ini telah bergulir sejak 2016. Tidak hanya SMAN 13 Bandung, SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama juga terseret dalam kasus ini.

Berdasarkan dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 Bandung berlokasi di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52. Luasnya sekitar 3.785 meter persegi.

Tanah ini tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung. Telah digunakan puluhan tahun untuk kepentingan pendidikan.

Berikut adalah ringkasan riwayat aset SMAN 13 Bandung:

Tahun Keterangan
1996 Terbit Keputusan Kepala Kanwil BPN Jabar No. 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2001 Aset dilimpahkan dari Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian ke Pemerintah Kota Bandung.
2016 Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata, mengklaim hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah.
2016 Pengadilan Negeri menolak gugatan.
Tingkat Kasasi dan PK Putusan kembali menolak gugatan penggugat.

Kondisi serupa terjadi pada SDN Cibeureum. Lahan seluas 4.745 meter persegi juga tercatat sebagai BMD Pemerintah Kota Bandung.

Tanah ini diperoleh melalui pemekaran wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987.

Penolakan Gugatan Pengadilan

Pada 14 April 2016, Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata. Ia mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah dan menggugat puluhan pihak.

Termasuk instansi pemerintah, menuntut pengosongan objek sengketa. Namun, Pengadilan Negeri menolak gugatan tersebut.

Meskipun pada tingkat banding sempat ada putusan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi. Putusan kasasi hingga peninjauan kembali prinsipnya kembali menolak gugatan penggugat.

Dokumen resmi menegaskan tidak ada amar putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi. Maupun pengosongan tanah dan bangunan SMAN 13 Bandung serta SDN Cibeureum.

Meskipun demikian, klaim ahli waris terus muncul ke permukaan. Memantik ketegangan dan meninggalkan tanda tanya besar soal kepastian hukum aset pendidikan di Jawa Barat.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *