Category: Politik

  • Indonesia Respons Tegas Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump

    Indonesia Respons Tegas Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan respons tegas. Hal ini terkait masuknya Israel ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Dewan tersebut diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

    Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen. Komitmen RI adalah memperjuangkan perdamaian dan menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina.

    Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menekankan partisipasi Indonesia. Forum tersebut bukanlah bentuk pengakuan politik atau normalisasi hubungan.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Kemlu menegaskan siapa pun negara yang bergabung dalam badan tersebut. Hal itu tidak akan mengubah sikap dasar Indonesia yang menjunjung tinggi hukum internasional. Termasuk juga solusi dua negara.

    Yvonne menyebut Indonesia pada posisi menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

    "Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ungkapnya.

    Pentingnya Keterlibatan Pihak Berkonflik

    Indonesia memandang, untuk mencapai perdamaian nyata. Keterlibatan pihak-pihak yang sedang berkonflik memang diperlukan.

    Oleh karena itu, sebut Yvonne, Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan rakyat Palestina dalam forum tersebut.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ungkap Yvonne.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Penjelasan
    Mandat Utama Stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Dasar Hukum Sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
    Tujuan Keikutsertaan Mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan kepentingan Palestina terakomodasi.
    Sikap Terhadap Israel Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik atau legitimasi kebijakan.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina," imbuhnya.

  • Kapolri Tegaskan Polri Wujudkan Civilian Police di Bogor

    Kapolri Tegaskan Polri Wujudkan Civilian Police di Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam membangun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia menginginkan Polri menjadi institusi civilian police yang mengedepankan pendekatan sipil dan pelayanan publik.

    Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam pembukaan retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026). Sigit mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh elemen bangsa.

    Komitmen Polri sebagai Civilian Police

    "Bapak Presiden sering menyampaikan kita adalah bangsa yang sangat besar, apa pun perbedaan kita sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak dan kita harus bahu-membahu. Dan ini dibuktikan pada saat Kokam membersamai Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas beberapa waktu yang lalu," kata Sigit.

    Sigit menjelaskan bahwa konsep civilian police berarti polisi yang beradab tanpa kesewenang-wenangan. Namun, Polri tetap harus menunjukkan ketegasan terukur dalam menghadapi ancaman terhadap ketertiban masyarakat.

    "Kita tentu ingin menjadi civilian police, namun juga kita memiliki ketegasan pada saat kita harus menghadapi tantangan terhadap bahaya yang berdampak pada keteraturan sosial terhadap peradaban," ucapnya.

    Ketegasan tersebut harus dilakukan secara terukur dan proporsional. Doktrin utama Polri, 'to serve and protect', yakni melayani sekaligus melindungi masyarakat, harus ditanamkan kepada seluruh jajaran.

    "Maka Polri juga harus bisa tegas namun terukur. Karena doktrin kita adalah to serve and protect, jadi kita melindungi dan melayani. Jadi itu yang tentunya terus kita tanamkan," jelas Sigit.

    Prinsip 'to serve and protect' adalah fundamental dalam menjaga kepercayaan publik.

    Aspek Deskripsi
    Pendekatan Sipil dan pelayanan
    Tindakan Tegas namun terukur dan proporsional
    Doktrin Utama Melindungi dan Melayani
    Target Stabilitas Kamtibmas
  • Putri Zulkifli Hasan Dorong Hilirisasi Nikel Indonesia, Termasuk Industri Baterai di Karawang

    Putri Zulkifli Hasan Dorong Hilirisasi Nikel Indonesia, Termasuk Industri Baterai di Karawang

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mendorong penuh upaya hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel, hingga ke tahap industri baterai di Tanah Air. Hal ini menindaklanjuti potensi cadangan nikel di Indonesia yang sangat melimpah.

    Indonesia dikenal memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Angka cadangan nikel di Indonesia disebut mencapai 5,3 hingga 5,9 miliar ton.

    "Hilirisasi energi tentu sangat penting, kita contohnya nih Indonesia itu memiliki reserve nikel terbesar di dunia. Kalau saya tidak salah sekitar 5,3 sampai 5,9 miliar ton. Itu terbesar 50 persen lebih dari reserve di seluruh dunia. Tetapi apabila hanya dalam bentuk nikel tidak diolah, tentu nilai ekonominya akan jauh lebih kecil," kata Putri dalam program wawancana ekslusif dengan detikcom, Kamis (12/2/2026).

    Hilirisasi di bidang nikel merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Kebijakan ini dinilai relevan dengan tren penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik.

    "Inilah yang menjadi salah satu program prioritasnya pemerintah untuk melakukan hilirisasi mineral khususnya untuk nikel. Nah ini sebetulnya relevan sekali dengan kita sekarang yang berada masa-masa menuju energi bersih ya kan. Salah satunya dengan penggunaan mobil listrik yang mana sekarang juga menjadi tren gitu," ujar Putri.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menyoroti peningkatan penjualan mobil listrik di Indonesia. Data nasional menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

    "Kalau kita lihat data nasional, sekarang penjualan mobil listrik tahun 2025 saja itu naiknya sudah di angka 113 persen, kenaikannya. Kalau secara nasional mobil listrik itu kalau saya tidak salah 11 sampai 12 persen," tambahnya.

    Rencana Produksi Baterai Kendaraan Listrik di Karawang

    Putri berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan. Ia juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun fasilitas produksi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

    Proyek ini akan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir, dengan salah satu produk utamanya adalah baterai untuk kendaraan listrik.

    "Jadi nanti ada keseluruhan dari hulu hingga ke hilirnya. Di Karawang, Jabar. Salah satu produk yang akan dihasilkan adalah produk baterai itu sendiri untuk mobil EV," tutur Putri.

    Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi. Namun juga menjadikan Indonesia sebagai produsen penting di pasar lokal, bahkan eksportir ke pasar Asia Tenggara.

    Berikut adalah data penjualan mobil listrik di Indonesia:

    Tahun Peningkatan Penjualan Pangsa Pasar Nasional
    2025 113% 11-12%

    "Nah pentingnya apa? ya itu tadi selain menambahkan nilai keekonomian harapannya kita Indonesia bisa menjadi produsen untuk pangsa pasar lokal dan kalau bisa ke depannya menjadi eksportir misalnya untuk pasar Asia Tenggara," imbuhnya.

  • China Geram, Sebut Presiden Taiwan ‘Penghasut Perang’

    China Geram, Sebut Presiden Taiwan ‘Penghasut Perang’

    Pemerintah China melontarkan kemarahan besar terhadap Presiden Taiwan, Lai Ching-te. Beijing secara terang-terangan menyebut Lai sebagai "penghasut perang".

    Kecaman ini muncul pada hari Kamis (12/2) menyusul pernyataan Lai Ching-te. Ia memperingatkan bahwa Beijing berpotensi menargetkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, jika berhasil menguasai Taiwan.

    Dalam wawancara perdananya dengan AFP sejak menjabat Mei 2024, Lai Ching-te mengemukakan kekhawatirannya. Ia yakin China akan menjadi "lebih agresif" jika mengambil alih Taiwan.

    Lai memperingatkan bahwa ambisi ekspansionis China akan mengarah ke Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

    Kementerian Luar Negeri China bereaksi keras, menuduh Lai memprovokasi agresi. Mereka menegaskan Lai Ching-te adalah "penghasut perang."

    "Pernyataan Lai Ching-te sekali lagi mengungkap sifat pro-kemerdekaan yang keras kepala, sepenuhnya membuktikan bahwa ia adalah perusak perdamaian, pencipta krisis, dan penghasut perang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dalam konferensi pers, Kamis (12/2/2026).

    "Apa pun yang dikatakan atau dilakukan Lai Ching-te, hal itu tidak dapat mengubah fakta sejarah dan hukum bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China," cetusnya.

    Klaim China atas Taiwan

    China mengklaim Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Beijing tidak segan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.

    Taiwan sendiri adalah negara yang berpemerintahan sendiri, memiliki sistem politik dan ekonomi yang terpisah dari daratan utama China.

    Dalam wawancara AFP, Lai menjelaskan jika China merebut Taiwan. Beijing akan "lebih agresif, merusak perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan tatanan internasional berbasis aturan."

    "Jika Taiwan dianeksasi oleh China, ambisi ekspansionis China tidak akan berhenti di situ," kata Lai.

    Berikut adalah beberapa negara yang masuk dalam Kawasan Indo-Pasifik, menurut definisi geografis yang banyak digunakan:

    Wilayah Contoh Negara
    Asia Timur Korea Selatan, Korea Utara, Jepang
    Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh
    Asia Tenggara Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand
    Oseania Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji

    "Negara-negara berikutnya yang terancam adalah Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik, dengan dampak yang pada akhirnya akan mencapai Amerika dan Eropa," ujarnya.

  • Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Saleh menilai bahwa sejumlah kewenangan Dewas saat ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan penting terkait keuangan haji.

    Usulan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta Dewas BPKH, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menyoroti adanya tugas Dewas yang bukan sekadar pengawasan, melainkan sudah masuk ke ranah operasional.

    Saleh menemukan bahwa beberapa tugas Dewas cenderung bersifat eksekutif alih-alih pengawasan. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih peran dan memperlambat proses kerja BPKH.

    "Kelihatannya memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dewas itu kelihatannya memang ada beberapa aspek dari tugas-tugas Dewas itu yang sifatnya bukan pengawasan, tapi lebih pada sifatnya eksekutif," kata Saleh.

    Dia mencontohkan kewenangan Dewas dalam memberikan persetujuan atas rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran, hingga penempatan investasi. Menurutnya, hal tersebut terlalu luas dan berisiko menghambat kinerja BPKH.

    "Saya setuju kalau dari sisi jumlah keanggotaan Dewas mungkin boleh ditambah, tapi kewenangannya ditertibkan," ujarnya.

    Penertiban kewenangan ini menjadi krusial agar tidak ada tumpang tindih pengawasan antara Dewas, DPR, dan Kementerian Haji. Saleh berpendapat bahwa beberapa persetujuan yang diambil Dewas seharusnya menjadi domain lembaga lain.

    "Salah satu di antaranya itu tadi, mereka jangan ikut masuk lagi pada unsur-unsur yang menyentuh wilayah eksekutif pengelolaan keuangan ini. Contoh, kewenangan persetujuan atas Renstra Ranker anggaran, itu mereka nggak perlu ikut," sambungnya.

    Politikus PAN ini menekankan pentingnya hal tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Terutama karena DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Renstra dan Ranker BPKH.

    "Bukankah Renstra dan Ranker itu setiap waktu sudah disampaikan juga ke DPR gitu? Kalau semua kewenangan ini diambil oleh Dewas, DPR itu nggak perlu ngapa-ngapain itu. Kita dipilih oleh rakyat ini, dan uang yang kita awasi itu uang rakyat, jemaah lagi. Ya karena itu, ini menurut saya jangan masuk di situ. Kurangi," katanya.

    Selain itu, Saleh juga menyoroti peran Dewas dalam persetujuan penempatan investasi. Menurutnya, Dewas sebaiknya fokus pada pengawasan, bukan penentuan keputusan investasi.

    "(Kemudian) persetujuan penempatan investasi, ya jangan ikut di situ juga. Bapak ngawasi aja benar nggak investasinya. Ada kongkalikong nggak. Betul nggak itu akan aman di sana, itu bisa. Tapi kalau Bapak menentukan ini boleh, nggak boleh, ini boleh, nggak boleh, itu. Apa itu? Kalau gitu ya badan penyelenggara ini nggak perlu kita dudukkan di situ, Bapak aja yang duduk sendiri," sambungnya.

    Berikut perbandingan kewenangan Dewas BPKH berdasarkan usulan Saleh Daulay:

    Kewenangan Saat Ini Usulan Kewenangan Saleh Daulay Keterangan
    Persetujuan Renstra Fungsi Pengawasan Menghindari tumpang tindih dengan DPR
    Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Fungsi Pengawasan Fokus pada kepatuhan, bukan penentuan
    Persetujuan Penempatan Investasi Fungsi Pengawasan Mengawasi integritas dan keamanan investasi
    Jumlah Keanggotaan Dewas Boleh Ditambah Tetap dengan kewenangan yang ditertibkan

    Penguatan BPKH dan Perubahan Jabatan

    Lebih lanjut, Saleh juga menilai kewenangan BPKH perlu diperkuat. Ia menyebut posisi badan pelaksana saat ini terkesan kurang berdaya atau tidak punya kewenangan dalam struktur yang ada.

    "Ada beberapa unsur yang saya kira perlu diperkuat di mereka ini. Ya kan, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan investasi yang lebih menguntungkan kepada jemaah, tetapi dengan catatan dengan penuh kehati-hatian," ujarnya.

    Selain itu, Saleh mengusulkan adanya penguatan struktur organisasi. Ia mengusulkan Kepala BPKH diubah menjadi Direktur Utama untuk meningkatkan citra dan wibawa lembaga.

    "Kalau ketemu orang, 'Apa jabatan Bapak?' 'Saya Kepala Badan ini'. Nggak keren, ya kan? Ketemu dengan Dirut BUMN, 'Bapak pangkatnya apa?' 'Aku Dirut', ya kan? 'Kamu apa?' 'Aku cuman Badan, Pak, ya, Kepala Badan'. Ya nggak? Beda ya kan? Betul kan? Image-nya itu lho," ujarnya.

    Menurutnya, perubahan jabatan menjadi Direktur Utama akan memberikan kesan lebih dihormati. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH sebagai pengelola dana haji yang mencapai Rp 180 triliun.

    "Kita ganti namanya jadi Dirut. Direktur Utama atau apa yang sejenis lebih keren dari situ. Supaya punya wibawa datang ke DPR kita bisa marah-marahin sedap juga. Ini kalau yang dimarahi cuman Kepala Badan begitu bagaimana. Ah cuman Kepala Badan aja nggak berani dia katanya kan. Tapi kalau Dirut, wah Dirut lho ini ah kan keren, Rp 180 triliun," tuturnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 34 pejabat administrator. Pelantikan ini berlangsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

    Tito Karnavian menegaskan pentingnya loyalitas dan prestasi dalam menjalankan setiap tugas. Pesan ini disampaikan kepada 49 pejabat yang baru dilantik.

    Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tito menyatakan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari dinamika organisasi.

    Tujuannya adalah mewujudkan kinerja yang semakin baik di lingkungan Kemendagri. Tito juga berjanji akan rutin mengevaluasi kinerja para pejabat yang dilantik.

    “Ini jabatan sementara pasti akan ada akhirnya juga, jadi saya akan mengevaluasi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Tuntutan Presiden dan Kebutuhan Tim Solid

    Tito Karnavian membutuhkan tim yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas Kemendagri. Ia juga mengemban tugas lain, yaitu Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Selain itu, Tito juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Berbagai tugas tersebut memerlukan dukungan tim yang solid agar hasilnya optimal.

    “Rekan-rekan yang dilantik tolong buktikan, rekan-rekan mampu untuk membantu saya dan kemudian saya juga minta jangan terjebak dalam rutinitas,” kata Tito.

    Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menuntut dirinya untuk bekerja secara maksimal. Presiden memiliki kecepatan tinggi dalam bekerja.

    “Jadi saya juga harus bekerja super tinggi, dan saya juga memerlukan tim pendukung saya juga bekerja super cepat, super tinggi juga,” ucap Tito.

    Teori Tenda Kelompok dan Kinerja Baik

    Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya kinerja baik jajaran Kemendagri. Ia menyampaikan analogi 'tenda kelompok' atau group tent theory.

    Menurutnya, Kemendagri ibarat tenda yang melindungi seluruh anggotanya. Tenda ini memberikan penghidupan, status, dan kehormatan bagi anggotanya.

    Tenda dapat berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang. Jika ada anggota yang tidak menopang, tenda tersebut bisa roboh.

    Oleh karena itu, ia menekankan agar para pejabat mampu menopang tenda tersebut melalui kinerja yang baik. Hal ini penting agar tenda tetap berdiri kokoh.

    Jabatan Jumlah Pejabat Dilantik
    Pimpinan Tinggi Pratama 15
    Administrator 34
    Total 49

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir turut hadir dalam pelantikan tersebut. Hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri.

  • Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi ancaman ekspansi China di kawasan Indo-Pasifik. Ia menegaskan bahwa negara-negara di wilayah tersebut dapat menjadi sasaran berikutnya jika Beijing berhasil merebut pulau itu.

    Pernyataan ini disampaikannya seraya ia bersikeras pada perlunya Taiwan untuk secara dramatis memperkuat pertahanannya.

    Dalam wawancara pertamanya dengan kantor berita global sejak menjabat pada Mei 2024, Lai menyatakan keyakinannya. Ia yakin parlemen Taiwan akan menyetujui anggaran tambahan US$40 miliar untuk mendanai pembelian pertahanan penting.

    Pembelian ini termasuk senjata dari Amerika Serikat. Padahal, Presiden China Xi Jinping telah memperingatkan Washington agar tidak menjual senjata ke Taiwan.

    Namun, Lai mengatakan Amerika Serikat akan mendukung Taiwan. "Tidak perlu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan Beijing," ujarnya.

    China mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Beijing telah mengancam akan menggunakan kekerasan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Dampak Ekspansi China

    Lai menegaskan jika China merebut Taiwan, Beijing akan menjadi lebih agresif. Hal ini dinilai merusak perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, serta tatanan internasional berbasis aturan.

    "Jika Taiwan dianeksasi oleh China, ambisi ekspansionis China tidak akan berhenti di situ," kata Lai kepada AFP dalam wawancara eksklusif di Gedung Kantor Kepresidenan di Taipei, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan, negara-negara berikutnya yang terancam adalah Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. "Dampak yang pada akhirnya akan mencapai Amerika dan Eropa," katanya.

    Kawasan Indo-Pasifik

    Kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah strategis global yang mencakup berbagai negara. Kawasan ini memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi yang signifikan.

    Sub-Kawasan Contoh Negara
    Asia Timur Korea Selatan, Korea Utara, Jepang
    Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh
    Asia Tenggara Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam
    Oseania Australia, Selandia Baru, Negara Kepulauan Pasifik

    Area ini memiliki jalur pelayaran vital dan sumber daya alam melimpah. Sehingga menjadikannya fokus utama persaingan geopolitik global saat ini.

  • Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Azhar Sidiq, meyakini proses penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melalui prosedur ketat. Dia menegaskan, proses ini tidak dapat dicampuri Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    Azhar menyatakan bahwa MKMK hanya memiliki ranah pembahasan etika. Fungsinya relevan saat hakim MK mulai bekerja untuk membahas etik atau tugas pokok dan fungsi mereka.

    "MKMK ini hanya untuk membahas pada etika saja. Ketika hakim MK ini sudah bekerja maka di situlah ranah MK untuk membahas tentang etik ataupun tupoksi, MKMK itu berada di situ," kata Azhar dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Azhar menjelaskan mekanisme sembilan hakim MK. Tiga hakim dipilih Presiden, tiga diusulkan DPR RI, dan tiga sisanya dari Mahkamah Agung (MA). Ia menekankan pentingnya menghargai kewenangan DPR RI dalam pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi.

    "Ketika DPR RI memilih hakim konstitusi dan dia menggunakan haknya, kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hakim, memilih seseorang hakim MK maka sudah ada profiling dahulu melalui prosedur yang sangat ketat," ujarnya.

    Permahi meyakini Komisi III DPR RI telah menyeleksi dan menetapkan Adies Kadir sesuai mekanisme. Adies juga telah mundur dari berbagai posisi politik.

    Berikut adalah rincian pembagian hakim Mahkamah Konstitusi:

    Asal Usul Jumlah Hakim
    Presiden 3
    DPR RI 3
    Mahkamah Agung (MA) 3

    Azhar menambahkan bahwa mundurnya Adies Kadir dari pimpinan DPR RI dan kepartaian menunjukkan jiwa besar. Ia juga menekankan bahwa proses yang sudah terlaksana telah sesuai dengan konstitusi negara.

    "Kami sudah mengkaji ini satu malam, yang mana kami percaya kepada DPR RI ini, Komisi III DPR RI tentunya, mereka sudah bekerja keras. Dan juga Bang Adies Kadir sudah mundur dari wakil ketua itu sebagai jiwa yang besar untuk mengundurkan diri. Tentu kami percaya semua proses yang sudah terlaksana itu adalah sesuai dengan prosedur sesuai dengan konstitusi negara," tegasnya.

  • Bupati Buol Risharyudi Triwibowo Akui Terima Uang Rp 160 Juta dan Tiket Blackpink dari Terdakwa Korupsi di Tipikor Jakarta

    Bupati Buol Risharyudi Triwibowo Akui Terima Uang Rp 160 Juta dan Tiket Blackpink dari Terdakwa Korupsi di Tipikor Jakarta

    Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/2/2026), Risharyudi mengaku pernah menerima sejumlah uang dan tiket konser Blackpink dari terdakwa Haryanto.

    Haryanto, yang saat ini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional, sebelumnya menjabat Direktur PPTKA (2019-2024) dan Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025).

    Risharyudi mengonfirmasi penerimaan uang dan tiket Blackpink dari Haryanto saat jaksa menanyakan hal tersebut.

    "Pernah, dari Pak Haryanto," jawab Risharyudi.

    Pemberian pertama berupa uang tunai Rp 10 juta. Uang tersebut digunakan Risharyudi untuk membeli tiket pesawat menuju Sulawesi Tengah menjelang pemilu.

    "Saya dikasih hanya waktu itu pas mau mendekati arah pemilu. Kemudian saya mau berangkat ke arah Sulawesi Tengah, di situ ada terjadi diskusi, saya bilang 'Pak, saya mau pemilu mau berangkat ke Sulawesi Tengah'," ujar Risharyudi.

    Pemberian kedua senilai USD 10 ribu, setara Rp 150 juta, diterima pada tahun 2024.

    "Kalau nilai nominal rupiah itu berapa 10.000 USD? Berapa?" tanya jaksa.

    "Sekitar Rp 150 juta waktu itu," jawab Risharyudi.

    Risharyudi mengaku tidak mengetahui pasti hubungan di balik pemberian uang tersebut, namun ia sempat menyampaikan kebutuhan dana untuk keperluan pemilu.

    Saat menerima uang tersebut, Risharyudi menjabat sebagai tim asistensi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

    "Posisi saya sebagai tim asistensi menteri. Kami ada tim beberapa orang di situ," jawab Risharyudi.

    Uang USD 10 ribu itu digunakan Risharyudi untuk membeli motor Harley bekas secara online.

    "Saya belikan motor Harley bekas. Dapat dari OLX waktu itu," jawab Risharyudi.

    Selain uang, Risharyudi juga mengakui pernah menerima rokok dan tiket konser Blackpink dari Haryanto, meski tiket konser tidak digunakannya.

    "Tiketnya saya waktu itu ngambil, taruh di ruangan karena Blackpink saya tidak ini begitu," jawab Risharyudi.

    Pengembalian Barang Bukti ke KPK

    Risharyudi telah mengembalikan uang Rp 10 juta dan motor Harley yang dibeli dari uang USD 10 ribu kepada KPK.

    "Alhamdulilah waktu dipanggil ke KPK, kemudian saya menyampaikan ada Rp 10 juta diberikan nomor rekening dan saya sudah kembalikan. Kemudian di BAP kedua, setelah melakukan penerimaan tanda terima uang, saya sampaikan kembali bahwa ada yang terlupa, yang terlupa itu tadi (USD) 10 ribu, kemudian saya belikan motor, dan kemudian diminta untuk dikembalikan ke negara, motornya sudah saya kembalikan," jawab Risharyudi.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi Izin TKA Kemnaker

    Kasus ini melibatkan delapan terdakwa dari Kemnaker. Para terdakwa diduga meminta barang berupa sepeda motor Vespa dan mobil Innova Reborn dari para agen untuk memperkaya diri.

    Berikut adalah rincian para terdakwa dan perkiraan jumlah uang yang memperkaya mereka:

    Nama Terdakwa Jabatan (Periode) Perkiraan Jumlah Penerimaan
    Putri Citra Wahyoe Petugas Hotline RPTKA (2019-2024), Verifikator PPTKA (2024-2025) Rp 6,39 miliar
    Jamal Shodiqin Analis TU PPTKA (2019-2024), Pengantar Kerja Ahli Pertama PPTKA (2024-2025) Rp 551,16 juta
    Alfa Eshad Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018-2025) Rp 5,24 miliar
    Suhartono Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker (2020-2023) Rp 460 juta
    Haryanto Direktur PPTKA (2019-2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional Rp 84,72 miliar dan 1 unit mobil Innova Reborn
    Wisnu Pramono Direktur PPTKA (2017-2019) Rp 25,2 miliar dan 1 unit sepeda motor Vespa Primavera 150 ABS A/T
    Devi Angraeni Direktur PPTKA (2024-2025) Rp 3,25 miliar
    Gatot Widiartono Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (2021-2025) Rp 9,48 miliar
  • Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi Terlegalisasi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi Terlegalisasi di Polda Metro Jaya

    Jakarta – Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali mempertontonkan fotokopi ijazah Jokowi. Dokumen terlegalisasi ini ditunjukkan usai menemani tiga saksi ahli yang diajukannya menjalani pemeriksaan.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotokopi ijazah terlegalisasi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). "Ini nih, nih teman media," ujar Roy Suryo seraya menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisir milik Jokowi, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotokopi ijazah tersebut menampilkan perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara lembar lainnya berwarna kertas lebih gelap.

    Namun, Roy Suryo tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perbedaan warna kedua fotokopi ijazah terlegalisasi tersebut pada hari ini.

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2) lalu, fotokopi ijazah Jokowi pernah diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs. Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut diperoleh dari KPU.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Sebagai informasi, kubu Roy Suryo mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli hari ini. Mereka adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, dan mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin. Ketiganya sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Permintaan Dokumen dan Gelar Perkara

    Kubu Roy Suryo cs sebelumnya telah mengajukan permintaan salinan 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo cs, menyebutkan 505 dokumen di antaranya diserahkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut untuk kepentingan perlindungan hak hukum Roy Suryo cs. Pihaknya berhak mengetahui alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Tabel Dokumen Terkait Kasus Ijazah Jokowi

    Berikut adalah rincian beberapa dokumen dan pihak terkait dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Pihak/Institusi Jenis Dokumen/Informasi Keterangan
    Roy Suryo Fotokopi Ijazah Jokowi Dua lembar, berbeda warna
    Bonatua Silalahi Salinan Ijazah dari KPU Digunakan saat daftar Pilpres 2014
    KPU Data Sekunder Ijazah Diakui sebagai kopi dari data primer
    Universitas Gadjah Mada (UGM) 505 Dokumen Diserahkan kepada Polda Metro Jaya
    Penyidik Polda Metro Jaya Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam gelar perkara khusus

    Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi yang dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diperlihatkan saat gelar perkara khusus.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus ini digelar atas permintaan Roy Suryo cs, yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan turut dihadiri oleh tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.