Category: Politik

  • Kapolri Resmikan SPPG Polda Metro Jaya dengan Konsep Kemandirian Pangan

    Kapolri Resmikan SPPG Polda Metro Jaya dengan Konsep Kemandirian Pangan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan sejumlah Sentra Pelayanan Pertanian dan Perikanan Gabungan (SPPG) Polri yang telah dilengkapi dengan fasilitas kemandirian pangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

    Listyo Sigit Prabowo menyoroti SPPG Polda Metro Jaya sebagai salah satu contoh yang baik. SPPG ini memiliki tambak ikan dan kandang ayam yang terintegrasi.

    "Dalam rangka memperkuat ekosistem rantai pasok bahan baku, sejumlah SPPG Polri telah dilengkapi dengan keunggulan kemandirian pangan," kata Sigit saat menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    SPPG Polda Metro Jaya memanfaatkan lahan seluas 49 hektar. Di lahan tersebut, terdapat tambak ikan yang berisi 102.000 ekor ikan bandeng, nila, dan mujair, serta 600 ribu ekor udang. Selain itu, terdapat juga kandang ayam berisi 1000 ekor dan kandang kambing berisi 100 ekor.

    Kapolri menjelaskan bahwa area tambak dan kandang tersebut akan membentuk siklus rantai pakan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian pangan SPPG Polri.

    "SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok yang terus ditingkatkan sebagai penopang ketersediaan bahan baku SPPG," ujarnya.

    Pengembangan Tanaman Hidroponik dan Sistem Bioflok

    Selain tambak dan kandang, SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

    SPPG Polda DIY Juga Kembangkan Kemandirian Pangan

    Tak hanya SPPG Polda Metro Jaya, SPPG Polda DIY juga memiliki pabrik pakan ayam dan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

    "Pada SPPG Polda DIY memiliki pabrik pakan ayam, kandang ayam, green house dan gudang sentral untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan baku," katanya.

    Rincian Fasilitas SPPG Polda Metro Jaya

    Berikut rincian fasilitas yang ada di SPPG Polda Metro Jaya:

    Fasilitas Jumlah
    Luas Lahan 49 Hektar
    Ikan Bandeng, Nila, Mujair 102.000 Ekor
    Udang 600.000 Ekor
    Ayam 1.000 Ekor
    Kambing 100 Ekor

    Dengan berbagai fasilitas ini, diharapkan SPPG Polri dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

  • Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri kini memiliki 1.179 Sentra Pelayanan Pertanian dan Peternakan Terpadu (SPPG). Jika seluruh SPPG beroperasi, Polri memproyeksikan manfaatnya dapat dirasakan oleh 2,9 juta orang.

    Jenderal Sigit menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dukungan dalam mewujudkan program SPPG dan Ketahanan Pangan Polri.

    "Atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden RI, dan kementerian lembaga, BGN, pemerintah daerah, para mitra kerja, stakeholder lainnya, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu, memberikan dukungan, asistensi serta senantiasa berkolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan SPPG Polri serta mendukung program ketahanan pangan Polri," kata Jenderal Sigit saat sambutan di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Rincian SPPG Polri

    Jenderal Sigit melaporkan bahwa dari 1.179 SPPG yang dimiliki Polri, 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG dalam persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada Maret 2026, serta 107 SPPG dalam tahap groundbreaking.

    "Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 dan menyerap 58.950 tenaga kerja," katanya.

    Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk di Papua.

    Berikut adalah rincian status operasional SPPG Polri:

    Status SPPG Jumlah
    Beroperasi 411
    Persiapan Operasional 162
    Tahap Pembangunan (Selesai Maret 2026) 499
    Tahap Groundbreaking 107
    Total 1.179

    Dukungan Polri pada Program MBG Pemerintah

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

    "Program MBG adalah salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menjadi SDM unggul, dan siap berdaya saing di masa depan," ucapnya.

  • Keraton Solo Terancam Digugat Soal Pergantian Nama Purbaya Jadi Pakubuwono XIV

    Keraton Solo Terancam Digugat Soal Pergantian Nama Purbaya Jadi Pakubuwono XIV

    Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.

    Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi menyatakan evaluasi mendalam akan dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). LDA meyakini akan ada laporan atau gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP.

    "Nanti akan kita evaluasi perlu tidaknya gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bahkan kami meyakini akan muncul laporan atau gugatan-gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP tersebut," kata KPH Eddy Wirabhumi, Jumat (13/2/2026).

    Menanggapi perubahan nama KGPH Purbaya, LDA telah melayangkan surat keberatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo.

    "Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," ujar Eddy.

    Surat keberatan tersebut merupakan respons atas langkah Dispendukcapil yang tetap memproses perubahan nama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.

    "Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ucapnya.

    Putusan Pengadilan Dinilai Hanya Administratif

    Eddy menilai putusan Pengadilan Negeri hanya bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan jabatan atau gelar Keraton.

    "Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," tegasnya.

    Alasan Purbaya Ganti Nama

    KGPH Purbaya atau Paku Buwono (PB) XIV Purbaya secara resmi mengganti namanya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas di KTP. Perubahan nama itu dilakukan di kantor Dispendukcapil Kota Solo.

    PB XIV Purbaya menjelaskan bahwa perubahan namanya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.

    "Ya, sesuai dengan aturan," kata Purbaya, Kamis (12/2/2026).

    PB XIV Purbaya menambahkan bahwa kedatangannya ke Dispendukcapil adalah untuk mengikuti prosedur yang berlaku sebagai warga negara.

    "Kedatangan ke Dukcapil dalam rangka proses sebagai warga negara mengurus kependudukan. (Lega?) Biasa saja, karena kan semua warga negara berhak mengurus kependudukan," ujar dia.

    Detail Putusan Pengadilan Negeri Solo

    Berikut adalah detail mengenai putusan Pengadilan Negeri Solo yang menjadi dasar perubahan nama:

    Nomor Putusan Pengadilan Tahun Perihal
    178/Pdt.P/2025/PN Skt Pengadilan Negeri Solo 2025 Perubahan Nama
  • Investigasi Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Gaza ‘Menguap’

    Investigasi Al Jazeera Ungkap Ribuan Warga Gaza ‘Menguap’

    Sebuah investigasi khusus yang dilakukan oleh Al Jazeera bersama laporan pertahanan sipil di Jalur Gaza mengungkap fakta mencengangkan. Ribuan warga Gaza dilaporkan lenyap tanpa jejak usai serangan senjata dengan suhu dan tekanan ekstrem oleh pasukan Israel.

    Tim peneliti mencatat setidaknya 2.842 kasus jasad korban yang tidak dapat ditemukan. Di lokasi serangan, hanya ditemukan percikan darah atau fragmen kecil jaringan manusia.

    Para peneliti menduga fenomena ini berkaitan dengan penggunaan amunisi termal dan termobarik, jenis senjata yang kerap disebut sebagai bom vakum atau aerosol. Senjata ini memiliki kemampuan membakar bahan organik pada suhu sangat tinggi, bahkan hingga belasan kali lipat dibandingkan titik didih air.

    Mayor Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, menjelaskan metode pencatatan yang mereka gunakan dalam investigasi tersebut.

    "Jika sebuah keluarga menyatakan ada lima orang di dalam rumah, namun kami hanya menemukan tiga jasad utuh, maka dua lainnya diklasifikasikan 'menguap' setelah pencarian menyeluruh hanya menemukan jejak biologis kecil, seperti percikan darah atau fragmen kulit kepala," ujar Mayor Mahmoud Basal, dikutip dari Middle East Eye.

    Dampak Emosional dan Sosial yang Mendalam

    Penelitian ini juga menyoroti dampak emosional dan sosial dari hilangnya jasad secara total. Warga mencari anggota keluarga mereka tanpa pernah menemukan tubuh yang dapat dikuburkan.

    Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, menjelaskan dampak mengerikan dari senjata tersebut.

    "Paparan panas ekstrem serta tekanan dari bom termal dapat menyebabkan cairan tubuh mendidih dan jaringan manusia berubah menjadi abu atau menguap dalam hitungan detik, terutama ketika tubuh tersebut sebagian besar terdiri dari air," kata Munir al-Bursh.

    Implikasi Hukum Humaniter Internasional

    Investigasi ini memperlihatkan bahwa selain dampak langsung berupa korban jiwa, fenomena 'menguapnya' tubuh menjadi tanda betapa destruktifnya senjata yang digunakan dalam konflik. Hal ini memicu diskusi tentang legalitas penggunaan senjata tersebut.

    Para pakar hukum dan kemanusiaan menilai kasus seperti ini dapat memiliki implikasi terhadap hukum humaniter internasional. Terutama jika senjata yang digunakan memang dilarang atau penggunaannya tidak proporsional terhadap populasi sipil yang terkena dampak.

    Rincian Korban Hilang di Gaza

    Berikut adalah data perkiraan jumlah warga sipil yang hilang akibat serangan senjata ekstrem, berdasarkan investigasi Al Jazeera dan laporan pertahanan sipil di Jalur Gaza:

    Keterangan Jumlah
    Kasus Jasad Tidak Ditemukan 2.842
    Indikasi Korban "Menguap" Ditemukan jejak biologis kecil (percikan darah/fragmen kulit kepala)
  • Kapolri Atensi Penyebaran Neo-Nazi di Kalangan Anak-Anak

    Kapolri Atensi Penyebaran Neo-Nazi di Kalangan Anak-Anak

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kemunculan paham neo-nazi dan white supremacy. Pasalnya, kelompok penyebar paham radikal ini menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama.

    "Beberapa waktu lalu Densus menemukan adanya paham radikal baru, yaitu natural selection, neo-nazi, dan white supremacy yang targetnya adalah anak-anak di bawah umur," kata Jenderal Sigit saat membuka retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).

    Paham radikal ini menganggap ras tertentu lebih unggul dari ras lainnya. Jenderal Sigit mengimbau peserta untuk memantau keluarga terdekat agar tidak terpapar paham tersebut.

    "Tolong ini saya titipkan kepada kita. Di samping ada yang bujangan, saya yakin juga ada yang sudah punya keluarga," ucap Kapolri.

    "Tolong dicek ketika anak kita kemudian mulai ada perilaku yang mencurigakan, banyak menyendiri, kurang berkomunikasi dengan keluarga, tolong itu digali, diajak komunikasi," tambahnya.

    Densus 88 Antiteror Polri menemukan komunitas media sosial yang menyebarkan ideologi kekerasan ekstrem melalui grup True Crime Community. Setidaknya, 70 anak terpapar ideologi kekerasan tersebut.

    "Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh pendiri, organisasi, maupun institusi. Tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional," kata Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Mayndra Eka, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1).

    Mayndra tidak merinci jumlah grup media sosial yang dimaksud, namun menampilkan beberapa nama grup yang terafiliasi jaringan TCC, seperti FTCI Film True Crime Indonesia, TCC Reborn (True Crime Community), dan Anarko Libertarian.

    Sebaran Anak Terpapar Ideologi Kekerasan

    Mayndra menyebutkan ada 70 anak di Indonesia yang menjadi anggota grup tersebut. Ke-70 anak itu tersebar di 19 provinsi, dengan jumlah terbanyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    Berikut rincian sebaran anak yang terpapar ideologi kekerasan:

    Provinsi Jumlah Anak
    DKI Jakarta 15
    Jawa Barat 12
    Jawa Timur 11
    Jawa Tengah 9
    Sumatera Selatan 2
    Banten 2
    Kalimantan Barat 2
    Kalimantan Tengah 2
    Sulawesi Tenggara 2
    Bali 2
    Kalimantan Selatan 3
    Lampung 1
    DIY 1
    NTT 1
    Aceh 1
    Sumatera Utara 1
    Kepulauan Riau 1
    Riau 1
    Sulawesi Tengah 1

    Ditemukan 70 anak terpapar oleh penyebaran ideologi kekerasan ekstrem tersebut.

  • Gibran Rakabuming Kunjungi Pasar Badung, Pantau Harga Bahan Pokok

    Gibran Rakabuming Kunjungi Pasar Badung, Pantau Harga Bahan Pokok

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Pasar Badung, Denpasar, Bali, pada pagi hari. Dalam kunjungannya, Gibran berinteraksi dengan para pedagang dan membeli sejumlah kebutuhan pokok.

    Tidak hanya berbelanja, Gibran juga membagikan kaus serta celemek berwarna biru dan merah muda dengan gambar hati dan huruf 'G' berwarna merah kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Seorang pedagang bahkan mengaku menerima amplop dari Gibran.

    Erawati, seorang pedagang bahan pokok di Pasar Badung, mengungkapkan pengalamannya, Jumat (13/2/2026):

    "(Gibran) belanja tadi, bawang merah, bawang putih, cabai setengah kilo, dikasih amplop saya," kata Erawati.

    Gibran tiba di Pasar Badung sekitar pukul 07.40 Wita. Kedatangannya disambut oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    Tujuan Kunjungan: Pantau Harga dan Subsidi

    Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menjelaskan bahwa kunjungan Gibran bertujuan untuk memantau harga bahan pokok di Pasar Badung. Selain itu, Gibran juga ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan kepada pedagang sudah merata dalam upaya pengendalian inflasi.

    "Beliau cuma meminta subsidi yang diberikan supaya merata," kata Jaya Negara.

    Jaya Negara menambahkan:

    "Untuk jaga inflasi aja, kita di Denpasar 3,6 persen, masih di atas nasional lah," imbuhnya.

    Berikut ini adalah data inflasi di Kota Denpasar:

    Periode Inflasi Kota Denpasar
    Terakhir Dipantau 3,6%

    Kunjungan Gibran ke Pasar Badung diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan kesejahteraan pedagang di Denpasar.

  • Trump Ancam Iran dengan Konsekuensi Traumatis Soal Nuklir

    Trump Ancam Iran dengan Konsekuensi Traumatis Soal Nuklir

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Iran dengan konsekuensi "sangat traumatis" jika Teheran gagal mencapai kesepakatan nuklir yang baru. Trump menegaskan bahwa AS dan Iran harus segera mencapai kesepakatan.

    "Kita harus mencapai kesepakatan, jika tidak, akan sangat traumatis, sangat traumatis. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kita harus mencapai kesepakatan," kata Trump dilansir AFP, Jumat (13/2/2026).

    "Ini akan menjadi trauma yang sangat besar bagi Iran jika mereka tidak mencapai kesepakatan," imbuhnya.

    Trump, yang sedang mempertimbangkan untuk mengirim kapal induk kedua ke Timur Tengah guna menekan Iran, mengingat serangan militer AS yang diperintahkannya terhadap fasilitas nuklir Teheran selama perang 12 hari Israel dengan Iran pada Juli tahun lalu.

    "Kita akan lihat apakah kita bisa mencapai kesepakatan dengan mereka, dan jika tidak, kita harus melanjutkan ke fase kedua. Fase kedua akan sangat sulit bagi mereka," kata Trump.

    Skeptisisme Netanyahu

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku skeptis terkait kesepakatan nuklir ini. Dia mengaku tidak percaya dengan Iran.

    "Dia percaya bahwa kondisi yang dia ciptakan, dikombinasikan dengan fakta bahwa mereka pasti memahami bahwa mereka telah melakukan kesalahan terakhir kali ketika mereka tidak mencapai kesepakatan, dapat menciptakan kondisi untuk mencapai kesepakatan yang baik," kata Netanyahu, menurut pernyataan video dari kantornya.

    "Saya tidak akan menyembunyikan dari Anda bahwa saya menyatakan skeptisisme umum mengenai kualitas kesepakatan apa pun dengan Iran," lanjutnya.

    Netanyahu diketahui telah melakukan perjalanan ke Washington untuk mendorong Trump mengambil sikap yang lebih keras dalam pembicaraan nuklir Iran, khususnya mengenai dimasukkannya persenjataan rudal balistik Republik Islam.

    Namun, para pemimpin Israel dan AS tampaknya tidak sejalan dengan Trump, mereka mengatakan setelah pertemuan di Gedung Putih, Trump bersikeras agar negosiasi dilanjutkan.

    Perbandingan Sikap Trump dan Netanyahu

    Berikut adalah perbandingan sikap Donald Trump dan Benjamin Netanyahu terhadap kesepakatan nuklir Iran:

    Poin Donald Trump Benjamin Netanyahu
    Posisi Mendesak kesepakatan baru Skeptis terhadap kesepakatan apa pun
    Ancaman Konsekuensi traumatis jika gagal Tidak percaya pada Iran
    Tindakan Pertimbangkan opsi militer Mendorong sikap keras

    Meskipun terdapat perbedaan pendapat, Trump bersikeras agar negosiasi dengan Iran dilanjutkan.

  • Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan tentang adanya pihak-pihak yang berpotensi menyabotase reformasi di tubuh Polri. Ia menyebut mereka sebagai "penumpang gelap" yang memiliki agenda tersembunyi.

    Habiburokhman menjelaskan, oknum-oknum ini mengklaim mendukung percepatan reformasi Polri, namun memiliki motif lain. Motif tersebut dapat berupa dendam politik atau upaya untuk meningkatkan eksistensi pribadi secara berlebihan.

    "Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat," ujarnya.

    Oknum-oknum ini, lanjut Habiburokhman, kerap menyebarkan cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa didukung data yang jelas dan sulit diverifikasi kebenarannya.

    Reformasi Polri Sesuai Konstitusi

    Habiburokhman menekankan bahwa narasi yang disebarkan oleh kelompok ini bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Semangat tersebut adalah posisi Polri yang berada di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.

    Pengaruh yang dimiliki oleh oknum-oknum ini dikhawatirkan dapat memengaruhi sebagian masyarakat sehingga menyuarakan hal yang sama. Narasi yang mereka bangun berpotensi memperlemah Polri dan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Percepatan Reformasi Harus Dikawal

    Habiburokhman mengakui bahwa di setiap institusi pasti ada oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Namun, ia menekankan pentingnya merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang tepat.

    "Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000," tegasnya.

    Berikut rincian poin penting terkait reformasi Polri:

    Aspek Deskripsi
    Dasar Hukum Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000
    Pengawasan Langsung di bawah Presiden dengan pengawasan DPR
    Tantangan Adanya oknum yang memanfaatkan reformasi untuk kepentingan pribadi
    Tujuan Mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya

    Habiburokhman mengajak semua pihak untuk mengawal percepatan reformasi Polri agar tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan amanat konstitusi.

  • Vonis Hakim Djuyamto Diperberat Jadi 12 Tahun di Kasus Migor

    Vonis Hakim Djuyamto Diperberat Jadi 12 Tahun di Kasus Migor

    Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis terdakwa hakim kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor), Djuyamto dari 11 tahun menjadi 12 tahun penjara. Djuyamto mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

    "Pemohon kasasi: Djuyamto," demikian tertulis di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dilihat detikcom, Jumat (13/2/2026).

    Djuyamto adalah ketua majelis hakim perkara minyak goreng. Saat menjadi ketua majelis hakim, Djuyamto menjatuhkan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus minyak goreng.

    Permohonan kasasi Djuyamto didaftarkan pada Selasa (10/2). Pada laman SIPP Pengadilan Tipikor Jakarta itu belum tertampil majelis hakim kasasi yang akan mengadili perkara ini.

    Perkara banding Djuyamto diadili oleh ketua majelis banding Albertina Ho dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto. Putusan banding ini diketok pada Senin (2/1/2026).

    Hukuman dan Denda

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari," ujar hakim.

    Hakim banding tetap menghukum Djuyamto membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar. Adapun jika uang pengganti itu tidak dibayar, diganti dengan 5 tahun kurungan.

    "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.211.864.000," kata hakim.

    "Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 5 tahun," imbuh hakim.

    Hakim banding juga telah membacakan putusan untuk Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Hukuman mereka tetap sama dengan putusan di Pengadilan tingkat pertama yaitu 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 6,4 miliar.

    Detail Vonis Djuyamto dkk

    Sidang vonis Djuyamto dkk digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (3/12). Berikut ini detail vonis mereka:

    Berikut detail vonis terhadap Djuyamto dan terdakwa lain dalam kasus ini:

    Nama Terdakwa Vonis Penjara Denda Uang Pengganti Subsidair
    Djuyamto 11 tahun (banding menjadi 12 tahun) Rp 500 juta Rp 9.211.864.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)
    Agam Syarief Baharudin 11 tahun Rp 500 juta Rp 6.403.780.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)
    Ali Muhtarom 11 tahun Rp 500 juta Rp 6.403.780.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)

    Djuyamto divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 9.211.864.000 subsider 4 tahun kurungan.

    Agam Syarief Baharudin divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan.

    Ali Muhtarom divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan.

  • Nasib PPPK Paruh Waktu: Evaluasi 2026 Tentukan Status ASN

    Nasib PPPK Paruh Waktu: Evaluasi 2026 Tentukan Status ASN

    Masa depan skema PPPK Paruh Waktu menjadi sorotan menjelang tahun 2026, memicu diskusi di kalangan tenaga honorer dan aparatur sipil negara (ASN).

    Banyak pihak berharap skema ini menjadi jembatan menuju status ASN yang lebih stabil, di tengah upaya penataan tenaga honorer secara nasional. PPPK Paruh Waktu dipandang sebagai fase transisi sebelum pengangkatan penuh waktu.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan klarifikasi terkait posisi skema PPPK Paruh Waktu. Dilansir dari ftnews.co.id, BKN menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu bukanlah status permanen, melainkan solusi sementara dalam penataan honorer yang ditargetkan selesai pada 2025.

    Kebijakan ini muncul karena sistem honorer sebelumnya dianggap tidak pasti secara hukum dan menciptakan ketidakseimbangan di berbagai instansi pemerintah. Pemerintah berupaya meresmikan sistem kepegawaian nasional melalui PPPK Paruh Waktu.

    Tahun 2026 menjadi periode penting untuk keberlanjutan PPPK Paruh Waktu. Setelah penataan honorer selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh.

    Evaluasi ini mencakup kinerja pegawai, kebutuhan instansi, dan ketersediaan anggaran. Hasilnya akan menentukan kelanjutan status pegawai yang bersangkutan.

    Kriteria Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

    Pemerintah menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tidak otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Pengangkatan bergantung pada formasi, keuangan negara/daerah, dan kesesuaian kompetensi.

    Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menentukan kebijakan lanjutan, karena kebutuhan dan kemampuan anggaran setiap daerah berbeda.

    BKN mengimbau seluruh PPPK Paruh Waktu untuk menjaga kinerja dan profesionalisme. Skema ini diharapkan menjadi pintu masuk ke sistem ASN yang sah dan terdata resmi.

    Kualitas kinerja dan kesiapan kompetensi akan menjadi faktor utama dalam menentukan peluang keberlanjutan status di masa mendatang.

    Berikut adalah jadwal tahapan penting dalam proses evaluasi PPPK Paruh Waktu:

    Tahapan Waktu Pelaksanaan Keterangan
    Penataan Tenaga Honorer Hingga 2025 Penyelesaian proses penataan tenaga honorer secara nasional.
    Evaluasi Komprehensif 2026 Penilaian kinerja pegawai, kebutuhan instansi, dan ketersediaan anggaran.
    Penentuan Status Setelah 2026 Penetapan kelanjutan status pegawai berdasarkan hasil evaluasi.

    Semoga skema PPPK Paruh Waktu dapat menjadi solusi yang adil bagi tenaga honorer.