Category: Politik

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Jakarta

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya kepada sejumlah pejabat pemerintahan hingga pejabat Polri. Acara penganugerahan ini berlangsung di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Beberapa penerima penghargaan tersebut di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir dalam acara peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri.

    Tanda kehormatan yang diberikan meliputi Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satyalencana Wira Karya.

    Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana menyampaikan dasar hukum penganugerahan tanda kehormatan ini.

    "Keputusan Presiden RI Nomor 12 & 13 TK tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa," ujar Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana di acara.

    Berikut adalah daftar penerima tanda kehormatan dari Presiden RI:

    Penerima Bintang Jasa Utama

    Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Penerima Bintang Jasa Pratama

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya (mewakili dua penerima lainnya).

    Penerima Bintang Jasa Nararya

    Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada (mewakili 4 penerima lainnya).

    Berikut adalah rangkuman penerima tanda kehormatan Bintang Jasa dari Presiden:

    Jenis Bintang Jasa Penerima
    Bintang Jasa Utama Dadan Hindayana (Kepala BGN)
    Bintang Jasa Pratama Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri), Sonny Sanjaya (Wakil Kepala BGN)
    Bintang Jasa Nararya Komjen Wahyu Widada (Irwasum Polri)

    Penerima Satyalencana Wira Karya

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto, dan Petambak Zaini Sidi.

  • UE Tingkatkan Pertahanan Hadapi Ancaman Drone

    UE Tingkatkan Pertahanan Hadapi Ancaman Drone

    Uni Eropa (UE) bersiap meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman serangan drone. Komisioner bidang Kedaulatan Teknologi, Transportasi, dan Urusan Dalam Negeri mempresentasikan strategi baru di Straburg pada Rabu (11/02). Tujuannya adalah memperkuat ketahanan dan kerja sama antarnegara anggota.

    Kebijakan ini dilatarbelakangi serangkaian pelanggaran wilayah udara oleh drone dan balon asing di seluruh UE sepanjang 2025. Gelombang drone Rusia memasuki wilayah udara Polandia dan berhasil ditembak jatuh militer pada September 2025. Sejumlah bandara di Denmark sempat ditutup sementara setelah drone tak dikenal terdeteksi.

    Komisi Eropa ingin memperkuat kemampuan Eropa dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons aktivitas drone berbahaya melalui rencana baru ini. Fokusnya mencakup peningkatan koordinasi antarnegara anggota, penguatan sistem deteksi drone, serta pengetatan aturan bagi drone sipil.

    Sejumlah proposal meliputi pembentukan pusat keunggulan anti-drone, peningkatan alat pelacakan dan penilaian risiko, serta pengadaan bersama teknologi anti-drone. Rencana ini juga mendorong industri drone Eropa untuk meningkatkan produksi dan inovasi teknologi. Selain itu, strategi tersebut bertujuan memperdalam koordinasi antara aktor sipil dan militer guna melindungi infrastruktur kritis dan perbatasan.

    Ancaman hibrida yang melibatkan drone kerap terjadi di sekitar infrastruktur sipil seperti bandara, pelabuhan, atau fasilitas energi.

    "Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menggabungkan berbagai tindakan dan memastikan sektor swasta, otoritas sipil, serta militer bekerja bersama," ujar Komisioner UE untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, kepada DW.

    "Dengan begitu kita benar-benar dapat mengidentifikasi, mendeteksi, dan jika perlu, menetralkan drone tersebut," ujarnya.

    UE Makin Terlibat dalam Keamanan

    Strategi baru ini melanjutkan upaya yang sudah berjalan. Namun, kebijakan ini juga menandai fokus yang lebih kuat pada kebijakan keamanan, menurut Chris Kremidas-Courtney, peneliti tamu senior di European Policy Center.

    "Ini rencana yang serius. Uni Eropa kini semakin terlibat dalam pertahanan dan keamanan," kata Chris kepada DW.

    Rencana membangun kapasitas komando dan kendali Eropa yang berdaulat untuk melacak dan menangani drone di kawasan menunjukkan tingkat ambisi yang belum pernah terlihat sebelumnya.

    Meski demikian, sebagian besar dokumen strategi masih bersifat regulatif ketimbang operasional.

    "Banyak bahasanya berkaitan dengan penilaian risiko dan skema sertifikasi," ujar Kremidas-Courtney, seraya menilai UE masih beroperasi dalam zona nyaman regulasinya.

    Ancaman Hibrida Mempercepat Langkah

    Insiden pelanggaran wilayah udara pada 2025 mempercepat momentum politik, menurut Kremidas-Courtney.

    "Melihat drone terbang di sekitar bandara (UE) menambah urgensi isu pertahanan drone," katanya.

    Eropa pada akhirnya memang akan bergerak ke arah ini, mengingat perang drone dan taktik hibrida kini menjadi elemen sentral dalam ancaman keamanan modern.

    Berikut adalah kemampuan pertahanan drone di beberapa negara Eropa:

    Negara Kemampuan Pertahanan Drone
    Prancis Sangat baik
    Jerman Sangat baik
    Polandia Sangat baik
    Swedia Sangat baik
    Yunani Kapasitas yang kuat untuk melindungi lokasi tertentu

    Kemampuan pertahanan drone di Eropa masih belum merata.

    Lanskap yang Terfragmentasi

    "Prancis, Jerman, Polandia, Swedia memiliki kemampuan yang sangat baik. Yunani juga punya kapasitas yang kuat untuk melindungi lokasi tertentu dari drone," kata Kremidas-Courtney.

    "Tetapi sebagian besar negara anggota belum memiliki cukup sensor. Kita juga kekurangan sistem penembak untuk menjatuhkan drone musuh," tambahnya.

    Strategi baru ini bertujuan menutup sebagian kesenjangan tersebut, meskipun banyak langkahnya bergantung pada partisipasi sukarela negara anggota.

    "Kita harus mampu berbagi informasi jika terjadi insiden semacam itu," kata Virkkunen.

    Rencana tersebut mencakup latihan keamanan drone tingkat Eropa setiap tahun guna menguji koordinasi lintas batas secara praktis.

    Tekanan untuk Mempercepat Pertahanan

    Strategi ini muncul ketika UE dan NATO meningkatkan upaya pertahanan secara lebih luas. Ketidakstabilan global dan perubahan aliansi menekan Eropa untuk bergerak lebih cepat dalam bidang pertahanan.

    "Jika kita tidak bergerak cukup cepat, dalam dua atau tiga tahun kita mungkin akan berharap bisa bergerak jauh lebih cepat," peringatan Kremidas-Courtney.

    Komisioner UE untuk Urusan Dalam Negeri, Magnus Brunner, mengakui hal itu dalam presentasi pada Rabu (11/02).

    "Kita sering kali terlalu lambat dan terkejut oleh ancaman drone," ujar Brunner.

    "Kita harus bekerja sama untuk memanfaatkan drone sebagai keunggulan strategis, karena kita memiliki teknologi dan sumber daya untuk melakukannya," tambahnya.

    Pada saat yang sama, Komisi berharap rencana baru ini dapat mendorong produsen drone Eropa, seiring negara anggota didorong meningkatkan produksi drone dan teknologi anti-drone.

    Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kembali menguatnya pertanyaan tentang ketergantungan pada Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump, penguatan kemampuan drone Eropa dipandang sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas menuju otonomi strategis.

  • Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden Jaga Stabilitas

    Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden Jaga Stabilitas

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla, menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang mempertahankan Polri di bawah kendali Presiden. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi Polri dari kepentingan praktis yang dapat mengganggu kinerja.

    Dzulfikar menekankan bahwa penetapan Polri di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen adalah representasi sah dari suara rakyat dalam negara demokrasi. Keputusan yang lahir dari proses konstitusional harus dijaga demi stabilitas sistem pemerintahan.

    "KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi," tegas Dzulfikar, Panglima Tinggi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Jumat (13/2/2026).

    Polri Sebagai Alat Negara

    Menurut Dzulfikar, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan, yang menegaskan peran Polri sebagai alat negara. Tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam koridor supremasi sipil.

    Wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian dinilai berpotensi mengganggu loyalitas tunggal Kepolisian sebagai alat negara yang tunduk pada kepentingan negara dan Kepala Negara.

    Potensi Konflik Kepentingan

    Kondisi tersebut juga dapat memicu penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Hal ini dapat menempatkan institusi Polri dalam posisi dilematis.

    Penguatan Pengawasan Lebih Efektif

    Dzulfikar menilai, penguatan pengawasan melalui mekanisme checks and balances, baik oleh DPR maupun melalui penguatan Kompolnas, merupakan langkah yang lebih tepat untuk mengontrol kinerja institusi Polri.

    "Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara dan tidak terganggu oleh kepentingan politik praktis," jelas Dzulfikar.

    Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mengingatkan semua pihak untuk tidak membangun narasi yang melemahkan institusi Polri secara umum. Kritik terhadap praktik dan kinerja adalah bagian dari kontrol demokratis yang sehat, namun delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas sosial.

    "Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan dan reformasi internal yang konstruktif," katanya.

    Komitmen Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM

    Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen untuk terus mengawal amanat Reformasi dengan mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat (community policing).

    Polisi masyarakat yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan adalah cita-cita yang harus diperkuat. Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa, tetapi justru berpotensi mendorong langkah yang menyimpang dari semangat Reformasi.

    Perubahan Kebijakan Harus Konstitusional

    Menurut Dzulfikar, perubahan kebijakan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menempatkan Presiden pada posisi yang bertentangan dengan amanat sejarah reformasi sektor keamanan.

    "KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan menjadi peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Dzulfikar.

    Apresiasi Kinerja Polri

    Di sisi lain, KOKAM mengapresiasi respons cepat Polri dalam merespon program prioritas nasional, seperti penanganan bencana, pembangunan, serta totalitas dalam Program Makan Bergizi Gratis, serta program ketahanan pangan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut adalah beberapa program prioritas nasional yang didukung Polri:

    Program Prioritas Nasional Bentuk Dukungan Polri
    Penanganan Bencana Evakuasi korban, pengamanan lokasi, penyaluran bantuan
    Pembangunan Infrastruktur Pengamanan proyek, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum
    Program Makan Bergizi Gratis Pengamanan distribusi makanan, pengawasan kualitas, edukasi masyarakat
    Ketahanan Pangan Pengawasan distribusi pupuk, pemberantasan mafia pangan, pendampingan petani
  • Prabowo Bantah Hamburkan Uang Negara di Program Makan Bergizi

    Prabowo Bantah Hamburkan Uang Negara di Program Makan Bergizi

    Presiden Prabowo Subianto menanggapi tudingan terkait penggunaan anggaran negara dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa program ini didanai dari hasil efisiensi anggaran.

    “Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekkan mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal, saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan,” ujar Prabowo dalam peresmian 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menjelaskan bahwa anggaran yang dihemat tersebut dialihkan untuk program MBG, agar tidak digunakan untuk kegiatan yang dianggap tidak penting.

    Efisiensi untuk Hindari Korupsi

    Prabowo menyebutkan bahwa penghematan anggaran dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

    “Hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi,” ujarnya.

    Sindiran Praktik Penggelembungan Anggaran

    Prabowo juga menyindir praktik penggelembungan anggaran yang sering terjadi. Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan dialihkan untuk program MBG.

    “Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi, ini yang kita hemat, kita alihkan untuk hal seperti ini,” ucapnya.

    Berikut adalah perbandingan alokasi anggaran sebelum dan sesudah efisiensi:

    Jenis Anggaran Sebelum Efisiensi (Estimasi) Setelah Efisiensi Keterangan
    Kegiatan Tidak Produktif Rp 10 Triliun Rp 0 Dialihkan ke program MBG
    Program Makan Bergizi Gratis Rp 0 Rp 10 Triliun Didanai dari hasil efisiensi

    Dengan adanya efisiensi anggaran, Prabowo memastikan program MBG dapat berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan, namun justru memanfaatkan dana yang sebelumnya berpotensi diselewengkan.

  • Kapolri Pastikan Standar Gizi Gratis Prioritaskan Keamanan Pangan

    Kapolri Pastikan Standar Gizi Gratis Prioritaskan Keamanan Pangan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya terhadap prinsip zero accident dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prioritas utama adalah standarisasi mutu dan higienitas pangan.

    Penegasan ini disampaikan saat acara Peresmian & Groundbreaking 1.179 SPPG dan Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit menyatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026.

    "Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun, kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden kami menyesuaikan. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi," kata Sigit dalam paparannya, Jumat (13/2/2026).

    Sigit menekankan bahwa standarisasi mutu dan keamanan pangan menjadi perhatian utama. Sertifikasi laik higiene menjadi bukti komitmen Polri.

    "Polri juga senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu, higienitas dan keamanan pangan. Prioritas utama saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. 119 SPPG Polri telah memiliki sertifikat halal dan 147 SPPG Polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium," ucapnya.

    Fasilitas dan Peralatan SPPG Polri

    Setiap SPPG Polri dilengkapi dengan peralatan modern, termasuk filter air dan water heater untuk pengelolaan air. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan prinsip zero accident dalam program MBG.

    "Sejalan dengan itu untuk mempertahankan zero accident seluruh SPPG Polri menerapkan prinsip food security dan food safety secara ketat melalui penggunaan tes kits sebagai quality control untuk memastikan bahan pangan aman dan layak konsumsi," kata Sigit.

    Pengembangan Tes Kits oleh Farmapol Pusdokkes Polri

    Ketersediaan tes kits dikembangkan melalui Farmapol Pusdokkes Polri. Tujuannya agar dapat menjangkau 33 ribu SPPG secara nasional.

    Berikut adalah target produksi food safety kits oleh Farmapol Pusdokkes Polri:

    Tahap Target Produksi Tujuan Penggunaan
    Awal 400 unit per bulan Memenuhi kebutuhan SPPG Polri
    Menengah Peningkatan produksi Memenuhi kebutuhan 1.500 SPPG Polri
    Panjang Peningkatan produksi Mendukung kebutuhan 33 ribu SPPG skala nasional

    "Untuk menjamin ketersediaan tes kits, Polri mengembangkan Farmapol Pusdokkes sebagai produsen food safety kits yang dapat menyediakan 400 unit per bulan pada tahap awal," kata Listyo.

    "Selanjutnya pada jangka menengah ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan 1.500 SPPG Polri dan pada jangka panjang diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan 33 ribu SPPG pada skala nasional," imbuhnya.

  • Kapolri Bangun Gudang Ketahanan Pangan di Tiap Polda

    Kapolri Bangun Gudang Ketahanan Pangan di Tiap Polda

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana membangun Gudang Ketahanan Pangan Polri di seluruh wilayah Polda. Langkah ini diharapkan dapat memicu efek domino positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Saat ini, Polri telah memiliki 18 Gudang Ketahanan Pangan yang tersebar di 12 Polda. Jenderal Sigit menargetkan penambahan signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

    "Pada tahun 2026, Polri akan membangun 10 unit gudang lainnya di 8 polda, sehingga Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan yang kapasitas masing-masing 1.000 ton," ujar Sigit di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Gudang Pangan Polda Metro Jaya

    Selain penambahan gudang di berbagai Polda, Polri juga tengah membangun gudang ketahanan pangan berkapasitas besar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    "Polri juga sedang membangun Gudang Ketahanan Pangan di wilayah Polda Metro Jaya dengan kapasitas 10 ribu ton, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan, mempercepat distribusi, dan stabilitas bahan pangan di berbagai wilayah ke depan," ungkapnya.

    Target Seluruh Polda Miliki Gudang

    Jenderal Sigit menegaskan komitmennya untuk membangun gudang ketahanan pangan di seluruh wilayah polda. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem logistik pangan, tetapi juga menstimulasi perekonomian lokal.

    "Polri akan membangun gudang ketahanan pangan di seluruh polda jajaran," tegasnya.

    Gudang Filial di Papua

    Polri juga menyediakan 30 gudang filial yang tersebar di wilayah Papua. Gudang-gudang ini terdiri dari aset Polri, Pemda, KPU, dan pinjaman dari masyarakat. Keberadaan gudang ini sangat penting mengingat wilayah Papua belum memiliki fasilitas gudang Bulog yang memadai.

    Berikut rincian aset gudang filial Polri:

    Jenis Aset Jumlah Gudang
    Aset Polri 25
    Aset Pemda 3
    Aset KPU 1
    Pinjam Pakai Masyarakat 3

    Dengan pembangunan dan penyediaan gudang ketahanan pangan di berbagai wilayah, Polri berupaya berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

  • Prabowo Apresiasi Polri Resmikan SPPG di Palmerah

    Prabowo Apresiasi Polri Resmikan SPPG di Palmerah

    Presiden Prabowo Subianto merasa gembira dapat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Ia mengapresiasi inisiatif Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir dalam acara yang istimewa ini," ujar Prabowo di lokasi acara, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peresmian tersebut. Ia menyatakan kepuasan atas kinerja Polri yang mendukung program MBG.

    Prabowo memuji Kapolri Jenderal Sigit dan jajaran atas respons terhadap permasalahan gizi anak-anak di Indonesia dengan mendirikan SPPG.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    SPPG Polri dan Kontribusi untuk Indonesia Emas 2045

    SPPG ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan kontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo memuji Jenderal Sigit karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin.

    "Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai tadi, inisiatif, kesadaran pimpinan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya, beserta pimpinan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima," ujar Prabowo.

    Berikut adalah rincian program Asta Cita yang didukung oleh SPPG Polri:

    Program Asta Cita Kontribusi SPPG Polri
    Peningkatan Kualitas SDM Meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi.
    Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus.
    Pemerataan Pembangunan Memberikan layanan pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat.

    Tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

  • Korupsi Dana Hibah Ponpes Gresik, Dua Kiai Jadi Tersangka

    Korupsi Dana Hibah Ponpes Gresik, Dua Kiai Jadi Tersangka

    Kasus dugaan korupsi dana hibah kembali mencoreng Jawa Timur. Kali ini, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Gresik menjadi sorotan karena diduga menyelewengkan dana hibah ratusan juta rupiah dari Pemprov Jawa Timur. Dua kiai kakak-beradik dan seorang ketua santri ditetapkan sebagai tersangka.

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019. Mereka adalah dua kiai kakak-beradik pimpinan Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi serta seorang ketua santri. Penyidik menemukan indikasi kuat penyimpangan penggunaan dana hibah.

    Penetapan tersangka dilakukan setelah kejaksaan mendalami laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.

    Dana Hibah Rp 400 Juta Tidak Sesuai Peruntukan

    Pada 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan dana hibah senilai Rp 400 juta kepada Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi. Seharusnya, dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri. Namun, dana tersebut diduga tidak digunakan sama sekali untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

    Dari hasil penyidikan kejaksaan, dana hibah itu justru digunakan untuk membeli dua bidang tanah yang lokasinya berada di luar area ponpes meski masih berdekatan. Pembelian dilakukan atas nama pribadi dua tersangka, bukan atas nama lembaga pesantren. Hingga kini, dua bidang tanah tersebut masih berupa bangunan kosong dan belum dibalik nama kepemilikannya.

    Berikut rincian alokasi dana hibah yang seharusnya dilakukan:

    Peruntukan Dana Jumlah Dana (Rp)
    Pembangunan Gedung Asrama Putri 400.000.000

    Fakta lain yang terungkap, bangunan asrama putri di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi memang ada secara fisik, namun pembangunannya tidak bersumber dari dana hibah Pemprov Jatim, melainkan dari iuran para santri. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa dana hibah tidak digunakan sesuai peruntukannya.

    Laporan Pertanggungjawaban Fiktif

    Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah kejaksaan mendalami laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019 senilai Rp 400 juta. Laporan tersebut menyebutkan dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk pembangunan asrama putri. Namun, hasil penyidikan menunjukkan laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

    Pembelaan Tersangka

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RKA membantah tudingan jaksa dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia menyebut perkara yang menjeratnya sebagai ujian dan risiko dalam perjuangan dakwah yang dijalaninya. Ia juga menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama.

    "Ini adalah ujian dan risiko dalam perjuangan dakwah," kata RKA.

  • Kapolri Resmikan SPPG Polda Metro Jaya dengan Konsep Kemandirian Pangan

    Kapolri Resmikan SPPG Polda Metro Jaya dengan Konsep Kemandirian Pangan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan sejumlah Sentra Pelayanan Pertanian dan Perikanan Gabungan (SPPG) Polri yang telah dilengkapi dengan fasilitas kemandirian pangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

    Listyo Sigit Prabowo menyoroti SPPG Polda Metro Jaya sebagai salah satu contoh yang baik. SPPG ini memiliki tambak ikan dan kandang ayam yang terintegrasi.

    "Dalam rangka memperkuat ekosistem rantai pasok bahan baku, sejumlah SPPG Polri telah dilengkapi dengan keunggulan kemandirian pangan," kata Sigit saat menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    SPPG Polda Metro Jaya memanfaatkan lahan seluas 49 hektar. Di lahan tersebut, terdapat tambak ikan yang berisi 102.000 ekor ikan bandeng, nila, dan mujair, serta 600 ribu ekor udang. Selain itu, terdapat juga kandang ayam berisi 1000 ekor dan kandang kambing berisi 100 ekor.

    Kapolri menjelaskan bahwa area tambak dan kandang tersebut akan membentuk siklus rantai pakan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian pangan SPPG Polri.

    "SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok yang terus ditingkatkan sebagai penopang ketersediaan bahan baku SPPG," ujarnya.

    Pengembangan Tanaman Hidroponik dan Sistem Bioflok

    Selain tambak dan kandang, SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

    SPPG Polda DIY Juga Kembangkan Kemandirian Pangan

    Tak hanya SPPG Polda Metro Jaya, SPPG Polda DIY juga memiliki pabrik pakan ayam dan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

    "Pada SPPG Polda DIY memiliki pabrik pakan ayam, kandang ayam, green house dan gudang sentral untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan baku," katanya.

    Rincian Fasilitas SPPG Polda Metro Jaya

    Berikut rincian fasilitas yang ada di SPPG Polda Metro Jaya:

    Fasilitas Jumlah
    Luas Lahan 49 Hektar
    Ikan Bandeng, Nila, Mujair 102.000 Ekor
    Udang 600.000 Ekor
    Ayam 1.000 Ekor
    Kambing 100 Ekor

    Dengan berbagai fasilitas ini, diharapkan SPPG Polri dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

  • Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri kini memiliki 1.179 Sentra Pelayanan Pertanian dan Peternakan Terpadu (SPPG). Jika seluruh SPPG beroperasi, Polri memproyeksikan manfaatnya dapat dirasakan oleh 2,9 juta orang.

    Jenderal Sigit menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dukungan dalam mewujudkan program SPPG dan Ketahanan Pangan Polri.

    "Atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden RI, dan kementerian lembaga, BGN, pemerintah daerah, para mitra kerja, stakeholder lainnya, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu, memberikan dukungan, asistensi serta senantiasa berkolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan SPPG Polri serta mendukung program ketahanan pangan Polri," kata Jenderal Sigit saat sambutan di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Rincian SPPG Polri

    Jenderal Sigit melaporkan bahwa dari 1.179 SPPG yang dimiliki Polri, 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG dalam persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada Maret 2026, serta 107 SPPG dalam tahap groundbreaking.

    "Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 dan menyerap 58.950 tenaga kerja," katanya.

    Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk di Papua.

    Berikut adalah rincian status operasional SPPG Polri:

    Status SPPG Jumlah
    Beroperasi 411
    Persiapan Operasional 162
    Tahap Pembangunan (Selesai Maret 2026) 499
    Tahap Groundbreaking 107
    Total 1.179

    Dukungan Polri pada Program MBG Pemerintah

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

    "Program MBG adalah salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menjadi SDM unggul, dan siap berdaya saing di masa depan," ucapnya.