Category: Politik

  • Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Saleh menilai bahwa sejumlah kewenangan Dewas saat ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan penting terkait keuangan haji.

    Usulan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta Dewas BPKH, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menyoroti adanya tugas Dewas yang bukan sekadar pengawasan, melainkan sudah masuk ke ranah operasional.

    Saleh menemukan bahwa beberapa tugas Dewas cenderung bersifat eksekutif alih-alih pengawasan. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih peran dan memperlambat proses kerja BPKH.

    "Kelihatannya memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dewas itu kelihatannya memang ada beberapa aspek dari tugas-tugas Dewas itu yang sifatnya bukan pengawasan, tapi lebih pada sifatnya eksekutif," kata Saleh.

    Dia mencontohkan kewenangan Dewas dalam memberikan persetujuan atas rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran, hingga penempatan investasi. Menurutnya, hal tersebut terlalu luas dan berisiko menghambat kinerja BPKH.

    "Saya setuju kalau dari sisi jumlah keanggotaan Dewas mungkin boleh ditambah, tapi kewenangannya ditertibkan," ujarnya.

    Penertiban kewenangan ini menjadi krusial agar tidak ada tumpang tindih pengawasan antara Dewas, DPR, dan Kementerian Haji. Saleh berpendapat bahwa beberapa persetujuan yang diambil Dewas seharusnya menjadi domain lembaga lain.

    "Salah satu di antaranya itu tadi, mereka jangan ikut masuk lagi pada unsur-unsur yang menyentuh wilayah eksekutif pengelolaan keuangan ini. Contoh, kewenangan persetujuan atas Renstra Ranker anggaran, itu mereka nggak perlu ikut," sambungnya.

    Politikus PAN ini menekankan pentingnya hal tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Terutama karena DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Renstra dan Ranker BPKH.

    "Bukankah Renstra dan Ranker itu setiap waktu sudah disampaikan juga ke DPR gitu? Kalau semua kewenangan ini diambil oleh Dewas, DPR itu nggak perlu ngapa-ngapain itu. Kita dipilih oleh rakyat ini, dan uang yang kita awasi itu uang rakyat, jemaah lagi. Ya karena itu, ini menurut saya jangan masuk di situ. Kurangi," katanya.

    Selain itu, Saleh juga menyoroti peran Dewas dalam persetujuan penempatan investasi. Menurutnya, Dewas sebaiknya fokus pada pengawasan, bukan penentuan keputusan investasi.

    "(Kemudian) persetujuan penempatan investasi, ya jangan ikut di situ juga. Bapak ngawasi aja benar nggak investasinya. Ada kongkalikong nggak. Betul nggak itu akan aman di sana, itu bisa. Tapi kalau Bapak menentukan ini boleh, nggak boleh, ini boleh, nggak boleh, itu. Apa itu? Kalau gitu ya badan penyelenggara ini nggak perlu kita dudukkan di situ, Bapak aja yang duduk sendiri," sambungnya.

    Berikut perbandingan kewenangan Dewas BPKH berdasarkan usulan Saleh Daulay:

    Kewenangan Saat Ini Usulan Kewenangan Saleh Daulay Keterangan
    Persetujuan Renstra Fungsi Pengawasan Menghindari tumpang tindih dengan DPR
    Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Fungsi Pengawasan Fokus pada kepatuhan, bukan penentuan
    Persetujuan Penempatan Investasi Fungsi Pengawasan Mengawasi integritas dan keamanan investasi
    Jumlah Keanggotaan Dewas Boleh Ditambah Tetap dengan kewenangan yang ditertibkan

    Penguatan BPKH dan Perubahan Jabatan

    Lebih lanjut, Saleh juga menilai kewenangan BPKH perlu diperkuat. Ia menyebut posisi badan pelaksana saat ini terkesan kurang berdaya atau tidak punya kewenangan dalam struktur yang ada.

    "Ada beberapa unsur yang saya kira perlu diperkuat di mereka ini. Ya kan, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan investasi yang lebih menguntungkan kepada jemaah, tetapi dengan catatan dengan penuh kehati-hatian," ujarnya.

    Selain itu, Saleh mengusulkan adanya penguatan struktur organisasi. Ia mengusulkan Kepala BPKH diubah menjadi Direktur Utama untuk meningkatkan citra dan wibawa lembaga.

    "Kalau ketemu orang, 'Apa jabatan Bapak?' 'Saya Kepala Badan ini'. Nggak keren, ya kan? Ketemu dengan Dirut BUMN, 'Bapak pangkatnya apa?' 'Aku Dirut', ya kan? 'Kamu apa?' 'Aku cuman Badan, Pak, ya, Kepala Badan'. Ya nggak? Beda ya kan? Betul kan? Image-nya itu lho," ujarnya.

    Menurutnya, perubahan jabatan menjadi Direktur Utama akan memberikan kesan lebih dihormati. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH sebagai pengelola dana haji yang mencapai Rp 180 triliun.

    "Kita ganti namanya jadi Dirut. Direktur Utama atau apa yang sejenis lebih keren dari situ. Supaya punya wibawa datang ke DPR kita bisa marah-marahin sedap juga. Ini kalau yang dimarahi cuman Kepala Badan begitu bagaimana. Ah cuman Kepala Badan aja nggak berani dia katanya kan. Tapi kalau Dirut, wah Dirut lho ini ah kan keren, Rp 180 triliun," tuturnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 34 pejabat administrator. Pelantikan ini berlangsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

    Tito Karnavian menegaskan pentingnya loyalitas dan prestasi dalam menjalankan setiap tugas. Pesan ini disampaikan kepada 49 pejabat yang baru dilantik.

    Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tito menyatakan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari dinamika organisasi.

    Tujuannya adalah mewujudkan kinerja yang semakin baik di lingkungan Kemendagri. Tito juga berjanji akan rutin mengevaluasi kinerja para pejabat yang dilantik.

    “Ini jabatan sementara pasti akan ada akhirnya juga, jadi saya akan mengevaluasi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Tuntutan Presiden dan Kebutuhan Tim Solid

    Tito Karnavian membutuhkan tim yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas Kemendagri. Ia juga mengemban tugas lain, yaitu Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Selain itu, Tito juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Berbagai tugas tersebut memerlukan dukungan tim yang solid agar hasilnya optimal.

    “Rekan-rekan yang dilantik tolong buktikan, rekan-rekan mampu untuk membantu saya dan kemudian saya juga minta jangan terjebak dalam rutinitas,” kata Tito.

    Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menuntut dirinya untuk bekerja secara maksimal. Presiden memiliki kecepatan tinggi dalam bekerja.

    “Jadi saya juga harus bekerja super tinggi, dan saya juga memerlukan tim pendukung saya juga bekerja super cepat, super tinggi juga,” ucap Tito.

    Teori Tenda Kelompok dan Kinerja Baik

    Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya kinerja baik jajaran Kemendagri. Ia menyampaikan analogi 'tenda kelompok' atau group tent theory.

    Menurutnya, Kemendagri ibarat tenda yang melindungi seluruh anggotanya. Tenda ini memberikan penghidupan, status, dan kehormatan bagi anggotanya.

    Tenda dapat berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang. Jika ada anggota yang tidak menopang, tenda tersebut bisa roboh.

    Oleh karena itu, ia menekankan agar para pejabat mampu menopang tenda tersebut melalui kinerja yang baik. Hal ini penting agar tenda tetap berdiri kokoh.

    Jabatan Jumlah Pejabat Dilantik
    Pimpinan Tinggi Pratama 15
    Administrator 34
    Total 49

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir turut hadir dalam pelantikan tersebut. Hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri.

  • Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi ancaman ekspansi China di kawasan Indo-Pasifik. Ia menegaskan bahwa negara-negara di wilayah tersebut dapat menjadi sasaran berikutnya jika Beijing berhasil merebut pulau itu.

    Pernyataan ini disampaikannya seraya ia bersikeras pada perlunya Taiwan untuk secara dramatis memperkuat pertahanannya.

    Dalam wawancara pertamanya dengan kantor berita global sejak menjabat pada Mei 2024, Lai menyatakan keyakinannya. Ia yakin parlemen Taiwan akan menyetujui anggaran tambahan US$40 miliar untuk mendanai pembelian pertahanan penting.

    Pembelian ini termasuk senjata dari Amerika Serikat. Padahal, Presiden China Xi Jinping telah memperingatkan Washington agar tidak menjual senjata ke Taiwan.

    Namun, Lai mengatakan Amerika Serikat akan mendukung Taiwan. "Tidak perlu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan Beijing," ujarnya.

    China mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Beijing telah mengancam akan menggunakan kekerasan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Dampak Ekspansi China

    Lai menegaskan jika China merebut Taiwan, Beijing akan menjadi lebih agresif. Hal ini dinilai merusak perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, serta tatanan internasional berbasis aturan.

    "Jika Taiwan dianeksasi oleh China, ambisi ekspansionis China tidak akan berhenti di situ," kata Lai kepada AFP dalam wawancara eksklusif di Gedung Kantor Kepresidenan di Taipei, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan, negara-negara berikutnya yang terancam adalah Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. "Dampak yang pada akhirnya akan mencapai Amerika dan Eropa," katanya.

    Kawasan Indo-Pasifik

    Kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah strategis global yang mencakup berbagai negara. Kawasan ini memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi yang signifikan.

    Sub-Kawasan Contoh Negara
    Asia Timur Korea Selatan, Korea Utara, Jepang
    Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh
    Asia Tenggara Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam
    Oseania Australia, Selandia Baru, Negara Kepulauan Pasifik

    Area ini memiliki jalur pelayaran vital dan sumber daya alam melimpah. Sehingga menjadikannya fokus utama persaingan geopolitik global saat ini.

  • Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Azhar Sidiq, meyakini proses penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melalui prosedur ketat. Dia menegaskan, proses ini tidak dapat dicampuri Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    Azhar menyatakan bahwa MKMK hanya memiliki ranah pembahasan etika. Fungsinya relevan saat hakim MK mulai bekerja untuk membahas etik atau tugas pokok dan fungsi mereka.

    "MKMK ini hanya untuk membahas pada etika saja. Ketika hakim MK ini sudah bekerja maka di situlah ranah MK untuk membahas tentang etik ataupun tupoksi, MKMK itu berada di situ," kata Azhar dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Azhar menjelaskan mekanisme sembilan hakim MK. Tiga hakim dipilih Presiden, tiga diusulkan DPR RI, dan tiga sisanya dari Mahkamah Agung (MA). Ia menekankan pentingnya menghargai kewenangan DPR RI dalam pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi.

    "Ketika DPR RI memilih hakim konstitusi dan dia menggunakan haknya, kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hakim, memilih seseorang hakim MK maka sudah ada profiling dahulu melalui prosedur yang sangat ketat," ujarnya.

    Permahi meyakini Komisi III DPR RI telah menyeleksi dan menetapkan Adies Kadir sesuai mekanisme. Adies juga telah mundur dari berbagai posisi politik.

    Berikut adalah rincian pembagian hakim Mahkamah Konstitusi:

    Asal Usul Jumlah Hakim
    Presiden 3
    DPR RI 3
    Mahkamah Agung (MA) 3

    Azhar menambahkan bahwa mundurnya Adies Kadir dari pimpinan DPR RI dan kepartaian menunjukkan jiwa besar. Ia juga menekankan bahwa proses yang sudah terlaksana telah sesuai dengan konstitusi negara.

    "Kami sudah mengkaji ini satu malam, yang mana kami percaya kepada DPR RI ini, Komisi III DPR RI tentunya, mereka sudah bekerja keras. Dan juga Bang Adies Kadir sudah mundur dari wakil ketua itu sebagai jiwa yang besar untuk mengundurkan diri. Tentu kami percaya semua proses yang sudah terlaksana itu adalah sesuai dengan prosedur sesuai dengan konstitusi negara," tegasnya.

  • Bupati Buol Risharyudi Triwibowo Akui Terima Uang Rp 160 Juta dan Tiket Blackpink dari Terdakwa Korupsi di Tipikor Jakarta

    Bupati Buol Risharyudi Triwibowo Akui Terima Uang Rp 160 Juta dan Tiket Blackpink dari Terdakwa Korupsi di Tipikor Jakarta

    Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/2/2026), Risharyudi mengaku pernah menerima sejumlah uang dan tiket konser Blackpink dari terdakwa Haryanto.

    Haryanto, yang saat ini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional, sebelumnya menjabat Direktur PPTKA (2019-2024) dan Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025).

    Risharyudi mengonfirmasi penerimaan uang dan tiket Blackpink dari Haryanto saat jaksa menanyakan hal tersebut.

    "Pernah, dari Pak Haryanto," jawab Risharyudi.

    Pemberian pertama berupa uang tunai Rp 10 juta. Uang tersebut digunakan Risharyudi untuk membeli tiket pesawat menuju Sulawesi Tengah menjelang pemilu.

    "Saya dikasih hanya waktu itu pas mau mendekati arah pemilu. Kemudian saya mau berangkat ke arah Sulawesi Tengah, di situ ada terjadi diskusi, saya bilang 'Pak, saya mau pemilu mau berangkat ke Sulawesi Tengah'," ujar Risharyudi.

    Pemberian kedua senilai USD 10 ribu, setara Rp 150 juta, diterima pada tahun 2024.

    "Kalau nilai nominal rupiah itu berapa 10.000 USD? Berapa?" tanya jaksa.

    "Sekitar Rp 150 juta waktu itu," jawab Risharyudi.

    Risharyudi mengaku tidak mengetahui pasti hubungan di balik pemberian uang tersebut, namun ia sempat menyampaikan kebutuhan dana untuk keperluan pemilu.

    Saat menerima uang tersebut, Risharyudi menjabat sebagai tim asistensi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

    "Posisi saya sebagai tim asistensi menteri. Kami ada tim beberapa orang di situ," jawab Risharyudi.

    Uang USD 10 ribu itu digunakan Risharyudi untuk membeli motor Harley bekas secara online.

    "Saya belikan motor Harley bekas. Dapat dari OLX waktu itu," jawab Risharyudi.

    Selain uang, Risharyudi juga mengakui pernah menerima rokok dan tiket konser Blackpink dari Haryanto, meski tiket konser tidak digunakannya.

    "Tiketnya saya waktu itu ngambil, taruh di ruangan karena Blackpink saya tidak ini begitu," jawab Risharyudi.

    Pengembalian Barang Bukti ke KPK

    Risharyudi telah mengembalikan uang Rp 10 juta dan motor Harley yang dibeli dari uang USD 10 ribu kepada KPK.

    "Alhamdulilah waktu dipanggil ke KPK, kemudian saya menyampaikan ada Rp 10 juta diberikan nomor rekening dan saya sudah kembalikan. Kemudian di BAP kedua, setelah melakukan penerimaan tanda terima uang, saya sampaikan kembali bahwa ada yang terlupa, yang terlupa itu tadi (USD) 10 ribu, kemudian saya belikan motor, dan kemudian diminta untuk dikembalikan ke negara, motornya sudah saya kembalikan," jawab Risharyudi.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi Izin TKA Kemnaker

    Kasus ini melibatkan delapan terdakwa dari Kemnaker. Para terdakwa diduga meminta barang berupa sepeda motor Vespa dan mobil Innova Reborn dari para agen untuk memperkaya diri.

    Berikut adalah rincian para terdakwa dan perkiraan jumlah uang yang memperkaya mereka:

    Nama Terdakwa Jabatan (Periode) Perkiraan Jumlah Penerimaan
    Putri Citra Wahyoe Petugas Hotline RPTKA (2019-2024), Verifikator PPTKA (2024-2025) Rp 6,39 miliar
    Jamal Shodiqin Analis TU PPTKA (2019-2024), Pengantar Kerja Ahli Pertama PPTKA (2024-2025) Rp 551,16 juta
    Alfa Eshad Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018-2025) Rp 5,24 miliar
    Suhartono Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker (2020-2023) Rp 460 juta
    Haryanto Direktur PPTKA (2019-2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional Rp 84,72 miliar dan 1 unit mobil Innova Reborn
    Wisnu Pramono Direktur PPTKA (2017-2019) Rp 25,2 miliar dan 1 unit sepeda motor Vespa Primavera 150 ABS A/T
    Devi Angraeni Direktur PPTKA (2024-2025) Rp 3,25 miliar
    Gatot Widiartono Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (2021-2025) Rp 9,48 miliar
  • Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi Terlegalisasi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi Terlegalisasi di Polda Metro Jaya

    Jakarta – Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali mempertontonkan fotokopi ijazah Jokowi. Dokumen terlegalisasi ini ditunjukkan usai menemani tiga saksi ahli yang diajukannya menjalani pemeriksaan.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotokopi ijazah terlegalisasi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). "Ini nih, nih teman media," ujar Roy Suryo seraya menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisir milik Jokowi, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotokopi ijazah tersebut menampilkan perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara lembar lainnya berwarna kertas lebih gelap.

    Namun, Roy Suryo tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perbedaan warna kedua fotokopi ijazah terlegalisasi tersebut pada hari ini.

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2) lalu, fotokopi ijazah Jokowi pernah diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs. Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut diperoleh dari KPU.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Sebagai informasi, kubu Roy Suryo mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli hari ini. Mereka adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, dan mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin. Ketiganya sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Permintaan Dokumen dan Gelar Perkara

    Kubu Roy Suryo cs sebelumnya telah mengajukan permintaan salinan 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo cs, menyebutkan 505 dokumen di antaranya diserahkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut untuk kepentingan perlindungan hak hukum Roy Suryo cs. Pihaknya berhak mengetahui alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Tabel Dokumen Terkait Kasus Ijazah Jokowi

    Berikut adalah rincian beberapa dokumen dan pihak terkait dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Pihak/Institusi Jenis Dokumen/Informasi Keterangan
    Roy Suryo Fotokopi Ijazah Jokowi Dua lembar, berbeda warna
    Bonatua Silalahi Salinan Ijazah dari KPU Digunakan saat daftar Pilpres 2014
    KPU Data Sekunder Ijazah Diakui sebagai kopi dari data primer
    Universitas Gadjah Mada (UGM) 505 Dokumen Diserahkan kepada Polda Metro Jaya
    Penyidik Polda Metro Jaya Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam gelar perkara khusus

    Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi yang dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diperlihatkan saat gelar perkara khusus.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus ini digelar atas permintaan Roy Suryo cs, yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan turut dihadiri oleh tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Terima KSAU Pakistan di Istana Kepresidenan Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto Terima KSAU Pakistan di Istana Kepresidenan Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Chief of the Air Staff Pakistan Air Force (CAS PAF) Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Sidhu ke Indonesia.

    Sidhu, didampingi delegasi AU Pakistan dan sejumlah personel TNI AU, tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 Februari 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Detail pembahasan dalam pertemuan tersebut belum diungkapkan secara spesifik.

    Sebelumnya, Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan petinggi militer RI, termasuk KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono, di Mabes AU, Cilangkap, pada Selasa, 10 Februari. Pertemuan tersebut menindaklanjuti kunjungan Sidhu pada Januari lalu.

    Pembahasan berfokus pada langkah-langkah implementatif untuk meningkatkan kerja sama konkret. Terutama di bidang angkatan udara dan kolaborasi industri dirgantara nasional.

    Indonesia dan Pakistan sepakat mendorong pembentukan kelompok kerja bersama. Ini sebagai instrumen percepatan realisasi kerja sama yang telah disepakati.

    Cakupan Kemitraan Strategis

    Melalui mekanisme kelompok kerja, kedua negara tidak hanya memperdalam kolaborasi yang sudah berjalan. Namun, juga memperluas cakupan kemitraan ke lintas matra dan bidang strategis lainnya.

    Perluasan kemitraan ini mencakup pertahanan siber, kecerdasan buatan, serta industri strategis. Ini merupakan langkah adaptif dalam menghadapi dinamika peperangan modern dan menjaga stabilitas kawasan.

    Rangkuman Kerja Sama Indonesia-Pakistan

    Berikut adalah beberapa poin penting dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Pakistan:

    Aspek Kerja Sama Detail
    Bidang Utama Angkatan Udara, Industri Dirgantara
    Mekanisme Pembentukan Working Group Bersama
    Cakupan Baru Lintas Matra, Pertahanan Siber, Kecerdasan Buatan, Industri Strategis
    Tujuan Strategis Menghadapi Dinamika Peperangan Modern, Menjaga Stabilitas Kawasan
  • Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Jakarta – Roy Suryo, tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), kembali unjuk bukti. Ia menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi yang telah terlegalisasi.

    Aksi ini dilakukan usai mendampingi tiga saksi ahli yang dihadirkannya dalam pemeriksaan. Pemeriksaan itu berlangsung di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    "Ini nih, nih teman media," ujar Roy Suryo seraya menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Roy Suryo menampilkan dua lembar fotokopi ijazah terlegalisasi atas nama Jokowi. Kedua ijazah tersebut memiliki perbedaan warna.

    Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam. Sementara itu, satu ijazah lainnya memiliki warna kertas yang lebih gelap.

    Namun, Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotokopi ijazah tersebut pada hari ini.

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik dan saksi ahli kubu Roy Suryo cs, sempat memperlihatkan fotokopi ijazah Jokowi. Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah itu diperoleh dari KPU.

    Ijazah tersebut digunakan Jokowi saat mendaftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder," kata Bonatua.

    "Karena ini adalah data kopi dari data primer yang diakui KPU."

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambah Bonatua.

    Tiga Saksi Ahli Diperiksa

    Kubu Roy Suryo mengajukan tiga saksi ahli pada hari ini. Mereka adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Permintaan Salinan Dokumen oleh Roy Suryo

    Sebelumnya, kubu Roy Suryo cs meminta salinan 709 dokumen terkait tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebanyak 505 dokumen di antaranya diserahkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Dokumen itu menjadi bukti dalam kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Refly Harun menjelaskan permintaan dokumen ini untuk kepentingan perlindungan hak hukum Roy Suryo cs. Pihaknya berhak mengetahui alat bukti yang digunakan penyidik.

    Hal itu agar dapat menetapkan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Perkembangan Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ijazah itu diperlihatkan kepada Roy Suryo cs.

    Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ijazah itu ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    Tindakan Hukum Pihak Terlibat Tanggal Penting Keterangan
    Penunjukan Fotokopi Ijazah Roy Suryo Kamis, 12 Februari 2026 Menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisasi Jokowi dengan perbedaan warna.
    Pemeriksaan Saksi Ahli Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin Kamis, 12 Februari 2026 Tiga saksi ahli dari kubu Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
    Penjelasan Sumber Ijazah Bonatua Silalahi Rabu, 11 Februari 2026 Menyatakan salinan ijazah Jokowi didapat dari KPU saat Pilpres 2014.
    Permintaan Dokumen Kubu Roy Suryo cs (Refly Harun) Kamis, 5 Februari 2026 Meminta salinan 709 dokumen, 505 di antaranya diserahkan UGM.
    Gelar Perkara Khusus Penyidik Polda Metro Jaya, Roy Suryo cs, tim pengacara Jokowi Senin, 15 Desember 2025 Ijazah asli Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM ditunjukkan.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus ini atas permintaan Roy Suryo cs, yang ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara ini dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuh Iman Imanuddin.

  • Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali menunjukkan fotocopy ijazah terlegalisir Jokowi. Hal ini dilakukan setelah ia mendampingi tiga saksi ahli dalam pemeriksaan hari ini.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotocopy ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotocopy ijazah atas nama Jokowi yang ditunjukkan Roy Suryo memiliki perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara satu lagi memiliki kertas lebih gelap.

    Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotocopy ijazah tersebut pada kesempatan itu.

    Keterangan Saksi Ahli Sebelumnya

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), fotocopy ijazah Jokowi tersebut sempat diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs.

    Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut didapat dari KPU, yang digunakan Jokowi saat daftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder. Karena ini adalah data copy dari data primer yang diakui KPU," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau otentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Saksi Ahli Kubu Roy Suryo

    Kubu Roy Suryo hari ini mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli. Ketiganya adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, serta mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro hari ini.

    Permintaan Dokumen Kasus

    Sebelumnya, Kubu Roy Suryo cs mengajukan permintaan salinan terhadap 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Kubu Roy Suryo menyebut 505 dokumen di antaranya diserahkan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti dokumen kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Alasan Permintaan Dokumen

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut guna kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo cs. Menurutnya, pihaknya berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik.

    Penetapan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di kasus itu menjadi dasar permintaan tersebut.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam Gelar Perkara

    Mengenai ijazah Jokowi ini, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah tersebut ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus tersebut dilakukan atas permintaan Roy Suryo cs. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Gelar perkara khusus digelar di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan juga dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.

    Berikut adalah ringkasan terkait proses penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Tahap Keterangan Tanggal/Lokasi
    Penunjukan Fotocopy Ijazah Roy Suryo menunjukkan dua fotocopy ijazah terlegalisir Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Keterangan Saksi Ahli Bonatua Silalahi menjelaskan asal-usul fotocopy ijazah dari KPU Rabu (11/2)
    Pengajuan Saksi Ahli Kubu Roy Suryo Tiga saksi ahli (Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin) diperiksa Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Permintaan Dokumen Kasus Kubu Roy Suryo meminta 709 dokumen, 505 di antaranya dari UGM Kamis (5/2), Mapolda Metro Jaya
    Penunjukan Ijazah Asli Penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi (UGM) dalam gelar perkara khusus Kamis (18/12/2025), Polda Metro Jaya
    Gelar Perkara Khusus Diadakan atas permintaan Roy Suryo cs, dihadiri pengacara Jokowi Senin (15/12)
  • DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR RI secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan hilirisasi nikel. Inisiatif ini krusial, terutama untuk memacu industrialisasi baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan nilai jual komoditas nikel.

    Menurut Putri Zulhas, peningkatan nilai jual tersebut pada akhirnya akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Hilirisasi nikel akan meningkatkan nilai jual, dan dampaknya akan dirasakan oleh rakyat," kata Putri Zulkifli Hasan.

    Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    Selain fokus pada nikel, DPR juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi. Sumber daya ini diketahui sangat melimpah di Indonesia.

    Putri Zulhas menekankan pentingnya energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi bersih. Pemanfaatan optimal akan mendukung cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2026.

    Berikut adalah perbandingan potensi energi bersih di Indonesia:

    Sumber Energi Bersih Potensi Status Pemanfaatan
    Nikel (untuk baterai) Sangat melimpah Sedang digenjot hilirisasi
    Energi Panas Bumi Sangat melimpah Perlu optimalisasi
    Energi Surya Tinggi Pemanfaatan terbatas
    Energi Air Tinggi Sudah dimanfaatkan (PLTA)

    Pemanfaatan energi bersih ini menjadi pilar utama dalam strategi Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission. Langkah strategis ini juga sejalan dengan komitmen global terhadap keberlanjutan lingkungan.