Category: Politik

  • Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Ribuan serikat pekerja dari berbagai konfederasi menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Deklarasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap upaya politisasi Polri.

    Dukungan tersebut disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

    Deklarasi di Tugu Proklamasi

    Aksi deklarasi ini berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar 700 orang turut serta dalam kegiatan yang berlangsung siang hari ini.

    Para pemimpin serikat pekerja ternama hadir dalam acara tersebut. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban turut menyuarakan aspirasi mereka.

    Poin-Poin Penting Deklarasi

    Dalam deklarasi tersebut, terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus serikat pekerja. Salah satunya adalah desakan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.

    Selain itu, mereka secara tegas menolak politisasi dan militerisasi Polri. Penempatan Polri di bawah kementerian dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan semangat reformasi.

    Poin-poin deklarasi tersebut menunjukkan komitmen serikat pekerja terhadap integritas institusi kepolisian dan sistem pemerintahan yang demokratis. Berikut rincian poin deklarasi:

    No. Poin Deklarasi Keterangan
    1 Mendukung Polri tetap di bawah Presiden RI Bukan di bawah kementerian/lembaga
    2 Menolak politisasi dan militerisasi Polri Penempatan di bawah kementerian dinilai inkonstitusional
    3 Mendukung pemerintahan Presiden RI Komitmen terhadap stabilitas nasional
    4 Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan Perbaikan hak-hak pekerja
    5 Komitmen menjaga keutuhan NKRI Memperkuat persatuan bangsa

    Said Iqbal, Presiden KSPI, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian akan menjadi langkah mundur bagi reformasi. Hal ini disebutnya dapat mengancam independensi kepolisian.

    “Kami menilai penempatan di bawah kementerian inkonstitusional dan bertentangan dengan Reformasi,” kata Said Iqbal, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan terhadap pemerintahan Presiden RI juga menjadi salah satu poin penting. Hal ini menunjukkan bahwa serikat pekerja tidak hanya fokus pada isu kepolisian, tetapi juga pada stabilitas nasional secara umum.

    Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi bagian dari upaya serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja di Indonesia.

    Komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga ditegaskan dalam deklarasi tersebut. Ini menunjukkan peran serikat pekerja dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

  • Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Pengolahan Mikro Sampah di Istana

    Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Pengolahan Mikro Sampah di Istana

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Rapat membahas agenda penting terkait penanganan sampah nasional.

    Menteri Pendidikan, Teknologi, Riset, dan Sains (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terlihat hadir.

    Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan, salah satu agenda utama rapat adalah pengolahan mikro sampah secara masif. Presiden Prabowo mengundang beberapa anggota kabinet untuk pembahasan ini.

    "Saya belum tahu nanti mungkin habis itu, mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin," kata Brian.

    "Belum tahu juga katanya ada 7 orang yang diundang (ratas)," tambahnya.

    Teknologi pengolahan sampah skala kecil ini sedang diujicobakan di berbagai universitas. Penerapan teknologi diharapkan dapat dimulai tahun ini di setiap kelurahan sesuai rencana pemerintah.

    "Sudah banyak. UGM, ITB, ITB baru akan mulai, Undip sudah, ada mungkin ditemukan ada 20 kampus diterapkan," imbuhnya.

    Pemerintah mendorong 100 kampus tahun ini untuk menyelesaikan masalah sampah di lingkungannya masing-masing. Target ini diharapkan dapat mempercepat implementasi teknologi.

    Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah

    Pemerintah akan mempercepat penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro hasil riset kampus. Teknologi ini akan diimplementasikan di tingkat kelurahan dan desa.

    Percepatan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan sampah nasional. Fokus utamanya adalah memanfaatkan inovasi dalam negeri.

    "Jadi Bapak Presiden memberikan arahan selain tentu waste to energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan," kata Brian kemarin.

    Perbedaan dengan Program Waste to Energy

    Brian menegaskan, pengolahan sampah skala kecil ini berbeda dengan program waste to energy yang dicanangkan Prabowo. Teknologi baru ini tidak menghasilkan listrik.

    Pengolahan sampah di tingkat kelurahan ini akan mengubah sampah menjadi pasir atau debu. Hasil olahan dapat dimanfaatkan untuk mencampur material pembangunan seperti trotoar atau semen.

    "Kalau yang ini tidak menghasilkan listrik. Jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu ya yang nanti bisa dipakai untuk mencampur, dicampur pasir untuk apa trotoar, untuk semen, dan sebagainya," ujarnya.

    Aspek Pengolahan Mikro Sampah Waste to Energy
    Output Utama Pasir/Debu (bahan bangunan) Listrik
    Skala Penerapan Kelurahan dan Desa Skala Besar
    Lokasi Uji Coba Berbagai Universitas Pembangkit Listrik Sampah
    Tujuan Mengurangi volume sampah, bahan baku bangunan Produksi energi terbarukan
  • Rusia Absen Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza di Washington

    Rusia Absen Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza di Washington

    Pemerintah Rusia menyatakan para pejabatnya, termasuk Presiden Vladimir Putin, tidak berencana menghadiri pertemuan pertama Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Pertemuan ini dijadwalkan pada 19 Februari di Washington, Amerika Serikat.

    Juru bicara presiden, Dmitry Peskov, mengungkapkan kepada media Rusia, RTVI, bahwa tidak ada seorang pun dari Kremlin yang merencanakan apa pun terkait agenda tersebut. Ia menambahkan, proposal pertemuan saat ini sedang ditinjau Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Pertemuan Dewan Perdamaian ini pertama kali dilaporkan oleh media internasional melalui surat undangan. Acara tersebut diharapkan berfungsi sebagai pertemuan puncak kepemimpinan dan konferensi penggalangan dana.

    Fokus utama penggalangan dana adalah pembangunan kembali Jalur Gaza. Inisiatif ini diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya menyebut rencana perdamaian yang lebih luas sebagai perkembangan positif. Pasalnya, rencana ini berfokus mengakhiri pertumpahan darah dan menyelesaikan masalah kemanusiaan.

    Meskipun demikian, Moskow tetap berpendapat bahwa upaya lebih lanjut diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan regional yang terjadi di sana.

    Sementara itu, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, juga dipastikan absen. Layanan persnya mengonfirmasi bahwa meski menerima undangan, ia tidak dapat hadir.

    Pembentukan Dewan Perdamaian

    Pada 22 Januari lalu, perwakilan dari 19 negara telah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Penandatanganan dilakukan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

    Board of Peace dibentuk dalam kerangka upaya penyelesaian damai di Gaza. Washington mengklaim bahwa negara-negara tambahan telah bergabung dengan dewan bentukan Trump ini.

    Pertemuan pertama dewan dijadwalkan di Washington. Pertemuan tersebut diharapkan berlangsung di tingkat pemimpin yang diundang oleh pemerintahan Trump untuk berpartisipasi dalam asosiasi ini.

    Penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza akan menjadi tema utama pertemuan tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pertemuan Dewan Perdamaian:

    Aspek Detail
    Tanggal 19 Februari
    Lokasi Washington, Amerika Serikat
    Tujuan Utama Pembangunan kembali Jalur Gaza
    Inisiatif Presiden Donald Trump
    Peserta Awal 19 negara menandatangani piagam
    Absen Rusia, Belarusia

    Rusia tetap mengamati perkembangan situasi di Jalur Gaza. Mereka menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk perdamaian jangka panjang.

  • Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Bantahan ini terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan fee hingga 30 persen tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah.

    Sebelumnya, Khofifah memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran ini untuk bersikap kooperatif dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam sidang tersebut, JPU KPK menanyakan Gubernur Khofifah mengenai BAP mantan Ketua DPRD Jatim, almarhum Kusnadi. BAP itu menyebut Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen.

    Khofifah secara lugas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah yang dimaksud.

    "Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi)," kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Khofifah menjelaskan rincian tudingan dalam BAP tersebut yang dianggap tidak masuk akal secara matematis. Total persentase yang disebutkan jauh melebihi 100 persen.

    "Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan," jelasnya.

    Dirinya juga mempertanyakan kondisi saat almarhum Kusnadi memberikan keterangan dalam BAP.

    "Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi)," tambahnya.

    Konsistensi Penolakan Fee Ijon

    JPU KPK kemudian kembali bertanya kepada Gubernur Khofifah apakah benar tidak menerima ijon. Khofifah menjawab dengan lugas dan konsisten bahwa ia tidak pernah menerimanya.

    "Tidak ada, tidak ada," tegasnya.

    Pertanyaan serupa juga diajukan mengenai keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khofifah memberikan jawaban yang sama dengan keyakinan penuh.

    "Insyaallah tidak ada," tegasnya.

    Pihak Disebut di BAP Dugaan Fee Ijon Penjelasan Khofifah
    Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Wakil Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Sekdaprov Jatim 5-10% Insyaallah tidak ada
    Kepala Bappeda 3-5% Insyaallah tidak ada
    BPKAD 3-5% Insyaallah tidak ada
    Kepala OPD lainnya 3-5% Insyaallah tidak ada
  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat terlibat diskusi hangat mengenai anggaran kapal. Perdebatan ini bahkan sempat terekspos di media sosial. Trenggono, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026), hanya tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan perihal kemungkinan rekonsiliasi.

    Trenggono yang baru saja menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku belum mengetahui agenda pasti pembahasan dalam rapat tersebut.

    "Belum tahu, belum tahu," kata Trenggono sambil berjalan.

    "Nanti saja pas sudah kembali," tambahnya.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan penjelasan terkait respons Trenggono yang memintanya untuk melakukan pengecekan perihal anggaran kapal kepada anak buahnya. Purbaya mengaku sudah melakukan verifikasi, dan memastikan bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Meski demikian, Purbaya menyampaikan bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu kucuran anggaran. Ia berpendapat bahwa pemesanan bisa dilakukan lebih awal jika perencanaan sudah matang.

    Purbaya juga menyoroti minimnya pergerakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pengadaan kapal.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

    Terkait kemungkinan pertemuan empat mata untuk membahas lebih lanjut anggaran kapal, Purbaya menanggapi dengan santai. Ia menyebut Trenggono sebagai sahabatnya dan menganggap pertemuan tersebut sebagai hal yang mudah untuk diatur.

    "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga," ujarnya.

    Rangkuman Perkembangan Anggaran Kapal

    Berikut adalah ringkasan singkat mengenai perkembangan polemik anggaran kapal antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Keuangan:

    Pihak Terkait Pernyataan Utama Status Anggaran
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anggaran ke anak buah. Belum diketahui
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sudah cek, anggaran belum dikucurkan. Pemesanan tidak harus tunggu anggaran. Belum dikucurkan
    Hubungan kedua Menteri Disebut sahabat, mudah untuk bertemu. Baik-baik saja
  • Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang-min. Vonis ini dijatuhkan pada Kamis (12/2) atas perannya dalam upaya mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer.

    Darurat militer tersebut rencananya akan diberlakukan di negara itu pada Desember 2024. Keputusan ini mengejutkan publik Korea Selatan dan dunia internasional.

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Lee Sang-min, 61 tahun, bersalah atas keterlibatannya dalam pemberontakan. Ia menyampaikan instruksi kepada polisi dan pemadam kebakaran.

    Instruksi tersebut adalah untuk memutus aliran listrik dan air ke media. Lee juga melakukan sumpah palsu saat proses pemakzulan Yoon Suk Yeol, kata hakim.

    "Penggunaan kekerasan fisik terhadap media yang mengkritik pemerintah, melemahkan oposisi publik terhadap pemberontakan, sehingga memudahkan rencana tersebut untuk berlanjut," kata hakim Ryu Kyung-jin, dilansir kantor berita AFP, Kamis (12/2/2026).

    Bulan lalu, jaksa penuntut khusus menuntut hukuman penjara 15 tahun. Mereka berargumen bahwa mantan menteri dalam negeri tersebut memainkan peran penting dalam memungkinkan terjadinya pemberontakan. Tuduhan ini telah dibantah Lee.

    Lee Sang-min telah ditahan sejak Agustus lalu setelah pengadilan menyetujui penangkapannya. Ia adalah anggota kabinet Yoon kedua yang dijatuhi hukuman atas peran dalam deklarasi darurat militer.

    Mantan Perdana Menteri Juga Divonis

    Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo dijatuhi hukuman 23 tahun penjara pada Januari lalu. Han dinyatakan bersalah membantu dan mendukung deklarasi darurat militer Desember 2024.

    Berikut adalah ringkasan putusan terhadap para pejabat yang terlibat:

    Nama Pejabat Jabatan Hukuman Tanggal Vonis
    Lee Sang-min Menteri Dalam Negeri 7 tahun penjara 12 Februari
    Han Duck-soo Perdana Menteri 23 tahun penjara Januari

    Hakim Lee Jin Gwan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Han telah "mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri hingga akhir". Putusan ini seperti dilansir AFP, Rabu (1/1/2026).

    "Kami menjatuhkan hukuman 23 tahun terhadap terdakwa," ucap hakim Lee saat membacakan putusan pada Rabu (21/1) waktu setempat. Hukuman tersebut delapan tahun lebih lama dibandingkan tuntutan jaksa Korsel.

    Kronologi Darurat Militer dan Pemakzulan

    Pemberlakuan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol memicu pengerahan pasukan militer bersenjata Korsel. Mereka dikerahkan ke gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum.

    Namun, darurat militer tersebut akhirnya diveto oleh parlemen. Parlemen saat itu dipimpin kubu oposisi.

    Usai darurat militer dicabut, Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya. Mahkamah Konstitusional Korsel mengambil keputusan ini pada April tahun lalu. Hal tersebut mendorong digelarnya pemilu lebih awal sekitar dua bulan kemudian.

  • Bahlil Lahadalia Putuskan Tak Maju Pilpres 2029, Fokus Berebut Kursi Senayan

    Bahlil Lahadalia Putuskan Tak Maju Pilpres 2029, Fokus Berebut Kursi Senayan

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah memutuskan untuk tidak maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Bahlil disebut akan memprioritaskan perebutan kursi di Senayan.

    Keputusan Bahlil tersebut disampaikan Sarmuji saat menjawab pertanyaan terkait dukungan Golkar pada Pilpres 2029. Golkar bertekad kembali mendukung Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    Sarmuji menjelaskan bahwa partai Golkar memiliki tugas penting. Tugas tersebut untuk menyukseskan, mendukung, mengamankan, serta mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini ditegaskan dalam Munas partai.

    "Ya, kami ini di Munas ditugaskan untuk menyukseskan, mendukung, mengamankan, dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, ya. Untuk sukses, tentu kami harus bekerja keras," kata Sarmuji di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Sarmuji menambahkan, apabila pemerintahan Prabowo sukses, maka presiden akan dicintai rakyat. Dengan demikian, Golkar akan kembali mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

    "Dan kalau sukses, pasti Pak Prabowo akan dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan kalau dicintai oleh rakyat Indonesia, maka tidak ada kemungkinan lain selain Pak Prabowo akan kita dukung menjadi calon presiden kembali," ujar Sarmuji, Kamis (12/2/2026).

    Bahlil Lahadalia Fokus Nyaleg DPR RI

    Terkait potensi kader Golkar maju di Pilpres 2029, Sarmuji memastikan Bahlil Lahadalia akan maju sebagai calon anggota DPR RI. Bahlil telah mendeklarasikan niatnya tersebut.

    "Ya, Ketua Umum kami mau nyaleg, sudah men-declare-kan bahwa beliau akan menjadi caleg untuk 2029," kata Sarmuji.

    Bahlil telah memilih Daerah Pemilihan (Dapil) Papua sebagai wilayahnya untuk maju. Menurut Sarmuji, Bahlil memiliki ikatan kuat dengan Papua.

    "Pak Bahlil sudah memilih dapil, dapil Papua. Karena Pak Bahlil kan dibesarkan di Papua ya. Kalau kelahirannya di Banda, tapi dibesarkan, besar di Papua beliau," jelas Sarmuji.

    Potensi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029

    Mengenai pendamping Prabowo di Pilpres 2029, Sarmuji menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut. Golkar terbuka untuk berbagai kemungkinan.

    "Ya nanti pasti kita inilah, nanti ada speak-speak-lah, ya kan. Ada speak-speak. Bisa, ya terserah ini, mau Pak Prabowo-Gibran, mau yang lain," pungkas Sarmuji.

    Berikut adalah ringkasan rencana politik Bahlil Lahadalia untuk Pemilu 2029:

    Aspek Keterangan
    Pencalonan Pilpres 2029 Tidak maju
    Fokus Mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI
    Daerah Pemilihan (Dapil) Papua
    Alasan Pemilihan Dapil Dibesarkan di Papua
  • Upacara Penghormatan Terakhir Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono di Gedung DPRD

    Upacara Penghormatan Terakhir Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono di Gedung DPRD

    Surabaya – Gedung DPRD Surabaya menjadi saksi bisu upacara penghormatan terakhir bagi mendiang Ketua DPRD Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, pada Kamis (12/2/2026). Prosesi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi almarhum.

    Sebelum jenazah diberangkatkan menuju pemakaman Keputih, para pelayat memberikan penghormatan terakhir. Acara dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Karangan bunga berjajar di halaman gedung.

    Prosesi diawali pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Kemudian, dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai.

    Eri Cahyadi mengenang kepemimpinan Adi Sutarwijono yang penuh ketulusan. Jiwa merangkul dan menyatukan kepentingan masyarakat Surabaya menjadi warisan berharga.

    "Semasa beliau hidup, semasa beliau memimpin DPRD ini, beliau memimpin betul dengan hati beliau. Beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana jiwa untuk merangkul, menyatukan kepentingan masyarakat Kota Surabaya," ujar Eri, Kamis (12/2/2026).

    Sementara itu, Bahtiyar Rifai menyampaikan duka mendalam. Ia mengenang dedikasi dan integritas tinggi almarhum.

    "Kami mewakili pimpinan dan anggota DPRD Surabaya sekaligus keluarga besar Sekretariat DPRD Surabaya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya," ucap Bahtiyar.

    Ungkapan Terima Kasih Keluarga dan Kehadiran Para Tokoh

    Istri almarhum, Lusia Yekti Handayani, turut menyampaikan terima kasih. Ia mengapresiasi dukungan sejak suaminya sakit hingga prosesi pemakaman.

    "Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas semua cinta yang diberikan kepada kami, terutama sejak beliau sakit sampai hari ini," kata Lusia menahan tangis.

    Sejumlah anggota DPRD dan pejabat Pemkot Surabaya hadir. Turut hadir pula tokoh partai dan masyarakat umum dalam upacara penghormatan ini.

    Berikut adalah daftar pihak yang memberikan sambutan dalam upacara penghormatan:

    Nama Jabatan Poin Utama Sambutan
    Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Mengenang kepemimpinan almarhum dengan hati dan jiwa merangkul.
    Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Surabaya Duka mendalam atas dedikasi dan integritas tinggi almarhum.

    Sebelum jenazah diberangkatkan menuju TPU Keputih sekitar pukul 14.00 WIB, para pelayat memberikan penghormatan. Mereka mengucapkan selamat jalan untuk Cak Awi.

    "Selamat jalan, Cak Awi. Jasamu begitu besar dan perjuanganmu akan terus kami lanjutkan."

  • DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap program pelatihan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Program ini merupakan bentuk partisipasi sukarela warga negara dalam upaya pertahanan.

    Sukamta menilai program Komcad bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter. Ini akan menanamkan disiplin, loyalitas, dan integritas birokrasi.

    Peningkatan kinerja ASN diharapkan dapat tercapai melalui nilai-nilai relevan yang diberikan selama pelatihan. Sukamta juga menggarisbawahi beberapa langkah penting.

    Sukamta menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme seleksi Komcad. Proses partisipasi harus menjamin prinsip sukarela bagi seluruh ASN yang terlibat.

    "Kedua, prosedur administratif harus jelas sehingga pelatihan tidak mengganggu karier, penilaian kinerja, maupun hak kepegawaian ASN. Perlindungan terhadap remunerasi, jenjang jabatan, dan evaluasi kerja selama masa pelatihan perlu diatur secara tegas," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Politikus PKS tersebut meyakini program ini juga mampu membangun birokrasi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan begitu, ASN akan lebih memahami perannya.

    "Dengan desain yang tertib secara hukum dan administratif, serta penguatan nilai etika publik di dalam pelatihannya, Komcad ASN dapat menjadi langkah konstruktif dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujarnya.

    Dukungan dari TNI Angkatan Darat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) diketahui sedang menyiapkan program Komcad ini. TNI Angkatan Darat (TNI AD) telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pelatihan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program Komcad ASN:

    Aspek Program Keterangan
    Jumlah Peserta 4.000 ASN
    Tujuan Utama Pendidikan karakter, disiplin, loyalitas, integritas
    Mekanisme Seleksi Transparan dan sukarela
    Perlindungan ASN Jaminan karier, remunerasi, hak kepegawaian
    Fasilitator TNI Angkatan Darat

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2).

    Maruli menjelaskan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai untuk program ini. Namun, ia belum merinci detail waktu dimulainya pelatihan Komcad ASN.

  • Demonstran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan Kesejahteraan Hewan

    Demonstran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan Kesejahteraan Hewan

    Ratusan demonstran yang tergabung dalam komunitas Dog Meat Free Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Aksi ini menyuarakan desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan regulasi terkait perlindungan kesejahteraan hewan.

    Massa aksi menuntut penghapusan praktik perdagangan anjing dan kucing di Indonesia. Mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan.

    RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hewan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

    Para peserta aksi membentangkan berbagai spanduk dan poster. Isinya berupa tuntutan tegas kepada anggota DPR. Pesan-pesan tersebut juga berisi seruan untuk segera mengambil tindakan nyata.

    Tuntutan Utama Tujuan
    Penghapusan perdagangan anjing dan kucing Mencegah kekejaman dan penyiksaan hewan
    Pengesahan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan Menciptakan payung hukum yang kuat
    Perlindungan hewan dari kekerasan Menjamin hak hidup dan kesejahteraan hewan

    Demonstrasi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Tidak ada insiden yang mengganggu jalannya aksi. Hal ini menunjukkan komitmen demonstran terhadap penyampaian aspirasi secara konstitusional.