Category: Politik

  • Menteri KKP Sakti Trenggono Serang Menkeu Purbaya soal Anggaran Kapal, PKB: Alarm Kabinet Prabowo

    Menteri KKP Sakti Trenggono Serang Menkeu Purbaya soal Anggaran Kapal, PKB: Alarm Kabinet Prabowo

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono secara terbuka menyerang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial. Aksi saling serang ini menuai sorotan dari Ketua DPP PKB Daniel Johan.

    Daniel Johan menyatakan keheranannya atas insiden tersebut. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakkompakan jajaran menteri di hadapan publik.

    “Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian,” kata Daniel Johan, Rabu (11/2/2026).

    Daniel Johan menilai seharusnya kedua menteri berdebat secara langsung. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar kementerian. Ia juga melihat kejadian ini sebagai peringatan penting bagi jajaran kabinet.

    “Ini jadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal komunikasi dan koordinasi, kita berharap tim Kabinet Merah Putih bekerja secara solid menjalankan amanat presiden demi kepentingan masyarakat,” ucap dia.

    Jika terdapat perbedaan koordinasi, Daniel Johan menyarankan agar masalah dibicarakan secara internal. Ini bertujuan agar solusi dapat segera ditemukan tanpa perlu saling serang di media umum.

    “Sehingga segera diselesaikan tanpa harus sahut-sahutan seperti itu,” sambungnya.

    Hak Prerogatif Presiden dalam Reshuffle Kabinet

    Daniel Johan tidak berspekulasi tentang kemungkinan reshuffle kabinet akibat insiden ini. Ia menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Reshuffle kabinet sepenuhnya hak preogratif presiden yang paham benar kinerja masing-masing menteri,” lanjut dia.

    Konflik ini berawal dari tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lantas menanggapi tudingan tersebut di akun Instagram pribadinya. Trenggono meminta Purbaya memeriksa anak buahnya terkait pencairan anggaran.

    “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikfinance, Selasa (10/2).

    Polemik Anggaran Kapal

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud berasal dari pinjaman luar negeri. Dana tersebut bersumber dari pemerintah Inggris.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Hal ini disampaikan meskipun Kemenkeu telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal.

    Menteri Kementerian Tudingan/Tanggapan Tanggal
    Sakti Wahyu Trenggono KKP Menyerang Menkeu Purbaya secara terbuka di media sosial terkait anggaran kapal 10 Februari 2026
    Purbaya Yudhi Sadewa Kemenkeu Menyebut anggaran kapal sudah cair tapi galangan belum menerima pesanan Sebelum 10 Februari 2026
    Daniel Johan Ketua DPP PKB Mengkritik debat terbuka antar menteri, menyebutnya sebagai 'alarm' kabinet 11 Februari 2026
  • Guru Madrasah Demo Depan DPR Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK

    Guru Madrasah Demo Depan DPR Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK

    Ratusan guru madrasah berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Aksi ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia.

    Mereka menyuarakan tuntutan pengangkatan status menjadi aparatur sipil negara.

    Para pengunjuk rasa meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tuntutan ini berlaku untuk guru madrasah dari jenjang Raudhatul Athfal hingga Aliyah.

    Peserta aksi mengaku telah lama berstatus honorer. Mereka tidak memiliki kepastian kesejahteraan.

    Aspirasi ini disuarakan melalui orasi dan yel-yel di lokasi unjuk rasa. Massa juga membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan.

    Aksi berjalan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.

    Status Guru Honorer

    Banyak guru madrasah yang masih berstatus honorer di Indonesia. Kondisi ini membuat mereka tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan.

    Pengangkatan sebagai PPPK diharapkan dapat memberikan kepastian. Mereka juga berharap peningkatan kesejahteraan yang layak.

    Berikut adalah rincian jenjang pendidikan guru madrasah yang menuntut pengangkatan:

    Jenjang Pendidikan Deskripsi
    Raudhatul Athfal (RA) Setara dengan Taman Kanak-kanak (TK)
    Ibtidaiyah (MI) Setara dengan Sekolah Dasar (SD)
    Tsanawiyah (MTs) Setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    Aliyah (MA) Setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)
  • Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) melaporkan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) secara nasional berada pada kategori sedang. Pencapaian ini mencapai 61,2 persen berdasarkan pengukuran tahun 2025.

    Penilaian tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IIPP 2025 di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    "Hasil pengukuran integritas partai politik 2025 yang dilakukan oleh BRIN terhadap 8 partai politik di parlemen menunjukkan bahwa capaian IIPP secara nasional berdasarkan nilai rata-rata berada pada kategori berintegritas sedang dan dengan skor 61,22 persen dari tertinggi 100," kata Freidrich.

    Freidrich menjelaskan bahwa pengukuran integritas partai politik melalui IIPP didasarkan pada lima elemen utama. Elemen tersebut meliputi kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

    Dari kelima elemen yang dinilai, aspek pengelolaan keuangan partai menjadi yang terendah. Aspek ini masuk dalam kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5 persen.

    Sementara itu, empat elemen lainnya menunjukkan hasil yang lebih baik. Keempat elemen tersebut berada dalam kategori berintegritas sedang dengan capaian di atas 60 persen.

    Untuk gambaran lebih jelas mengenai capaian IIPP per elemen, berikut rinciannya:

    Capaian IIPP per Elemen (2025)
    Elemen Penilaian Kategori Skor (%)
    Kode Etik Sedang > 60
    Demokrasi Internal Sedang > 60
    Kaderisasi Sedang > 60
    Rekrutmen Sedang > 60
    Pengelolaan Keuangan Partai Kurang Berintegritas 44,5

    "Capaian ini menjaminkan bahwa penguatan integritas partai politik masih menghadapi tantangan yang signifikan khususnya dalam aspek tata kelola keuangan partai," ujar politikus Golkar itu.

    Rekomendasi dan Harapan Kemenkopolkam

    Freidrich menegaskan, hasil IIPP tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh partai politik. Ia berharap partai-partai dapat mempelajari pokok-pokok IIPP untuk kemudian dibahas dan ditindaklanjuti di internal masing-masing.

    "Sehingga baik yang dilakukan pengukuran maupun tidak, agenda reformasi politik peningkatan integritas partai politik dapat terwujud secara berkesinambungan," tutur Freidrich.

    Lebih lanjut, Kemenkopolkam juga telah mengeluarkan rekomendasi arah kebijakan guna meningkatkan integritas partai politik. IIPP diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan partai politik. Tujuannya adalah mewujudkan agenda reformasi politik melalui partai yang modern, mandiri, dan fungsional.

  • Indonesia Siapkan Ribuan Personel TNI untuk Misi Perdamaian Gaza

    Indonesia Siapkan Ribuan Personel TNI untuk Misi Perdamaian Gaza

    Indonesia bersiap mengerahkan antara 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza. Para prajurit tersebut akan bergabung sebagai anggota pasukan perdamaian. Ini menjadikan Indonesia negara pertama yang berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

    Langkah ini sejalan dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Media-media Israel melaporkan belum ada negara lain yang secara konkret menyiapkan tentara untuk ISF selain Indonesia.

    Kesiapan Indonesia dikonfirmasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia menyatakan bahwa personel TNI AD sudah memulai pelatihan. Pelatihan difokuskan pada unit Zeni dan Kesehatan.

    “Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan [dikerahkan]. Kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti Zeni, kesehatan, yang seperti-seperti itu kami siapkan,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (09/02).

    Maruli memperkirakan jumlah pasukan yang bisa diberangkatkan mencapai satu brigade. Angka ini berkisar antara 5.000 hingga 8.000 prajurit.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli.

    Mengenai penugasan, waktu keberangkatan, dan lokasi pasti, Maruli menyerahkan keputusan kepada komando yang lebih tinggi. “Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” tambahnya.

    Lokasi Penempatan dan Tugas ISF

    Media publik Israel, KAN News, melaporkan persiapan telah dimulai untuk menampung tentara Indonesia. Lokasi penempatan berada di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis. Belum ada tanggal pasti kedatangan, namun militer Indonesia diperkirakan menjadi pasukan asing pertama yang tiba di Gaza.

    KAN News juga menyebut area yang ditunjuk sudah siap, namun pembangunan dan perumahan akan memakan waktu beberapa minggu. ISF diharapkan tidak berinteraksi langsung dengan Hamas.

    Tugas utama mereka adalah mengawasi garis gencatan senjata saat ini. Jika diperlukan, ISF akan menangani masalah-masalah lain terkait perbatasan. Menurut laporan Jerusalem Post, Pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas.

    Misi mereka meliputi pengamanan pembangunan awal Rafah. Selain itu, mereka akan menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas. Hal ini terjadi jika organisasi tersebut setuju untuk menyerahkannya, seperti diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.

    Berikut adalah ringkasan peran potensial ISF:

    Aspek Detail
    Lokasi Penempatan Antara Kota Rafah dan Khan Younis, Jalur Gaza Selatan
    Tugas Utama Mengawasi garis gencatan senjata, menjaga keamanan perbatasan
    Interaksi Hamas Tidak akan berinteraksi langsung atau melucuti senjata Hamas
    Misi Tambahan Pengamanan pembangunan Rafah, menjaga lokasi penyimpanan senjata Hamas (jika diserahkan)
    Waktu Kedatangan Belum ada tanggal pasti, diperkirakan menjadi pasukan asing pertama

    TNI belum memberikan respons mengenai pemberitaan Jerusalem Post tersebut.

    Alasan Pengerahan TNI ke Gaza

    Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Ini adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Pembentukan Dewan Perdamaian ini merupakan salah satu dari 20 butir rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.

    Dewan Perdamaian memiliki mandat untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). ISF akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza. Selain itu, mereka akan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.

    Dewan ini juga akan mengawal pembentukan pemerintahan Palestina teknokrat baru di Gaza. Serta, mereka akan memantau rekonstruksi pasca-perang. Presiden Prabowo Subianto telah diundang Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari.

    Kantor Presiden menyebutkan bahwa partisipasi Indonesia dalam badan ini memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini bertujuan menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara. Hal ini diharapkan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

    Beberapa warganet mengomentari keterlibatan Indonesia sebagai 'antek asing'. Namun, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, peran Indonesia akan semakin kuat jika disertai agenda jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

  • Polda Metro Jaya Kawal Aksi PGM di DPR dengan Pelayanan Humanis

    Polda Metro Jaya Kawal Aksi PGM di DPR dengan Pelayanan Humanis

    Polda Metro Jaya dan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat memberikan pelayanan humanis kepada massa Perkumpulan Guru Madrasah (PGM). Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026).

    Petugas membagikan air mineral dan roti kepada peserta aksi di tengah cuaca panas. Tindakan ini disambut baik oleh para guru yang menyampaikan terima kasih.

    Hingga pukul 11.38 WIB, massa guru masih bertahan di depan gedung DPR. Lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar tanpa penutupan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan pelayanan humanis adalah bentuk kepedulian Polri. Hal ini untuk menjamin kenyamanan peserta unjuk rasa di Gedung DPR RI.

    Pembagian air mineral dan roti bertujuan mendinginkan suasana dan memenuhi kebutuhan dasar massa. Terutama saat mereka menyampaikan aspirasi di bawah terik matahari.

    “Kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran petugas di lapangan bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga untuk melayani dan merangkul masyarakat,” kata Budi Hermanto.

    Ia berharap terjalin komunikasi baik, sehingga aksi berjalan tertib dan damai. Situasi juga diharapkan penuh semangat persaudaraan.

    Detail Pengamanan Aksi PGM

    Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 1.060 personel untuk mengamankan aksi PGM Indonesia. Personel gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran polsek.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menekankan pengamanan dilakukan secara humanis.

    “Seluruh personel harus utamakan pendekatan persuasif, dialogis dan humanis,” kata Kombes Reynold, dilansir Antara.

    Personel tidak dibekali senjata api agar selalu mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. Kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat dan menjamin hak konstitusional warga negara.

    Berikut rincian jumlah personel dan fokus pengamanan:

    Instansi Jumlah Personel Fokus Pengamanan
    Polda Metro Jaya Gabungan Pendekatan humanis
    Polres Metro Jakarta Pusat 1.060 Persuasif dan dialogis
    Jajaran Polsek Gabungan Profesional

    “Personel tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif dan profesional,” ujarnya.

    Reynold mengimbau orator dan peserta aksi agar tetap tertib. Massa diminta tidak memprovokasi, menutup jalan umum, atau melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban.

    Rekayasa lalu lintas bersifat situasional, disesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.

  • Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Sentuh Rp 26,47 Triliun, Menkes Bahas Penghapusan di DPR

    Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Sentuh Rp 26,47 Triliun, Menkes Bahas Penghapusan di DPR

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mencapai Rp 26,47 triliun. Angka fantastis ini menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

    Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya bersama BPJS Kesehatan tengah menyiapkan langkah penghapusan tunggakan iuran tersebut. Hal ini disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kementerian Kesehatan, menurut Budi, turut serta dalam pembahasan mengenai kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Proses regulasi terkait penghapusan telah selesai harmonisasi.

    Regulasi tersebut kini tinggal menunggu penandatanganan. "Ini prosesnya ada, sekarang sudah ada di Setneg sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangan," tutur Budi.

    Jumlah Peserta Tidak Aktif dan Kategori Tunggakan

    Data menunjukkan, per 2026, jumlah peserta BPJS Kesehatan tidak aktif mencapai sekitar 63 juta orang. Angka ini meningkat signifikan dari 49 juta orang pada 2025.

    Peserta tidak aktif dibagi menjadi dua kategori: menunggak iuran dan mutasi keluar. Mutasi keluar, seperti dari PBI ke PBPU mandiri, bisa menyebabkan ketidakaktifan pembayaran.

    "Nah tidak aktif itu ada dibagi dua kategori. Dia tidak aktif karena menunggak iuran, yang kedua adalah dia tidak aktif karena mutasi. Mutasinya itu mutasi keluar," kata Budi.

    "Misalnya yang PBI, 16,9 (juta) itu tidak aktif kenapa? Dia tidak aktif keluar dari PBI, bisa ke kategori-kategori PBPU, mungkin dia pindahnya ke PBPU mandiri atau yang lain, sehingga dia tidak bayar iurannya," sambungnya.

    Dominasi Piutang Iuran

    Total piutang iuran yang tercatat mencapai Rp 26,47 triliun, yang disebut Budi sebagai "utang yang tidak tertagih" dalam istilah perbankan. Tunggakan terbanyak berasal dari kategori PBI, yaitu 6,9 juta peserta.

    Namun, jika dilihat dari jumlah rupiah, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri menjadi penyumbang terbesar. Kategori ini menyumbang Rp 22,2 triliun dari total tunggakan.

    "Total piutangnya, kalau diperbankan ini kita bilangnya utang yang tidak tertagih ada Rp 26,47 triliun. Nah kalau kita lihat menarik, kalau PBI yang menunggak paling banyak yang ada di kategori PBI, 6,9 juta, itu dari sisi jumlah orang. Tapi dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar adalah yang Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri sebesar Rp 22,2 triliun. Jadi kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat yang nggak bayar itu yang kelas-kelasnya tinggi," ujar Budi.

    Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan per Kategori (2026)

    Kategori Peserta Jumlah Tunggakan (Orang) Jumlah Tunggakan (Rupiah)
    Penerima Bantuan Iuran (PBI) 6,9 juta –
    Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri – Rp 22,2 triliun
    Total Piutang – Rp 26,47 triliun
  • Dua Pejabat Sumut Mundur, Berikut Profil dan Harta Kekayaan Fitra Kurnia serta Hendra Dermawan

    Dua Pejabat Sumut Mundur, Berikut Profil dan Harta Kekayaan Fitra Kurnia serta Hendra Dermawan

    Dua pejabat tinggi di Sumatera Utara (Sumut) mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Fitra Kurnia, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Hendra Dermawan Siregar.

    Keduanya resmi mundur per Senin (9/2/2026). Pengunduran diri ini memicu perhatian publik terhadap profil dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang mereka miliki.

    Kepala Badan Kepegawaian Sumut Sutan Tolang Lubis membenarkan kabar pengunduran diri kedua Kadis tersebut. Ia menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut karena alasan pribadi.

    "Jadi ini sesuai dengan surat yang kami terima, per hari Senin tanggal 9 Februari 2026 memang benar Pak Kadis Perindustrian, Perdagangan, Pak Fitra Kurnia dan Pak Kadis PUPR Pak Hendra mengundurkan diri dari jabatannya," kata Sutan Tolang Lubis, Selasa (10/2).

    Fitra Kurnia disebut ingin fokus mengurus keluarga. Sementara itu, Hendra Dermawan Siregar merasa belum dapat berbuat maksimal di jabatannya sebagai Kadis PUPR Sumut.

    "Dalam surat yang kami terima beliau (Fitra) menyampaikan ingin fokus mengurus keluarga, jadi ini alasan pribadi," jelas Sutan Tolang Lubis.

    "Kalau Pak Kadis PUPR Pak Hendra Dermawan Siregar dalam surat yang kami terima beliau menyebutkan ini juga termasuk alasan pribadi, beliau merasa belum dapat berbuat maksimal di jabatan tersebut sehingga beliau memilih untuk mengundurkan diri," tambahnya.

    Harta Kekayaan Fitra Kurnia

    Berdasarkan LHKPN yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitra Kurnia memiliki total harta kekayaan Rp 120.355.613.

    Harta ini dilaporkan untuk periodik tahun 2025. Fitra tidak memiliki tanah, bangunan, maupun mobil.

    Ia hanya melaporkan kepemilikan dua unit sepeda motor senilai Rp 14 juta. Kas dan setara kas yang dimilikinya sejumlah Rp 149 juta, dengan hutang sebesar Rp 43 juta.

    Fitra Kurnia memiliki rekam jejak panjang di Dinas Perindag ESDM Sumut. Ia pernah menjabat kepala bidang dan sekretaris sebelum dilantik menjadi Kadis Perindag ESDM Sumut pada Agustus 2025.

    Harta Kekayaan Hendra Dermawan Siregar

    Sementara itu, Hendra Dermawan Siregar melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 2.380.119.767. Harta ini dilaporkan untuk periodik tahun 2024.

    Hendra memiliki tiga bidang tanah dengan satu bangunan di Kota Medan, senilai Rp 1,4 miliar. Ia juga memiliki satu unit mobil dan satu unit sepeda motor dengan total nilai Rp 290 juta.

    Selain itu, Hendra melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp 28,5 juta. Kas dan setara kas yang dimilikinya berjumlah Rp 611,6 juta.

    Sebelum menjabat Kadis PUPR Sumut, Hendra Dermawan Siregar pernah menjadi Kepala Bidang di Bapelitbang Sumut dan Kepala Biro di Pemprov Sumut. Ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut dan Sekretaris Kesbangpol Sumut sebelum dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada Agustus 2025.

    Rincian Harta Kekayaan Pejabat

    Berikut adalah perbandingan ringkas profil harta kekayaan kedua mantan kepala dinas tersebut:

    Detail Harta Fitra Kurnia Hendra Dermawan Siregar
    Total Harta Kekayaan Rp 120.355.613 Rp 2.380.119.767
    Tanah dan Bangunan Tidak Ada Rp 1,4 Miliar (3 bidang tanah + 1 bangunan di Medan)
    Kendaraan 2 unit sepeda motor (Rp 14 Juta) 1 mobil, 1 sepeda motor (Rp 290 Juta)
    Kas dan Setara Kas Rp 149 Juta Rp 611,6 Juta
    Hutang Rp 43 Juta Tidak Ada Informasi
    Harta Bergerak Lainnya Tidak Ada Informasi Rp 28,5 Juta

    Pengunduran diri kedua pejabat ini, dengan latar belakang dan nilai harta kekayaan yang berbeda, menjadi sorotan di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara.

  • Pesawat Netanyahu Lintasi Wilayah Udara Yunani, Italia, Prancis Meski Ada Surat Perintah ICC

    Pesawat Netanyahu Lintasi Wilayah Udara Yunani, Italia, Prancis Meski Ada Surat Perintah ICC

    Pesawat yang membawa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terdeteksi melintasi wilayah udara tiga negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal ini terjadi meskipun adanya surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.

    Situs pelacakan penerbangan FlightRadar, melaporkan pesawat Netanyahu, yang dikenal sebagai "Wing of Zion", mengudara di atas Yunani, Italia, dan Prancis pada Selasa (10/2) waktu setempat. Pesawat tersebut dalam perjalanannya menuju ke Amerika Serikat (AS).

    Ketiga negara itu diketahui telah menandatangani Statuta Roma. Aturan ini mewajibkan mereka untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC.

    Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari ketiga negara tersebut terkait insiden ini. Situasi ini memicu pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap hukum internasional.

    ICC merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu pada 21 November 2024. Perintah ini terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Lebih dari 72.000 orang tewas akibat rentetan serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 di Gaza. ICC menyelidiki tindakan yang menyebabkan korban jiwa tersebut.

    Yunani, Italia, dan Prancis merupakan pihak dalam Statuta Roma. Mereka adalah anggota ICC yang berkewajiban mematuhi keputusan lembaga internasional tersebut.

    Namun, wilayah udara mereka tidak ditutup untuk pesawat yang membawa Netanyahu. Hal ini menimbulkan kontroversi dan spekulasi.

    Rute Penerbangan Netanyahu

    Pesawat Netanyahu mengikuti rute yang sama seperti akhir Desember lalu. Saat itu, PM Israel tersebut melakukan perjalanan ke AS untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump.

    Dalam beberapa perjalanan sebelumnya, pesawat Netanyahu menghindari terbang di wilayah udara sejumlah negara. Ini dilakukan karena kekhawatiran penangkapan.

    Namun, selama perjalanan ke New York pada September lalu, dia melintasi wilayah udara Yunani dan Italia. Kala itu, Netanyahu hendak menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pesawat tersebut tidak memasuki wilayah udara Prancis dalam kunjungan September lalu. Rute terbaru ini menunjukkan perubahan strategi.

    Pada kunjungan terbaru, Netanyahu berangkat dari Bandara Ben Gurion di Tel Aviv pada Selasa (10/2). Tujuannya adalah Washington DC, tempat ia dijadwalkan bertemu Trump untuk membahas soal Iran.

    Netanyahu dijadwalkan kembali ke Israel pada Jumat (13/2) pagi. Pertemuan ini krusial untuk agenda diplomatik kedua negara.

    Kunjungan terbaru Netanyahu ini dilakukan setelah AS dan Iran melanjutkan perundingan nuklir. Perundingan itu digelar secara tidak langsung dengan mediasi Oman, pada 6 Februari lalu.

    Perundingan tersebut menyusul ketegangan yang meningkat antara kedua negara. Washington juga mengerahkan aset militer ke dekat Teheran.

    Detail Penerbangan Netanyahu

    Negara Dilintasi Anggota Statuta Roma Surat Perintah ICC Respons Negara
    Yunani Ya Ada Belum ada pernyataan resmi
    Italia Ya Ada Belum ada pernyataan resmi
    Prancis Ya Ada Belum ada pernyataan resmi
  • PN Jakarta Selatan Jadwalkan Sidang Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas

    PN Jakarta Selatan Jadwalkan Sidang Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan Yaqut sebagai tersangka.

    Gugatan praperadilan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Permohonan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya.

    PN Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana gugatan praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Sidang akan diselenggarakan pada Selasa (24/2) mendatang.

    Agenda sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Lokasi persidangan di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan.

    Gugatan Yaqut terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Pemohon gugatan adalah Yaqut, sedangkan termohonnya KPK cq Pimpinan KPK.

    Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Kasus korupsi kuota haji ini bermula dari pembagian tambahan 20 ribu anggota jemaah pada 2024. Penambahan ini saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama.

    Kuota tambahan bertujuan mengurangi antrean panjang jemaah haji reguler. Masa tunggu keberangkatan bisa mencapai 20 tahun atau lebih.

    Sebelumnya, Indonesia memperoleh kuota haji 221 ribu anggota jemaah pada 2024. Setelah penambahan, total kuota haji RI menjadi 241 ribu.

    Pangkal persoalan muncul saat kuota tambahan dibagi rata, yaitu 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota.

    Berikut rincian kuota haji Indonesia tahun 2024:

    Jenis Jemaah Jumlah Kuota
    Haji Reguler 213.320
    Haji Khusus 27.680
    Total Kuota 241.000

    Kebijakan di era Yaqut ini disinyalir menyebabkan 8.400 jemaah haji reguler gagal berangkat. Mereka adalah jemaah yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun.

    Jemaah tersebut seharusnya bisa berangkat setelah adanya kuota tambahan 2024. Namun faktanya mereka tidak dapat berangkat.

    Penetapan Tersangka oleh KPK

    Hasil penyidikan KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menyatakan telah memiliki serangkaian bukti kuat terkait penetapan tersangka ini.

    Hingga saat ini, Yaqut Cholil Qoumas belum dilakukan penahanan. Proses hukum masih akan berlanjut dengan agenda praperadilan di PN Jakarta Selatan.

  • PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi perseteruan antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Beda pendapat di media sosial tersebut berkaitan dengan anggaran pengadaan kapal.

    Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri tersebut diselesaikan dalam rapat kabinet. Hal ini untuk menjaga soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet ya bukan di medsos," kata Kholid saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).

    Menurutnya, menteri-menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya memiliki satu suara. Ini juga berlaku bagi Trenggono dan Purbaya.

    "Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucap dia.

    Perbedaan pandangan antarmenteri dinilai Kholid sebagai hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya mengedepankan kesolidan dan sinergi dalam pemerintahan.

    "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi," ujar Kholid.

    Sikap menteri yang menunjukkan perbedaan pandangan di publik dapat mengganggu citra dan efektivitas kerja pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah internal adalah kunci.

    Kronologi Beda Pendapat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono menjawab pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal. Purbaya dalam sebuah video menyebut anggaran kapal dari Kementerian Keuangan sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu mengenai informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikfinance, Selasa (10/2).

    Trenggono juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri. Proyek ini didanai melalui anggaran kredit dari pemerintah Inggris.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan. Proyek tersebut merupakan kerja sama dengan Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional". Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya heran karena KKP belum juga melakukan pemesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Berikut ringkasan perbedaan pendapat antar menteri:

    Menteri Pernyataan
    Menteri KKP (Trenggono) Anggaran kapal dari pinjaman luar negeri (UK).
    Menteri Keuangan (Purbaya) Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan.