Category: Politik

  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Gedung ini akan dibangun dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada sebelumnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembangunan akan dimulai dari nol. Pernyataan tersebut disampaikan usai jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pemerintah kini masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI juga sedang berjalan.

    “Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain,” jelas Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Pos anggaran pembangunan gedung MUI di Bundaran HI dapat berasal dari Kementerian Agama. Namun, ia tidak menutup kemungkinan sumber anggaran lain.

    “Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di Bundaran HI. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam.

    Lokasi tersebut disebut berada di jantung Ibu Kota. Lahan strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI. Acara tersebut berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    “Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Rencana Pembangunan Gedung Bertingkat Tinggi

    Gedung ini nantinya dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Prabowo bahkan sempat menyinggung pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    “Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai,” ujarnya.

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid memberikan informasi tambahan. Gedung tersebut akan berada di lokasi bekas Kedutaan Besar Inggris.

    “Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt,” kata Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Estimasi Proyek Pembangunan Gedung MUI

    Pembangunan gedung MUI ini menunjukkan komitmen pemerintah. Berikut beberapa detail yang telah diungkap:

    Aspek Detail Informasi
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat (Bekas Kedubes Inggris)
    Ukuran Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Peruntukan MUI, Badan Zakat Nasional, Lembaga Umat Islam, Ormas Islam
    Estimasi Lantai 40 lantai (masih dalam rencana)
    Status Proses desain dan penghitungan anggaran
    Sumber Anggaran Kementerian Agama atau pos anggaran lain
  • Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC pada Rabu (11/2) waktu setempat. Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak Trump agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap program rudal balistik Iran dalam putaran perundingan selanjutnya.

    Pertemuan keenam antara kedua pemimpin di AS ini sejak Trump menjabat setahun lalu. Sebelumnya, keduanya juga bertemu di Yerusalem pada Oktober tahun lalu saat Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza.

    Pertemuan Netanyahu dan Trump ini digelar beberapa hari setelah AS dan Iran melanjutkan perundingan nuklir di Oman. Usai perundingan, Trump menyebut pembicaraan kedua negara berlangsung "sangat baik" dan mengatakan putaran negosiasi selanjutnya akan menyusul.

    Kantor Netanyahu, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026), menyatakan bahwa PM Israel itu akan menyoroti kekhawatiran negaranya terhadap persenjataan rudal Iran. Pembahasan tidak hanya terbatas pada program nuklir.

    "Dia mempercayai bahwa setiap negosiasi harus mencakup pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Iran," kata kantor Netanyahu pada akhir pekan lalu, merujuk pada sekutu-sekutu Iran di kawasan Timur Tengah.

    Iran menolak perluasan cakupan pembicaraan dengan AS di luar isu nuklir. Sementara Washington ingin program rudal balistik Teheran dan dukungannya terhadap kelompok militan disertakan dalam pembahasan.

    Ketegangan di Tepi Barat

    Pertemuan ini juga akan digelar di tengah meningkatnya kemarahan internasional terhadap Israel. Hal itu terjadi karena Israel memperketat kendali atas Tepi Barat, dengan mengizinkan pemukim Yahudi membeli langsung tanah warga Palestina.

    Belum jelas apakah masalah ini akan dibahas dalam pembicaraan keduanya. Trump telah menegaskan sikapnya menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

    Ancaman Rudal Iran

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan pada Selasa (10/1) bahwa kunjungan Netanyahu akan memiliki pengaruh "destruktif" terhadap diplomasi yang "merugikan kawasan".

    Kekhawatiran Israel mencapai puncaknya selama perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua musuh bebuyutan tersebut pada Juni tahun lalu. Sejak saat itu, para pejabat Tel Aviv berulang kali memperingatkan kemampuan rudal Teheran.

    Para pejabat Israel berpendapat bahwa Iran dapat menyerang Israel dengan sedikit peringatan. Mereka juga bisa melumpuhkan sistem pertahanan udara negara itu dalam konflik berkepanjangan.

    Selama perang Juni tahun lalu, Teheran melancarkan serangan balasan dengan rentetan rudal balistik dan proyektil lainnya ke wilayah Israel. Serangan tersebut menghantam area militer dan sipil.

    Rangkuman Perkembangan Hubungan Israel-Iran

    Kekhawatiran Israel terhadap program rudal Iran semakin meningkat, terutama setelah insiden pada Juni tahun lalu. Berikut adalah rangkuman kronologi dan dampak dari program rudal Iran:

    Waktu Kejadian Peristiwa Kunci Dampak/Respon
    Oktober tahun lalu Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza Meningkatkan komunikasi antara AS dan Israel
    Juni tahun lalu Perang antara Israel dan Iran Puncak kekhawatiran Israel terhadap kemampuan rudal Iran
    Minggu lalu Kantor Netanyahu menyampaikan kekhawatiran PM Israel akan menyoroti rudal balistik Iran dalam pertemuan dengan Trump
    Selasa (10/1) Peringatan Kemenlu Iran Menganggap kunjungan Netanyahu "destruktif" bagi diplomasi kawasan
  • Menteri Ara Pastikan Rusun Subsidi Meikarta Tuntas Agustus 2028

    Menteri Ara Pastikan Rusun Subsidi Meikarta Tuntas Agustus 2028

    Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan perkembangan signifikan terkait proyek rumah susun (rusun) subsidi Meikarta. Ara memastikan pembangunan rusun tersebut akan rampung pada Agustus 2028.

    Pernyataan ini disampaikan Menteri Ara saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Ia juga menjelaskan langkah-langkah koordinasi yang telah dilakukan untuk memastikan kelancaran proyek.

    Menteri Ara mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Koordinasi ini dilakukan untuk menghindari keraguan publik.

    "Kita mulai bangun di Meikarta, izin supaya tidak jadi pertanyaan publik, saya langsung datangi silaturahmi dengan KPK kurang lebih 10 hari lalu, saya tanya langsung, ketemu dengan pimpinannya Pak Johanis Tanak, 'Apakah boleh kita bangun rumah subsidi disusun di sini?', dan jawabannya di gedung KPK, jubirnya Pak Budi 'clean and clear' untuk kita mulai," kata Menteri Ara, Selasa (10/2/2026).

    Lahan Hibah, Pemerintah Tanpa Dana Akuisisi

    Ara juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pengadaan lahan rusun subsidi Meikarta. Lahan seluas 30 hektar tersebut merupakan hibah dari pihak lain.

    "Nah ini kalau bicara kreativitas, Pak, saya sampaikan secara terbuka tanahnya 30 hektar hibah Pak Lazarus, jadi negara itu mendapatkan hibah, Pak. Tadi bapak sampaikan gimana libatkan, Pak, jadi negara tak keluarkan uang untuk tanahnya," jelas Ara.

    Ia menambahkan, koordinasi pembiayaan pembangunan akan dilakukan dengan Rosan Danantara. Saat ini, proses pembersihan lahan (land clearing) telah dilakukan.

    Jadwal Pembangunan dan Spesifikasi Rusun

    Pembangunan rusun subsidi Meikarta direncanakan dimulai pada Agustus 2026, dengan perkiraan rampung dua tahun kemudian.

    "Saya sudah lakukan land clearing minggu lalu, tanggal 8 Maret (2026) kita akan pasang panelnya di bawah, kemudian rencananya bulan Agustus kita sudah naik ke atas, doakan bulan Agustus 2028 kita sudah menyerahkan, Pak," tutur Menteri Ara.

    Proyek ini akan terbagi menjadi tiga lokasi, masing-masing 10 hektar. Setiap lokasi akan memiliki 18 menara dengan 30 lantai. Tersedia tiga model unit: satu kamar, dua kamar, dan tiga kamar, dengan ukuran sekitar 25, 35, dan 45 meter persegi.

    Berikut rincian pembangunan rusun Meikarta:

    Aspek Detail
    Lokasi Meikarta
    Luas Lahan 30 Hektar (Hibah)
    Target Selesai Agustus 2028
    Mulai Pembangunan Agustus 2026
    Jumlah Lokasi 3
    Tower per Lokasi 18
    Lantai per Tower 30
    Model Unit 1 Kamar, 2 Kamar, 3 Kamar
    Ukuran Unit (M2) 25, 35, 45

    Kawasan Strategis untuk Perumahan Rakyat

    Menteri Ara juga memaparkan hasil penelusuran kawasan Meikarta, memastikan lokasinya strategis untuk perumahan rakyat.

    "Saya sudah cek kawasannya, Pak Lazarus nanti saya ajak ke sana teman teman, saya sudah cek 5 ekosistemnya dari tempat yang dibangun di sini rata-rata 10 menit ke mana saja," ujar dia.

    Akses ke berbagai fasilitas vital seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pasar, diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Rumah sakit yang tersedia juga dapat menggunakan BPJSTK, menambah daya tarik kawasan ini.

  • Pengacara Jeffrey Epstein Desak CIA dan NSA Ungkap Koneksi Intelijen

    Pengacara Jeffrey Epstein Desak CIA dan NSA Ungkap Koneksi Intelijen

    Pengacara mendiang Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seks anak, secara resmi meminta Badan Intelijen Pusat (CIA) dan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat untuk merilis seluruh dokumen.

    Permintaan itu terkait potensi koneksi intelijen yang diduga melibatkan klien mereka. Langkah ini membuka kembali spekulasi tentang jaringan Epstein.

    Menurut laporan The Washington Post, pengacara yang mewakili harta warisan Epstein telah mengajukan permintaan resmi agar CIA dan NSA mengungkapkan setiap dokumen.

    Dokumen yang diminta berkaitan dengan hubungan operasional, afiliasi, koneksi intelijen, atau informasi intelijen yang disembunyikan terkait Epstein.

    Pengungkapan ini diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai aktivitas dan jaringannya yang selama ini diselimuti misteri.

    Berikut adalah beberapa kejadian internasional menarik lainnya yang terjadi pada Selasa (10/2/2026):

    Negara/Pihak Isu Utama Tanggapan/Aksi
    AS (Donald Trump) Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Tegas menentang langkah Israel
    Arab Saudi & Negara Muslim Kontrol Israel atas Tepi Barat Kecaman bersama, Israel tidak memiliki kedaulatan
    AS (Angkatan Laut) Pengerahan militer dekat Iran Pesawat pengintai P-8A Poseidon beroperasi dekat Iran
    Israel Serangan di Lebanon selatan Menewaskan 4 orang, termasuk 1 anak, target Hizbullah

    Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat

    Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Penegasan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperdalam kendali atas wilayah pendudukan tersebut.

    Kritikan global, termasuk dari Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki, menghujani Israel atas langkahnya.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan Trump menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel, sekutu dekat AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (10/2/2026).

    Kecaman Negara Muslim Terhadap Israel

    Arab Saudi dan sejumlah negara Arab serta mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia, mengecam langkah Israel memperdalam kendali atas Tepi Barat.

    Negara-negara tersebut menegaskan Tel Aviv tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Tepi Barat.

    Kecaman ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, Senin (9/2) waktu setempat, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Selasa (10/2/2026).

    Pesawat Pengintai AS Dekat Iran

    Pesawat pengintai maritim P-8A Poseidon milik Angkatan Laut AS terdeteksi mengudara di dekat Iran, bahkan bolak-balik pekan ini.

    Deteksi pesawat pengintai ini bersamaan dengan pengerahan aset militer besar-besaran AS ke Timur Tengah, tepatnya di dekat Iran.

    Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari lalu mengatakan bahwa 'armada besar' dan kapal-kapal 'sangat besar, sangat kuat' sedang berlayar ke Iran.

    Dia juga berharap AS tidak perlu menggunakan aset-aset militernya tersebut, saat Trump mempertimbangkan serangan terhadap Teheran.

    AS mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta tiga kapal penghancur rudal — USS Frank E Petersen Jr, USS Michael Murphy, dan USS Spruance — ke Laut Arab pada akhir Januari saat ketegangan dengan Iran meningkat.

    Dua kapal perang AS di antaranya terdeteksi berlayar di dekat Selat Hormuz, satu kapal lainnya di Laut Merah.

    Serangan Israel di Lebanon

    Pasukan Israel menewaskan empat orang, termasuk seorang anak, dalam serangannya di Lebanon selatan. Itu terjadi dalam dua serangan terpisah yang menurut militer Israel menargetkan anggota kelompok Hizbullah.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Selasa (10/2/2026), dalam insiden ketiga, pasukan Israel menangkap seorang pejabat dari al-Jamaa al-Islamiya, kelompok Sunni Lebanon, selama penggerebekan, Senin (9/2) waktu setempat.

    Militer Israel menggambarkannya sebagai 'teroris senior' dan mengatakan dia dipindahkan ke Israel untuk diinterogasi.

    Israel telah melakukan serangan reguler di Lebanon sejak perang tahun 2024 dengan Hizbullah, menewaskan sekitar 400 orang sejak gencatan senjata, menurut data dari sumber keamanan Lebanon.

  • TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang mempersiapkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Misi utama pasukan ini akan terfokus pada bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, pasukan juga akan terlibat dalam upaya rekonstruksi wilayah serta menjaga stabilitas gencatan senjata. Hal ini ditegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

    Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan komitmen Indonesia. Keterlibatan difokuskan pada aspek kemanusiaan.

    “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Meski demikian, Vahd belum dapat memberikan rincian mengenai jadwal pasti pengiriman pasukan tersebut. Jumlah personel juga belum final.

    “Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” ujarnya.

    Diskusi masih berlangsung terkait batasan keterlibatan. Indonesia tidak akan terlibat dalam misi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsipnya.

    “Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.

    Persiapan Matang TNI AD

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD telah mulai mempersiapkan pasukannya. Persiapan dilakukan untuk misi perdamaian di Gaza.

    Proses ini sejalan dengan koordinasi resmi dari Mabes TNI. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Terkait jumlah personel yang akan diberangkatkan, Maruli menyebut angka tersebut masih perkiraan. Belum ada keputusan final.

    Angka ini masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI. Jumlah bisa mencapai ribuan personel.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Profil Pasukan Perdamaian

    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan pihak TNI menunggu keputusan Presiden. Personel yang diberangkatkan memiliki pengalaman di misi perdamaian PBB.

    TNI memiliki pengalaman berharga dalam misi serupa.

    “Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Aspek Misi Detail Fokus
    Tujuan Utama Bantuan Kemanusiaan, Rekonstruksi, Gencatan Senjata
    Fase Persiapan Sedang Berlangsung
    Jumlah Personel Belum Definitif (Estimasi 5.000-8.000)
    Pengalaman Pasukan Pernah bertugas di misi perdamaian PBB (misal: UNIFIL)
    Status Keputusan Akhir Menunggu keputusan Presiden dan koordinasi Mabes TNI
  • Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Kerajaan Inggris menyatakan kesiapannya untuk membantu Kepolisian dalam penyelidikan terhadap mantan Pangeran Andrew. Investigasi ini terkait dugaan hubungan Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seks AS, Jeffrey Epstein.

    Kepolisian Inggris sedang menelusuri klaim bahwa Andrew membagikan dokumen rahasia London kepada Epstein. Kepolisian Thames Valley mengonfirmasi penyelidikan ini pada Selasa (10/2/2026).

    Dugaan tersebut menyebut Andrew Mountbatten-Windsor, demikian ia kini dikenal, membagikan sejumlah dokumen rahasia. Hal ini terjadi saat ia menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.

    Andrew secara konsisten membantah melakukan pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan Epstein. Bantahan ini diulang di tengah munculnya tuduhan baru.

    Istana Buckingham, melalui pernyataan resminya, menyatakan bahwa Raja Charles III sangat prihatin. Ini adalah respons terhadap tuduhan yang muncul terhadap adiknya, Andrew.

    Tanggung jawab untuk menanggapi tuduhan-tuduhan spesifik berada di tangan Mountbatten-Windsor sendiri, kata Istana Buckingham. Namun, Istana Buckingham mengindikasikan mereka akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan kepolisian mana pun.

    “Meskipun klaim spesifik yang dimaksud adalah tanggung jawab Tuan Mountbatten-Windsor sendiri, jika kami dihubungi oleh Kepolisian Thames Valley, kami siap mendukung mereka seperti yang Anda harapkan,” kata Istana Buckingham dalam pernyataannya.

    Istana Buckingham juga menegaskan kembali posisinya mengenai korban pelecehan seksual. “Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, pikiran dan simpati Yang Mulia telah, dan tetap bersama, para korban dari segala bentuk pelecehan.”

    Rilis Dokumen Epstein Ungkap Dugaan Baru

    Tuduhan terhadap Andrew mencuat setelah Departemen Kehakiman AS merilis kumpulan baru dokumen Epstein. Dokumen ini dirilis pada 30 Januari lalu dan memuat beberapa korespondensi yang mencurigakan.

    Salah satu email tertanggal 30 November 2010 menunjukkan Andrew meneruskan kepada Epstein 'laporan kunjungan untuk Vietnam, Singapura, Hong Kong, dan Shenzhen'. Laporan ini berkaitan dengan kunjungan resminya ke Asia Tenggara.

    Email terpisah pada Malam Natal tahun 2010 juga menunjukkan dugaan serupa. Andrew membagikan 'pengarahan rahasia soal peluang-peluang investasi yang terkait dengan rekonstruksi Provinsi Helmand di Afghanistan' kepada Epstein.

    Berikut adalah ringkasan timeline kasus Pangeran Andrew dan Jeffrey Epstein:

    Tahun Peristiwa Penting
    2010 Dugaan Andrew membagikan dokumen rahasia ke Epstein
    2019 Andrew mundur dari tugas kerajaan
    2022 Andrew selesaikan gugatan perdata Virginia Giuffre
    2024 Virginia Giuffre meninggal dunia
    2026 Kepolisian Inggris selidiki dugaan baru

    Andrew Mundur dari Tugas Kerajaan

    Andrew, yang kini berusia 65 tahun, telah mengundurkan diri dari tugas kerajaan sejak 2019. Keputusan ini diambil setelah hubungannya dengan Epstein terungkap ke publik.

    Dia juga melepaskan semua gelar kerajaannya, termasuk Duke of York. Pelepasan gelar ini terjadi saat tuduhan terhadapnya semakin meningkat.

    Pada 2022, Andrew menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan Virginia Giuffre. Wanita AS tersebut menuduh Epstein memperdagangkan dirinya kepada Andrew ketika ia berusia 17 tahun.

    Giuffre meninggal dunia tahun lalu, dengan memoarnya dirilis setelah dia berpulang. Memoar tersebut mencakup beberapa klaim spesifik yang melibatkan Andrew.

    Andrew selalu membantah tuduhan-tuduhan terhadapnya. Penyelesaian hukum dengan salah satu korban Epstein tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab atas klaim tersebut.

  • Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Pengadilan Hong Kong menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada aktivis demokrasi dan taipan media Jimmy Lai. Putusan ini disebut oleh sejumlah pakar hak asasi manusia sebagai "setara dengan hukuman mati" mengingat usia Lai yang sudah 78 tahun.

    Hakim menyatakan Jimmy Lai bersalah atas tuduhan praktik kolusi dan penerbitan publikasi yang dianggap melawan pemerintah. Kasus ini menjadi sorotan internasional terkait kebebasan berekspresi di Hong Kong.

    Dokumen ringkasan putusan hakim menyatakan, "Setelah mempertimbangkan tindakan kriminal yang serius dan berat… pengadilan memutuskan bahwa total hukuman yang pantas bagi Jimmy dalam perkara ini adalah 20 tahun penjara." Ini menandai babak baru dalam perjuangan Jimmy Lai.

    Hakim menjelaskan, Jimmy Lai telah menjalani dua tahun masa tahanan sejak 2020. Oleh karena itu, ia masih harus menyelesaikan 18 tahun sisa masa hukumannya di penjara.

    Setelah putusan dibacakan, Jimmy Lai terlihat tersenyum dan melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Momen tersebut dilaporkan oleh kantor berita Associated Press.

    Namun, sebelum memasuki ruang pengadilan, menurut Associated Press, wajahnya terlihat tegang. Beberapa orang yang melihatnya bahkan dilaporkan menangis.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan banding, Robert Pang, pengacara Jimmy Lai, menjawab singkat, "tidak ada komentar." Ini menunjukkan ketidakpastian langkah hukum selanjutnya.

    Hukum Keamanan Nasional dan Konsekuensinya

    Jimmy Lai dikenal sebagai kritikus keras pemerintah Cina. Ia divonis berdasarkan Hukum Keamanan Nasional yang diberlakukan Cina pada 2020, beriringan dengan maraknya protes pro-demokrasi di Hong Kong.

    Hukum ini menargetkan kelompok oposisi pro-demokrasi dan segala aktivitas yang dianggap subversif, separatis, teroris, atau berkolaborasi dengan kekuatan asing. Penerapannya memicu kekhawatiran global.

    Selain Jimmy Lai, pendiri harian Apple Daily juga ditahan. Mereka dianggap melanggar Hukum Keamanan Nasional yang kontroversial ini.

    Pada tahun 2008, Jimmy Lai pernah masuk dalam kategori 40 orang terkaya versi Forbes, dengan kekayaan HK$1,2 miliar atau sekitar Rp2,3 triliun. Namun, aset dan sahamnya dibekukan pada 2021, menyebabkan perusahaannya, Next Digital, tutup.

    Di pengadilan, Jimmy Lai menyebut dirinya "tahanan politik." Ia menyadari perjuangannya menjaga demokrasi tidak akan berakhir baik bagi dirinya, namun menganggap pengorbanan tersebut sebagai hal yang "terhormat."

    Dukungan Keluarga dan Kondisi Kesehatan

    Seluruh keluarga inti Jimmy Lai, termasuk keenam anaknya, terus memberikan dukungan kepadanya. Mereka tetap setia mendampingi dalam masa sulit ini.

    "Ayah kami adalah ayah yang kuat. Mentalnya masih kuat tapi fisiknya melemah," kata Claire, anak Jimmy Lai, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

    Menurut Claire, Jimmy Lai mengalami masalah kesehatan tulang punggung dan pinggang, diabetes, jantung, dan tekanan darah yang lebih tinggi dibanding setahun sebelumnya. Kondisi ini memperparah kekhawatiran atas hukumannya.

    Kecaman Internasional atas Putusan

    Uni Eropa (UE) mengkritisi putusan hakim terhadap Jimmy Lai dan meminta agar ia segera dibebaskan. Mereka menekankan pentingnya kebebasan pers.

    "Persekusi politis terhadap Jimmy, mantan petinggi Apple Daily, dan jurnalis telah mencoreng reputasi Hong Kong," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Uni Eropa.

    "Uni Eropa meminta otoritas Hong Kong untuk mengembalikan kebebasan pers, salah satu pilar keberhasilan sebagai pusat bisnis internasional, dan berhenti memerkusi (menganiaya) jurnalis."

    Jimmy Lai saat ini berkewarganegaraan Inggris. Namun, Hong Kong dan Cina tidak mengenal sistem dua kewarganegaraan, dan Beijing memperlakukan Jimmy layaknya warga negara Cina.

    Sekretaris Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyatakan bahwa dengan kondisi kesehatan Jimmy Lai yang lemah, hukuman tersebut "setara dengan hukuman penjara seumur hidup."

    "Saya merasa khawatir dengan kesehatan Jimmy dan lagi-lagi saya minta otoritas Hong Kong untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya dan membebaskannya atas dasar kemanusiaan, sehingga ia bisa kembali berkumpul bersama keluarga," kata Yvette Cooper.

    Jerman juga menyuarakan kekhawatirannya terkait hukuman tersebut. Kanselir Friedrich Merz akan berkunjung ke Cina dalam waktu dekat.

    Juru bicara pemerintah Jerman belum menyatakan apakah Merz akan menyinggung kasus tersebut. Sementara itu, juru bicara Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, telah menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan Jimmy Lai dan meminta "otoritas Hong Kong untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan."

    Perbandingan Hukuman dan Status Jimmy Lai

    Aspek Keterangan
    Usia Jimmy Lai 78 tahun
    Lama Hukuman 20 tahun penjara
    Tuduhan Utama Praktik kolusi, publikasi melawan pemerintah
    Dasar Hukum Hukum Keamanan Nasional Cina 2020
    Status Kewarganegaraan Inggris (diperlakukan Cina sebagai warga negara Cina)
    Kondisi Kesehatan Masalah tulang punggung & pinggang, diabetes, jantung, tekanan darah tinggi

    Pemimpin global termasuk Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, begitu juga dengan kelompok sayap kanan, telah mengecam putusan bersalah terhadap Jimmy Lai.

    Keir Starmer menyinggung kasus Jimmy Lai secara lebih detail ketika bertemu dengan pemimpin Cina Xi Jinping pada Januari 2026.

    "Menunjukkan kepada dunia bahwa Beijing akan menempuh langkah-langkah luar biasa untuk membungkam mereka yang memperjuangkan kebebasan-kebebasan fundamental," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Marco Rubio menyebut hukuman itu sebagai "akhir yang tidak adil dan tragis," sambil menyerukan pemberian "pembebasan bersyarat atas dasar kemanusiaan" untuk Jimmy Lai.

    Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand juga menyatakan bahwa Ottawa "kecewa" atas putusan tersebut dan menyerukan "pembebasan segera atas dasar kemanusiaan."

    Dampak terhadap Kebebasan Pers di Hong Kong

    Banyak pihak memandang vonis terhadap Jimmy Lai sebagai simbol penurunan kebebasan pers di Hong Kong. Kasus ini memperkuat kekhawatiran global.

    Nathan Law, aktivis pro-demokrasi Hong Kong dan mantan politisi yang kini menjadi eksil di Inggris, mengatakan kepada DW bahwa otoritas Hong Kong telah menjatuhkan hukuman yang "menghancurkan" bagi taipan media tersebut.

    "Dua puluh tahun benar-benar di luar imajinasi siapa pun. Ini pada dasarnya setara dengan hukuman seumur hidup bagi Jimmy yang berusia 78 tahun," kata Nathan Law.

    "Putusan ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi warga Hong Kong, karena kami percaya pada visi kebebasan pers serta kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas dan bersikap kritis terhadap pemerintah Cina."

    Dalam sebuah pernyataan, Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Elaine Pearson, mengatakan hukuman "keras" terhadap Jimmy Lai tersebut "efektifnya merupakan hukuman mati, skala hukuman ini tidak adil dan kejam."

    Amnesty International menyebut kasus ini sebagai "tonggak kelam dalam transformasi Hong Kong dari sebuah kota yang berjalan di bawah naungan supremasi hukum menjadi kota yang dikuasai dengan ketakutan."

    Sementara itu, CEO Committee to Protect Journalists, Jodie Ginsberg, menegaskan bahwa "supremasi hukum di Hong Kong telah hancur sepenuhnya."

    "Putusan yang sangat mengagetkan ini ibarat paku terakhir di peti mati kebebasan pers di Hong Kong," kata Jodie Ginsberg. Ia menyerukan agar komunitas internasional perlu bersama-sama mendesak agar Jimmy Lai dibebaskan.

    Reporters Without Borders (RSF) menyatakan bahwa vonis terhadap taipan media tersebut "akan bergema jauh melampaui Jimmy. Mengirimkan sinyal tegas mengenai masa depan kebebasan pers di wilayah itu."

    Posisi Hong Kong merosot ke peringkat 140 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025 versi RSF. Saat itu, organisasi kebebasan media tersebut mengatakan bahwa mereka belum pernah menyaksikan "kemerosotan yang begitu tajam dan cepat dalam catatan kebebasan pers di sebuah negara atau wilayah."

  • DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Terkait Dugaan Terima Suap Pilkada 2024

    DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Terkait Dugaan Terima Suap Pilkada 2024

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Muhammad Habibi dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Habibi terbukti menerima uang dan berupaya memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut 5, Raendi Rayendra dan Eka Maulana, pada Pilkada 2024.

    Putusan tersebut tercantum dalam amar putusan 205-PKE-DKPP/XI/2025 yang dikutip pada Selasa (10/2/2026). Sanksi Pemberhentian Tetap diberlakukan terhitung sejak putusan dibacakan.

    DKPP menyatakan, Habibi melanggar kode etik karena menerima gratifikasi dari Raendi-Eka pada Pilkada 2024. Pihak DKPP juga menyebut Habibi tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah.

    "Artinya Teradu tidak bertanggung jawab selaku Penyelenggara Pemilu untuk dimintai jawaban atas aduan yang didalilkan kepada Teradu," ujar DKPP.

    Pengadu, yang merupakan anggota PPK Kecamatan Bogor Tengah saat Pilkada 2024, menerima pesan WhatsApp dari Habibi. Pesan itu meminta pengadu datang ke rumah Habibi untuk pertemuan.

    Dalam pertemuan itu, Habibi meminta pengadu mengoordinasikan 10 anggota PPK untuk membantu pemenangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana. Komunikasi antara keduanya berlanjut melalui WhatsApp.

    Pada 6 November 2024, Habibi kembali menghubungi pengadu dan meminta pengadu mengambil uang operasional sebesar Rp 10.000.000 di rumahnya.

    Keesokan harinya, 7 November 2024, Habibi dan beberapa anggota PPK bertemu membahas mekanisme pemenangan pasangan calon tersebut. Pertemuan ini juga disertai pembagian dana operasional awal kepada anggota PPK yang hadir, masing-masing Rp 500.000.

    Selain itu, anggota PPK diminta membuat data tim penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) yang akan dilibatkan. DKPP menyebut teradu menyerahkan uang Rp 33.000.000 sebagai dana operasional kepada pengadu.

    Pengadu kemudian bertemu dengan anggota PPK lain untuk membahas alokasi anggaran, yakni Rp 1.500.000 untuk PPS dan Rp 150.000 untuk setiap pemilih.

    "Bahwa berdasarkan keterangan Pengadu dalam sidang pemeriksaaan, pada tanggal 14 November 2024 Pengadu menyerahkan data tambahan yang sebelumnya dinyatakan kurang oleh Teradu. Setelah menyerahkan data tersebut, Teradu memberi uang sejumlah Rp 150.000.000 kepada Pengadu untuk operasional pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Nomor Urut 5 atas nama dr Raendi Rayendra dan Eka Maulana pada Pilkada Tahun 2024, dengan membuat format data yaitu nomor DPT, nama Lengkap, dan Nomor TPS," ujar DKPP.

    DKPP juga mengungkapkan Habibi meminta pengadu mengambil uang Rp 3,7 miliar dari seseorang di Bogor. Habibi kemudian mengambil Rp 500 juta dengan alasan pengamanan.

    Uang sisa Rp 3,2 miliar dimasukkan ke dalam 1.500 amplop, masing-masing berisi Rp 2.000.000, sehingga total Rp 3.000.000.000. Sisa Rp 200.000.000 diserahkan kepada seseorang bernama Novi.

    Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Pengadu, Altisan Sumampouw, anggota PPK Kecamatan Bogor Timur pada Pilkada 2024. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada pemilih, dengan instruksi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

    Tindakan Habibi, pengadu, dan saksi pengadu yang berstatus PPK ini terbukti tidak netral dan melanggar hukum.

    "DKPP berpendapat tindakan Pengadu dan Saksi Pengadu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, terlebih Pengadu melibatkan banyak penyelenggara Pemilu lainnya yang seharusnya menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu DKPP perlu mengingatkan agar KPU lebih selektif lagi dalam merekrut penyelenggara pemilu adhoc, yang mampu menjaga integritas," ujar DKPP.

    Hasil Pilkada Kota Bogor 2024

    Sebagai informasi, Pilkada Kota Bogor dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin. Keduanya telah dilantik dan bertugas sebagai Wali Kota Bogor.

    Sementara, pasangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana, yang disebut DKPP memberi uang ke Habibi, meraih 71.736 suara. Suara mereka menempatkan mereka di posisi ketiga dalam Pilkada Kota Bogor.

    Alokasi Dana Operasional Pemenangan Pasangan Calon

    Pihak Penerima Jumlah (IDR) Keterangan
    Anggota PPK (awal) 500.000 Per orang yang hadir
    Dana Operasional Pengadu 10.000.000 Pertemuan awal
    Dana Operasional Pengadu 33.000.000 Tahap selanjutnya
    Anggaran PPS 1.500.000 Per PPS
    Anggaran Pemilih 150.000 Per pemilih
    Dana Operasional Pemenangan 150.000.000 Setelah penyerahan data tambahan
    Novi 200.000.000 Sisa uang setelah amplop
    Amplop Pemilih 3.000.000.000 1.500 amplop @ Rp 2.000.000
  • Cadangan Emas Jerman di AS: Aman dari Campur Tangan Trump?

    Cadangan Emas Jerman di AS: Aman dari Campur Tangan Trump?

    Bertepatan di ruang bawah tanah Federal Reserve (Fed) di New York, Amerika Serikat (AS), tersimpan berton-ton cadangan emas milik Jerman. Pertanyaan besar kini muncul: apakah aset berharga ini aman dari potensi campur tangan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump?

    Perdebatan mengenai kemungkinan pemulangan batangan emas tersebut ke Jerman semakin memanas, memicu pembahasan di kalangan politisi dan ahli ekonomi.

    Cadangan emas ini merupakan milik Deutsche Bundesbank, bank sentral Jerman. Fungsinya krusial untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara tersebut. Meskipun Parlemen Jerman (Bundestag) dapat membahas masa depan dan pengamanan cadangan ini, keputusan akhir mengenai lokasi penyimpanan tetap berada di tangan Bundesbank.

    Lokasi Penyimpanan Cadangan Emas Jerman

    Brankas Federal Reserve di New York menjadi fasilitas penyimpanan emas negara terbesar di dunia, menampung hingga 6.000 ton emas. Bank sentral Jerman melaporkan total cadangan emasnya mencapai 3.350 ton.

    Sekitar 37% atau 1.236 ton emas Jerman, senilai sekitar 160 miliar euro (Rp3.202 triliun), disimpan di Fed New York. Sebanyak 13% berada di Bank of England di London, dan sisa 50% tersimpan di Bundesbank di Frankfurt.

    Jerman menempati posisi kedua negara dengan cadangan emas terbanyak setelah AS yang memiliki 8.133 ton. Berikut adalah daftar 10 negara dengan cadangan emas terbanyak:

    No. Negara Cadangan Emas (Ton)
    1 Amerika Serikat 8.133
    2 Jerman 3.350
    3 Italia 2.451
    4 Prancis 2.437
    5 Rusia 2.326
    6 Cina 2.304
    7 Swiss 1.039
    8 India 880,2
    9 Jepang 846
    10 Turki 644,3

    Indonesia berada jauh di luar peringkat 25 besar. Menurut Bloomberg Tech, bank sentral Indonesia memiliki sekitar 80 ton cadangan emas yang disimpan di dalam negeri.

    Mengapa Banyak Emas Jerman di AS?

    Cadangan ini berawal dari sistem moneter dunia Bretton Woods yang diterapkan pada tahun 1944. Sistem yang diprakarsai AS ini menetapkan nilai tukar tetap semua mata uang terhadap dolar AS. Jerman bergabung pada tahun 1952.

    Selama 'keajaiban ekonomi' era 1950-an dan 1960-an, surplus ekspor Jerman dalam bentuk dolar ditukarkan dengan emas. Demi kemudahan dan efisiensi biaya, emas tersebut langsung disimpan di AS.

    Selain itu, selama Perang Dingin, alasan keamanan menjadi pertimbangan utama: emas disimpan jauh dari jangkauan Uni Soviet.

    Risiko Penyimpanan Emas di Luar Negeri

    Penyimpanan cadangan emas di luar negeri berpotensi memiliki risiko. Venezuela menjadi salah satu contoh nyata. Dalam keadaan darurat, hanya emas di brankas domestik yang dapat diakses langsung.

    Pada tahun 2018, Bank of England menolak akses pemerintah Caracas terhadap cadangan emas Venezuela di London. Hal ini disebabkan oleh sanksi keuangan terhadap rezim Presiden Maduro.

    Bank of England juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pihak berwenang Venezuela yang dapat memberi instruksi terkait penyimpanan emas. Pada awal 2019, pemerintah Inggris, sejalan dengan AS dan sebagian Uni Eropa, mengakui Juan Guaidó sebagai presiden sementara Venezuela. Ini menyebabkan ketidakpastian hukum apakah instruksi dari pemerintahan Maduro dapat dipatuhi.

    Risiko Cadangan Emas Jerman di AS

    Para ahli terbelah dalam menilai risiko ini. Banyak yang mendukung pemulangan cadangan emas karena menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah AS.

    Stefan Rie, ahli strategi pasar modal dari Acatis, mengungkapkan kekhawatirannya.

  • Iran Bersedia Kurangi Pengayaan Uranium Jika AS Cabut Semua Sanksi

    Iran Bersedia Kurangi Pengayaan Uranium Jika AS Cabut Semua Sanksi

    Teheran menyatakan kesiapan untuk "mengencerkan" kadar uraniumnya yang sangat diperkaya. Syaratnya, Amerika Serikat (AS) harus mencabut semua sanksi yang dikenakan terhadap Iran.

    Pernyataan ini muncul setelah perundingan nuklir antara kedua negara kembali dilanjutkan. Pembicaraan tersebut sempat terhenti pasca perang Iran dan Israel tahun lalu, sebelum dilanjutkan pada 6 Februari.

    Mohammad Eslami, Kepala Badan Energi Atom Teheran, menyampaikan pernyataan ini. Dikutip oleh kantor berita resmi IRNA News Agency pada Senin (9/2) waktu setempat, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026).

    "Sebagai kesimpulan, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pengenceran kadar uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen… Kepala Organisasi Energi Atom mengatakan bahwa hal ini bergantung apakah semua sanksi akan dicabut sebagai imbalannya," demikian seperti dilaporkan IRNA News Agency.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pencabutan itu mencakup semua sanksi terhadap Iran. Atau hanya sanksi yang dikenakan oleh AS saja yang menjadi syaratnya.

    Pengenceran uranium yang diperkaya berarti mencampurnya dengan bahan campuran. Tujuan tindakan ini adalah untuk mengurangi level pengayaan uranium tersebut. Dengan demikian, produk akhirnya tidak melebihi ambang batas pengayaan yang telah ditetapkan.

    Sebelum insiden pemboman fasilitas-fasilitas nuklir Teheran oleh AS dan Israel pada Juni tahun lalu. Iran telah memperkaya uranium hingga 60 persen.

    Angka ini jauh melebihi batas 3,67 persen yang diizinkan. Batas tersebut didasarkan pada perjanjian nuklir tahun 2015, yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

    Kekhawatiran Senjata Nuklir

    Negara-negara Barat, di bawah kepemimpinan AS, mencurigai Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Teheran.

    Menurut badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Iran adalah satu-satunya negara. Yakni yang tidak memiliki senjata nuklir, namun memperkaya uranium hingga 60 persen.

    Pasokan uranium yang sangat diperkaya seberat 400 kilogram milik Iran, sebelum perang melawan Israel berkecamuk tahun lalu, tidak diketahui jelas lokasinya. Inspektur nuklir PBB terakhir kali mencatat lokasinya pada 10 Juni 2025 lalu.

    Pasokan tersebut berpotensi memungkinkan Iran memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir. Ini bisa terjadi jika pengayaan uranium mencapai 90 persen.

    Sikap AS dan Iran Terhadap Pengayaan Uranium

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan larangan total pengayaan uranium bagi Iran. Kondisi ini tidak dapat diterima oleh Teheran.

    Iran menganggap situasi tersebut sangat tidak menguntungkan. Bahkan lebih buruk daripada perjanjian nuklir tahun 2015 yang sebelumnya berlaku.

    Iran mempertahankan haknya untuk memiliki program nuklir sipil. Hal ini didasarkan pada ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

    Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Teheran dan 190 negara lainnya.

    Tabel Perbandingan Tingkat Pengayaan Uranium

    Berikut adalah perbandingan tingkat pengayaan uranium yang pernah dicapai Iran dengan batas yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir 2015.

    Tingkat Pengayaan Keterangan
    60% Tingkat pengayaan Iran sebelum Juni tahun lalu
    3,67% Batas yang diizinkan berdasarkan perjanjian nuklir 2015
    90% Tingkat yang berpotensi memproduksi bom nuklir

    Dalam perundingan nuklir terbaru di Oman pada 6 Februari lalu. Iran menolak seruan AS untuk menghentikan pengayaan uranium, menurut seorang diplomat regional yang berbicara kepada Reuters.

    Diplomat itu menuturkan bahwa Iran bersedia membahas "level dan kemurnian" pengayaan uranium. Atau alternatifnya, konsorsium regional sebagai solusi.