Category: Politik

  • Siswa Papua Barat ‘Tagih’ Makan Bergizi Gratis ke Prabowo

    Siswa Papua Barat ‘Tagih’ Makan Bergizi Gratis ke Prabowo

    Sejumlah siswa di Papua Barat berkesempatan menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program makan bergizi gratis (MBG). Dalam kesempatan tersebut, mereka secara antusias 'menagih' realisasi program tersebut kepada Prabowo.

    Momen ini terjadi saat peresmian 1.179 SPPG Polri dan gudang ketahanan pangan Polri seluruh Indonesia di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Prabowo hadir dalam acara tersebut, duduk berdampingan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Acara ini juga diisi dengan dialog interaktif virtual bersama peserta dari berbagai daerah. Prabowo kemudian berinteraksi langsung dengan perwakilan Polda Papua Barat.

    Wakapolda Papua Barat Brigjen Sulastiana menjelaskan bahwa penerima program MBG di Kampung Wamesa adalah masyarakat asli Papua. Menurutnya, antusiasme warga terhadap program ini sangat tinggi.

    "Kami sangat antusias mengingat kemaanfatan MBG bagi 132 penerima di Kampung Wamesa ini terdiri dari TK 16, SD 90, ibu hamil 5, ibu menyusui 6 dan balita 15 yang semuanya masyarakat asli Papua yang sangat membutuhkan MBG," kata Sulastiana.

    Dalam dialog virtual tersebut, Sulastiana didampingi oleh sejumlah siswa yang dengan serempak menyampaikan terima kasih dan harapan agar program MBG segera diimplementasikan di sekolah mereka.

    "Terima kasih Bapak Presiden sudah bangun dapur MBG di kampung kami. Ditunggu ya MBG-nya di sekolah kami, SD YPK Betlehem Wamesa, Kabupaten. Terima kasih Bapak Presiden," ujar mereka serempak.

    Prabowo menyambut respons tersebut dengan senyum dan menanyakan perkembangan pembagian MBG di wilayah tersebut.

    "Saya sangat gembira, saya sangat bangga. Saudara-saudara dari kepolisian bekerja dengan sangat baik di tempat-tempat yang susah. Saya sangat gembira melihat anak-anak cerah, anak-anak kita penuh harapan. Sekarang saya bertanya, ini MBG sudah mulai dibagikan?" kata Prabowo.

    Sulastiana menjelaskan bahwa pembagian MBG di Wamesa belum dimulai, masih menunggu verifikasi dari BGN.

    "Belum mulai Bapak di Wamesa. Kami menunggu verifikasi dari BGN," ujar Sulastiana.

    Percepatan Verifikasi oleh BGN

    Menanggapi hal ini, Prabowo meminta Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk segera mempercepat proses verifikasi. Ia optimis bahwa MBG dapat segera dinikmati oleh para siswa di sekolah tersebut.

    "BGN segera ya diverifikasi. Oke saya percaya Pak Dadan bisa cepat ya," ujar Prabowo.

    Berikut rincian penerima manfaat program MBG di Kampung Wamesa:

    Kategori Jumlah Penerima
    TK 16
    SD 90
    Ibu Hamil 5
    Ibu Menyusui 6
    Balita 15
    Total 132
  • Trump Desak Herzog Ampuni Netanyahu Terkait Kasus Suap

    Trump Desak Herzog Ampuni Netanyahu Terkait Kasus Suap

    Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog terkait upaya pengampunan untuk sekutunya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi tuduhan penyuapan.

    Trump menyampaikan kepada wartawan pada Kamis (12/2) bahwa Netanyahu adalah pemimpin masa perang yang "luar biasa". Ia juga mengecam Herzog karena tidak memberikan pengampunan presiden kepada Netanyahu.

    "Anda memiliki seorang presiden yang menolak untuk memberikan pengampunan kepadanya. Saya pikir orang itu seharusnya malu pada dirinya sendiri," kata Trump tentang Herzog.

    Ia menambahkan bahwa warga Israel harus menekan Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu.

    "Dia memalukan karena tidak memberikannya. Dia harus memberikannya," cetus Trump.

    Komentar tersebut muncul sehari setelah Trump menjamu Netanyahu di Gedung Putih. Itu merupakan pertemuan ketujuh mereka sejak Trump kembali berkuasa tahun lalu.

    Kasus Suap yang Menjerat Netanyahu

    Netanyahu dituduh menerima hadiah mewah sebagai suap dan mempertimbangkan kesepakatan dengan media sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan pemerintahannya. Sidang pertamanya dimulai pada tahun 2020. Namun, proses hukum tersebut berulang kali terganggu oleh gejolak geopolitik di kawasan itu, termasuk perang Israel di Gaza.

    AS sebelumnya telah meminta Herzog untuk memberikan amnesti atau pengampunan kepada Netanyahu.

    Permohonan Trump di Knesset

    Trump sebelumnya telah mengajukan permohonan pengampunan kepada Herzog di depan umum, terutama dari balik podium parlemen Israel, Knesset, Oktober tahun lalu.

    "Saya punya ide: Bapak Presiden, mengapa Anda tidak memberinya pengampunan?" tanya Trump saat pidatonya.

    Ia juga tampak meremehkan tuduhan penyuapan, dengan menyebutkan barang-barang mewah yang diduga diterima Netanyahu. "Cerutu dan sampanye – siapa yang peduli?" tanya Trump.

    Tanggapan Herzog Terkait Pengampunan

    Herzog sebelumnya mengatakan bahwa setiap permintaan pengampunan harus mengikuti peninjauan dan prosedur normal berdasarkan hukum negara.

    Berikut rincian kasus yang menjerat Netanyahu:

    Kasus Tuduhan
    Kasus 4000 Suap dan penyalahgunaan kekuasaan
    Kasus 2000 Kesepakatan dengan pemilik media untuk pemberitaan positif
    Kasus 1000 Menerima hadiah mewah secara ilegal

    Proses hukum terhadap Netanyahu masih berlangsung dan terus menjadi sorotan publik.

  • Kejari Bantul Tunda Tersangka Korupsi Dana Desa Wonokromo

    Kejari Bantul Tunda Tersangka Korupsi Dana Desa Wonokromo

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul masih menunda penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana desa di Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul. Penundaan ini disebabkan karena proses penghitungan kerugian keuangan negara yang harus dilakukan oleh lembaga negara audit keuangan, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

    Kepala Kejari (Kajari) Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, menjelaskan bahwa KUHP baru memiliki ketentuan khusus terkait tindak pidana korupsi yang mengharuskan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang.

    "Belum (penetapan tersangka), kita masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara karena KUHP baru," kata Kristanti, Jumat (13/2/2026).

    Perubahan regulasi ini berdampak pada proses penyidikan yang sedang berjalan.

    "Jadi ada perubahan regulasi di situ. Kalau yang lama kita pakai bukti kita sendiri bisa, auditor internal bisa dan audit inspektorat juga bisa," ucapnya.

    Kristanti menambahkan, lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan negara sesuai KUHP baru adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    "Tapi yang KUHP baru harus auditor lembaga keuangan negara, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," lanjut Kristanti.

    Proses Penyidikan Terus Berjalan

    Meskipun belum ada penetapan tersangka, Kristanti memastikan bahwa penanganan kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan. Saat ini, Kejari Bantul sedang menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

    "Saat ini sudah penyidikan. Kita sudah periksa beberapa saksi dan sepertinya sudah semuanya, dan saat ini berproses ke permohonan untuk penghitungan kerugian keuangan negara," ujarnya.

    Kejari Bantul menargetkan penanganan kasus ini secepat mungkin. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah bukti-bukti yang ada mencukupi.

    "Setelah bukti cukup kita pasti tetapkan tersangka. Karena penetapan harus ada kecukupan alat bukti," katanya.

    Laporan Audit Investigasi Bupati Bantul

    Sebelumnya, Bupati Bantul telah menyerahkan laporan hasil audit investigasi terkait dugaan penyelewengan dana desa Wonokromo kepada Kejari Bantul. Laporan tersebut mengungkap indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu perangkat desa.

    Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    "Dan berpotensi merugikan keuangan negara. Nah tentu ini akan dilakukan penyelidikan, penyidikan oleh Kejari Bantul," kata Halim, Jumat (2/1).

    Namun, Halim belum dapat mengungkap besaran kerugian negara yang disebabkan oleh penyelewengan tersebut. Informasi tersebut akan disampaikan oleh Kejaksaan setelah proses tindak lanjut selesai.

    "Nanti akan disampaikan oleh Kejaksaan setelah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan," ujarnya.

    Perbandingan Lembaga Audit Keuangan Negara

    Berikut adalah tabel yang membandingkan lembaga audit keuangan negara di Indonesia:

    Lembaga Fokus Audit Lingkup Audit
    BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah
    BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Instansi Pemerintah

    Kasus dugaan korupsi dana desa Wonokromo ini masih terus bergulir, dan masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya dari pihak Kejari Bantul.

  • Urbanisasi Ancam Kesehatan Mental di Kota Besar Jakarta

    Urbanisasi Ancam Kesehatan Mental di Kota Besar Jakarta

    Urbanisasi menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Perpindahan penduduk desa ke kota terus meningkat. Kondisi ini memicu berbagai persoalan kompleks di perkotaan, termasuk masalah kesehatan mental.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa 70% masyarakat global, termasuk Indonesia, akan tinggal dan bekerja di kota besar.

    "Hari ini kita menghadapi banyak sekali tekanan terhadap lingkungan dan bumi kita. Pertama, urbanisasi. 70% masyarakat global dan Indonesia akan berada tinggal bekerja di kota-kota besar, dan urbanisasi tidak bisa kita cegah begitu saja," kata AHY dalam Rapat Koordinasi Ruang Terbuka Hijau di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

    Arus urbanisasi menyebabkan perkotaan menghadapi tantangan seperti ketersediaan air dan infrastruktur jalan yang terbatas, memicu kepadatan dan kemacetan.

    "Sering kita mendengar sekarang mental health issues. Jangan-jangan dan bisa hampir dipastikan ini juga karena stres menghadapi tantangan di kota-kota besar," tuturnya.

    Perubahan Iklim dan Kebutuhan Ruang Publik

    AHY menekankan perlunya mengurangi emisi karbon melalui elektrifikasi untuk mengatasi perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim adalah nyata dan berdampak luas, seperti kekeringan yang menyebabkan kelaparan dan banjir besar yang menimbulkan korban jiwa.

    Di tengah tantangan ini, kebutuhan akan ruang publik semakin mendesak.

    "Masih banyak lagi yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dan masyarakat Dunia. Kebutuhan ruang publik makin mendesak. Padahal kita ingin anak cucu kita tumbuh dengan baik, bukan hanya sehat raganya tapi juga jiwanya," tutup AHY.

    Tantangan Akibat Urbanisasi

    Berikut adalah beberapa tantangan utama yang timbul akibat urbanisasi:

    Tantangan Dampak
    Keterbatasan Air Krisis air bersih, sanitasi buruk
    Infrastruktur Jalan Terbatas Kepadatan, kemacetan, polusi
    Kesehatan Mental Stres, depresi, masalah psikologis
    Perubahan Iklim Kekeringan, banjir, bencana alam
    Kebutuhan Ruang Publik Kurangnya interaksi sosial, kualitas hidup menurun

    Peningkatan urbanisasi menuntut solusi inovatif untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

  • Prabowo Subianto Bantah Program Makan Bergizi Gratis Buang Uang Negara di Jakarta

    Prabowo Subianto Bantah Program Makan Bergizi Gratis Buang Uang Negara di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kerap dituding sebagai proyek buang-buang uang negara. Ia dengan tegas membantah tudingan tersebut.

    Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menghadapi kampanye yang berusaha mendiskreditkan kebijakan MBG. Menurutnya, tuduhan itu tidak valid karena sumber dana program berasal dari pengalihan anggaran dari pos-pos yang dianggap kurang produktif.

    "Karena itu kita laksanakan program ini. Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang," kata Prabowo saat meresmikan SPPG Polri, di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menegaskan, program MBG didanai dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran, bukan melalui penambahan beban APBN. Efisiensi dilakukan untuk menutup celah kebocoran anggaran yang berpotensi menjadi lahan korupsi. Menurut Prabowo, jika tidak dilakukan penghematan, anggaran negara bisa habis untuk memperkaya oknum tertentu.

    "Padahal uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi. Dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi," tegas Prabowo.

    Kritik Terhadap Birokrasi

    Prabowo juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai seringkali menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Ia menyinggung praktik rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, serta kunjungan-kunjungan yang dianggap tidak esensial.

    "Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tidak ada manfaat bagi bangsa negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan," papar Prabowo.

    Ia menjelaskan bahwa anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tersebut kini dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk program MBG.

    Kondisi Fiskal Negara

    Di sisi lain, Prabowo meyakinkan bahwa kondisi fiskal negara tetap aman meskipun program MBG membutuhkan biaya yang besar. Ia menyebutkan bahwa defisit APBN masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah, yaitu 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    "Saudara-saudara APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, yaitu 3%," tegas Prabowo.

    Bahkan, pemerintah menargetkan untuk menekan defisit lebih rendah dari angka tersebut. Pengurangan defisit menjadi salah satu target yang ingin dicapai.

    "Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ," lanjut Prabowo.

    Komitmen Prabowo Tertibkan Anggaran

    Prabowo mengaku bahwa setelah menjabat sebagai presiden, ia melihat masih banyak kebocoran dan penghamburan anggaran. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menertibkan birokrasi dan menyelamatkan kekayaan serta aset negara.

    "Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara," pungkasnya.

    Berikut adalah rincian target defisit APBN yang ditetapkan pemerintah:

    Tahun Target Defisit (% dari PDB)
    2024 Di bawah 3%
    2025 (Target) Berusaha untuk terus dikurangi
  • Bupati Siak Lobi Pusat Tingkatkan PAD dan Benahi BUMD

    Bupati Siak Lobi Pusat Tingkatkan PAD dan Benahi BUMD

    Bupati Siak Afni Zulkifli terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menemui sejumlah pejabat di pusat. Salah satu fokus utama adalah membangkitkan kembali PT Bumi Siak Pusako (BSP).

    “Alhamdulillah dalam sehari kemarin diberi kemudahan oleh Allah Taala bisa bertemu dengan banyak petinggi kementerian dan lembaga. Ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Bapak Saan Mustofa,” kata Bupati Afni, Jumat (13/2/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, Afni mengaku mendapatkan banyak arahan dan dukungan terkait penyelarasan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam membangun Siak.

    “Saya tentu jadi sangat bersemangat atas banyaknya nasehat dan solusi yang ditawarkan untuk kemaslahatan rakyat,” kata Afni.

    Selain itu, Afni juga bertemu dengan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily untuk berdiskusi tentang terobosan di dunia pendidikan dan pendidikan kebangsaan. Momentum penting lainnya adalah diskusi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirjen Migas Laode Sulaiman yang berfokus pada pembenahan PT BSP.

    Fokus Pembenahan PT BSP

    Menurut Afni, terdapat tiga agenda besar yang perlu dikawal bersama. Pertama, realisasi kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) BSP kepada negara, termasuk eksplorasi 7 sumur yang belum dikerjakan sejak izin diberikan. Program kerja lainnya adalah survey seismik, program EOR, dan studi GGR.

    “Ini sifatnya wajib dijalankan dan membutuhkan nilai investasi mencapai 130 juta USD. Kami optimis, InsyaAllah terlaksana dengan mengikuti arahan langsung Kementerian ESDM dan SKK Migas,” kata Afni.

    Agenda kedua adalah penggantian pipa salur minyak secara permanen oleh PT BSP, bukan hanya perbaikan sementara.

    “Ini akan sangat jauh lebih murah dan efektif. Sehingga menekan cost produksi dan berdampak kelak pada naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Afni optimis.

    “Inilah warisan yang kelak ditinggalkan bagi anak cucu Siak ke depan, setelah selama ini pipa BSP hanya mengandalkan warisan lama. Akibatnya beberapa tahun lalu terjadi congeal dan minyak terpaksa menggunakan trucking yang sangat mahal dan berdampak pada deviden pemilik saham dan PAD Siak hingga saat ini. Karena itu kita harus berani mengambil keputusan besar mengganti dan Alhamdulillah mendapat dukungan penuh dari pusat,” kata Afni.

    Agenda ketiga adalah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memilih Direksi tetap PT BSP. Afni menginginkan proses yang profesional, transparan, dan dapat dipercaya dengan melibatkan unsur independen seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, pakar, akademisi, dan profesional.

    Pembenahan Pelabuhan KITB

    Pertemuan juga dilakukan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. Salah satu poin penting adalah pembahasan mengenai pengelolaan pelabuhan oleh BUMD PT Samudera Siak (SS) yang dinilai kurang amanah hingga menyebabkan ambruknya fisik pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

    “Saya menegaskan bahwa Direksi lama telah dipecat secara tidak hormat, dan kami memiliki komitmen kuat membenahi pelabuhan di KITB saat nanti diberi kesempatan kedua. Alhamdulillah Bapak Menteri Perhubungan mendukung penuh bila BUMD Siak kembali menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di KITB, namun disarankan tidak lagi menggunakan badan hukum PT Samudera Siak, mengingat banyak hal yang masih harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami sepakat dan InsyaAllah kami siap membuka lembaran baru sesuai dengan arahan-arahan pihak Kementerian,” ucap Afni.

    Afni melaporkan bahwa ambruknya pelabuhan KITB dan berhentinya operasional kapal menyebabkan ratusan warga kehilangan pekerjaan. Ia bersyukur permohonan izin Ship-to-Ship (STS) transfer sementara diterima agar aktivitas pelabuhan tetap berjalan.

    Berikut rincian agenda pertemuan Bupati Siak dengan Kementrian:

    Pejabat Agenda
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa Penyelarasan pemerintah pusat dan daerah
    Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily Terobosan dunia pendidikan dan pendidikan kebangsaan
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirjen Migas Laode Sulaiman Pembenahan PT Bumi Siak Pusako (BSP)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud Pembenahan Pelabuhan KITB

    “Terkahir kami juga memohon adanya jembatan timbang mencegah ODOL (Over Dimension Over Loading), demi menjaga kualitas Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah dan mobil angkutan untuk anak-anak disabilitas berangkat sekolah. Alhamdulillah semua mendapat tanggapan positif, akan ditindaklanjuti secara administratif dan teknis,” kata Afni.

  • Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Serangan Oknum

    Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Serangan Oknum

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan oknum bermasalah di dalam institusi. Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan terhadap oknum tersebut, bukan dengan membubarkan institusi atau mencopot pimpinan.

    Prabowo memahami bahwa Polri saat ini sering menjadi sasaran masalah. Ia mencontohkan situasi serupa yang pernah dialami TNI.

    "TNI juga dulu jadi sasaran, jenderal-jenderal yang paling hebat, paling jago dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM," kata Prabowo saat sambutan di acara peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo meminta Polri untuk bersikap tabah jika menjadi sasaran kritik. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari risiko.

    Analogi Oknum dalam Institusi

    Prabowo mengibaratkan keberadaan oknum dalam institusi seperti siswa di sebuah sekolah yang melakukan kesalahan.

    "Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang kalau ada nggak bener ya tindak, saya ibaratkan kalau ada sekolah muridnya ada yang brengsek, ada yang tawuran, ada yang kurang ajar, muridnya. Bukan kepala sekolahnya yang dicopot, keliru itu, terbalik, bukan sekolahnya ditutup, tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin," kata Prabowo.

    Pesan untuk Pimpinan Polri

    Prabowo menekankan pentingnya ketahanan mental bagi pimpinan Polri dalam menghadapi berbagai serangan, termasuk di media sosial.

    "Kau dikasih bintang di sini (pundak kanan dan kiri), untuk tahan, tahan banting, tahan maki maki, tahan serangan, apalagi serangannya di sosmed ya kan, sosmed itu banyak buzzer, jadi kita harus tegar," ucapnya.

    Prabowo juga menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Polri.

    "Yang jelas kita buktikan kepada rakyat, hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga, dan puas dengan prestasi ini," ucap Prabowo.

    Berikut adalah rincian perbandingan jumlah personel Polri:

    Pangkat Jumlah Personel (Estimasi)
    Jenderal Polisi 20
    Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) 80
    Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) 250
    Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) 500
    Kombes Pol 5.000
    AKBP 7.500
    Kompol 12.000
    AKP 17.000
    IPTU 25.000
    IPDA 35.000
    Aipda 60.000
    Bripka 90.000
    Brigadir 120.000
    Briptu 150.000
    Bharada 200.000

    Jumlah tersebut adalah estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.

  • Polri Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto

    Polri Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inisiatif Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi III DPR menilai langkah Polri, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sejalan dengan visi Prabowo.

    Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menyatakan bahwa pembangunan SPPG oleh Polri selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    "Langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama seluruh jajaran dan kawan-kawan Polri dalam membangun SPPG ini menurut saya sangat selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Ini menunjukkan bahwa visi besar pemerintah benar-benar ditangkap dan diterjemahkan secara konkret oleh institusi negara," ujar Rano Alfath saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).

    Rano menambahkan bahwa program MBG yang didukung Polri langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, Polri tetap menjalankan tugas pokoknya sambil berkontribusi pada program MBG.

    "Inisiatif langkah nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak kita. Polri tetap solid menjalankan tugas menjaga keamanan, dan pada saat yang sama ikut mengambil peran dalam memastikan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan bangsa," ujar Rano.

    Investasi Jangka Panjang

    Rano, yang juga Bendahara Fraksi PKB, menekankan bahwa kualitas generasi muda saat ini akan menentukan kekuatan Indonesia di masa depan. Ia menilai bahwa memprioritaskan isu gizi adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

    "Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan Polri di seluruh Indonesia yang sudah bekerja keras menghadirkan program ini. Kehadiran SPPG ini memperlihatkan komitmen nyata dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan anak-anak Indonesia," ujar Rano.

    Apresiasi Prabowo Subianto

    Dalam pidatonya di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2), Prabowo Subianto mengungkapkan kegembiraannya atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia merasa puas karena Polri mendukung program MBG tanpa mengabaikan tugas utamanya.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    Tabel: Perbandingan Program SPPG dengan Program Gizi Lain

    Berikut adalah tabel yang membandingkan program SPPG dengan program gizi lainnya:

    Program Fokus Utama Target Penerima Pelaksana
    SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Penyediaan makanan bergizi Anak-anak Polri
    PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Suplementasi gizi Balita kurang gizi Puskesmas
    Posyandu Pemantauan tumbuh kembang anak Bayi dan balita Kader kesehatan
  • CIA Rekrut Informan Militer China Lewat Video Online

    CIA Rekrut Informan Militer China Lewat Video Online

    Badan intelijen pusat Amerika Serikat (AS), CIA, berupaya memanfaatkan perselisihan di internal militer Beijing. Mereka merilis video baru ke publik untuk merekrut informan dari kalangan militer China.

    Video CIA itu menggambarkan seorang perwira militer China dari level menengah yang merasa kecewa. Video yang dirilis pada Kamis (12/2) itu menjadi langkah terbaru AS dalam kampanye untuk meningkatkan pengumpulan intelijen manusia terhadap rival strategis Washington.

    Ini mengikuti upaya serupa pada Mei tahun lalu, yang berfokus pada tokoh-tokoh fiktif dalam Partai Komunis yang berkuasa di China yang memberikan instruksi detail dalam bahasa Mandarin tentang cara menghubungi intelijen AS secara aman.

    Direktur CIA, John Ratcliffe, mengatakan bahwa video-video dari lembaganya itu telah menjangkau banyak warga negara China. CIA akan terus menawarkan kepada para pejabat pemerintah China "kesempatan untuk bekerja menuju masa depan yang lebih cerah bersama".

    Video singkat CIA yang diunggah ke saluran YouTube-nya itu bertujuan untuk mengeksploitasi dampak politik domestik dari penindakan korupsi militer yang telah berlangsung selama bertahun-tahun oleh otoritas China. Penindakan ini menghantam eselon atas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) selain Zhang Youxia.

    "Siapa pun yang memiliki kualitas kepemimpinan pasti akan dicurigai dan dieliminasi tanpa ampun. Kekuasaan mereka dibangun di atas kebohongan yang tak terhitung jumlahnya," kata seorang perwira militer fiktif berbahasa Mandarin dalam video CIA tersebut.

    Bulan lalu, Kementerian Pertahanan China mengumumkan pemecatan dan penyelidikan terhadap Zhang Youxia, orang nomor dua di bawah Presiden Xi Jinping dalam Komisi Militer Pusat (CMC). Zhang menjadi pemimpin militer senior China paling terkemuka yang dipecat dalam beberapa dekade terakhir.

    CIA Klaim Jangkau Jutaan Orang

    CIA meyakini bahwa kampanye online tersebut menembus "Great Firewall"-nya China dan mencapai audiens yang dituju.

    "Video-video kami sebelumnya telah menjangkau jutaan orang dan menginspirasi sumber-sumber baru," ujar seorang pejabat CIA, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Reuters.

    Berikut adalah perbandingan upaya perekrutan intelijen yang dilakukan oleh CIA dan badan intelijen China:

    Aspek CIA (Amerika Serikat) Badan Intelijen China
    Target Pejabat militer dan pemerintah China yang merasa tidak puas Pegawai pemerintah AS (saat ini dan mantan)
    Metode Video online, kampanye publikasi detail cara menghubungi intelijen AS secara aman Upaya perekrutan langsung
    Tujuan Membangun kembali jaringan mata-mata di China setelah sebelumnya dilumpuhkan Merekrut informan untuk mendapatkan informasi dari dalam pemerintah AS
    Tantangan Menembus sensor internet China ("Great Firewall") Mengidentifikasi dan merekrut individu yang memiliki akses ke informasi sensitif

    CIA telah berinvestasi besar-besaran untuk menangkal China dan berupaya membangun kembali jaringan mata-mata di negara tersebut, setelah Beijing melumpuhkan jangkauannya dengan membunuh atau memenjarakan sejumlah sumber AS antara tahun 2010-2012 lalu.

    Sejumlah para pejabat AS menyebut badan-badan intelijen China bekerja tanpa henti untuk merekrut para pegawai pemerintah AS saat ini dan mantan pegawai pemerintah AS. Bahkan beberapa tahun terakhir, Beijing menerbitkan laporan tentang apa yang mereka sebut sebagai jaringan mata-mata AS yang mereka temukan di China.

  • Saksi Akui Terima Rp 65 Juta di Sidang Sertifikasi K3 Kemnaker

    Saksi Akui Terima Rp 65 Juta di Sidang Sertifikasi K3 Kemnaker

    Chandrales Riawati Dewi, Kepala Seksi Bidang Akreditasi Kelembagaan dan Sistem Manajemen K3 di Kemnaker periode 2015-2020, mengakui menerima Rp 65 juta. Uang tersebut merupakan dana nonteknis terkait pengurusan sertifikasi K3 dan diterima sejak 2019 sebagai 'uang terima kasih'.

    Pengakuan itu disampaikan Dewi saat menjadi saksi dalam sidang kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Hakim Ketua Nur Sari Baktiana mencecar Dewi mengenai alasan pemberian uang terima kasih dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

    "Terima kasih atas apa?" tanya hakim.

    "Mungkin karena kami membantu," jawab Dewi.

    Hakim kemudian menegaskan bahwa pemberian tersebut tidak mungkin hanya karena membantu, melainkan karena Dewi adalah bagian dari proses tersebut. Hakim kembali bertanya, "Jadi tidak ada kata mungkin. Ibu ada dalam proses bisnis di situ sehingga pertanyaannya, terima kasih atas apa?"

    "Membantu memproses sertifikat," jawab Dewi.

    Hakim yang tidak puas dengan jawaban tersebut, meminta Dewi untuk jujur dan tidak takut menyampaikan keterangan sebenarnya.

    "Kemnaker ini bukan membantu memang tugasnya untuk memproses dan mengeluarkan sertifikat yang dibutuhkan oleh PJK3, sehingga ketika ada uang terima kasih yang kemudian beralih definisi menjadi uang teknis, di pemahaman ibu dan rekan-rekan sejawat, ini terima kasih karena apa?" tanya hakim.

    "Membantu proses penerbitan sertifikat," jawab Dewi.

    Hakim kembali menekankan bahwa menerbitkan sertifikat K3 adalah tugas Kemnaker. Dewi akhirnya mengakui bahwa uang terima kasih dari PJK3 bertujuan agar proses penerbitan sertifikat dipercepat.

    "Kalau tupoksinya memang menerbitkan sertifikat, membantu yang seperti apa yang kemudian mereka berterima kasih kepada ibu dan rekan-rekan sejawat? Saya sudah tahu jawabannya tetapi ingin keluar dari ibu sendiri, sehingga akan dicatat dalam persidangan menjadi fakta persidangan. Kenapa teman-teman PJK3 ini berterima kasih kepada Kemnaker yang memang tugasnya menerbitkan sertifikat? Karena apa mereka berterima kasih?" tanya hakim.

    "Agar cepat," jawab Dewi.

    Penerimaan Uang Sejak 2019

    Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Dewi terkait penerimaan uang nonteknis dari PJK3 senilai Rp 65 juta. Menurut BAP, penerimaan tersebut berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025.

    "Ini saksi nomor 11 izin membacakan majelis, 'uang sertifikat PJK3 yang saya terima selama bekerja di Kemnaker' ini saksi mengatakan selama bekerja di Kemnaker, sementara saksi mengatakan sudah bekerja di tahun 2005. 'Antara Rp 1 (juta) sampai Rp 2 juta setiap bulan atau totalnya Rp 65 juta'. Nah, kalau saksi bicara selama saksi bekerja 2006-2025 apakah, dari mana saksi bisa menghitung Rp 65 juta ini?" tanya jaksa.

    "Izin Pak, itu kemarin penyidik dari 2019 menyatakan seperti itu," jawab Dewi.

    Daftar Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

    Total ada 11 terdakwa dalam kasus ini. Berikut daftar nama-namanya:

    Berikut daftar lengkap terdakwa dalam kasus ini:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia