Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan upaya Israel menguasai Tepi Barat. Langkah Israel tersebut dinilai merampas tanah rakyat Palestina.
Mansour mengungkapkan bahwa Palestina sedang aktif memobilisasi secara diplomatik. Ini untuk melawan upaya Israel yang dianggap ilegal.
Pernyataan ini disampaikan Mansour saat didampingi perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim. Lokasinya di markas besar PBB di New York.
"Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra berpengaruh… (akan) menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini," kata Mansour dilansir Aljazeera, Rabu (11/2/2026).
Beberapa hari lalu, Mansour juga menyoroti peningkatan dukungan internasional. Ini untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.
Mansour menegaskan bahwa Palestina "tidak sendirian" dalam perjuangan ini. Mereka memiliki dukungan kuat.
"Ini memiliki kedalaman Arab, kedalaman Islam, dan kami juga memiliki banyak teman lain yang akan maju untuk menyatakan posisi mereka terkait masalah khusus ini," katanya kepada wartawan.
Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2) menyetujui sejumlah langkah. Ini akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina.
Israel juga berupaya membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.
Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Sejak itu, Israel telah membangun pemukiman di wilayah tersebut.
Pembangunan ini melanggar hukum internasional. Hukum tersebut melarang kekuatan pendudukan memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki.
Penentangan Internasional Terhadap Israel
Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal. Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional memutuskan hal serupa.
Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, "dan rezim yang terkait dengannya", "melanggar hukum internasional".
Para pejabat Israel secara terang-terangan mengakui bahwa langkah-langkah mereka saat ini. Ini bertujuan mencaplok Tepi Barat.
Mereka juga ingin mencegah pembentukan negara Palestina. Ini adalah pengakuan terbuka dari Israel.
Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa langkah-langkah Israel ini. Langkah tersebut mewakili "kedaulatan de facto" atas wilayah tersebut.
Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel. Namun, belum ada konsekuensi atau sanksi internasional berarti.
Sanksi tersebut seharusnya diterapkan atas pelanggaran Israel terhadap Palestina. Penentangan ini terus bergulir.
Sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, yang merupakan bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia mengecam keras langkah-langkah Israel.
OKI menilai Israel memaksakan kedaulatannya di wilayah Palestina. Hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal.
"Kelompok OKI mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki," ucap Ahmet membacakan sikap OKI.
"Kami menyatakan bahwa kebijakan ekspansionis Israel dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki hanya akan memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," imbuhnya.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait status Tepi Barat menurut hukum internasional:
| Aspek Hukum | Keterangan |
|---|---|
| Status Wilayah | Wilayah pendudukan menurut Resolusi PBB. |
| Pemukiman Israel | Ilegal, melanggar Konvensi Jenewa Keempat. |
| Keputusan ICJ 2024 | Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum internasional. |
| Kedaulatan | Ditegaskan milik Palestina, bukan Israel. |
Upaya Israel memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat. Kunjungan resmi tersebut dimulai pada hari Rabu.
Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyatakan penentangannya. Ini terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.









