Category: Politik

  • Palestina Serukan Dunia Hentikan Israel Kuasai Tepi Barat

    Palestina Serukan Dunia Hentikan Israel Kuasai Tepi Barat

    Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan upaya Israel menguasai Tepi Barat. Langkah Israel tersebut dinilai merampas tanah rakyat Palestina.

    Mansour mengungkapkan bahwa Palestina sedang aktif memobilisasi secara diplomatik. Ini untuk melawan upaya Israel yang dianggap ilegal.

    Pernyataan ini disampaikan Mansour saat didampingi perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim. Lokasinya di markas besar PBB di New York.

    "Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra berpengaruh… (akan) menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini," kata Mansour dilansir Aljazeera, Rabu (11/2/2026).

    Beberapa hari lalu, Mansour juga menyoroti peningkatan dukungan internasional. Ini untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.

    Mansour menegaskan bahwa Palestina "tidak sendirian" dalam perjuangan ini. Mereka memiliki dukungan kuat.

    "Ini memiliki kedalaman Arab, kedalaman Islam, dan kami juga memiliki banyak teman lain yang akan maju untuk menyatakan posisi mereka terkait masalah khusus ini," katanya kepada wartawan.

    Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2) menyetujui sejumlah langkah. Ini akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina.

    Israel juga berupaya membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Sejak itu, Israel telah membangun pemukiman di wilayah tersebut.

    Pembangunan ini melanggar hukum internasional. Hukum tersebut melarang kekuatan pendudukan memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki.

    Penentangan Internasional Terhadap Israel

    Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal. Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional memutuskan hal serupa.

    Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, "dan rezim yang terkait dengannya", "melanggar hukum internasional".

    Para pejabat Israel secara terang-terangan mengakui bahwa langkah-langkah mereka saat ini. Ini bertujuan mencaplok Tepi Barat.

    Mereka juga ingin mencegah pembentukan negara Palestina. Ini adalah pengakuan terbuka dari Israel.

    Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa langkah-langkah Israel ini. Langkah tersebut mewakili "kedaulatan de facto" atas wilayah tersebut.

    Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel. Namun, belum ada konsekuensi atau sanksi internasional berarti.

    Sanksi tersebut seharusnya diterapkan atas pelanggaran Israel terhadap Palestina. Penentangan ini terus bergulir.

    Sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

    Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, yang merupakan bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia mengecam keras langkah-langkah Israel.

    OKI menilai Israel memaksakan kedaulatannya di wilayah Palestina. Hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal.

    "Kelompok OKI mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki," ucap Ahmet membacakan sikap OKI.

    "Kami menyatakan bahwa kebijakan ekspansionis Israel dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki hanya akan memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status Tepi Barat menurut hukum internasional:

    Aspek Hukum Keterangan
    Status Wilayah Wilayah pendudukan menurut Resolusi PBB.
    Pemukiman Israel Ilegal, melanggar Konvensi Jenewa Keempat.
    Keputusan ICJ 2024 Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum internasional.
    Kedaulatan Ditegaskan milik Palestina, bukan Israel.

    Upaya Israel memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat. Kunjungan resmi tersebut dimulai pada hari Rabu.

    Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyatakan penentangannya. Ini terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.

  • Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Setelah Lebaran, DPR Ingatkan Potensi Risiko

    Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Setelah Lebaran, DPR Ingatkan Potensi Risiko

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini menuai beragam respons, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai penerapan WFA perlu kajian mendalam. Ia menyebut WFA memiliki dua sisi, yaitu keuntungan dan kerugian.

    "Penerapan WFA itu seperti pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan sebaliknya juga dapat merugikan," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Deddy menjelaskan bahwa WFA berpotensi meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada beberapa sektor. Ini terutama untuk pekerjaan yang tidak memerlukan tatap muka langsung.

    Selain itu, WFA juga bisa memberikan dampak positif bagi kondisi kejiwaan pegawai. Mereka terhindar dari kemacetan dan memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga.

    "Di beberapa sektor atau jenis pekerjaan bisa meningkatkan produktivitas, baik untuk kejiwaan karena terhindar dari macet dan atau ada waktu untuk keluarga dan bahkan bisa membantu mendorong konsumsi serta ekonomi riil," ujarnya.

    Namun, Deddy juga menyoroti potensi negatif WFA. Kebijakan ini bisa disalahartikan oleh sebagian pegawai sebagai hari libur tambahan, bukan sebagai bentuk fleksibilitas kerja.

    Deddy meminta pemerintah tidak mengatur WFA secara serampangan. Pemerintah juga harus memikirkan keadilan bagi ASN yang tidak bisa menikmati kebijakan tersebut.

    "Menurut saya penerapan WFA harus dikaji secara mendalam dari seluruh aspek dan tidak diterapkan secara serampangan. Juga harus dipikirkan bagaimana keadilan bagi yang tidak bisa menikmati WFA. Perlu dirumuskan sanksi terhadap ASN yang saat WFA justru sama sekali tidak bekerja alias menganggap sebagai libur tambahan. Kalau memang maksudnya libur tambahan, katakan saja memang libur agar publik memahami dan bisa memikirkan dampaknya terhadap mereka," ujarnya.

    WFA bukan alasan untuk mengurangi produktivitas kerja ASN. Hal ini ditegaskan oleh Kapoksi Komisi II DPR Fraksi NasDem, Ujang Bey.

    "Bagi ASN kelenturan kerja ini (fleksibilitas) jangan diartikan sebagai kerja 'leha-leha', melainkan bekerja di luar tempat kerja tanpa mengurangi produktivitas kerja layaknya berkerja di kantor," ujar Ujang.

    Ujang mengingatkan bahwa WFA adalah kelonggaran. Namun, ASN tetap harus memiliki target kerja yang jelas dan terukur.

    "Pada intinya kita menyambut positif, tetapi untuk pekerjaan layanan yang membutuhkan bertatap muka langsung dengan masyarakat perlu diatur juga dengan baik jangan sampai satu sama lain menganggu produktivitas," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan WFA jelang dan setelah Idul Fitri:

    Aspek Kebijakan WFA Detail
    Periode Penerapan 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret
    Target Pelaksana ASN dan Pekerja Swasta
    Tujuan Utama Memudahkan mobilitas masyarakat selama mudik lebaran
    Jenis Kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement

    Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan WFA ini bukan libur. Ini adalah bentuk pengaturan kerja fleksibel.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Airlangga menegaskan bahwa upaya ini bertujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Fleksibilitas ini diberikan baik untuk ASN maupun pekerja swasta.

    "Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelas dia.

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Audiensi Empat Jam Bersama Lima Pengusaha Nasional di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Audiensi Empat Jam Bersama Lima Pengusaha Nasional di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan lima pengusaha nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2) malam. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih empat jam, mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB.

    Audiensi ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Mereka berdiskusi terbuka mengenai kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor strategis.

    Pertemuan ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Prabowo. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan dan memperkuat daya saing nasional.

    Para pengusaha yang hadir antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerap berbagai masukan dari pelaku usaha. Ini terkait tantangan dan peluang ekonomi di Indonesia.

    “Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo juga mengajak pengusaha untuk terus berkolaborasi. Tujuannya membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat sektor riil.

    Selain itu, mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi.

    Komitmen Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah

    Para pengusaha menyatakan komitmen untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Ini meliputi pengentasan kemiskinan dan peningkatan gizi.

    Peningkatan kualitas pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri juga menjadi fokus. Semuanya berpihak pada kepentingan bangsa.

    Pengusaha Nasional Grup Perusahaan
    Prajogo Pangestu Barito Pacific Group
    Anthony Salim Salim Group
    Franky Widjaja Sinar Mas Group
    Boy Thohir Adaro Energy
    Sugianto Kusuma Agung Sedayu Group

    Sebelumnya, pada Senin (9/2) malam, Prabowo menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Pertemuan itu juga bertempat di kediaman Padepokan Garudayaksa, Hambalang.

    Dalam pertemuan tiga jam itu, Prabowo mengajak sektor industri menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini sejalan dengan visi ekonomi nasional.

    Prabowo dan APINDO bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional. Mereka juga membahas tantangan dunia usaha ke depan.

    Prabowo mendengarkan masukan dan aspirasi dari pelaku usaha. Termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional.

  • DPRD Manggarai Barat Soroti Maraknya Dermaga Liar di Perairan Labuan Bajo

    DPRD Manggarai Barat Soroti Maraknya Dermaga Liar di Perairan Labuan Bajo

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat, Silverius Sukur, menyoroti maraknya pembangunan dermaga di perairan Labuan Bajo. Dermaga-dermaga ini disebut dibangun oleh sejumlah pengelola hotel yang berlokasi di tepi laut Labuan Bajo.

    Silverius menilai keberadaan banyak dermaga tersebut merusak pemandangan laut Labuan Bajo. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Manggarai Barat dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo.

    Rapat tersebut berlangsung pada Selasa (10/2/2026). Dalam kesempatan itu, Silverius dengan tegas menyatakan keberatan terkait kondisi tersebut.

    "Dermaga-dermaga ini merusak tatanan estetika laut atau pemandangan di Manggarai Barat ini," ujar Silverius.

    Ia juga mempertanyakan kewenangan KSOP dalam proses pembangunan dermaga-dermaga tersebut. Silverius menyebut banyak dermaga yang muncul di sepanjang pantai.

    "Dermaga pink, biru, dermaga semua hotel itu. Kami tidak tahu munculnya dermaga ini atas kerja sama KSOP atau atas kewenangan KSOP sehingga dermaga ini semua hotel di pinggir laut hampir semua ada," kata Silverius.

    Ketua DPC PDIP Manggarai Barat ini menyindir luasnya otoritas KSOP. "Ini hebat ini KSOP dia punya kewenangan yang begitu besar, otoritas yang begitu luas sehingga dermaga-dermaga ini bermunculan di mana-mana," imbuhnya.

    Klarifikasi KSOP Labuan Bajo

    Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, memberikan penjelasan terkait perizinan dermaga hotel. Stephanus menjelaskan bahwa pembangunan dermaga oleh hotel memerlukan sejumlah perizinan.

    Perizinan tersebut termasuk Perizinan Pemanfaatan Kawasan Perairan dan Ruang Laut (PPKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, diperlukan juga izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    Berikut adalah tabel perizinan yang wajib dimiliki untuk pembangunan dermaga hotel:

    Jenis Izin Lembaga Pemberi Izin
    Perizinan Pemanfaatan Kawasan Perairan dan Ruang Laut (PPKPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan
    Izin Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
    Izin Usaha (Tergantung jenis usaha pokok)

    "Apabila dermaga ini digunakan untuk kegiatan kepelabuhanan dengan usaha pokok seperti hotel maka dia wajib memiliki perizinan pokok yaitu PPKPRL, izin usaha," ujar Stephanus.

  • Presiden Kolombia Lolos dari Upaya Pembunuhan di Karibia

    Presiden Kolombia Lolos dari Upaya Pembunuhan di Karibia

    Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan dirinya berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Klaim tersebut muncul setelah ia mengaku menerima sejumlah peringatan terkait dugaan rencana oleh para pengedar narkoba untuk menargetkannya.

    Peristiwa menegangkan ini terjadi pada Senin malam, 11 Februari 2026, ketika helikopter yang ditumpangi Petro tidak dapat mendarat di tujuan awalnya di pantai Karibia. Kekhawatiran akan adanya penembakan dari pihak tidak dikenal menjadi alasan pembatalan pendaratan tersebut.

    Menurut Petro, ia dan rombongannya terpaksa berlayar selama empat jam di laut lepas. "Kami menuju ke laut lepas selama empat jam dan saya tiba di suatu tempat yang seharusnya tidak kami tuju, lolos dari upaya pembunuhan," kata Petro dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung.

    Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan di Kolombia. Klaim Petro muncul di tengah lonjakan kekerasan yang terjadi beberapa bulan menjelang pemilihan presiden di negara yang telah berkonflik selama beberapa dekade.

    Kolombia menghadapi konflik berkepanjangan antara kelompok gerilyawan dan bersenjata lainnya. Situasi ini seringkali melibatkan kekerasan politik.

    Ancaman Terhadap Petro dan Konspirasi Narkoba

    Petro, yang secara konstitusional tidak dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan kedua, menegaskan bahwa kelompok perdagangan narkoba telah mengincar nyawanya sejak ia menjabat pada Agustus 2022.

    Dugaan konspirasi ini dilaporkan melibatkan bos-bos narkoba dan panglima perang. Salah satunya adalah Ivan Mordisco, yang memimpin kelompok pembangkang terbesar yang memisahkan diri dari pasukan gerilya FARC. Kelompok ini menolak melucuti senjata berdasarkan perjanjian damai tahun 2016.

    Kolombia memiliki sejarah panjang pembunuhan terhadap pemimpin sayap kiri, termasuk beberapa kandidat presiden. Petro sendiri, sebagai presiden sayap kiri pertama di negara Amerika Selatan itu, dilaporkan mengalami upaya pembunuhan lain pada tahun 2024.

    Ancaman Terhadap Presiden Kolombia: Sebuah Pola?

    Berikut adalah ringkasan mengenai dugaan ancaman dan insiden terkait Presiden Petro:

    Tahun Jenis Insiden Dugaan Pelaku
    Agustus 2022 – Sekarang Ancaman Pembunuhan Kelompok perdagangan narkoba
    2024 Upaya Pembunuhan Tidak disebutkan secara spesifik
    Februari 2026 Upaya Pembunuhan (Helikopter) Orang tidak disebutkan namanya (diduga narkoba)

    Dugaan pembunuhan terhadap Petro menyoroti betapa kompleksnya situasi keamanan di Kolombia. Konflik antara pemerintah dan kelompok bersenjata, ditambah dengan pengaruh kartel narkoba, terus menjadi tantangan besar.

  • BGN Bersyukur 72,8 Persen Masyarakat Puas Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

    BGN Bersyukur 72,8 Persen Masyarakat Puas Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, menyatakan rasa syukur. Ini disampaikan menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan 72,8 persen responden puas terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

    Lodewyk Pusung berharap masyarakat terus merasakan dampak positif program ini. Program MBG diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Lodewyk Pusung menegaskan bahwa keberhasilan program MBG adalah milik Presiden Prabowo. BGN hanya menjalankan amanat dari Presiden.

    "Tentu ini adalah kesuksesan Presiden Prabowo Subianto, kami ini hanya menjalankan perintah dari Presiden. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anak-anak kami di sekolah," kata Lodewyk kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Meskipun demikian, Lodewyk tetap berharap dukungan dan bantuan masyarakat. Hal ini penting untuk mengawal dan memperbaiki program MBG.

    "Kami mohon bantuan masyarakat agar kami terus melakukan perbaikan, serta bantu kami dalam bentuk pengawasan program di lapangan," ucapnya.

    Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia sebelumnya merilis hasil survei terkait program MBG. Sebanyak 72,8 persen responden menunjukkan kepuasan terhadap program ini.

    Survei dilakukan pada 15-21 Januari 2026. Survei melibatkan 1.220 responden dengan metode simple random sampling. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9%.

    Wawancara dilakukan tatap muka. Kontrol kualitas dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel.

    Analisis Kepuasan Publik Terhadap MBG

    Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut angka kepuasan 72,8 persen. Angka ini bisa berubah jika BGN terus melakukan perbaikan.

    "Jadi yang tidak puas per Januari 2026 itu kurang lebih seperempat. Nah, kalau yang puas total 72,8%. Nah, yang cukup puas ini sangat mungkin berubah sesuai dengan kondisi tergantung kemampuan BGN ya, untuk memperbaiki baik kualitas terutama, maupun isu-isu negatif yang selama ini muncul, misalnya isu keracunan. Tapi per hari ini 72,8% puas ya," kata Burhanuddin dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Mayoritas responden yang puas dengan program MBG adalah Generasi Z. Warga Jakarta memiliki proporsi ketidakpuasan terbanyak.

    "Nah, kalau kita lihat siapa yang puas? Gen Z. Gen Z 80,7% puas. Kemudian dari sisi pendidikan, itu yang kuliahan pun puas 62% meskipun tidak sepuas mereka warga yang berpendidikan rendah, SD," ucap Burhanuddin.

    Berikut rincian tingkat kepuasan terhadap program MBG berdasarkan survei:

    Kategori Kepuasan Persentase Responden
    Sangat puas 12,2 persen
    Cukup puas 60,6 persen
    Kurang puas 19,9 persen
    Tidak puas sama sekali 4,5 persen
    Tidak jawab/Tidak tahu 2,8 persen
  • DPRD Lombok Barat Soroti Penurunan Pajak Listrik Rp 1,4 Miliar Tahun 2025

    DPRD Lombok Barat Soroti Penurunan Pajak Listrik Rp 1,4 Miliar Tahun 2025

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat menyoroti penurunan signifikan pada penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik (TL). Penurunan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,4 miliar pada tahun 2025.

    Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Abu Bakar Abdullah, menyatakan apresiasi terhadap capaian PAD Lombok Barat secara keseluruhan yang melampaui target 102 persen pada tahun 2025. Namun, ia menemukan kejanggalan dalam penurunan penerimaan PBJT Tenaga Listrik tersebut.

    Menurut Abu Bakar, target PBJT TL pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 35 miliar dengan realisasi sekitar Rp 34 miliar. Berbeda dengan tahun 2025, meskipun target tetap sama, realisasi pendapatan justru turun menjadi sekitar Rp 32,9 miliar.

    "Secara umum PAD kita bagus, itu patut diapresiasi, tapi ada anomali pada PBJT tenaga listrik. Tahun 2024 realisasinya sekitar 97 persen, sementara tahun 2025 turun menjadi sekitar 94 persen. Ini yang menjadi tanda tanya kami," ujarnya, Selasa (10/2/2026).

    Abu Bakar menilai capaian tersebut tidak rasional. Kondisi ini mengingat pertumbuhan jumlah penduduk, perumahan, serta aktivitas usaha yang terus meningkat setiap tahun. Penurunan Rp 1,4 miliar dianggap tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

    "Logikanya, setiap tahun rumah bertambah, usaha berkembang, industri juga tumbuh. Kebutuhan listrik pasti naik. Tapi kenapa justru pajaknya turun?," kata Politisi PKS tersebut.

    Minimnya Transparansi Data PLN

    Abu Bakar menduga penurunan penerimaan PBJT TL disebabkan minimnya transparansi data. Hal ini meliputi jumlah pelanggan, volume penjualan listrik, dan mekanisme pelaporan pajak. DPRD telah mencoba meminta klarifikasi dari pihak terkait.

    Ia mengaku telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak PLN. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan. Namun, pihak PLN tidak hadir tanpa memberikan penjelasan resmi kepada DPRD Lombok Barat.

    Menurutnya, ketidakhadiran PLN menimbulkan tanda tanya besar. Terlebih, dalam perjanjian kerja sama antara PLN dan Pemkab Lombok Barat, terdapat kewajiban penyampaian rekapitulasi tagihan listrik setiap bulan. Data tersebut harus lengkap dengan informasi pelanggan, daya, dan pemakaian listrik.

    "Kalau datanya tidak pernah diterima secara utuh, bagaimana pemerintah daerah bisa memastikan pajak yang masuk itu sesuai potensi?" tegas Abu Bakar.

    Berikut perbandingan realisasi PBJT Tenaga Listrik Lombok Barat:

    Tahun Target (Miliar Rp) Realisasi (Miliar Rp) Persentase Realisasi (%)
    2024 35 34 97
    2025 35 32,9 94
  • DPRD Karangasem Evaluasi Pembentukan Koperasi Merah Putih: Masalah Lahan dan Regulasi Hambat Program Makan Bergizi Gratis

    DPRD Karangasem Evaluasi Pembentukan Koperasi Merah Putih: Masalah Lahan dan Regulasi Hambat Program Makan Bergizi Gratis

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem menggelar rapat kerja dengan instansi terkait. Rapat ini membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Selasa (10/2/2026). Pembentukan KDKMP di Karangasem masih menghadapi kendala, terutama ketersediaan lahan dan regulasi penganggaran.

    Dari 78 desa dan kelurahan di Karangasem, baru lima KDKMP yang beroperasi. Sisanya baru sebatas memiliki badan hukum.

    Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, menjelaskan tujuan rapat kerja adalah memantau perkembangan pembentukan KDKMP. Program makan bergizi gratis (MBG) harus berjalan beriringan dengan KDKMP berdasarkan instruksi pusat.

    “Pembentukan KDKMP juga harus diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Bumdes yang sudah terbentuk. Keduanya harus saling menguatkan,” kata Suastika.

    Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Karangasem telah melakukan langkah percepatan pembentukan KDKMP. Langkah ini melibatkan beberapa pihak terkait.

    Kepala Diskoperindag Karangasem, I Gede Loka Santika, menyatakan pihaknya juga telah memberikan pelatihan dan bimbingan teknis. Semua desa kini memiliki badan hukum dan terdaftar di notaris untuk mendirikan KDKMP.

    “Tapi dari 78 desa/kelurahan baru 5 desa yang telah mengoperasikan KDKMP yaitu Desa Besakih, Bebandem, Nyuhtebel, Sengkidu, dan Tenganan,” ujar Loka Santika.

    Kendala Lahan dan Regulasi

    Pembentukan KDKMP memerlukan lahan seluas 10 are. Lahan ini dapat memanfaatkan aset pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, dengan skema pinjam pakai.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Karangasem, I Made Agus Budiyasa, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak mudah. Hal ini harus melalui rapat koordinasi dan mempertimbangkan status serta tata ruang.

    “Beberapa desa bahkan belum mencapai kesepakatan terkait penggunaan lahan tersebut,” ucap Budiyasa.

    Ketua Forum Perbekel Kabupaten Karangasem, I Gede Partadana, mengungkapkan kendala utama adalah masalah lahan dan regulasi penggunaan dana desa untuk koperasi. Banyak desa kesulitan mencari lahan seluas 10 are.

    “Sebenarnya kami sangat semangat dan serius mencari lahan, tapi terkendala syarat luas dan aturan pemanfaatan aset. Apalagi hingga saat ini, belum ada pedoman yang jelas terkait penggunaan dana desa,” ucap Partadana.

    Oleh sebab itu, pihaknya berharap pihak berwenang segera menerbitkan regulasi dan dukungan lain. Tanpa kepastian regulasi, proses pembentukan dan penguatan KDKMP dikhawatirkan berjalan lambat.

    Progres Pembentukan KDKMP di Karangasem

    Total Desa/Kelurahan KDKMP Beroperasi KDKMP Berbadan Hukum
    78 5 73
  • Kejari Kupang Tagih Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif Eks Anggota DPRD

    Kejari Kupang Tagih Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif Eks Anggota DPRD

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang masih menunggu pengembalian sisa anggaran dugaan perjalanan dinas fiktif yang melibatkan sejumlah eks anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Temuan penyimpangan anggaran ini diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pengembalian dana dari temuan BPK NTT dilaporkan telah mencapai 90 persen. Pihak Kejaksaan mengisyaratkan akan menutup kasus tersebut jika seluruh pengembalian dana tuntas dilakukan.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang, Sherley Manutede, menjelaskan bahwa progres pengembalian dana cukup signifikan. Mayoritas eks anggota dewan telah menunjukkan itikad baik.

    "Untuk perjalanan dinas fiktif DPRD Kota Kupang, itu sudah kita sampaikan kurang lebih sudah 85 persen pengembaliannya. Bahkan saat ini sudah hampir 90 persen semua sudah mengembalikan, sehingga pasti kasusnya akan kita tutup," jelas Sherley Manutede.

    Menurut Sherley, kasus ini berpeluang ditutup jika kerugian negara tidak terlalu besar. Apalagi jika biaya perkara nantinya lebih besar dibanding kerugian tersebut.

    "Kenapa ditutup karena tidak mungkin kita jadikan perkara jika kerugian hanya sekitar beberapa puluh juta, namun biaya perkara lebih besar," katanya.

    Mantan Kajari Kabupaten Kupang ini menambahkan, itikad baik dari eks anggota DPRD perlu diberikan kesempatan. Ini menunjukkan upaya kooperatif mereka dalam menuntaskan persoalan.

    "Itikad baiknya ada dan temuan BPK itu ada kasih kesempatan mereka untuk mengembalikan dana tersebut," ungkap dia.

    Sisa Anggota Belum Kembalikan Dana

    Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Kupang, Rita Hariyani, membenarkan masih ada sisa eks anggota DPRD. Saat ini, hanya lima orang yang masih dalam proses pengembalian anggaran.

    "Tinggal hanya 5 orang yang belum bayar. Pekan lalu 6 orang namun, ada satu orang yang sudah kasih lunas maka saat ini tersisa 5 orang," ujar Rita Hariyani, Selasa (10/2/2026) di Kupang.

    Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK nomor 75A.A/LHP/XIX.KUP/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, ditemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang. Kasus ini terjadi di tahun 2023 dengan melibatkan 20 orang senilai Rp 132.092.000.

    Detail Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Kota Kupang

    Jumlah Anggota Terlibat Total Temuan BPK (Rp) Kekurangan Uang Saat Ini (Rp)
    20 132.092.000 50.000.000 (kurang lebih)

    Rita enggan menyebutkan nama kelima eks anggota DPRD tersebut. Namun, dia memastikan mereka memiliki niat baik untuk mengembalikan uang negara.

    "Mereka miliki niat baik untuk mengembalikan uang negara, mereka terus berkomunikasi untuk mengembalikan," kata Rita.

    Ia menargetkan agar pengembalian seluruh temuan BPK NTT dapat rampung pada pertengahan tahun ini. Ini menjadi prioritas untuk menuntaskan masalah tersebut.

    "Target kami paling pertengahan tahun sudah dikembalikan semuanya," katanya.

  • Presiden KSPSI Ungkap Konfederasi Buruh Asia Tenggara Tertarik Pelajari Desk Ketenagakerjaan Polri

    Presiden KSPSI Ungkap Konfederasi Buruh Asia Tenggara Tertarik Pelajari Desk Ketenagakerjaan Polri

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa konfederasi buruh negara lain di Asia Tenggara menaruh apresiasi terhadap pembentukan Desk Ketenagakerjaan oleh Polri. Mereka bahkan menunjukkan minat untuk mempelajari implementasi desk tersebut.

    "Teman-teman dari Asia Tenggara ingin belajar bagaimana Polisi Indonesia bisa membentuk Desk Ketenagakerjaan," kata Andi Gani usai pertemuan tingkat tinggi ASEAN Trade Union Council (TUC) di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

    Andi Gani menjelaskan, sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan telah bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Setidaknya 144 kasus industrial berhasil diselesaikan pada tahun pertama operasionalnya.

    "Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh Indonesia," tutur Andi Gani.

    Pembentukan satuan kerja khusus untuk menangani tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Polri disebut-sebut sebagai yang pertama di dunia.

    Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Desk Ketenagakerjaan hingga ke wilayah. Langkah ini merupakan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci selaras dengan peningkatan ekonomi. Kondusivitas antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah akan menciptakan stabilitas kerja, mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

    Penguatan Hubungan Industrial

    "Tentunya yang paling utama, bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan antara perusahaan," kata Jenderal Sigit.

    "Dan kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin bertumbuh, dan tentunya buruh juga akan semakin sejahtera," sambungnya.

    Jenderal Sigit memastikan Korps Bhayangkara terbuka untuk berdiskusi terkait Desk Ketenagakerjaan. Apresiasi yang diterima menjadi motivasi untuk terus memberikan pendampingan dalam masalah-masalah industrial.

    "Terima kasih bahwa Desk Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan. Dan tentunya ini menjadikan motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial," imbuhnya.

    Berikut adalah rincian peran dan dampak Desk Ketenagakerjaan:

    Aspek Deskripsi
    Tujuan Pembentukan Menyelesaikan persoalan buruh dan menjaga hubungan industrial harmonis.
    Jumlah Kasus Terselesaikan (Tahun Pertama) Lebih dari 144 kasus industrial.
    Lingkup Penanganan Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
    Jangkauan Pengembangan Diperkuat hingga ke tingkat wilayah.
    Dampak Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan buruh.

    Apresiasi untuk Presiden ATUC

    Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Andi Gani sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) untuk periode 2026-2031.

    "Saya malam ini memberikan ucapan selamat kepada Bung Andi Gani yang baru saja terpilih kembali sebagai Presiden ASEAN TUC," ucap Sigit.

    Organisasi buruh tingkat ASEAN ini memiliki 20 juta anggota, menjadikannya kebanggaan bagi Indonesia atas terpilihnya Andi Gani. "Ini cukup besar, dan ini juga kebanggaan bagi kita, Indonesia, karena beliau sudah terpilih," pungkasnya.