Blog

  • Pegadaian Serahkan Grand Prize Badai Emas 2025 di Mall Kota Kasablanka

    Pegadaian Serahkan Grand Prize Badai Emas 2025 di Mall Kota Kasablanka

    PT Pegadaian sukses menggelar seremoni penyerahan hadiah Grand Prize Badai Emas 2025 di Tring! Digital Lounge, Food Society, Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Acara ini menandai berakhirnya program loyalitas nasabah periode kedua tahun 2025.

    Program Badai Emas diikuti oleh jutaan nasabah dari seluruh penjuru Indonesia. Total 452 pemenang berhak menerima beragam hadiah prestisius. Manajemen Pegadaian menyerahkan hadiah secara langsung.

    Hadiah yang diserahkan meliputi smartphone flagship Samsung S24 Ultra, Paket Umroh, hingga Mobil Niaga Gran Max. Hadiah ini diharapkan dapat mendukung produktivitas dan kelancaran usaha harian nasabah.

    Puncak acara pada Minggu (9/2/2026) adalah penyerahan hadiah utama. Grand Prize berupa Tabungan Emas seberat 1 kilogram diserahkan.

    Komisaris Utama PT Pegadaian A.M. Putranto menyerahkan hadiah tersebut. Ia didampingi oleh Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian Eka Pebriansyah.

    Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah, menyampaikan apresiasinya. Ia berterima kasih atas kepercayaan luar biasa dari masyarakat.

    “Tercatat total kupon yang diundi mencapai lebih dari 579 juta kupon. Angka ini mencerminkan antusiasme yang sangat tinggi sekaligus peningkatan signifikan terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi emas, baik melalui produk Tabungan Emas maupun Cicil Emas selama dua tahun terakhir,” ujar Eka dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Eka Pebriansyah menambahkan bahwa lonjakan transaksi ini menunjukkan kesadaran masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin matang terhadap pentingnya instrumen investasi emas. Emas dinilai safe haven sebagai pelindung nilai aset di masa depan.

    Kehadiran Tring! Digital Lounge di pusat keramaian seperti Mall Kota Kasablanka adalah langkah strategis. Perusahaan ingin memberikan pengalaman baru bagi nasabah.

    Komitmen Pegadaian Melayani Nasabah

    Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti menyampaikan komitmennya. Pegadaian akan terus menjadi mitra yang jujur dan melayani sepenuh hati.

    “Kami ingin hadir lebih dekat dan menyapa langsung nasabah di tempat yang nyaman seperti Tring! Digital Lounge. Melalui aplikasi Tring!, kami menawarkan kemudahan investasi emas yang kekinian, transparan, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

    Berikut adalah beberapa detail penting terkait program Badai Emas 2025:

    Detail Program Informasi
    Total Pemenang 452 orang
    Hadiah Utama Tabungan Emas 1 kilogram
    Lokasi Penyerahan Tring! Digital Lounge, Mall Kota Kasablanka
    Total Kupon Diundi Lebih dari 579 juta

    Kebahagiaan terpancar dari wajah Khusnul, pemenang Grand Prize Emas 1 Kilogram. Ia merasa tidak menyangka dan seperti mimpi.

    Hadiah yang diterima adalah buah dari komitmen dan konsistensinya berinvestasi emas. Ini merupakan warisan nasihat dari orang tuanya.

    “Ini karunia yang luar biasa. Orang tua saya selalu berpesan agar tidak hanya berinvestasi pada barang mewah yang nilainya menyusut. Emas terbukti mampu menjaga nilai di masa depan. Seluruh keluarga kami adalah nasabah setia Pegadaian, dan tidak perlu merasa ragu untuk datang menggadai ke Pegadaian, karena sebenarnya di sini kita mengoptimalkan aset yang kita miliki sendiri,” tutup Khusnul.

    Informasi Pengiriman Hadiah dan Keamanan

    Bagi pemenang lainnya yang belum menerima hadiah secara langsung, Pegadaian akan mengirimkan hadiah. Hadiah akan dikirim ke kantor cabang asal nasabah.

    Target serah terima maksimal 60 hari setelah tanggal pengumuman resmi. Pegadaian juga memberikan imbauan keamanan. Seluruh pemenang program Badai Emas tidak dipungut biaya apa pun.

    Pajak hadiah sebesar 25% sepenuhnya ditanggung oleh PT Pegadaian. Biaya pengiriman dan pengurusan surat-surat kendaraan juga ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

    Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Pegadaian. Informasi resmi hanya disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan Instagram sahabatpegadaian dan situs web www.pegadaian.co.id.

  • DPR RI Ingatkan Kemendikti Saintek Soal Potensi Kebocoran Data Perguruan Tinggi di Dark Web

    DPR RI Ingatkan Kemendikti Saintek Soal Potensi Kebocoran Data Perguruan Tinggi di Dark Web

    Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Dalam pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), Kemendikti Saintek diingatkan soal potensi kebocoran data perguruan tinggi.

    Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyinggung isu data pendidikan tinggi yang bocor ke dark web. Informasi tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.

    Fikri mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya isu penjualan data di dark web. Ia menyebutkan bahwa hal ini sangat berbahaya jika terjadi pada data pendidikan tinggi.

    "Konon katanya dijual belikan di forum dark web. Ada sudah 58 juta data diperjualbelikan. Nah ini kalau PDDIKTI juga seperti itu, ini berbahaya," kata Fikri, Senin (9/2/2026).

    Fikri mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Ia berharap kabar itu tidak nyata, namun tetap menekankan bahaya jika hal tersebut benar terjadi di sektor pendidikan tinggi.

    "Atau mudah-mudahan sih ini hoaks ya, mudah-mudahan tidak nyata. Tetapi kalau nyata betul, dan ini apalagi di pendidikan tinggi, ini berbahaya ini," sebutnya.

    Tanggapan Kemendikti Saintek

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Togar Mangihut Simatupang mengakui bahaya kebocoran data. Pihaknya berjanji akan meningkatkan keamanan siber.

    "Nah ini sangat berbahaya sekali kalau memang data-data di dalam PDDIKTI mengalami kebocoran. Terima kasih pak, ini akan kami formulasikan," ucap Togar, Senin (9/2/2026).

    Togar juga mencontohkan kasus kebocoran data pribadi lain di dark web. Oleh karena itu, Kemendikti Saintek berkomitmen mencegah hal serupa terjadi pada data pendidikan tinggi.

    Pihaknya akan fokus pada perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Langkah konkret akan diambil untuk memperkuat sistem keamanan.

    "Perlindungan data pribadi dan di sini akan kami sampaikan berkaitan dengan cyber securitynya secara khusus mungkin," sebut dia.

    "Karena betul pak data itu di dark web itu sudah terjadi, semua data pak, baik data pajak, data dari identitas lainnya pak, itu sudah ada di sana pak," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa contoh jenis data yang rentan bocor ke dark web:

    Jenis Data Contoh Informasi yang Bocor Dampak Potensial
    Data Pribadi Nama lengkap, alamat, NIK, tanggal lahir Pencurian identitas, penipuan
    Data Keuangan Nomor rekening, kartu kredit, riwayat transaksi Penyalahgunaan dana, kerugian finansial
    Data Kesehatan Rekam medis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan Diskriminasi, pemerasan
    Data Pendidikan Nilai, riwayat akademik, informasi siswa/mahasiswa Penyalahgunaan identitas pendidikan, pemalsuan dokumen
    Data Pekerjaan Riwayat kerja, gaji, informasi perusahaan Persaingan tidak sehat, pemerasan
  • AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 48 Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada kader baru Partai Demokrat. Penyerahan dilakukan di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 9 Februari 2026. AHY dalam kesempatan tersebut membahas era post-truth dan maraknya politik fitnah.

    AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mengambil jalan sebagai partai nasionalis dan religius. Menurutnya, di era serba digital seperti saat ini, partai wajib memiliki karakter kuat. Hal ini agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan misinformasi.

    AHY menyoroti kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Terlebih dengan adanya tsunami informasi yang memenuhi ruang publik.

    "Kita tidak mudah membedakan ini mana berita benar, mana berita palsu, mana hoax, mana fake news, mana yang memang benar-benar terjadi. Karena memang era ini juga meniscayakan tsunami informasi mengisi ruang-ruang publik," kata AHY, Senin (9/2/2026).

    AHY menyebut fenomena ini sebagai post-truth politics atau politik kebohongan. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memecah belah partai atau kelompok dari berbagai sisi.

    "Politik kebohongan, politik fitnah, politik yang juga pada akhirnya memecah belah sesama anak bangsa. Pembunuhan karakter. Habis kita dalam sesaat, reputasi yang kita bangun puluhan tahun bisa dihabisi oleh lawan politik. Kejam politik itu," jelasnya.

    AHY menyadari bahwa era post-truth tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk menghadapinya dengan terus melakukan refleksi dan mencari solusi terbaik.

    "Saya tidak menakut-nakuti, tapi justru mari kita terus melakukan refleksi. Bahwa ini adalah realitas yang suka tidak suka, bukan hanya harus kita hadapi tapi mari kita terus mencari solusi yang terbaik agar bangsa ini tidak mudah terpecah belah akibat post-truth politics atau politik fitnah tadi," tegas AHY.

    AHY juga mengingatkan kadernya untuk menghindari politik identitas. Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan beragam perbedaan yang harus dijaga.

    Pentingnya Menghindari Politik Identitas

    Indonesia memiliki keberagaman luar biasa, meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 17.000 pulau. Dengan 280 juta penduduk, perbedaan adalah karunia, namun juga menyimpan kerentanan yang harus diwaspadai.

    Aspek Keberagaman Jumlah/Deskripsi
    Jumlah Provinsi 38
    Jumlah Kabupaten/Kota 514
    Jumlah Pulau 17.000
    Jumlah Penduduk 280 Juta
    Agama Diakui Beragam (termasuk aliran kepercayaan)
    Suku, Etnis, Ras Beragam

    AHY menekankan pentingnya memerangi politik identitas. Politik semacam itu mengeksploitasi perbedaan dan dapat menjadi senjata mematikan yang memecah belah bangsa.

    "Apa yang disebut sebagai politik identitas? Politik yang mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita sendiri. Padahal Indonesia adalah negara besar, negara yang bisa dikatakan super majemuk, sangat plural," kata dia.

    "Oleh karena itu bangsa yang lengah adalah ketika tanpa disadari kita terpecah belah akibat perbedaan identitas itu, dan politik sering kali menjadi senjata yang mematikan. Nah, Demokrat selalu menolak keras dan kita katakan jangan gunakan identitas untuk memecah belah bangsa sendiri. Dua hal itu yang juga terus kita perangi," ujarnya.

  • Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Apalagi, jika organisasi tersebut berskala nasional, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA).

    Apresiasi ini disampaikan HNW saat menerima audiensi Pengurus BEM PTMA Indonesia. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Menurut HNW, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berkemajuan tak akan tercapai. Butuh peran aktif anak bangsa dengan organisasi kuat dan terkelola baik sejak muda.

    Ia menilai peluang mahasiswa berorganisasi dan memaksimalkan kehadirannya sangat terbuka. Selain dijamin konstitusi, itu juga bagian tuntutan reformasi.

    Karena itu, ia mengingatkan agar momentum positif ini dimaksimalkan. Tujuannya demi kemaslahatan mahasiswa dan kemajuan berbangsa, bukan disia-siakan.

    "Indonesia tidak melarang organisasi, bahkan itu bagian dari jaminan konstitusional juga tuntutan Reformasi. Maka jangan dimubazirkan peluang bagus itu," ujar HNW, Senin (9/2/2026).

    HNW mendorong mahasiswa memaksimalkan potensi dari lingkungan kampus dan komunitas mahasiswa. Juga jaringan organisasi yang lebih luas, termasuk Muhammadiyah dan Aisyiyah.

    Organisasi tersebut dinilainya memiliki kontribusi besar sepanjang kehidupan bangsa Indonesia. Penerimaan publik terhadap Muhammadiyah terus berlanjut.

    Tokoh-tokoh Muhammadiyah turut dilibatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi kepercayaan, peluang, dan tantangan bagi Muhammadiyah.

    Tantangannya adalah terus membuktikan kontribusi berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    Dalam kesempatan tersebut, HNW juga berbagi pengalaman pribadinya. Sejak kecil, ia telah terbiasa berorganisasi.

    Lingkungan keluarga dan pendidikan, termasuk di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Madinah, membentuk kebiasaan aktif berorganisasi.

    Ia mengungkapkan pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting. Bekal tersebut berguna hingga akhirnya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan politik di Indonesia.

    HNW menilai setiap fase keterlibatan dalam organisasi penting dimaknai sebagai 'tabungan untuk keunggulan'. Manfaatnya dapat dipetik di masa depan.

    Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan di era reformasi harus dimanfaatkan positif oleh mahasiswa. Tujuannya menyelamatkan generasi Z menuju Indonesia Emas 2045.

    Di era keterbukaan informasi, Gen Z menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini meliputi generasi strawberry yang rentan, antisosial, permisif, penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga kekerasan sosial.

    Ini dapat merusak mentalitas mahasiswa dan masa depan bangsa. HNW mengajak mahasiswa PTMAI menjadi pionir, menyiapkan diri menyongsong Generasi Emas 2045.

    Generasi unggul tidak lahir instan, melainkan melalui proses panjang dan kerja keras. Serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi sejak dini.

    Hal itu dibuktikan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Para tokoh Pahlawan Nasional memulai perjuangan melalui aktivitas organisasi sejak muda.

    Semangat dan fakta sejarah tersebut perlu menjadi teladan. Terutama bagi mahasiswa masa kini, termasuk mahasiswa di lingkungan PTMA.

    Refleksi Tokoh Nasional

    Nama Tokoh Peran Organisasi Kontribusi
    Mohammad Hatta Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Soekarno Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Kahar Mudzakkir Tokoh Muhammadiyah Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

    "Saya berharap mahasiswa sekarang menjadikan para pemuda Indonesia dahulu yang aktif berorganisasi hingga bisa berkontribusi mempersiapkan Indonesia merdeka, menjadi inspirasi dan spirit agar dapat mengulangi sejarah, berkontribusi positif menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

    Sementara itu, Koordinator BEM PTMAI Indonesia, Ahmad Rafiq, mengapresiasi paparan HNW. Ahmad menyampaikan undangan langsung kepada HNW.

    Undangan itu untuk hadir dalam temu nasional BEM PTMA se-Indonesia. Acara akan digelar di Universitas Muhammadiyah Malang pada 19 Februari 2026.

    Rafiq mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti aliansi BEM PTMAI. Aliansi ini menaungi 179 kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia.

    HNW direncanakan menjadi keynote speaker dan menyampaikan materi sosialisasi kepada para mahasiswa.

  • Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menkum Supratman Andi Agtas Akui Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Amburadul

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pengelolaan royalti di Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak pihak dinilai belum memahami ketentuan pembayaran royalti yang berlaku.

    Supratman menyampaikan hal ini dalam acara What's Up Campus Calls Out di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026).

    Menkum Supratman Agtas mengaku terkejut melihat kondisi pengelolaan royalti setelah menjabat. Dia menilai banyak oknum mengambil hak orang lain.

    “Setelah saya menjadi menteri, saya melihat bahwa pengelolaan royalti di Indonesia itu amburadul. Banyak sekali orang mengambil hak orang lain,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    Sebagai contoh, Supratman menyoroti pendapatan musisi dari royalti. Seorang musisi seharusnya menerima Rp 1 juta, namun pada kenyataannya hanya dibayarkan Rp 200 ribu.

    Peran LMK dan LMKN

    Untuk mengatasi masalah ini, Supratman menekankan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK bertugas mendistribusikan royalti, sementara LMKN menariknya dari pengguna.

    “Jadi mereka (LMK dan LMKN) saling kontrol nih sekarang makanya sekarang berhenti ribut. Karena nggak mungkin dibayarkan royaltinya kalau datanya tidak lengkap, tidak akan mungkin,” ujarnya.

    Berikut adalah tabel perbedaan tugas LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti:

    Lembaga Tugas Utama
    Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Mendistribusikan royalti kepada musisi
    Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Menarik royalti dari pengguna (misalnya kafe, restoran)

    Jenis Royalti dan Imbauan Menkum

    Supratman menjelaskan bahwa royalti terbagi dua, yaitu analog dan digital. Royalti analog didapat dari pemutaran lagu di tempat umum seperti kafe dan restoran. Sementara royalti digital berlaku melalui skema langganan aplikasi premium.

    Supratman mengimbau masyarakat agar tidak termakan provokasi pihak tertentu untuk menghindari pembayaran royalti. Terutama dari kalangan dunia usaha seperti restoran atau kafe.

    “Sesungguhnya kalau (royalti) yang analog itu yang berkewajiban membayar royalti itu bukan kawan-kawan yang suka mendengar musik ke kafe, ke karaoke,” imbuhnya.

    Menkum menegaskan bahwa biaya royalti relatif murah dan tidak akan memengaruhi harga produk atau jasa. Ini sekaligus menepis anggapan yang menyatakan bahwa harga kopi akan naik karena royalti.

    “Ada mungkin yang bilang kalau dikenakan royalti maka harga secangkir kopi itu mungkin bisa dinaikkan. Percaya sama saya karena bayaran royalti itu murah tidak sebesar yang dibayangkan orang maka tidak mungkin royalti itu mempengaruhi harga yang temen-temen bayar kalau berkunjung ke kafe,” kata Supratman, Senin (9/2/2026).

    “Jadi kalau ada yang bilang kemarin bahkan disebarin tiba-tiba ada angka royalti sekian ratus sekian ribu rupiah itu pasti bohong. Karena total royalti yang dibayarkan itu sesungguhnya sangat kecil dibandingkan omset yang ada. Jadi itu nggak akan mungkin mempengaruhi harga. Jangan kalian mau dikerjain itu!” pungkasnya.

  • Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Toko Rakyat Serba Ada (TORASERA) Pondok Pesantren Abdussalam di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peresmian ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

    Kehadiran TORASERA juga bertujuan mendorong penguatan usaha rakyat berbasis koperasi. Program ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

    Ferry Juliantono menegaskan TORASERA dirancang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi yang kuat. Kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi kunci.

    Koperasi pesantren akan berperan sebagai mitra sekaligus kakak asuh bagi koperasi desa. Ini terutama dalam penguatan manajemen, model bisnis, dan operasional usaha.

    “TORASERA bukan sekadar toko ritel, tetapi menjadi pusat distribusi, agregator, sekaligus hub ekonomi rakyat,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    “Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan koperasi mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk lokal, memanfaatkan teknologi, dan memberi manfaat langsung yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan amanat Pasal 33 UUD 1945.

    TORASERA sebagai Model Nasional

    Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tantangan terbesar adalah operasionalisasi koperasi sebagai entitas bisnis yang sehat.

    Oleh karena itu, keberadaan TORASERA di Kubu Raya diproyeksikan menjadi model nasional. Model ini akan direplikasi di berbagai daerah.

    “TORASERA ini akan kita susun sebagai model bisnis dan pedoman operasional yang bisa diterapkan di kabupaten dan kota lain,” jelasnya.

    Fungsinya tidak hanya menjual kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadi offtaker produk petani, nelayan, UMKM. Selain itu, menyalurkan program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

    Keberpihakan Daerah dan Solusi Ekonomi Desa

    Ferry menekankan pentingnya keberpihakan daerah terhadap koperasi. Kebijakan tata kelola distribusi dan ritel diperlukan agar koperasi desa dapat tumbuh.

    Manfaat ekonomi harus kembali ke masyarakat, bukan terserap ke pemegang saham besar. Koperasi desa dan TORASERA diharapkan menjadi solusi persoalan ekonomi masyarakat desa.

    Persoalan tersebut mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, panjangnya rantai distribusi, hingga jeratan pinjaman ilegal. Dengan koperasi, masyarakat didorong menjadi pelaku ekonomi.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program strategis nasional,” tegasnya.

    “Kita ingin menciptakan perputaran uang di desa, menumbuhkan ekonomi lokal, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional,” lanjut Ferry.

    Dukungan Pemerintah Daerah dan Pengusaha Lokal

    Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi berdirinya TORASERA. Ia melihatnya sebagai wujud eksistensi pengusaha lokal.

    Ria meyakini, kehadiran TORASERA akan menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal. Ini membantu mereka bersaing di tengah menjamurnya ritel modern.

    “Dengan munculnya TORASERA Abdussalam ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk dikembangkan di daerah-daerah seluruh Indonesia,” tegas Ria.

    Berikut adalah daftar pihak yang hadir dalam peresmian TORASERA:

    Jabatan Nama Pejabat
    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus
    Pengasuh Pesantren Abdussalam Hifni Hafiluddin Muhammad Yusuf
    Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Ria Norsan
    Anggota DPR RI Komisi V Juliansyah
    Bupati Kubu Raya Sujiwo
    Direktur Perekonomian Ponpes Abdussalam Anas Al Hifni

    Ketua Pengurus TORASERA Abdussalam, Gus Anas mengatakan, sedikitnya 100 Kepala Desa bersama ketua koperasi desa hadir. Mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama distribusi barang melalui TORASERA.

    “Kami ingin TORASERA ini menjadi pusat ekonomi bersama,” kata Gus Anas.

    “Pesantren bisa menyuplai produk, koperasi desa berbelanja grosir, dan UMKM sekitar menjadi tenant,” tambahnya.

    Gus Anas menjelaskan konsep TORASERA tidak hanya sebagai pusat belanja. Namun, dilengkapi fasilitas pendukung seperti ATM perbankan, restoran berbasis pembayaran nontunai (cashless), hingga pujasera yang diisi UMKM lokal tanpa biaya sewa, listrik, maupun air.

    Apresiasi dan Sejarah Baru Ekonomi Kerakyatan

    Ferry menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Abdussalam, Koperasi Pondok Pesantren, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang berkontribusi.

    Mereka telah mewujudkan TORASERA pertama di Indonesia tersebut. Ini bukan hanya kebanggaan Kubu Raya dan Kalimantan Barat, tetapi juga gerakan koperasi nasional.

    “Dengan keberhasilan TORASERA, kita sedang membangun sejarah baru ekonomi kerakyatan Indonesia,” kata Ferry.

  • Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menekankan pentingnya peningkatan kemampuan bahasa dan literasi generasi penerus. Langkah ini dinilai sebagai bagian krusial dalam membangun daya saing bangsa di kancah global.

    Kemampuan literasi dan berbahasa yang mumpuni bukan sekadar alat komunikasi. Rerie menyebutnya sebagai fondasi bagi anak bangsa merumuskan gagasan dan mengekspresikan kreativitas. Ini adalah dasar untuk mewujudkan daya saing.

    Berdasarkan data PISA 2022, skor literasi membaca Indonesia tercatat 359 poin. Angka ini menurun dari 371 poin pada tahun 2018. Kemampuan literasi pelajar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara OECD (476 poin).

    Meskipun demikian, Goodstats pada 2025 menunjukkan potensi positif dari Generasi Z. Sebanyak 26% dari mereka membaca buku setiap hari. Angka ini lebih tinggi dari Generasi Milenial (20%) dan Generasi X (18%).

    Potensi ini, menurut Rerie, harus menjadi perhatian serius. Seluruh pihak perlu menyikapinya dengan langkah nyata dan strategis. Dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan.

    Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Hal ini untuk melahirkan generasi berdaya saing melalui peningkatan literasi yang berkelanjutan.

    "Budaya membaca dan menulis harus dipupuk dan dibangun sejak dini sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban akademis," kata Rerie, Senin (9/2/2026).

    Perbandingan Skor Literasi Membaca PISA

    Berikut adalah perbandingan skor literasi membaca pelajar Indonesia dengan rata-rata OECD berdasarkan hasil PISA:

    Tahun Skor Literasi Membaca Indonesia Skor Rata-rata OECD
    2018 371 poin 476 poin
    2022 359 poin 476 poin

    Dorongan untuk Program Literasi Nasional Terintegrasi

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong peningkatan program literasi nasional. Program tersebut harus terintegrasi dengan teknologi modern.

    Hal ini bertujuan memastikan akses bahan bacaan berkualitas merata hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak bangsa dapat terbangun.

    "Sehingga dapat terbangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kepercayaan diri setiap anak bangsa di era persaingan global saat ini," ujarnya.

    Dengan fondasi bahasa dan pilar literasi yang kuat, Rerie optimistis. Indonesia mampu melahirkan generasi cerdas secara intelektual dan kreatif secara emosional. Ini akan menjadi dasar peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

  • Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Panggung politik nasional di Jakarta dikejutkan oleh manuver Majalah Tempo. Mereka membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto: Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Tempo menggambarkan keduanya seolah bersitegang terbuka di 'palagan' pasar uang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi pengamat, ini bukan sekadar berita, melainkan manuver 'pecah belah' yang sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan.

    Pertanyaan muncul: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah? Dan siapa sutradara di balik layar redaksi mereka?

    Sejarah mencatat, media sering menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris. Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata. Mereka hadir melalui aliran dana yang dikemas dengan istilah mentereng.

    Istilah tersebut mencakup demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender. Anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF).

    Meskipun mereka berdalih ini hanya 'modal kerja' atau 'utang konversi', dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.

    MDIF memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal. Entitas ini bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki 'celah' untuk digoyang.

    Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)?

    Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik. Tujuannya agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut.

    Negara tidak boleh benar, prestasi pemerintah harus dikerdilkan. Friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.

    Doktrin Colin Powell

    Untuk memahami mengapa dana asing berbahaya bagi kedaulatan, perlu menoleh catatan mendiang Colin Powell. Mantan Sekretaris Negara dan Wakil Presiden AS di era George W. Bush.

    Powell, seorang jenderal, paham betul arti strategis bantuan luar negeri. Ia pernah menegaskan prinsip dingin dan jujur ini dalam sebuah pertemuan aktivis demokrasi dan HAM.

    Powell secara implisit maupun eksplisit memandang bahwa bantuan luar negeri, termasuk pendanaan media dan organisasi masyarakat sipil, adalah bagian dari 'Total Force Concept'.

    Bagi Powell, dana itu dikucurkan ke negara-negara berkembang bukan bentuk kedermawanan. Melainkan instrumen untuk memastikan bahwa negara penerima tetap berada dalam orbit kebijakan negara pemodal.

    Powell menyadari bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa harus menginvasi secara militer, "Anda harus mengontrol narasinya," kata Powell.

    Dana asing digunakan untuk "melemahkan dari dalam" terhadap negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi atau politik global (pemodal).

    Jika ada pemerintahan suatu negara mulai menunjukkan kemandirian, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo dengan visi swasembada dan hilirisasi, maka instrumen 'demokratisasi' segera diaktifkan.

    Tujuannya adalah menciptakan kegaduhan internal. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tempo terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad patut ditengarai implementasi dari doktrin tersebut.

    Dengan melemahkan dua tokoh ini, diharapkan akan terjadi kerusakan poros pemerintahan nasional. Ini akan berujung rusaknya kepercayaan pasar uang kita.

    Jika pasar uang goyah dan OJK kehilangan kredibilitas akibat pemberitaan tendensius, maka ekonomi Indonesia kembali bergantung pada 'resep' lama di bawah 'ketiak' lembaga asing.

    Itu yang mereka mau. Di sinilah titik mula di mana kedaulatan negara mulai digadaikan.

    Operasi Balik Meja Redaksi

    Penting untuk jeli melihat bagaimana MDIF memberikan 'materi awal' berupa issue brief atau data global yang 'siap pakai' kepada media mitranya. Ini adalah bentuk infiltrasi isu sensitif.

    Redaksi tidak perlu lagi mencari isu secara organik. Mereka cukup mengeksekusi pesanan yang selaras dengan visi program donor.

    Ketika Tempo memilih fokus pada 'perseteruan' di sektor OJK, mereka bisa jadi sedang memainkan peran sebagai proxy. Menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat keberhasilan besar pemerintah.

    Mereka ingin publik percaya bahwa di dalam pemerintahan terjadi keretakan hebat. Padahal, yang terjadi adalah dinamika kerja normal dan lazim.

    Penyusupan agenda melalui tim liputan tematik adalah metode sangat halus. Secara operasional mungkin legal, namun secara moral-nasionalis, ini bisa dikategorikan bentuk pelacuran profesi.

    Media seharusnya menjadi 'anjing penjaga' (watchdog) bagi kepentingan rakyat. Namun, justru berubah menjadi 'anjing pemburu' bagi kepentingan donor asing. Mereka ingin melihat Indonesia tetap kerdil dan mudah diatur.

    Berikut adalah beberapa indikasi potensi intervensi asing dalam pendanaan media:

    Indikator Penjelasan
    Dana Asing Terselubung Pendanaan yang dikemas sebagai 'modal kerja' atau 'utang konversi' dari entitas seperti MDIF.
    Agenda Tersembunyi Meskipun berdalih program 'mulia' (demokrasi, HAM), tujuan sebenarnya adalah mengarahkan opini publik.
    Pelemahan dari Dalam Strategi untuk menciptakan kegaduhan internal dan merusak stabilitas pemerintahan.
    Kontrol Narasi Dana digunakan untuk memengaruhi sudut pandang media dan menciptakan persepsi negatif terhadap negara.

    Lalu pertanyaannya, "Siapa sesungguhnya anjing itu?"

    Mengapa Sjafrie dan Dasco?

    Targetnya sangat taktis. Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah dua figur dengan loyalitas tinggi dan kemampuan eksekusi kuat. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas politik serta ekonomi.

    Membenturkan keduanya adalah cara paling efektif memutus komunikasi antar-faksi di pemerintahan. Jika dua pilar ini retak, benteng pertahanan Presiden Prabowo dibayangkan goyah. Apalagi saat menghadapi tekanan ekonomi global yang melemah.

    Tempo, dengan jubah 'independensi'-nya, seolah-olah sedang melaporkan fakta. Padahal, pemilihan sudut pandang (framing) dan waktu penayangan berita tersebut menunjukkan adanya niat jahat (malice).

    Ini adalah sinyal kuat adanya upaya memecah belah bangsa. Mereka menggunakan kebebasan pers yang kita perjuangkan dengan darah untuk melayani kepentingan asing. Pihak-pihak yang antipati terhadap kebangkitan Indonesia.

    Kedaulatan di Atas Segalanya

    Jangan naif. Di era informasi ini, berita adalah peluru dan media adalah senapannya. Jika senapannya dimiliki oleh entitas domestik. Namun, pelurunya dipasok kepentingan asing lewat skema utang konversi atau pembiayaan program, arah tembakannya bisa jadi bukan untuk membela kedaulatan.

    Sebagai bangsa besar, harusnya mampu membedakan mana kritik membangun dan mana operasi intelijen media. Yang bertujuan memecah belah. Narasi adu domba yang sedang dimainkan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah sinyal merah. Ada kekuatan asing sedang tidak nyaman dengan stabilitas nasional Indonesia.

    Sudah saatnya bertanya balik: Masihkah ada merah putih di hati para redaksi? Atau kah warna hijau dollar dari MDIF sudah terlalu menyilaukan mata hingga tega membakar rumah sendiri demi menyenangkan tuan-tuan di luar sana?

    Indonesia tidak akan runtuh hanya karena narasi satu media. Namun, kewaspadaan terhadap gurita dana asing yang membiayai perpecahan adalah harga mati bagi setiap patriot pencinta negeri ini.

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan bahwa ia sampai jatuh sakit saat mengurus proyek Chromebook. Bambang menuturkan gula darahnya sempat naik drastis.

    Keterangan ini disampaikan Bambang saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Bambang Hadi Waluyo dilantik sebagai PPK Direktorat SD Kemendikbudristek pada Februari 2020. Namun, hanya empat bulan kemudian, ia mengajukan pengunduran diri dari jabatannya tersebut.

    Bambang merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek pengadaan Chromebook. Keyakinan tersebut mendorongnya untuk mundur sebagai PPK.

    "Jadi, awal saya punya feeling, kalau ini pengadaan, yang sebelum-sebelumnya Windows, tapi ini dengan era Pak Nadiem ini, Chromebook. Pengadaan yang berubah itu, ini feeling saya, ini kan akan memubazirkan, ini feeling saya, ini yang pengadaan-pengadaan sebelumnya itu menjadi tidak, tidak ada apa ya, tidak maksimal gitu lah," kata Bambang.

    Tekanan Psikologis Akibat Proyek Chromebook

    Saat diperiksa penyidik, Bambang juga mengaku sempat jatuh sakit saat terlibat dalam proyek Chromebook. Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bambang.

    "Saya hanya tes cek aja. Gula darah saya tinggi, saya sempoyongan," kata Bambang.

    Jaksa juga menanyakan apakah Bambang sempat dirawat di rumah sakit. "Nggak sempat (dirawat) rumah sakit?" tanya jaksa.

    "Nggak," jawab Bambang.

    Bambang menjelaskan, alasan ia sampai jatuh sakit karena tertekan dengan proyek tersebut. Terutama karena adanya perubahan pengadaan dari Windows ke Chromebook.

    "Jadi, yang pertama adalah ini pengadaan yang besar. Yang kedua, yang sebelumnya sudah dikaji, sudah diujicobakan, tapi ternyata ketika deal-nya adalah berbeda. Saya khawatir akan terjadi masalah besar," tutur Bambang.

    Selain itu, Bambang mengaku awam menjabat PPK untuk digitalisasi TIK. Ini merupakan pengalaman pertamanya dalam pengadaan besar tersebut.

    Banyak pengguna dilapangan yang diujicobakan untuk unggul di Windows. Hal itu berdasarkan kuesioner yang ada.

    Rincian Proyek Chromebook

    Kasus dugaan korupsi proyek Chromebook ini telah menyeret nama Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Proyek ini disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.

    Elemen Proyek Keterangan
    Peran Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek
    Proyek yang Diurus Pengadaan Chromebook
    Dampak Kesehatan Gula darah tinggi, sempoyongan, tekanan psikis
    Alasan Tekanan Perubahan spesifikasi dari Windows ke Chromebook, proyek besar
    Kerugian Negara Rp 2,1 triliun (perkiraan)
  • TNI AD Siapkan Pasukan Misi Perdamaian di Gaza

    TNI AD Siapkan Pasukan Misi Perdamaian di Gaza

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI AD telah memulai persiapan pasukan. Persiapan ini khusus untuk misi perdamaian di Gaza.

    Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil koordinasi resmi dari Mabes TNI. Koordinasi akan meliputi kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    Maruli menjelaskan, proses pengiriman pasukan ke Gaza masih memerlukan koordinasi berjenjang. Koordinasi melibatkan pihak pengoordinasi misi di Gaza hingga Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Ia menegaskan TNI AD telah memulai persiapan internal dengan melatih personel. Latihan ini ditujukan bagi mereka yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian.

    Fokus utama diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan. Kemampuan tersebut meliputi rekonstruksi di wilayah konflik.

    “Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan,” jelasnya.

    Berikut adalah beberapa fokus kemampuan yang disiapkan:

    Keahlian Relevansi Misi
    Zeni Rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur
    Kesehatan Bantuan medis dan kemanusiaan
    Logistik Dukungan operasional dan distribusi bantuan
    Komunikasi Koordinasi antarpihak dan pelaporan

    Maruli menyampaikan bahwa jumlah personel yang akan dikirimkan masih bersifat perkiraan. Belum ada keputusan final terkait angka tersebut.

    Hal itu masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan. Negosiasi dan koordinasi ini akan dilakukan di tingkat Mabes TNI.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Peran TNI AD dalam Penyiapan Pasukan

    Maruli menekankan peran TNI AD saat ini terbatas pada persiapan pasukan. Persiapan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

    Keputusan terkait penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi berada di tingkat komando yang lebih tinggi.

    “Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” ujarnya.