Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

Written by

in

Panggung politik nasional di Jakarta dikejutkan oleh manuver Majalah Tempo. Mereka membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto: Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.

Tempo menggambarkan keduanya seolah bersitegang terbuka di 'palagan' pasar uang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi pengamat, ini bukan sekadar berita, melainkan manuver 'pecah belah' yang sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan.

Pertanyaan muncul: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah? Dan siapa sutradara di balik layar redaksi mereka?

Sejarah mencatat, media sering menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris. Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata. Mereka hadir melalui aliran dana yang dikemas dengan istilah mentereng.

Istilah tersebut mencakup demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender. Anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF).

Meskipun mereka berdalih ini hanya 'modal kerja' atau 'utang konversi', dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.

MDIF memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal. Entitas ini bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki 'celah' untuk digoyang.

Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)?

Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik. Tujuannya agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut.

Negara tidak boleh benar, prestasi pemerintah harus dikerdilkan. Friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.

Doktrin Colin Powell

Untuk memahami mengapa dana asing berbahaya bagi kedaulatan, perlu menoleh catatan mendiang Colin Powell. Mantan Sekretaris Negara dan Wakil Presiden AS di era George W. Bush.

Powell, seorang jenderal, paham betul arti strategis bantuan luar negeri. Ia pernah menegaskan prinsip dingin dan jujur ini dalam sebuah pertemuan aktivis demokrasi dan HAM.

Powell secara implisit maupun eksplisit memandang bahwa bantuan luar negeri, termasuk pendanaan media dan organisasi masyarakat sipil, adalah bagian dari 'Total Force Concept'.

Bagi Powell, dana itu dikucurkan ke negara-negara berkembang bukan bentuk kedermawanan. Melainkan instrumen untuk memastikan bahwa negara penerima tetap berada dalam orbit kebijakan negara pemodal.

Powell menyadari bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa harus menginvasi secara militer, "Anda harus mengontrol narasinya," kata Powell.

Dana asing digunakan untuk "melemahkan dari dalam" terhadap negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi atau politik global (pemodal).

Jika ada pemerintahan suatu negara mulai menunjukkan kemandirian, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo dengan visi swasembada dan hilirisasi, maka instrumen 'demokratisasi' segera diaktifkan.

Tujuannya adalah menciptakan kegaduhan internal. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tempo terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad patut ditengarai implementasi dari doktrin tersebut.

Dengan melemahkan dua tokoh ini, diharapkan akan terjadi kerusakan poros pemerintahan nasional. Ini akan berujung rusaknya kepercayaan pasar uang kita.

Jika pasar uang goyah dan OJK kehilangan kredibilitas akibat pemberitaan tendensius, maka ekonomi Indonesia kembali bergantung pada 'resep' lama di bawah 'ketiak' lembaga asing.

Itu yang mereka mau. Di sinilah titik mula di mana kedaulatan negara mulai digadaikan.

Operasi Balik Meja Redaksi

Penting untuk jeli melihat bagaimana MDIF memberikan 'materi awal' berupa issue brief atau data global yang 'siap pakai' kepada media mitranya. Ini adalah bentuk infiltrasi isu sensitif.

Redaksi tidak perlu lagi mencari isu secara organik. Mereka cukup mengeksekusi pesanan yang selaras dengan visi program donor.

Ketika Tempo memilih fokus pada 'perseteruan' di sektor OJK, mereka bisa jadi sedang memainkan peran sebagai proxy. Menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat keberhasilan besar pemerintah.

Mereka ingin publik percaya bahwa di dalam pemerintahan terjadi keretakan hebat. Padahal, yang terjadi adalah dinamika kerja normal dan lazim.

Penyusupan agenda melalui tim liputan tematik adalah metode sangat halus. Secara operasional mungkin legal, namun secara moral-nasionalis, ini bisa dikategorikan bentuk pelacuran profesi.

Media seharusnya menjadi 'anjing penjaga' (watchdog) bagi kepentingan rakyat. Namun, justru berubah menjadi 'anjing pemburu' bagi kepentingan donor asing. Mereka ingin melihat Indonesia tetap kerdil dan mudah diatur.

Berikut adalah beberapa indikasi potensi intervensi asing dalam pendanaan media:

Indikator Penjelasan
Dana Asing Terselubung Pendanaan yang dikemas sebagai 'modal kerja' atau 'utang konversi' dari entitas seperti MDIF.
Agenda Tersembunyi Meskipun berdalih program 'mulia' (demokrasi, HAM), tujuan sebenarnya adalah mengarahkan opini publik.
Pelemahan dari Dalam Strategi untuk menciptakan kegaduhan internal dan merusak stabilitas pemerintahan.
Kontrol Narasi Dana digunakan untuk memengaruhi sudut pandang media dan menciptakan persepsi negatif terhadap negara.

Lalu pertanyaannya, "Siapa sesungguhnya anjing itu?"

Mengapa Sjafrie dan Dasco?

Targetnya sangat taktis. Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah dua figur dengan loyalitas tinggi dan kemampuan eksekusi kuat. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas politik serta ekonomi.

Membenturkan keduanya adalah cara paling efektif memutus komunikasi antar-faksi di pemerintahan. Jika dua pilar ini retak, benteng pertahanan Presiden Prabowo dibayangkan goyah. Apalagi saat menghadapi tekanan ekonomi global yang melemah.

Tempo, dengan jubah 'independensi'-nya, seolah-olah sedang melaporkan fakta. Padahal, pemilihan sudut pandang (framing) dan waktu penayangan berita tersebut menunjukkan adanya niat jahat (malice).

Ini adalah sinyal kuat adanya upaya memecah belah bangsa. Mereka menggunakan kebebasan pers yang kita perjuangkan dengan darah untuk melayani kepentingan asing. Pihak-pihak yang antipati terhadap kebangkitan Indonesia.

Kedaulatan di Atas Segalanya

Jangan naif. Di era informasi ini, berita adalah peluru dan media adalah senapannya. Jika senapannya dimiliki oleh entitas domestik. Namun, pelurunya dipasok kepentingan asing lewat skema utang konversi atau pembiayaan program, arah tembakannya bisa jadi bukan untuk membela kedaulatan.

Sebagai bangsa besar, harusnya mampu membedakan mana kritik membangun dan mana operasi intelijen media. Yang bertujuan memecah belah. Narasi adu domba yang sedang dimainkan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah sinyal merah. Ada kekuatan asing sedang tidak nyaman dengan stabilitas nasional Indonesia.

Sudah saatnya bertanya balik: Masihkah ada merah putih di hati para redaksi? Atau kah warna hijau dollar dari MDIF sudah terlalu menyilaukan mata hingga tega membakar rumah sendiri demi menyenangkan tuan-tuan di luar sana?

Indonesia tidak akan runtuh hanya karena narasi satu media. Namun, kewaspadaan terhadap gurita dana asing yang membiayai perpecahan adalah harga mati bagi setiap patriot pencinta negeri ini.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *