Blog

  • Manchester City Pepet Arsenal di Klasemen Liga Inggris, John Terry Ikut Bicara

    Manchester City Pepet Arsenal di Klasemen Liga Inggris, John Terry Ikut Bicara

    Manchester City berhasil memangkas jarak poin dengan Arsenal di puncak klasemen Premier League. Kemenangan dramatis atas Liverpool akhir pekan lalu memicu kembali perburuan gelar.

    City mengalahkan Liverpool 2-1 di Anfield, Sabtu (9/2/2026). Dua gol di penghujung laga mengamankan tiga poin krusial. Jarak dengan Arsenal kini terpangkas menjadi enam poin.

    Hasil ini memberikan dorongan besar bagi Manchester City. Terlebih, mereka akan bermain lebih dulu di laga berikutnya. Ini kesempatan emas memberi tekanan tambahan kepada Arsenal.

    Manchester City akan menjamu Fulham di Stadion Etihad pada Kamis (12/2/2026) dini hari WIB. Sementara itu, Arsenal baru akan bertandang ke markas Brentford sehari setelahnya.

    Mantan kapten Chelsea, John Terry, menyatakan antusiasmenya. Ia menantikan persaingan yang akan semakin memanas dalam 13 pertandingan terakhir musim ini. Mentalitas tim akan diuji.

    “Percayalah, saya sudah mengalaminya berkali-kali di Chelsea. Manchester United menempel kami saat itu,” kata Terry, dikutip dari Metro.

    “Anda melihat jadwal ke depan, siapa yang mereka hadapi. Apakah mereka main duluan? Apakah mereka memangkas jarak?” tambah Terry.

    Tekanan untuk Arsenal

    Terry menjelaskan bagaimana kemenangan City bisa memengaruhi mental pemain Arsenal. Ia merujuk pada gol Bernardo Silva sebagai momen penting dalam pertandingan melawan Liverpool.

    “Sebagai seorang pemain Arsenal, Anda akan duduk kemarin itu dan berpikir, oke, kami akan terima hasil imbang di sini, skenario buruknya. Biarkan Man City seri dengan gol Bernardo Silva,” ujar Terry.

    “Lalu tiba-tiba, jaraknya kembali jadi enam poin lagi.”

    Ia juga menyoroti jadwal pertandingan yang menguntungkan City. Mereka bisa mempersempit selisih poin sebelum Arsenal berlaga.

    “Man City main pada Rabu malam. Persaingannya bisa terpangkas jadi tiga poin sebelum Arsenal tandang dan hadapi Brentford pada Kamis malam,” jelas Terry.

    “Kesempatan bagus buat Man City untuk mendekatkan jarak dan memberi tekanan. Persaingan titel hidup dengan Haaland maju memikul semua tekanan di pundaknya, menuntaskan penalti.”

    “Momen-momen menarik di Premier League, mari kita lihat Arsenal terbuat dari apa,” tutup Terry.

    Perkiraan Jadwal Pertandingan Mendatang

    Tim Tanggal Main Lawan Kandang/Tandang
    Manchester City Kamis (12/2/2026) Fulham Kandang
    Arsenal Jumat (13/2/2026) Brentford Tandang
  • Satpol PP Medan Tertibkan Ratusan Baliho Liar Tak Berizin

    Satpol PP Medan Tertibkan Ratusan Baliho Liar Tak Berizin

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan gencar menertibkan baliho dan spanduk liar yang tidak berizin di seluruh wilayah Kota Medan.

    Kepala Satpol PP Medan, Muhammad Yunus, menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri spesifik baliho liar. Salah satunya adalah tidak adanya pembayaran retribusi dan pemasangan tanpa sepengetahuan pemerintah kelurahan atau kecamatan.

    Yunus merinci indikator utama baliho dan spanduk yang dianggap melanggar peraturan. "Misalnya dia (baliho) tidak berizin, tidak memberitahu lurah atau kepala lingkungan setempat, tidak membayar retribusi, atau menempatkan di tempat-tempat yang dilarang. Di pinggir jalan, di pohon-pohon misalnya itu tidak boleh," ujar Yunus, Selasa (10/2/2026).

    Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berkaitan dengan gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

    Patroli Rutin dan Penindakan

    Satpol PP Medan telah rutin menertibkan baliho dan spanduk liar setiap hari dalam beberapa minggu terakhir. "Sudah cukup banyak (yang ditertibkan). Kita lakukan rutin setiap hari di beberapa wilayah kecamatan," kata Yunus.

    Penindakan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Perda tersebut mengatur lokasi-lokasi mana saja yang tidak boleh digunakan untuk pemasangan baliho dan spanduk.

    Berikut adalah beberapa kriteria umum baliho dan spanduk liar yang ditertibkan:

    Kriteria Penjelasan
    Tidak Berizin Pemasangan tanpa persetujuan resmi dari otoritas terkait.
    Tidak Bayar Retribusi Tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak atau biaya izin.
    Tanpa Sepengetahuan Lurah/Camat Dipasang tanpa pemberitahuan atau persetujuan pimpinan wilayah.
    Pemasangan di Tempat Dilarang Seperti di pohon, tiang listrik, atau fasilitas umum lainnya.

    Peran Serta Masyarakat

    Selain melakukan patroli rutin, Satpol PP Medan juga aktif menerima laporan dari masyarakat. Laporan ini dapat disampaikan melalui kanal WhatsApp resmi Satpol PP Kota Medan.

    "Papan reklame juga kami tertibkan kalau dia tidak berizin. Jadi selain patroli juga kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat," pungkas Yunus.

    Kebanyakan spanduk yang ditertibkan sudah terpasang sebelum dimonitoring oleh petugas. Penindakan dilakukan setelah tim Satpol PP memverifikasi laporan di lapangan.

  • Rumah Warga Busungbiu Buleleng Dilahap Api Dini Hari, Diduga Akibat Dupa Sembahyang

    Rumah Warga Busungbiu Buleleng Dilahap Api Dini Hari, Diduga Akibat Dupa Sembahyang

    Sebuah rumah warga di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ludes dilalap api pada Selasa (10/2/2026) dini hari. Insiden kebakaran ini terjadi sekitar pukul 01.20 Wita di Jalan Raya Busungbiu-Pupuan, Desa Kedis.

    Kasi Humas Polres Buleleng, Iptu Yohana Rosalin Diaz, mengonfirmasi peristiwa tersebut. Kebakaran pertama kali diketahui oleh tetangga korban.

    Api terlihat membesar di rumah korban sekitar pukul 01.20 Wita. Tetangga segera memberitahu pemilik rumah, Komang Febrianto (42), dan meminta bantuan warga sekitar untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya.

    "Berdasarkan laporan dari Polsek Busungbiu, kejadiannya sekitar pukul 01.20 Wita, ada tetangga yang melihat api sudah membesar di rumah korban. kemudian memberitahukan kepada korban sekaligus meminta bantuan warga sekitar untuk memadamkan api dengan alat seadanya," papar Iptu Yohana, Selasa (10/2/2026).

    Api dengan cepat merembet dan menghanguskan sebagian besar isi rumah milik Komang Febrianto, warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu.

    Upaya Pemadaman

    Warga sekitar berupaya memadamkan api sebelum satu unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Damkar Seririt tiba di lokasi. Tim Damkar tiba sekitar pukul 02.30 Wita.

    Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 03.00 Wita. Berkat upaya cepat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

    Dugaan Penyebab dan Kerugian

    Berdasarkan keterangan saksi dan pemeriksaan awal, kebakaran diduga akibat percikan bara api dari dupa. Dupa tersebut digunakan korban saat persembahyangan di dalam rumah.

    "Diduga bara api dupa jatuh ke tempat tidur sehingga memicu kebakaran. Namun demikian, penyebab pasti masih didalami," ujar Iptu Yohana.

    Kerugian material akibat kejadian ini ditaksir mencapai Rp 150 juta. Sejumlah barang berharga hangus terbakar, meliputi:

    Barang Berharga Keterangan
    Kulkas 2 unit
    Spring Bed 2 unit
    Televisi 1 unit
    Kompor Gas 1 unit
    Speaker Aktif 1 unit
    Dispenser 1 unit
    Kipas Angin 1 unit
    Perhiasan Jumlah tidak disebutkan
    Surat Penting Akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, BPKB sepeda motor, ijazah

    Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam penggunaan api. Terutama saat melakukan aktivitas persembahyangan di dalam rumah, guna mencegah insiden serupa.

  • Terungkap: Sejarah Kelam Perayaan Hari Valentine di Terni, Italia

    Terungkap: Sejarah Kelam Perayaan Hari Valentine di Terni, Italia

    Hari Valentine, yang jatuh pada 14 Februari, menjadi momen global untuk menyatakan cinta. Namun, di balik romansa cokelat dan bunga, tersimpan kisah kelam dari abad ke-3 Masehi di Terni, Italia.

    Perayaan ini awalnya memperingati kematian seorang imam dan uskup bernama Santo Valentine atau Valentinus. Ia dihukum mati oleh Kaisar Claudius karena membangkang.

    Kaisar Claudius memiliki ambisi besar membangun pasukan prajurit tangguh. Ia menghadapi penolakan dari para pria yang enggan berperang dan meninggalkan orang terkasih.

    Kaisar Claudius meyakini pernikahan melemahkan semangat juang. Oleh karena itu, ia melarang semua pria di kerajaannya untuk menikah.

    Pembangkangan Santo Valentine

    Santo Valentine, seorang pelayan agama, menganggap larangan menikah sebagai aturan tidak adil. Ia menilai kebijakan itu melanggar hak asasi manusia.

    Secara sembunyi-sembunyi, Santo Valentine tetap memberkati dan menikahkan pasangan muda. Ini menjadi bentuk perlawanan terhadap aturan kaisar.

    Hukuman Mati dan Dukungan Rakyat

    Aktivitas Santo Valentine akhirnya diketahui Kaisar Claudius. Ia dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal.

    Sebelum eksekusi, Santo Valentine ditahan di penjara. Ia menerima banyak dukungan dari masyarakat sekitar berupa surat, bunga, dan kunjungan.

    Putri sipir penjara adalah salah satu yang rutin mengunjunginya. Gadis itu mendukung tindakan Santo Valentine dan berhasil menumbuhkan kembali semangatnya.

    Asal Mula Tradisi 'From Your Valentine'

    Sebelum dipenggal pada 14 Februari, Santo Valentine sempat menulis surat kepada putri sipir penjara. Surat itu ditutup dengan kalimat ikonik, "from your Valentine" (dari Valentine-mu).

    Kalimat tersebut kemudian menjadi cikal bakal tradisi Hari Valentine. Kisah pengorbanan ini kini dirayakan sebagai hari kasih sayang di seluruh dunia.

    Meskipun berawal dari pemberontakan dan pengorbanan, Hari Valentine tetap lestari.

    Tokoh Penting Peran Tindakan Utama
    Santo Valentine (Valentinus) Imam dan Uskup di Terni, Italia Melanggar larangan menikah Kaisar Claudius, menikahkan pasangan secara diam-diam.
    Kaisar Claudius Penguasa Kerajaan Melarang pernikahan untuk memperkuat pasukan prajurit.
    Putri Sipir Penjara Pendukung Santo Valentine Memberikan dukungan dan semangat kepada Santo Valentine saat di penjara.
  • Briptu Rizka Didakwa Bunuh Suami di Lombok Barat Setelah Minta Uang dan Ancam Korban

    Briptu Rizka Didakwa Bunuh Suami di Lombok Barat Setelah Minta Uang dan Ancam Korban

    Briptu Rizka Sintiyani didakwa atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pembunuhan terhadap suaminya, Brigadir Esco Faska Rely. Dalam dakwaan terungkap, Rizka sempat meminta uang dan mengancam Esco sebelum nyawa anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat, itu dihabisi.

    Pembunuhan tersebut terjadi pada 19 Agustus 2025 malam. Lokasi kejadian di rumah Rizka, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

    Jaksa penuntut, Muthmainnah, dalam dakwaan menguraikan kronologi peristiwa. Rizka bersama dua anaknya dan saksi Fadil Hidayat, awalnya pergi ke sebuah ritel modern di Mataram.

    Rizka kemudian mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Esco, meminta transfer uang untuk membeli susu. "Terdakwa mengatakan kembali 'piran jak transfer Rp 10 juta' (bahasa Sasak), yang artinya 'kapan kapan transfer Rp 10 juta'," kata Muthmainnah saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (10/2/2026).

    Esco tidak menggubris pesan WA tersebut. Rizka lantas menghubungi Robi Hartono, teman kantor Esco, agar Esco mengangkat telepon. Rizka menelepon Esco sebanyak lima kali, namun tidak direspons.

    "(Telepon Rizka) tidak direspons oleh korban. Terdakwa kembali menghubungi korban melalui chat WhatsApp dan mengatakan 'Yaok pacuan' yang artinya Lho beneran," ungkap Muthmainnah.

    Rizka terus menghubungi Esco berulang kali, namun tidak ada respons. Pukul 17.25 Wita, Rizka mengirim pesan. "Pada pukul 17.25 Wita, terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan angkat pacuan dan nyalakm wah isik artinya angkat beneran dan kamu sudah membuat kesalahan dengan saya," tiru Muthmainnah.

    Empat menit kemudian, Rizka kembali mengirim pesan. "Pada pukul 17.29 Wita terdakwa menghubungi korban melalui chat dengan mengatakan kirim remon tie artinya kirim remon itu," imbuh Muthmainnah.

    Saat dalam perjalanan pulang dari Mataram ke Gerung, Lombok Barat, Esco membalas pesan Rizka dan menyatakan akan mengirimkan uang. "Dibalas oleh terdakwa kirim becatan dan wah 19 ne, maeh nomer dengan no. Artinya kirim cepetan dan sudah 19 ini, sini mana nomor orang itu," sambung Muthmainnah.

    Esco kemudian membalas bahwa dirinya masih menunggu. Rizka menjawab agar Esco tidak membuatnya emosi. Dalam keadaan emosi, Rizka terus-menerus mengirim pesan. Rizka meminta uang Rp 2,7 juta untuk membayar bunga pegadaian.

    Pencarian Korban dan Penemuan Jasad

    Sesampainya di rumah terdakwa Nuraini, Rizka menitipkan kedua anaknya. Saksi Fadil langsung pulang. Rizka bergegas mencari suaminya di Polsek Sekotong. Rizka tidak masuk ke dalam Polsek, hanya sampai di luar.

    Dia kembali mencoba menghubungi Esco, namun tidak ada respons. Akhirnya, Rizka menghubungi saksi Robi Hartono untuk menanyakan keberadaan korban. "Saksi Robi menjelaskan korban tidak ada di Polsek Sekotong," sebut Muthmainnah.

    Rizka meminta bantuan teman lain untuk mengecek keberadaan Esco. Namun, Rizka malah diminta mengecek sendiri ke Polsek Sekotong. Permintaan itu ditolak oleh Rizka. Lantaran tidak menemukan suaminya, Rizka memutuskan kembali ke rumahnya di Desa Jembatan Gantung.

    Saat pulang, Rizka menemukan motor yang digunakan Esco terparkir. Helm dan sepatu Esco berada di teras rumah. Rizka masuk dan menuju kamar untuk menyalakan lampu. "Di mana, saat itu korban tertidur di lantai kamar anak saksi (anak korban dan terdakwa)," lanjut Ni Made Saptini, jaksa penuntut lainnya.

    Daftar Tersangka Kasus Pembunuhan

    Brigadir Esco ditemukan tewas mengenaskan di kebun belakang rumahnya, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat, pada 24 Agustus lalu. Anggota Intel Polsek Sekotong itu pertama kali ditemukan tersangka Saiun alias SA. Mayat ditemukan dalam kondisi membusuk, wajah rusak, dengan leher terikat tali di bawah pohon.

    Awalnya, Brigadir Esco diduga tewas akibat gantung diri. Namun, hasil penyelidikan Polres Lombok Barat menetapkan lima orang tersangka. Istri korban, Briptu Rizka, adalah orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Berikut adalah daftar tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco:

    No Nama Tersangka Peran (Berdasarkan Informasi yang Tersedia)
    1 Briptu Rizka Sintiyani Istri korban, tersangka utama
    2 Saiun alias SA Penemu pertama mayat, tersangka
    3 Nuraini alias NU Tersangka
    4 Paozi alias PA Tersangka
    5 Deni alias DR Tersangka
  • WN Denmark Ditemukan Tewas di Perumahan Puri Dolphin Buleleng

    WN Denmark Ditemukan Tewas di Perumahan Puri Dolphin Buleleng

    Warga negara (WN) Denmark berinisial MM (54) ditemukan tewas di Perumahan Puri Dolphin, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Buleleng, Bali, pada Selasa (10/2/2026). Perempuan tersebut diduga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

    Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz membenarkan kejadian ini. Polisi segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga.

    "Korban diketahui tinggal seorang diri di rumah tersebut," kata Iptu Yohana, Selasa (10/2/2026).

    Jasad MM pertama kali ditemukan oleh petugas PDAM, I Dewa Made Dwi Putra, sekitar pukul 11.00 Wita. Saksi sempat memanggil penghuni rumah saat akan mengecek meteran air, namun tidak ada respons.

    Melihat pintu pagar sedikit terbuka, saksi masuk ke halaman rumah. Di sana, saksi mendapati perempuan tersebut sudah tidak bernyawa.

    "Korban ditemukan dalam posisi duduk bersimpuh dengan tali melilit di leher. Saksi memastikan korban sudah tidak bernapas, lalu memberi tahu warga sekitar," imbuh Yohana.

    Pemilik rumah kemudian datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa serta polisi. Berdasarkan keterangan saksi, MM sudah menempati rumah itu sekitar empat bulan.

    Berikut adalah garis waktu penemuan jasad MM:

    Waktu Kejadian
    Pukul 11.00 Wita Petugas PDAM menemukan jasad MM.
    Tidak diketahui Pemilik rumah melapor ke aparat desa dan polisi.
    Kurang dari 24 jam sebelum ditemukan Perkiraan waktu kematian MM.

    Dugaan Bunuh Diri dan Riwayat Kondisi Korban

    Sehari sebelum ditemukan meninggal, MM sempat mendatangi pemilik rumah dan mengucapkan kata perpisahan. Selain itu, perempuan Denmark ini juga kerap mengeluhkan kondisi stres dan masalah ekonomi kepada sejumlah saksi.

    Hasil pemeriksaan awal dokter forensik memperkirakan MM meninggal kurang dari 24 jam sebelum ditemukan. Tidak ada tanda kekerasan pada tubuh perempuan tersebut.

    Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan medis di RSUD Buleleng untuk mengetahui penyebab pasti kematian MM.

    Menurut catatan kepolisian, MM pernah melakukan percobaan bunuh diri pada Desember 2025. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh warga setempat.

  • Aceh Usul Iuran BPJS 500 Ribu Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Aceh Usul Iuran BPJS 500 Ribu Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi 500 ribu warga Aceh ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, iuran ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) via program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

    Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026). Ia menekankan urgensi pengalihan pembiayaan ini mengingat status Aceh sebagai daerah bencana.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa daerah bencana secara aturan diperbolehkan mengajukan agar BPJS ditanggung oleh dana APBN. Selama ini, 500 ribu jiwa ditanggung APBA, sementara sisanya sudah ditanggung APBN.

    Ia menyerahkan surat usulan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

    “Kami telah mengusulkan agar ini cepat disetujui karena mengingat mereka yang 500 ribu orang kalau berobat harus menggunakan dana. Tidak layak di daerah bencana mereka harus mencari uang untuk berobat,” jelas Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    Dana APBA yang sebelumnya dialokasikan untuk iuran kesehatan kini diharapkan dapat difokuskan pada penanganan bencana. Dek Fadh berharap beban iuran ini beralih ke APBN.

    Surat Permohonan Gubernur Aceh

    Dalam paparannya, Dek Fadh juga menunjukkan surat yang ditandatangani Gubernur Muzakir Manaf pada Rabu, 28 Januari lalu. Surat perihal 'Permohonan Kuota Tambahan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan' itu ditujukan kepada Menteri Sosial.

    Surat tersebut menguraikan bahwa Aceh menerapkan Universal Health Coverage (UHC) dalam pembiayaan JKA. Metode ini memastikan seluruh penduduk Aceh menerima bantuan iuran kesehatan.

    Jika UHC tidak terpenuhi, akses kesehatan bagi penduduk Aceh akan terganggu. Pembiayaan iuran kesehatan bersumber dari APBA dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Kementerian Sosial RI melalui JKN menanggung iuran masyarakat dalam desil 1 hingga desil 5. Namun, cakupan ini terbatas oleh kuota tertentu.

    Berikut adalah rincian data pembiayaan BPJS Kesehatan berdasarkan data dalam OTSEN:

    Kategori Jumlah Jiwa Keterangan
    Penduduk Aceh dalam desil 1 s.d 5 (OTSEN) 3.601.228 Melalui anggaran PBI JK
    Pembiayaan BPJS Kesehatan yang mencakup 2.841.187 Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 292/HUK/2025 tanggal 24 Desember 2025

    “Berkenaan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, kami mohon kiranya Bapak Menteri berkenan memberikan pembiayaan PBI JK dalam desil 1 s.d 5 ditanggung seluruhnya oleh Kementerian Sosial RI selama 5 (lima) tahun ke depan,” bunyi surat tersebut.

    Kunjungan Pimpinan MPR ke Aceh

    Pimpinan MPR mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2/2026) dalam agenda kerja. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR RI.

    Wakil Ketua MPR RI yang hadir antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan AM Akbar Supratman. Pimpinan dari semua fraksi juga turut hadir dalam kunjungan tersebut.

    Mereka adalah Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir pula Mendagri Tito Karnavian dan perwakilan DPD Dedi Iskandar Batubara.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan sejumlah staf khusus juga ikut mendampingi.

  • Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Titipkan Rp 200 Juta di Kejari Kupang

    Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Titipkan Rp 200 Juta di Kejari Kupang

    Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kupang, Irfan, menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyerahan ini dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop di institusi tersebut.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang, Sherley Manutede, menyampaikan bahwa penitipan dana tersebut menunjukkan niat baik dari Direktur Poltekkes. Meskipun begitu, nilai kerugian negara belum dapat disimpulkan secara final.

    "Kemarin ada penitipan dari direkturnya Rp 200 juta. Sebenarnya hasil perhitungan kerugian negara belum ada, tetapi karena yang bersangkutan berniat baik untuk memberikan penitipan jadi itu berupa penitipan," kata Kajari Kota Kupang, Sherley Manutede, Selasa (10/2/2025).

    Sherley menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari ahli. Nilai penitipan itu belum dapat disimpulkan sebagai pengembalian kerugian negara karena proses penghitungan masih berjalan. Jika hasil perhitungan kerugian lebih besar, pihak Poltekkes akan diminta untuk menitipkan dana kembali.

    "Nanti kalau hasil kerugian lebih dari itu nanti beliau menitipkan lagi. Kami hargai niat baik itu," ujar Sherley yang juga merupakan eks Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati NTT.

    Berikut adalah rincian fakta terkait penitipan dana di Kejari Kota Kupang:

    Uraian Detail
    Pihak yang menitipkan Irfan, Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang
    Jumlah dana Rp 200 juta
    Lokasi penitipan Kejaksaan Negeri Kota Kupang
    Terkait kasus Dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop
    Status perhitungan kerugian negara Masih menunggu hasil ahli

    Perkembangan Penanganan Perkara

    Terkait perkembangan penanganan perkara, Sherley menyebutkan Kejari Kota Kupang akan terlebih dahulu menggelar ekspose bersama tim penyidik. Gelar perkara ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap kasus tersebut.

    "Untuk sikap kami perkara itu naik atau tidak, yang jelas kami akan gelar perkara dengan semua tim," tambahnya.

    Sebelumnya, Kejari Kota Kupang yang dipimpin langsung oleh Kajari Sherley Manutede melakukan penggeledahan di Poltekkes Kemenkes Kupang pada 9 Desember 2025. Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan 60 unit laptop.

    Dalam penggeledahan tersebut, jaksa menyita 60 unit laptop yang diperuntukkan bagi laboratorium kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti oleh pihak kejaksaan.

  • Bupati Asri Ludin Lantik 402 Kepala Sekolah dan Tujuh Pengawas di Deli Serdang

    Bupati Asri Ludin Lantik 402 Kepala Sekolah dan Tujuh Pengawas di Deli Serdang

    Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, melantik 402 kepala sekolah dan tujuh pengawas pada Selasa (10/2/2026). Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah membenahi sistem pendidikan yang masih bermasalah. Evaluasi ketat akan dilakukan dalam enam bulan ke depan, dengan ancaman pemberhentian bagi kepala sekolah yang tidak menunjukkan perbaikan.

    Asri Ludin menegaskan bahwa pelantikan kepala sekolah ini merupakan langkah komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sistem pendidikan di Deli Serdang. Situasi ini dinilai belum memuaskan olehnya.

    Pelantikan ini adalah tahap kedua, menyusul 58 orang yang dilantik sebelumnya. Sekitar 50 kepala sekolah lainnya segera mengakhiri masa tugas, sehingga proses penataan dilakukan bertahap demi perbaikan kualitas pendidikan.

    Pada tahap ini, 31 orang dilantik sebagai kepala sekolah baru. Lebih dari 300 lainnya mengalami rotasi jabatan, dan 31 kepala sekolah diberhentikan. Pemberhentian dilakukan karena berbagai pelanggaran.

    Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian antara lain penundaan pengembalian pajak dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahun. Selain itu, ada kepala sekolah yang bermasalah dalam kegiatan revitalisasi tahun 2025.

    "Kepala sekolah yang memiliki konflik dengan murid, orang tua, dan lingkungan," tambah Asri Ludin, Selasa (10/2/2026).

    Asri Ludin menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kondisi pendidikan saat ini. Idealnya, ada 200 kepala sekolah baru, namun rotasi besar-besaran harus dilakukan karena situasi yang ada.

    Seluruh kepala sekolah yang dilantik akan dievaluasi ketat dalam enam bulan ke depan.

    "Enam bulan dari hari ini, jika tidak ada perbaikan di sekolah Anda, bukan rotasi yang akan saya lakukan, tapi pemberhentian. Kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan, bukan jabatan struktural. Kewenangan mutlak ada di kepala daerah," tegasnya.

    Indikator Evaluasi dan Transparansi Dana BOS

    Beberapa indikator utama akan menjadi fokus evaluasi. Ini meliputi kebersihan sekolah dan toilet, kedisiplinan siswa, pelaksanaan lagu Indonesia Raya, serta kemampuan akademik sesuai jenjang.

    Selain itu, pemenuhan jam mengajar guru dan pengelolaan dana BOS yang transparan juga akan diawasi. Asri Ludin tidak akan mentolerir praktik pungutan liar (pungli) maupun dugaan suap dalam pengangkatan kepala sekolah.

    "Di era saya dan Wakil Bupati, tidak ada bayaran untuk menjadi kepala sekolah. Jika ada pejabat atau oknum yang meminta uang, laporkan. Akan saya berhentikan saat itu juga," ungkapnya.

    Pentingnya Disiplin dan Karakter Siswa

    Seluruh kepala sekolah harus menegakkan disiplin dan membangun karakter siswa. Kecerdasan tanpa disiplin dan etika dinilai tidak akan membawa manfaat.

    "Saya mau anak-anak Deli Serdang menjadi anak yang beretika dan disiplin. Pintar saja tidak cukup. Jangan sampai lulus SD belum bisa baca atau lulus SMP tidak bisa hitung matematika sederhana," ucap Asri Ludin mewanti-wanti.

    Ia juga menginstruksikan agar seluruh sekolah memasang spanduk besar di depan gerbang. Spanduk tersebut harus menyatakan bahwa pendidikan di sekolah gratis dan tidak memungut biaya apa pun.

    Terkait manajerial, kepala sekolah semestinya bersikap tegas terhadap guru, baik aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer. Guru yang tidak disiplin atau dianggap tidak layak mengajar harus dinilai objektif, bahkan hingga pemutusan kontrak bila diperlukan.

    "Negara ini tidak bisa dibangun oleh orang-orang yang hanya mau menikmati uang negara tapi tidak mau bekerja untuk rakyat. Kalau Anda membiarkan itu terjadi, Anda saya anggap bersubahat," tegasnya.

    Berikut adalah rincian pelantikan kepala sekolah di Deli Serdang:

    Jumlah Kepala Sekolah Dilantik Jumlah Pengawas Dilantik Kepala Sekolah Baru Kepala Sekolah Rotasi Kepala Sekolah Diberhentikan
    402 7 31 >300 31

    Jabatan harus dipertahankan dengan kinerja, bukan dengan pendekatan atau tekanan apa pun. Kepala sekolah juga diminta tidak takut menghadapi wartawan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama bekerja sesuai aturan.

    "Kerja yang benar, hadapi semua dengan terbuka. Jangan takut diberitakan. Sepanjang Anda berada di koridor yang benar, tidak ada yang perlu ditakuti," imbaunya.

    Pelantikan ini digelar di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, pada 9 Februari. Turut hadir Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, Sekretaris Daerah Dedi Maswardy, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan undangan lainnya.

  • Kejari Kupang Tagih Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif Eks Anggota DPRD

    Kejari Kupang Tagih Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif Eks Anggota DPRD

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang masih menunggu pengembalian sisa anggaran dugaan perjalanan dinas fiktif yang melibatkan sejumlah eks anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Temuan penyimpangan anggaran ini diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pengembalian dana dari temuan BPK NTT dilaporkan telah mencapai 90 persen. Pihak Kejaksaan mengisyaratkan akan menutup kasus tersebut jika seluruh pengembalian dana tuntas dilakukan.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang, Sherley Manutede, menjelaskan bahwa progres pengembalian dana cukup signifikan. Mayoritas eks anggota dewan telah menunjukkan itikad baik.

    "Untuk perjalanan dinas fiktif DPRD Kota Kupang, itu sudah kita sampaikan kurang lebih sudah 85 persen pengembaliannya. Bahkan saat ini sudah hampir 90 persen semua sudah mengembalikan, sehingga pasti kasusnya akan kita tutup," jelas Sherley Manutede.

    Menurut Sherley, kasus ini berpeluang ditutup jika kerugian negara tidak terlalu besar. Apalagi jika biaya perkara nantinya lebih besar dibanding kerugian tersebut.

    "Kenapa ditutup karena tidak mungkin kita jadikan perkara jika kerugian hanya sekitar beberapa puluh juta, namun biaya perkara lebih besar," katanya.

    Mantan Kajari Kabupaten Kupang ini menambahkan, itikad baik dari eks anggota DPRD perlu diberikan kesempatan. Ini menunjukkan upaya kooperatif mereka dalam menuntaskan persoalan.

    "Itikad baiknya ada dan temuan BPK itu ada kasih kesempatan mereka untuk mengembalikan dana tersebut," ungkap dia.

    Sisa Anggota Belum Kembalikan Dana

    Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Kupang, Rita Hariyani, membenarkan masih ada sisa eks anggota DPRD. Saat ini, hanya lima orang yang masih dalam proses pengembalian anggaran.

    "Tinggal hanya 5 orang yang belum bayar. Pekan lalu 6 orang namun, ada satu orang yang sudah kasih lunas maka saat ini tersisa 5 orang," ujar Rita Hariyani, Selasa (10/2/2026) di Kupang.

    Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK nomor 75A.A/LHP/XIX.KUP/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, ditemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang. Kasus ini terjadi di tahun 2023 dengan melibatkan 20 orang senilai Rp 132.092.000.

    Detail Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Kota Kupang

    Jumlah Anggota Terlibat Total Temuan BPK (Rp) Kekurangan Uang Saat Ini (Rp)
    20 132.092.000 50.000.000 (kurang lebih)

    Rita enggan menyebutkan nama kelima eks anggota DPRD tersebut. Namun, dia memastikan mereka memiliki niat baik untuk mengembalikan uang negara.

    "Mereka miliki niat baik untuk mengembalikan uang negara, mereka terus berkomunikasi untuk mengembalikan," kata Rita.

    Ia menargetkan agar pengembalian seluruh temuan BPK NTT dapat rampung pada pertengahan tahun ini. Ini menjadi prioritas untuk menuntaskan masalah tersebut.

    "Target kami paling pertengahan tahun sudah dikembalikan semuanya," katanya.