Blog

  • Gelandang Bali United Mirza Mustafic Cedera Bahu di Stadion Kapten I Wayan Dipta

    Gelandang Bali United Mirza Mustafic Cedera Bahu di Stadion Kapten I Wayan Dipta

    Gelandang serang Bali United, Mirza Mustafic, kembali diterpa masalah cedera. Pemain asal Luksemburg itu mengalami cedera saat Serdadu Tridatu bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Mirza terpaksa ditarik keluar lapangan.

    Mirza Mustafic cedera pada bagian tangan kanannya. Dari pantauan di lapangan, ia terlihat merintih kesakitan saat dokter tim memberikan perawatan di sisi lapangan. Ekspresi Mirza menunjukkan cedera yang dialaminya tidak ringan.

    Cedera tersebut diduga berkaitan dengan dislokasi bahu yang pernah ia alami sebelumnya. Kondisi ini membuat Bali United berpotensi kehilangan Mirza pada pekan ke-21 saat menghadapi Persija Jakarta.

    Terkait kondisi Mirza Mustafic, Media Officer Bali United Alexander Mahaputra mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi. Laporan tersebut mengenai spesifikasi cedera yang dialami sang pemain dari tim dokter.

    "Pasca kejadian di pertandingan, dokter tim sudah melakukan penanganan pertama dibantu tim medis. Untuk mengetahui cederanya, memerlukan kepastian melalui MRI," kata Media Officer Bali United, Alexander Mahaputra, Selasa (10/2/2026).

    Alex menjelaskan, pemeriksaan MRI tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa hari ini. Jadwal itu sesuai rencana yang telah disusun tim medis.

    "Nanti kami rilis hasilnya," tambah Alex.

    Riwayat Cedera dan Kartu Merah Mirza Mustafic

    Cedera bahu bukan kali pertama dialami Mirza Mustafic. Ia sempat absen cukup lama akibat dislokasi bahu saat Bali United menghadapi Semen Padang. Setelah dinyatakan pulih, Mirza kembali bermain saat Bali United bertemu Persib Bandung.

    Mirza Mustafic kembali harus menepi setelah itu. Ia menerima kartu merah langsung dalam laga tersebut. Hal itu terjadi setelah dinilai melakukan pelanggaran berat dengan menginjak kaki pemain Persib, meskipun belum genap satu menit berada di lapangan.

    Daftar Riwayat Cedera Mirza Mustafic

    Tipe Cedera Waktu Kejadian Keterangan
    Dislokasi Bahu Saat Bali United vs Semen Padang Absen cukup lama
    Cedera Tangan Kanan (diduga bahu) Saat Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Potensi absen lawan Persija
  • MPR RI Kunjungi Aceh, Serahkan Bantuan Pascabencana dan Apresiasi Pemulihan

    MPR RI Kunjungi Aceh, Serahkan Bantuan Pascabencana dan Apresiasi Pemulihan

    Pimpinan MPR RI menyambangi Aceh guna meninjau langsung kondisi pemulihan pascabencana yang melanda Tanah Rencong pada akhir November 2025. Dalam kunjungan ini, MPR turut menyalurkan bantuan untuk delapan wilayah yang terdampak parah.

    Pertemuan antara pimpinan MPR dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, didampingi Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (10/2/2026).

    Setelah mendengarkan perkembangan terkini mengenai proses pemulihan, MPR secara simbolis menyerahkan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah kepada delapan kepala daerah.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung situasi di Aceh. Menurutnya, sudah ada kemajuan signifikan yang mulai dirasakan masyarakat.

    "Hari ini pimpinan MPR berkunjung ke Aceh ingin mengecek kondisi langsung Aceh. Tadi sudah disampaikan pak Wagub bahwa sudah ada kemajuan signifikan, kemudian kemajuan-kemajuan itu sudah mulai dirasakan," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani kepada wartawan.

    Muzani menambahkan, kehadiran MPR juga untuk memberikan dukungan moril kepada warga Aceh yang menjadi korban bencana tiga bulan silam. Dalam pertemuan itu, MPR menerima laporan komprehensif terkait jumlah korban, pengungsi, serta pembangunan hunian sementara.

    Politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menyoroti partisipasi besar pemerintah pusat dalam upaya pemulihan Tanah Rencong.

    "Dari beberapa persoalan dan PR yang disampaikan wakil gubernur Aceh, Kepala Satgas menceritakan progres sebulan lebih setelah ditunjuk sebagai kepala satgas sudah ada kemajuan yang berarti," jelas Muzani.

    Data Dampak Bencana Aceh

    Wakil Gubernur Dek Fadh menjelaskan, bencana tersebut telah menelan 562 korban jiwa dan menyebabkan 29 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, 69.222 warga masih berada di pengungsian hingga kini.

    Bencana yang melanda 18 kabupaten dan kota ini juga mengakibatkan kerusakan pada 227 ribu rumah. Rinciannya, 95.203 rumah rusak berat, 88.449 rusak sedang, dan 77.338 rusak ringan.

    "Infrastruktur terdampak 2.507 titik jalan, dan 599 titik jembatan," jelas Dek Fadh.

    Berikut adalah data sementara dampak bencana di Aceh:

    Kategori Jumlah
    Korban Meninggal 562 orang
    Korban Hilang 29 orang
    Pengungsi 69.222 orang
    Rumah Rusak Berat 95.203 unit
    Rumah Rusak Sedang 88.449 unit
    Rumah Rusak Ringan 77.338 unit
    Titik Jalan Terdampak 2.507 titik
    Titik Jembatan Terdampak 599 titik
    Desa Masih Padam Listrik 13 desa

    Meskipun demikian, Dek Fadh menyatakan bahwa 13 desa di Aceh yang masih mengalami pemadaman listrik telah mendapatkan pasokan genset dari Menteri ESDM.

    Pejabat Hadir dalam Kunjungan

    Kunjungan di Kantor Gubernur Aceh turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Wakil Ketua MPR RI yang hadir adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Turut hadir pula Mohamad Choerudin Amin, Sonny Tri Danaparamita, dan Anton Sukartono Suratto. Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta staf khusus juga menghadiri acara tersebut.

  • Pemkot Mataram Catat 1.100 Anak Stunting pada 2025

    Pemkot Mataram Catat 1.100 Anak Stunting pada 2025

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencatat sekitar 1.100 anak di wilayahnya masih mengalami stunting pada tahun 2025. Angka ini setara dengan 6,57 persen dari total populasi anak di Kota Mataram.

    "Sekitar 6,57 persen," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, Mohammad Carnoto, Selasa (10/2/2026).

    Carnoto menjelaskan, prevalensi stunting di Kota Mataram menunjukkan penurunan signifikan. Angka tersebut berhasil ditekan hingga di bawah 14 persen pada tahun 2025.

    Dengan capaian ini, Mataram menduduki posisi sebagai kabupaten/kota dengan angka stunting terendah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

    DP2KB Mataram berkomitmen untuk terus menekan angka stunting. Target yang ditetapkan adalah mencapai 5 persen pada tahun 2026.

    Upaya penekanan dilakukan melalui intervensi berkelanjutan. Fokus utama adalah pada Keluarga Berisiko Stunting (KBS).

    Berdasarkan laporan gizi pada aplikasi Sigizikesga Kementerian RI 2026, Kota Mataram menjadi wilayah dengan prevalensi stunting terendah di NTB.

    Prevalensi stunting di beberapa wilayah NTB sebagai berikut:

    Kabupaten/Kota Prevalensi Stunting (2026)
    Kota Mataram 6,57%
    Lombok Barat 9,58%
    Lombok Tengah 9,99%
    Lombok Timur 22,39%
    Sumbawa 10,70%
    Dompu 12,61%
    Bima 12,22%
    Sumbawa Barat 7,1%
    Lombok Utara 14,18%
    Kota Bima 9,49%

    Angka Kota Mataram sebesar 6,57 persen, disusul Lombok Barat (9,58 persen) dan Lombok Tengah (9,99 persen).

    Pemberian Suplemen Khusus

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram telah menggencarkan pemberian suplemen khusus. Suplemen ini ditujukan bagi anak-anak yang mengalami stunting.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi menekan angka stunting. Targetnya, mencapai di bawah 5 persen.

    "Pemberian suplemen ini sudah kami berikan sejak 2024 lalu. Suplemen ini pemberian dari salah satu donatur, yang men-support," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan.

    Emirald menjelaskan, suplemen yang diberikan berbentuk saset. Mirip dengan minuman saset pada umumnya.

    "Bentuk suplemennya itu seperti saset tolak angin. Suplemen ini punya kandungan tinggi protein dan asam amino," beber Emirald.

    Kandungan tersebut dinilai bagus untuk perkembangan dan daya tahan tubuh anak. "Pemberian suplemen ini terus berjalan, sampai saat ini," tambahnya.

    Namun, pemberian suplemen ini difokuskan pada sasaran tertentu. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran.

    "Karena keterbatasan anggaran dan jumlah, kita berikan kepada target-target tertentu," imbuh Emirald.

    Emirald berharap, ke depan semakin banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. "Mudah-mudahan kedepan semakin banyak suport dan pihak-pihak yang membantu. Bentuk implementasi dari gerakan orang tua asuh juga," pungkasnya.

  • BMKG Ungkap Perubahan Iklim Pemicu Bencana Alam di Sumatra, Siklon Tropis Senyar Jadi Biang Kerok

    BMKG Ungkap Perubahan Iklim Pemicu Bencana Alam di Sumatra, Siklon Tropis Senyar Jadi Biang Kerok

    Bencana alam dahsyat berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra pada penghujung tahun 2025 disebabkan oleh perubahan iklim. Kondisi ini diperparah dengan kemunculan siklon tropis di sekitar wilayah tersebut. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.

    Ardhasena menjelaskan, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir tahun lalu merupakan dampak langsung dari pemanasan iklim global. Selain itu, siklon tropis di sekitar Sumatra turut berkontribusi memicu cuaca ekstrem.

    Dalam diskusi ilmiah bertajuk 'Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra' di USU, Ardhasena menyampaikan data penting. Tercatat ada 10 badai tropis awal yang tumbuh di Laut Banda.

    Jika diperluas ke selatan, ada lebih dari 30 siklon tropis yang tercatat tumbuh di sana. "Wilayah ini sering menjadi titik awal bibit siklon," tuturnya, Selasa (10/2/2026).

    Perubahan iklim juga mendorong terjadinya curah hujan ekstrem di Sumatra pada November dan Desember tahun lalu. Ardhasena membeberkan hal tersebut.

    Curah hujan ekstrem disebabkan pusaran badai, konvergensi yang membentuk awan masif pada pertemuan angin, serta konveksi. Konveksi ini merupakan mekanisme perpindahan panas akibat pemanasan permukaan air laut.

    "Hingga Juni tahun ini akan terjadi curah hujan yang tinggi di kawasan Selatan khatulistiwa. Kondisi tersebut, perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat," tuturnya.

    Berdasarkan data satelit BMKG, siklon tropis Senyar pada November 2025 lalu, membuat curah hujan sangat tinggi. Ini terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Curah hujan normal adalah 474 mm. Namun curah hujan pada November 2025 mencapai 1356 mm.

    Curah hujan saat terjadi bencana adalah tiga kali dari curah hujan pada November 2025.

    Data Curah Hujan Tertinggi

    Lima lokasi mencatat curah hujan tertinggi saat Siklon Tropis Senyar melanda. Data ini menjadi indikator kuat dampak cuaca ekstrem.

    Lokasi Provinsi Curah Hujan (mm)
    Singkil Utara Aceh 225.0
    Limau Purut Sumatra Barat 182.0
    Ulakan Tapakis Sumatra Barat 177.0
    Staklim Padang Pariaman Sumatra Barat 167.5
    Tambang Semen Padang Sumatra Barat 145.0

    "Tiga wilayah di Kabupaten Langkat Sumatra Utara yaitu Gebang, Cempa, dan Secanggang juga mencatat curah hujan yang sangat tinggi pada akhir November tahun lalu," ujar Ardhasena.

    "Perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam pola cuaca global atau regional yang terjadi dalam jangka waktu panjang, biasanya puluhan tahun hingga berabad-abad. Dan tahun 2025 adalah tahun terpanas ketiga dalam pencatatan suhu bumi," jelasnya.

    Ardhasena menyebut peristiwa cuaca ekstrem berpotensi semakin sering terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Intensitas curah hujan tinggi akan berulang dalam waktu lebih singkat.

    "Curah hujan lebih dari 250 mm yang memiliki periode ulang 100 tahun pada periode saat ini, pada masa depan menjadi semakin sering karena memiliki periode ulang yang lebih pendek menjadi di bawah 20 puluh tahun saja," kata Ardhasena.

    "Jadi, perubahan iklim global di mana suhu bumi semakin memanas, adalah penyebab utama terjadi bencana seperti hujan ekstrem sehingga memicu tanah longsor," sambungnya.

    Ekofisiologis Lahan dan Tata Kelola

    Guru Besar Fakultas Pertanian USU, Abdul Rauf, menilai bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi akibat tata kelola lahan yang buruk. Aspek ekofisiologi tanaman diabaikan dalam pengelolaan.

    Padahal, risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dapat diminimalisir. Ini jika tata kelola lahan, baik hutan maupun perkebunan, memperhatikan interaksi fungsi fisiologis dengan lingkungan fisik.

    "Interaksi antara fungsi fisiologis tanaman dengan kondisi lingkungan fisiknya tertuang dalam kriteria kelas kesesuaian lahan, baik di lahan mineral, maupun di lahan gambut," tutur Rauf.

    Rauf mengatakan bahwa tanaman apapun yang ditanam pada lahan tidak sesuai ekofisiologinya akan merusak lingkungan. Ini menunjukkan pentingnya penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi tanah.

    "Yang bisa disalahkan bukan tanamannya. Tetapi ekofisiologisnya sudah sesuai atau tidak? Nah ketika tidak ada kesesuaian inilah, kerusakan lingkungan terjadi. Ketidaksesuaian ekofisiologis itu bisa terjadi akibat aktivitas usaha ilegal seperti illegal logging, illegal planting, dan illegal mining," jelasnya.

    "Kalau yang disalahkan sebagai penyebab bencana adalah perkebunan kelapa sawit, tidak tepat. Misalnya di Sumatra Utara, perkebunan kelapa sawit sudah ada sejak 1911. Dan pada 1938, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatra sudah mencapai 90 ribu hektat," lanjut Rauf.

    Rauf menilai bahwa kelapa sawit memiliki karakteristik yang baik bagi kelestarian lingkungan. Tanaman ini dapat berperan dalam konservasi jika dikelola dengan benar.

    "Kebun sawit memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air signifikan. Setiap pohon dewasa mampu menyerap hingga 10 liter air per hari. Kebun sawit dewasa mampu menyerap air hujan rerata setara 43.500 liter per hari. Kebun sawit yang dikelola dengan baik pada kelas lahan yang sesuai dapat berperan dalam mengkonservasi tanah dan air," ucapnya.

  • Pemkot Surabaya Umumkan 5.012 Peserta Lolos Seleksi Beasiswa Penghafal Kitab Suci 2026

    Pemkot Surabaya Umumkan 5.012 Peserta Lolos Seleksi Beasiswa Penghafal Kitab Suci 2026

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah merilis pengumuman seleksi administrasi dan jadwal lanjutan Beasiswa Penghafal Kitab Suci Tahun 2026. Beasiswa ini menyasar peserta didik jenjang TK, SD, dan SMP atau sederajat dari berbagai agama.

    Lebih dari 5.000 peserta dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi awal. Pengumuman lengkap dapat diakses melalui laman resmi Dinas Pendidikan Surabaya di dispendik.surabaya.go.id.

    Peserta yang berhasil lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tes lanjutan. Tes ini akan menjadi indikator penilaian utama yang akan diselenggarakan pada 12-14 Februari 2026.

    Lokasi pelaksanaan tes akan disesuaikan dengan agama masing-masing peserta. Pengumuman hasil akhir seleksi akan disampaikan pada 20 Februari 2026 melalui website resmi Dispendik Surabaya.

    Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati, menyatakan total peserta yang lolos seleksi administrasi tahun ini mencapai 5.012 anak dari enam agama.

    “Selanjutnya, seluruh peserta tersebut akan mengikuti tes hafalan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan,” kata Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati, Selasa (10/2/2026).

    Febrina menjelaskan, salah satu syarat utama seleksi administrasi adalah peserta merupakan warga Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

    Jika data telah diisi namun tidak melampirkan KK atau berkas yang diunggah tidak sesuai, peserta otomatis tidak lolos administrasi.

    Setelah seluruh rangkaian tes hafalan selesai, hasil penilaian akan diolah. Peserta yang lolos akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan.

    “Peserta yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa akan memasuki tahap pemberkasan secara daring, termasuk pengisian data rekening atas nama anak penerima beasiswa. Sistem pemberkasan hanya dapat diakses oleh peserta yang benar-benar lolos seleksi,” jelasnya.

    Persiapan Tes dan Kriteria Penilaian

    Peserta diimbau untuk mempersiapkan diri secara maksimal, terutama dalam penguasaan hafalan sesuai indikator masing-masing agama.

    Untuk peserta beragama Islam, penilaian mencakup ketepatan lafaz, tajwid, serta ketenangan saat membaca. Prinsip penilaian serupa juga berlaku bagi peserta dari agama lainnya.

    “Anak-anak yang sudah lolos administrasi tentu semuanya baik dan pintar. Namun karena kuota terbatas, kami harus memilih yang benar-benar paling memenuhi kriteria. Jadi kami harap peserta datang dalam kondisi siap, tenang, tidak grogi, dan menjaga kesehatan,” pungkasnya.

    Berikut adalah rincian jadwal dan lokasi tes hafalan berdasarkan agama:

    Jadwal dan Lokasi Tes Hafalan Beasiswa Penghafal Kitab Suci 2026
    Agama Tanggal Lokasi
    Islam 12-13 Februari 2026 SD Islam Cheng Hoo, Jl. Gading No. 2 dan SMP 17 Agustus 1945, Jl. Semolowaru Untag No. 45
    Kristen 12-13 Februari 2026 Komplek Sekolah Kristen YBPK, Jl. Luntas No. 33
    Katolik 12-13 Februari 2026 SMP Katolik Santo Stanislaus, Komplek Gereja Katolik Kristus Raja, Jl. Residen Sudirman No. 3
    Hindu 14 Februari 2026 Pura Segara, Jl. Memet Sastrowiryo No. 1A
    Buddha 14 Februari 2026 Buddhayana Dharmawira Centre (BDC), Jl. Raya Panjang Jiwo Permai No. 44
    Konghucu 14 Februari 2026 Klenteng Pak Kik Bio, Jl. Jagalan No. 74-76
  • RSUP Prof Ngoerah Sebut Pasien Hemodialisis Bingung BPJS PBI-JKN Tiba-tiba Non-aktif

    RSUP Prof Ngoerah Sebut Pasien Hemodialisis Bingung BPJS PBI-JKN Tiba-tiba Non-aktif

    RSUP Prof Ngoerah, Bali, menemukan banyak pasien kebingungan status kepesertaan BPJS PBI-JKN mereka tiba-tiba non-aktif. Kondisi ini terutama terjadi pada pasien di Unit Hemodialisis atau tempat cuci darah.

    Kepala Ruangan Hemodialisis Lotus 2, I Nyoman Suka, menjelaskan situasi tersebut. Pasien baru menyadari status non-aktif saat akan menjalani pengobatan.

    "Kalau pasien baru tahu tidak aktif BPJS-nya, mereka juga bingung kenapa tiba-tiba nggak aktif belum ada pemberitahuan sebelumnya," kata I Nyoman Suka, saat ditemui di RSUP Prof Ngoerah, Selasa (10/2/2026).

    Pihak RSUP Prof Ngoerah menyarankan agar pasien dapat mengurus proses aktivasi. Proses ini dapat dilakukan di samping tindakan cuci darah yang tetap berjalan.

    "Sebenarnya pasien-pasien itu bingung juga ya begitu datang ke ruangan HD tiba-tiba BPJS non aktif. Kami sarankan untuk memproses ke dinas, desa atau ke BPJS," jelas Suka.

    Pasien dengan penyakit kronis tetap perlu segera melakukan cuci darah. Suka menyebut sudah ada pasien yang terpaksa ditolak karena status kepesertaan tidak aktif.

    "Ada (ditolak), kalau di sini sekitar tiga pasien seperti itu, kemarin tiga empat hari lalu," ujarnya.

    Berikut adalah data rata-rata jumlah pasien hemodialisis di RSUP Prof Ngoerah:

    Jenis Data Jumlah
    Rata-rata Pasien BPJS PBI-JKN per hari 50-60 pasien (10%)
    Jumlah Tindakan HD per hari 95-100 pasien
    Jumlah Tindakan HD per bulan 2.650 tindakan

    Suka mengungkapkan rata-rata pasien BPJS PBI-JKN yang menjalani cuci darah mencapai 50-60 pasien per hari. Angka ini setara dengan 10 persen dari total pasien hemodialisis.

    Secara keseluruhan, tindakan hemodialisis per hari mencapai 95-100 pasien. Jumlah ini setara dengan 2.650 tindakan per bulan.

  • Pemprov Sumut Bakal Surati PPATK Lagi Terkait Data ASN Terlibat Judi Online 2025

    Pemprov Sumut Bakal Surati PPATK Lagi Terkait Data ASN Terlibat Judi Online 2025

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan kembali menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Surat ini bertujuan untuk meminta data terbaru mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol) pada tahun 2025.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut untuk memantau dan mengevaluasi keterlibatan ASN dalam judi online. Pihaknya berencana memberikan sanksi tegas jika ada ASN yang masih terbukti terlibat.

    Kepala Badan Kepegawaian Sumut, Sutan Tolang Lubis, menyatakan bahwa permintaan data ini akan menjadi dasar evaluasi. Terutama melihat hasil monitoring dari data tahun sebelumnya.

    "Kita akan menyurati lagi PPATK untuk data tahun 2025 ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Sumut Sutan Tolang Lubis, Selasa (10/2/2026).

    Data dari tahun 2025 akan digunakan untuk melihat bagaimana hasil evaluasi dari temuan pada tahun 2024. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan sanksi yang lebih tegas jika ada keterlibatan lagi.

    "Nanti akan kita lihat bagaimana hasil monitoring dan evaluasi yang kita lakukan dari data tahun 2024 ke 2025 ini," tuturnya.

    Ribuan ASN Sumut Terlibat Judi Online 2024

    Sebelumnya, terungkap bahwa sebanyak seribuan ASN di lingkungan Pemprov Sumut terlibat judi online berdasarkan data tahun 2024. Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut telah memberikan sanksi ringan.

    Sebanyak 1.073 orang teridentifikasi terlibat judol. Mereka terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Harian Lepas (PHL), dan tenaga honorer yang digaji oleh Pemprov Sumut.

    "1.073 (orang) itu data yang diberikan oleh PPATK kepada kita, tapi itu terdiri dari PNS, PHL, dan tenaga honorer yang digaji dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu data tahun 2024," kata Kepala Bapeg Sumut Sutan Tolang Lubis saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).

    Tindakan dan Sanksi Pembinaan

    Terhadap 1.073 ASN yang teridentifikasi tersebut, Bapeg Sumut telah memberikan sanksi berupa teguran. Sanksi ini dinilai sebagai bagian dari upaya pembinaan.

    "Untuk saat ini kita kan dalam rangka pembinaan, ini kita berikan hukuman disiplin ringan dalam bentuk teguran," ujarnya.

    Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera. Sekaligus menjadi peringatan bagi ASN lainnya agar tidak terlibat dalam praktik ilegal seperti judi online.

    Rincian Keterlibatan ASN Judi Online

    Jenis Kepegawaian Jumlah Terlibat (2024) Sanksi Awal (2024)
    PNS Tidak spesifik, bagian dari 1.073 Teguran Disiplin Ringan
    PHL Tidak spesifik, bagian dari 1.073 Teguran Disiplin Ringan
    Tenaga Honorer Tidak spesifik, bagian dari 1.073 Teguran Disiplin Ringan
    Total Keseluruhan 1.073 Orang Teguran Disiplin Ringan

    Pemprov Sumut menekankan pentingnya integritas ASN. Mereka akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk memastikan lingkungan kerja bebas dari praktik judi online.

  • Pemprov Bali Minta Pemkab/Kota Percepat Reaktivasi PBI-JKN

    Pemprov Bali Minta Pemkab/Kota Percepat Reaktivasi PBI-JKN

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendesak pemerintah kabupaten/kota mempercepat pengusulan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Permintaan ini agar masyarakat miskin dan rentan miskin tetap terjamin akses kesehatannya.

    Permintaan tersebut disampaikan melalui surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra. Edaran itu menekankan pentingnya reaktivasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

    Peserta yang dapat diusulkan reaktivasi harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat utama yaitu telah masuk daftar penonaktifan kepesertaan per Mei 2025.

    Selain itu, peserta harus tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Kondisi kesehatan berupa penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis juga menjadi pertimbangan penting.

    Tidak Ada Penolakan Pasien di Rumah Sakit Bali

    Kepala Dinas Kesehatan Bali I Nyoman Gede Anom memastikan tidak ada penolakan terhadap peserta PBI-JKN di rumah sakit Bali. Pasien tetap dapat memperoleh penanganan medis.

    Penanganan medis ini tetap diberikan meski proses aktivasi ulang BPJS PBI-JKN masih berjalan. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit.

    "Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit agar tidak ada penolakan pasien," kata Anom, Selasa (10/2/2026).

    Anom menambahkan, proses reaktivasi kepesertaan BPJS PBI-JKN sudah berjalan. Proses tersebut melalui Dinas Sosial provinsi serta kabupaten/kota.

    Data Penonaktifan Kepesertaan PBI-JKN

    Pada periode Mei hingga Juni 2025, tercatat 39.882 orang kepesertaannya dihapus. Sebagian besar penghapusan berasal dari dua kabupaten.

    Rata-rata penghapusan kepesertaan berasal dari Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Berikut adalah data penonaktifan kepesertaan PBI-JKN per Kabupaten:

    Kabupaten Jumlah Penonaktifan
    Karangasem [Data tidak tersedia, asumsi sebagian besar]
    Buleleng [Data tidak tersedia, asumsi sebagian besar]
    Lainnya [Sisa dari total 39.882]
    Total 39.882
  • Warga Gianyar Bebas PBB P2 untuk Rumah dan Lahan Pertanian

    Warga Gianyar Bebas PBB P2 untuk Rumah dan Lahan Pertanian

    Program pemutihan atau penggratisan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) telah resmi dimulai di Kabupaten Gianyar.

    Kebijakan ini memastikan warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal, sawah, dan ladang (tegalan) tidak lagi dibebankan pajak.

    Pajak untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi hingga 100 persen. Kebijakan ini berlaku efektif di seluruh wilayah Gianyar.

    “Untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi (pajaknya) sampai 100 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Semara Putra kepada detikBali, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Semara, penggratisan PBB P2 ini sudah tersistem dan disosialisasikan secara menyeluruh.

    Pemerintah telah menyampaikan informasi ini ke semua desa, bahkan hingga ke setiap warga.

    Kini, warga tak perlu lagi mengurus pembayaran PBB P2 secara daring setiap tahunnya.

    Objek Pajak yang Dibebaskan

    Secara umum, lebih dari ratusan ribu warga Gianyar memiliki bangunan rumah tinggal dan lahan pertanian.

    Mayoritas lahan pertanian tersebut berlokasi di Gianyar utara. Wilayah yang banyak memiliki lahan pertanian dekat rumah tinggal meliputi Payangan, Tegallalang, dan Tampaksiring.

    “Lahan pertanian kami di Gianyar cukup luas di wilayah utara,” kata Semara.

    Dampak Program Penggratisan PBB P2

    Semara tidak merinci potensi pendapatan daerah yang hilang akibat penggratisan PBB P2 tersebut.

    Menurutnya, PBB P2 memang potensi pajak, tetapi program penggratisan ini merupakan subsidi dari pemerintah pusat.

    Program ini menyasar warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal dan lahan pertanian. Namun, PBB P2 tetap dikenakan pada objek pajak lainnya.

    Berikut adalah rincian objek pajak yang dibebaskan PBB P2 di Gianyar:

    Objek Pajak Status PBB P2
    Rumah Tinggal Gratis (0%)
    Lahan Pertanian (Sawah, Ladang/Tegalan) Gratis (0%)
    Objek Pajak Lainnya (Perumahan komersil, Perkebunan, Industri) Dikenakan PBB P2

    Tujuan utama program ini adalah mengurangi beban finansial warga Gianyar.

    Selain itu, pemerintah berharap kebijakan ini mendorong warga agar tidak menjual lahan pertaniannya.

    Kebijakan ini juga diharapkan mencegah alih fungsi lahan dengan mendirikan bangunan.

    “Salah satunya untuk menahan laju alih fungsi lahan,” katanya.

  • Proyek Kabel Bawah Tanah di 12 Ruas Jalan Medan Ditargetkan Rampung Tahun 2026

    Proyek Kabel Bawah Tanah di 12 Ruas Jalan Medan Ditargetkan Rampung Tahun 2026

    Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menargetkan 12 ruas jalan bebas dari kabel udara pada tahun 2026. Proyek ini merupakan bagian dari upaya penataan kota yang terintegrasi. Sejumlah ruas jalan utama tengah dalam tahap pengerjaan.

    Dua belas ruas jalan yang menjadi fokus proyek ini meliputi Jalan Dr Mansyur, Jalan Zainul Arifin, Jalan Ir Juanda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Bhayangkara, Jalan Gaperta, Jalan Karya Wisata, Jalan Metereologi, Jalan GM Panggabean, Jalan Kejaksaan, Jalan Candi Borobudur, dan Jalan Candi Mendut.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Alam Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan, Gibson Panjaitan, menyatakan pengerjaan di Jalan Dr Mansyur telah rampung sepenuhnya. Progres pembongkaran di Jalan Juanda mencapai sekitar 30 persen dan ditargetkan selesai bulan ini.

    "Hingga saat ini, pengerjaan di Jalan Dr Mansyur telah rampung sepenuhnya. Sementara itu, di Jalan Juanda progres pembongkaran telah mencapai sekitar 30 persen dan ditargetkan selesai pada bulan ini," ujar Gibson Panjaitan, Selasa (10/2/2026).

    Gibson juga menjelaskan penataan di Jalan Zainul Arifin baru dimulai pekan ini, mencakup pembongkaran tiang dan pemutusan kabel udara. Sementara itu, pekerjaan penggalian serta penyambungan jaringan kabel bawah tanah masih berlangsung di Jalan Imam Bonjol.

    Integrasi Proyek dan Tantangan

    Pemko Medan mengintegrasikan penataan kabel dengan proyek penataan trotoar melalui skema joint program. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kerapian hasil penataan.

    "Pada beberapa ruas tersebut, sebagian jaringan utilitas sudah mulai tersambung ke sistem bawah tanah. Untuk meningkatkan efisiensi, Pemko Medan mengintegrasikan penataan kabel dengan proyek penataan trotoar melalui skema joint program," tambah Gibson.

    Enam ruas jalan pengerjaan trotoarnya dilakukan bersamaan dengan penurunan jaringan utilitas ke bawah tanah. "Langkah ini diambil agar proses penggalian tidak dilakukan berulang kali dan hasil penataan menjadi lebih rapi," ujarnya.

    Pemkot Medan optimistis seluruh penataan pada 12 ruas jalan tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Tantangan utama berada pada lokasi pengerjaan yang mayoritas di kawasan pusat kota.

    Berikut adalah daftar ruas jalan yang menjadi target proyek relokasi kabel udara:

    No. Ruas Jalan
    1 Jalan Dr Mansyur
    2 Jalan Zainul Arifin
    3 Jalan Ir Juanda
    4 Jalan Imam Bonjol
    5 Jalan Bhayangkara
    6 Jalan Gaperta
    7 Jalan Karya Wisata
    8 Jalan Metereologi
    9 Jalan GM Panggabean
    10 Jalan Kejaksaan
    11 Jalan Candi Borobudur
    12 Jalan Candi Mendut

    "Karena berada di pusat kota, koordinasi dengan penyelenggara utilitas yang tergabung dalam Apjatel terus kami perketat agar galian lebih rapi, cepat, dan tidak meresahkan masyarakat," pungkas Gibson.

    Revisi Target dan Alasan Penundaan

    Proyek relokasi kabel udara menjadi kabel tanam di 12 ruas jalan di Kota Medan seharusnya rampung akhir tahun 2025. Namun, hingga kini proyek tersebut masih belum rampung di beberapa titik.

    Wali Kota Medan Rico Waas mengakui pengerjaan masih akan dilanjutkan pada tahun 2026. "Masih dalam pengerjaan juga, kemungkinan seperti itu (kita lanjutkan ke tahun 2026)," ujar Rico saat diwawancarai, Senin (19/1/2026).

    Menurut Rico, proyek relokasi kabel ini harus dilakukan bersamaan dengan penataan jalan dan trotoar. Hal ini untuk menghindari pekerjaan berulang.

    "Karena kita kan sama seperti saya sampaikan kemarin akan ada perbaikan jalan, trotoar, jadi sekali jalan juga. Jangan nanti dua kali kerja, sudah kita lakukan misalnya trotoarnya, ternyata kabelnya juga masih di udara, sedangkan begitu sudah kita lakukan penataan trotoar kita minta juga dari kabel di udara diturunkan ke bawah, dibongkar lagi. Jadi harus sekali jalan," jelas Rico Waas.