Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan bahwa kebijakan publik harus berlandaskan data, regulasi, dan kerangka hukum yang jelas, sama halnya dengan ilmu yang membutuhkan rujukan.
Penegasan ini disampaikan saat Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (23/2) malam. Nusron yang juga alumni UI menjelaskan bahwa tradisi keilmuan Islam menempatkan sanad sebagai fondasi legitimasi kebenaran.
"Ilmu itu harus ada sanadnya, karena kalau tidak ada sanadnya, itu nanti kita tersesat. Imam Muslim dalam kitabnya, Shahih Muslim, mengatakan bahwa sanad itu bagian dari ajaran agama. Kalau tidak ada sanad, orang akan cenderung ngawur, ngomong sesuatu semaunya sendiri," paparnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).
Nusron menggarisbawahi pentingnya data, regulasi, dan dasar normatif dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut berperan sebagai penjaga otoritas, seperti halnya sanad dalam ilmu pengetahuan. Keputusan publik yang tidak memiliki pijakan kuat berpotensi menjadi persepsi pribadi yang disalahgunakan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang teknis, tetapi juga tentang moral. Manusia memiliki potensi untuk merasa paling benar, manipulatif, mementingkan diri sendiri, atau menekan pihak yang lemah. Jika tidak terkendali, kebijakan yang dihasilkan dapat menyimpang dari keadilan.
Nusron mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat bagi para pemimpin: "Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin ia mempersulit hidup orang lain, maka persulitlah hidupnya, ya Allah. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya."
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk pada Surah Al-Hasyr ayat 7, "…kailā yakūna dūlatam bainal-agniyā'i minkum," yang berarti agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.
Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang dirumuskan untuk memperkuat distribusi sumber daya secara adil dan merata.
Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana ini menambahkan, kebijakan seperti penataan dan penertiban HGU, redistribusi tanah dan penataan ruang, bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.
Nusron juga menyinggung kaidah ulama klasik bahwa keberlangsungan negara ditentukan oleh keadilannya, bukan simbol atau identitas formalnya.
"Karena itu, inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik," tutup Nusron.
Di akhir kajian, Nusron mengajak mahasiswa untuk memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Generasi muda perlu menggabungkan kompetensi profesional dengan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial.









