Pelibatan tentara Indonesia dalam proyek Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Gaza menimbulkan berbagai tanggapan. Indonesia akan mengirimkan pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.
Selama 70 tahun terakhir, Indonesia aktif mengirimkan pasukan dalam misi PBB untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik di Afrika, Asia, dan Eropa. Meski mendapat pujian, beberapa tentara Indonesia pernah menjadi korban penculikan hingga tewas.
Indonesia akan menjadi satu dari lima negara yang menyumbangkan tentara kepada ISF. Negara lainnya termasuk Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko. Dari kelimanya, hanya Maroko yang memiliki pengalaman mengirim pasukan dalam misi penjaga perdamaian PBB.
ISF berbeda dengan misi penjaga perdamaian PBB karena tidak berada di bawah kendali Dewan Keamanan PBB, melainkan di bawah Board of Peace. Meski begitu, Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan pada sidang 17 November 2025, dan memberikan hak kepada anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk bergabung dengan ISF.
Negara yang mengirim pasukan untuk ISF, termasuk Indonesia, wajib bekerja sama dan berkonsultasi dengan Israel dan Mesir sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803.
Di Gaza, pasukan ISF akan mengemban beberapa tugas, antara lain:
- Mengamankan wilayah perbatasan
- Melindungi warga sipil
- Melatih calon polisi Palestina
- Mengamankan "koridor kemanusiaan"
- Menjalankan tugas tambahan yang dianggap perlu oleh Board of Peace
Pasukan ISF juga akan terlibat dalam demiliterisasi Gaza, termasuk menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataan Hamas.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa tanpa demiliterisasi Hamas, "proyek rekonstruksi" Gaza yang digagas Presiden AS, Donald Trump, tidak akan berjalan.
Risiko yang Mungkin Dihadapi
Pakar pertahanan Universitas Padjajaran, Muradi, menilai tugas melucuti persenjataan dan infrastruktur Hamas berpotensi menimbulkan risiko besar bagi tentara Indonesia. Penghancuran terowongan dapat memicu perang kota yang menyulitkan pasukan Indonesia. Keterlibatan dalam demiliterisasi Hamas secara konsep menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak netral.
Selain risiko pertempuran dengan Hamas, ketidaknetralan TNI dinilai tidak sejalan dengan konstitusi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Israel telah lama berupaya menghancurkan terowongan bawah tanah yang dibangun dan dioperasikan Hamas di Gaza, yang diakui oleh Hamas dan milisi lainnya sebagai bagian dari strategi tempur.
Lokasi Penempatan Pasukan dan Analisis Risiko
Menurut Perusahaan Penyiaran Publik Israel, KAN, tentara Indonesia akan bertugas di wilayah selatan Gaza, di sekitar Rafah dan Khan Younis. Rafah menjadi sangat penting sejak 7 Oktober 2023 sebagai jalur keluar warga Gaza menuju Mesir.
Pensiunan jenderal IDF, Amir Avivi, menyatakan bahwa Israel telah meratakan Rafah dan akan mendirikan kamp dengan teknologi pengenal wajah dan alat pemantau untuk warga sipil Palestina di atas terowongan Hamas yang akan didemiliterisasi oleh ISF.
Pakar studi perdamaian dan hak asasi manusia Universitas Indonesia, Heru Susetyo Nuswanto, menganalisis bahwa Rafah adalah area dengan jaringan terowongan Hamas yang padat dan kompleks, sehingga pasukan Indonesia dapat dianggap sebagai hostile force oleh Hamas saat membersihkan infrastruktur bawah tanah.
Heru menambahkan, mandat utama ISF adalah stabilisasi yang tidak jelas maknanya. Realitas di lapangan menunjukkan terowongan bawah tanah dianggap ancaman keamanan. Pasukan Indonesia berpotensi mengalami transisi dari peace support menjadi counter insurgency atau counter terrorism.
Heru khawatir tentara Indonesia berisiko melakukan pelanggaran hukum humaniter dan kesulitan membedakan kombatan atau non-kombatan di wilayah tersebut. Walaupun berkeras mengirim pasukan non-kombatan, Heru yakin mereka akan membawa senjata, terutama di daerah seperti Rafah.
Klaim Pemerintah Indonesia
Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengklaim bahwa keberadaan Indonesia di ISF tidak berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan Israel. Sugiono juga menepis kekhawatiran bahwa tentara Indonesia akan ikut melucuti senjata dan mendemiliterisasi terowongan Hamas.
Sugiono menjelaskan bahwa national caveat (batasan Indonesia) telah disampaikan ke ISF, yaitu Indonesia tidak melakukan operasi militer, pelucutan senjata, dan demiliterisasi. Tentara Indonesia di Gaza akan menjaga masyarakat sipil dan terlibat dalam upaya kemanusiaan. Penggunaan senjata hanya diperbolehkan untuk mempertahankan diri dan sesuai hukum internasional.
Sugiono mengakui adanya risiko dalam operasi tentara, sehingga diperlukan mandat dan rule of engagement yang jelas agar prajurit Indonesia tidak menjadi korban.
Biaya Operasional Misi di Gaza
Pakar hubungan internasional BRIN, Dewi Fortuna Anwar, mempertanyakan isu biaya operasional misi di Gaza. Selama ini, misi penjaga perdamaian dibiayai Dewan Keamanan PBB. Jika misi di Gaza di luar PBB, biaya akan ditanggung negara pengirim pasukan atau otoritas wilayah yang menerima.
Dewi menambahkan pemerintah harus melakukan perhitungan matang jika menggunakan APBN, apalagi Indonesia juga memiliki kewajiban membayar iuran sekitar Rp17 triliun kepada Board of Peace yang akan dibayar dengan anggaran Kementerian Pertahanan pada 2026.
Sugiono menyatakan bahwa biaya operasional tentara Indonesia di Gaza akan ditanggung pemerintah dan pihak-pihak yang mendukung Board of Peace.
Rekam Jejak Misi Perdamaian Indonesia
Militer Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam operasi penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Indonesia telah mengirim tentara ke berbagai negara yang dilanda perang, seperti Kongo, Vietnam, Bosnia, dan Lebanon.
Pada 2012, TNI membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian untuk mengurus seleksi dan pelatihan tentara yang akan diberangkatkan dalam operasi di bawah Dewan Keamanan PBB. Antara tahun 1957 hingga 2020, Indonesia telah mengirim 45.087 tentara dalam misi penjaga perdamaian PBB.
Ban Ki Moon, saat menjabat Sekretaris Jenderal PBB, memuji kontribusi Indonesia dalam program misi penjaga perdamaian PBB. Dia menyebutkan bahwa hingga 2012, terdapat 31 tentara Indonesia yang gugur selama menjalankan misi penjaga perdamaian PBB.
Dewi Fortuna Anwar menyebutkan, Indonesia juga pernah mengirim tentara untuk misi luar negeri yang tidak digagas oleh Dewan Keamanan PBB, yaitu ke Vietnam pada awal 1970-an sebagai bagian dari International Commission for Control and Supervision (ICCS) untuk mengawasi pendamaian antara AS dan Vietnam setelah Perang Vietnam.
Pasukan Indonesia, bersama Kanada, Hungaria, dan Polandia, bertugas mengimplementasikan gencatan senjata di Vietnam selatan. Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Adam Malik, menilai peran ABRI di Vietnam "tidak bermanfaat".
Dalam peristiwa perang Ban Me Thout, milisi Viet Cong menawan seorang tentara Indonesia, Kapten Mulkan.
Menlu AS Henry Kissinger mengungkapkan bahwa Presiden Soeharto menunjukkan niat bergabung ke "solusi damai Vietnam" yang digagas di Gedung Putih, dengan harapan memperoleh senjata AS sebagai imbalan.
Serangan di Kongo dan Lebanon
Pada Juni 2020, Sersan Pertama Rama Wahyudi tewas dalam serangan milisi ADF di Kongo. Pada Oktober 2024, dua tentara Indonesia di UNIFIL Lebanon terluka akibat serangan militer Israel.
Dewi Fortuna Anwar tidak meragukan keterampilan pasukan TNI dalam bergaul dengan masyarakat lokal karena terbiasa terlibat dalam berbagai urusan sipil. Ia menambahkan bahwa di Kamboja, tentara Indonesia populer karena bisa bergaul dengan rakyat, membantu rekonstruksi, dan mengajar.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan pihaknya menerima kedatangan ISF asalkan tidak ikut campur dalam urusan internal Gaza dan hanya bertugas memantau gencatan senjata.