Blog

  • Jadwal Imsakiyah Malang Raya 2026: Waktu Buka Puasa Tepat

    Jadwal Imsakiyah Malang Raya 2026: Waktu Buka Puasa Tepat

    Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini diumumkan secara resmi melalui sidang isbat awal Ramadhan.

    Bagi masyarakat Malang Raya dan sekitarnya, mengetahui jadwal buka puasa penting agar dapat mempersiapkan waktu berbuka sesuai ketentuan. Berikut adalah rincian jadwal buka puasa untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya pada 24 Februari 2026, yang dilansir dari detikHikmah dan merujuk pada jadwal resmi Kemenag.

    Berikut adalah waktu berbuka puasa untuk beberapa wilayah di Malang Raya dan sekitarnya:

    Kabupaten Malang

    Magrib: 17.55 WIB
    Isya: 19.05 WIB

    Kota Malang

    Isya: 19.04 WIB

    Kota Batu

    Magrib: 17.59 WIB

    Doa Buka Puasa Ramadhan

    Terdapat doa yang biasa dibaca Rasulullah SAW saat berbuka puasa, sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin Zahrah dalam hadis Abu Daud:

    اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

    Arab Latin: Allahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu.

    Artinya: Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. (HR Abu Daud No 2011)

    Dalam masyarakat, seringkali doa ini ditambahkan. Penambahan ini tidak masalah, karena doa tidak terbatas pada riwayat tertentu. Berikut adalah salah satu tambahan yang umum digunakan:

    اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

    Arab Latin: Allahummalaka shumtu wabika aamantu wa 'ala rizqika afthartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.

    Artinya: Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dengan iman kepada-Mu aku menjalankannya, dan dengan rezeki serta kasih sayang-Mu aku berbuka.

  • Korban TPPO di NTT Mendapat Ruang Aman untuk Beribadah

    Korban TPPO di NTT Mendapat Ruang Aman untuk Beribadah

    Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menimpa 13 perempuan. Mereka mendapatkan ruang aman di kompleks biara Katolik yang terletak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Selain beristirahat, para korban juga bebas menjalankan keyakinan beragamanya.

    Suster Fransiska Imakulata, yang merupakan Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), memastikan bahwa para korban yang beragama Islam tetap dapat menjalankan ibadahnya selama berada di kompleks biara.

    "Ya kami terbuka semua orang yang datang ke sini kami layani, hak mereka, kebutuhan mereka untuk berdoa kita siapkan tempatnya. Mereka salat di tempat dalam kompleks biara," kata Suster Ika, sapaan Fransiska, Selasa (24/2/2026).

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjemput langsung ketiga belas perempuan asal Jawa Barat tersebut di Kabupaten Sikka pada Senin (23/2). Sebelumnya, mereka telah melewati rangkaian kejadian panjang.

    Suster Fransiska menjelaskan bahwa kasus ini mulai terungkap pada Januari 2026. Saat itu, 13 pekerja Pub Eltras Maumere meminta perlindungan kepada TRUK-F. Pekerja tersebut berusia antara 17 hingga 26 tahun. Namun, ada juga yang telah bekerja sejak usia 15 tahun.

    Awalnya, mereka dijanjikan upah sebesar Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per bulan, serta fasilitas mess gratis, pakaian, dan biaya perawatan kecantikan.

    Namun, kenyataannya jauh berbeda. Mereka mengalami kekerasan fisik dan mental dari pengelola Pub Eltras. Kekerasan itu berupa dipaksa bekerja saat sakit, dijambak, diludahi, ditampar, diseret, dilecehkan secara seksual, dan dicekik.

    Proses Perekrutan Korban

    Para perempuan tersebut berasal dari Bandung, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta. Mereka direkrut oleh teman yang sudah lebih dulu bekerja di Maumere dalam rentang waktu antara tahun 2023 hingga 2025.

    Sejak awal perekrutan, beberapa di antaranya dibiayai perjalanannya oleh pemilik pub. Para pekerja pub diduga telah dikondisikan untuk masuk ke dalam jebakan dokumen. Korban dipaksa membuat surat persetujuan orang tua yang ditulis tangan, namun isinya didikte sepenuhnya oleh Rio Lameng dan Andi Wonasoba.

    Fransiska menambahkan, ada seorang anak yang bahkan dipalsukan dokumen kelahirannya karena saat direkrut masih berusia 15 tahun. Janji gaji Rp 8 juta sampai Rp 10 juta per bulan, penginapan gratis, serta fasilitas pakaian dan kosmetik, ternyata tidak sesuai kenyataan.

    Selain itu, para korban diperbolehkan membuat kas bon. Namun, bukti pengembalian pinjaman tidak dicatat sebagaimana mestinya. Beberapa korban telah mentransfer uang pengembalian kas bon ke rekening atas nama Andi, tetapi tidak dicatat oleh Rina, istri Andi Wonasoba.

    Akibat berbagai potongan dan denda, para korban hanya menerima upah bersih ratusan ribu rupiah per bulan.

    Momen Krusial: Teriakan Minta Tolong

    Puncaknya terjadi pada 20 Januari 2026. Para pekerja mengirim pesan singkat WhatsApp kepada Suster Ika, mengungkapkan kondisi batin mereka yang tertekan.

    "Mereka mengaku berada dalam tekanan hebat (stres) karena kekerasan yang terus-menerus dan rasa ketakutan untuk keluar dari lingkungan Pub Eltras. Mereka memohon agar Suster Ika, SSPS melaporkan hal ini ke Polres agar mereka segera dijemput dan lapor polisi," ujarnya.

    Pesan tersebut menjadi titik balik, dan proses pengaduan pun dimulai.

    Intimidasi Saat Proses Hukum

    Menurut Fransiska, proses klarifikasi di kepolisian tidak berjalan dengan mulus. Ia menduga ada upaya penghalangan keadilan saat pengambilan keterangan awal.

    Pada 23 Januari 2026, saat memberikan keterangan di Polres, para korban diduga dipaksa memberikan keterangan palsu. Mereka diancam akan dikenakan denda besar jika tidak memberikan pernyataan yang menguntungkan pihak pub.

    "Di sini, penderitaan mental korban berlipat ganda: mereka adalah korban, namun dipaksa mengaku sebagai pelaku atau menutupi kebenaran," kata Suster Fransiska.

    Sejumlah Fakta Kekerasan

    Suster Fransiska mengaku telah menerima bukti berupa percakapan WhatsApp, foto, dan video yang memperlihatkan kekerasan di Pub Eltras.

    Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik seperti dijambak, diludahi, ditampar, diseret, dipukul, hingga dicekik dan mengalami luka memar.

    Selain itu, juga terjadi eksploitasi seksual. Mereka dipaksa melayani kebutuhan seksual tamu yang bukan menjadi bagian dari kontrak kerja mereka. Seorang korban, misalnya, hampir diperkosa tamu. Saat hendak melawan, ia diancam denda sebanyak Rp 2,5 juta.

    Di kompleks biara itu, cerita-cerita tersebut perlahan dituturkan. Dari ruang doa yang sederhana, 13 perempuan itu memulai langkah pulang, membawa harapan bahwa kekerasan yang mereka alami tak lagi terulang.

  • Kemensos Ajak Daerah Kawal Akurasi Data Penerima Bansos

    Kemensos Ajak Daerah Kawal Akurasi Data Penerima Bansos

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul baru-baru ini menerima kunjungan audiensi dari empat kepala daerah di Kantor Kemensos. Mereka yang hadir adalah Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Bupati Sigi Rizal Intjenae, serta Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam.

    Pertemuan yang berlangsung pada Senin (23/2) tersebut membahas mengenai pentingnya pengawalan data penerima bantuan sosial. Gus Ipul mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama memastikan akurasi data penerima bansos, dimulai dari tingkat desa.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menentukan desil kemiskinan. "Bupati memiliki kekuasaan besar untuk menentukan desil. Semua data berasal dari daerah, lalu kemudian dicek kembali oleh BPS," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

    Untuk memastikan data yang akurat, Gus Ipul meminta dinas sosial di setiap daerah untuk memperkuat koordinasi hingga tingkat desa. Ia menyebutkan dua jalur pemutakhiran data yang bisa ditempuh, yaitu jalur formal melalui RT/RW, dan jalur partisipasi melalui mekanisme usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos.

    Kemensos membuka berbagai kanal partisipasi untuk pemutakhiran data. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi SIKS NG, ground check oleh pendamping PKH, petugas BPS, dan pemda, layanan Call Center Kemensos 171, serta kanal WhatsApp yang tersedia.

    Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan, "Di setiap Posyandu di desa ada yang namanya Puskesos yang berfungsi menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Apapun keluhannya. Puskesos juga dapat dijadikan tempat berkumpul para pendamping sosial."

    Gus Ipul menekankan betapa pentingnya keseriusan kepala daerah dalam mengawal proses pemutakhiran data hingga tahap pengesahan. Para kepala daerah pun menyatakan komitmen mereka untuk mengawal setiap proses pemutakhiran data penerima bantuan.

    "Siap!" ujar kepala daerah serentak seraya menegaskan komitmen mengawal setiap proses pemutakhiran data penerima bantuan.

  • Badan Gizi Nasional Koreksi Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Badan Gizi Nasional Koreksi Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tanggapan terkait menu program makan bergizi gratis (MBG) di bulan Ramadan yang dianggap tidak sesuai dengan alokasi anggaran. Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi, menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan MBG ditetapkan antara Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi, bukan Rp 15.000.

    Nanik menjelaskan bahwa anggaran Rp 13.000 untuk balita hingga kelas 3 SD dan Rp 15.000 untuk kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui, tidak sepenuhnya dialokasikan untuk bahan baku makanan. Sebagian dari anggaran tersebut digunakan untuk operasional dan insentif bagi mitra pelaksana.

    "Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp 10.000 per porsi," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

    Selain untuk bahan baku makanan, Nanik menerangkan, anggaran MBG mencakup biaya operasional Rp 3.000 per porsi. Dana ini mencakup pembayaran listrik, internet, gas, air, insentif relawan SPPG, guru PIC, kendaraan, BPJS Ketenagakerjaan relawan, kader posyandu, pembelian APD, BBM mobil MBG, serta operasional Kepala SPPG beserta timnya.

    Terdapat juga alokasi Rp 2.000 per porsi untuk sewa lahan dan bangunan, termasuk dapur, empat gudang, dua kamar mes, pembangunan IPAL, filterisasi air, serta sewa peralatan masak modern seperti steam rice, steam cuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, dan panci.

    Dalam juknis nomor 401.1 terbaru, anggaran Rp 2.000 per porsi dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan mitra sebesar Rp 6 juta per hari, dengan asumsi setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat. BGN terbuka terhadap masukan dan pelaporan jika ada indikasi menu MBG kurang dari alokasi anggaran.

    "Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan," terang Nanik.

  • Agrinas Impor 105.000 Mobil dari India untuk Koperasi Desa

    Agrinas Impor 105.000 Mobil dari India untuk Koperasi Desa

    PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengambil langkah strategis dengan mengimpor 105.000 unit mobil dari India. Kendaraan ini akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Impor tersebut mencakup 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

    Menurut Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao De Sousa Mota, 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia, dan pengiriman akan terus berlanjut dengan target 1.000 unit pada akhir Februari. "Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini 35.000 kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra," ujar Joao saat ditemui Kompas.com, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

    Selain Mahindra, 70.000 unit pikap dan truk dari Tata Motors juga diharapkan tiba di Indonesia pada tahun yang sama.

    Keputusan untuk mengimpor kendaraan dari India didasari oleh faktor harga dan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan dalam jumlah besar. Joao menjelaskan bahwa harga pikap 4×4 di pasar Indonesia relatif mahal.

    Joao menambahkan, harga yang ditawarkan oleh produsen India lebih kompetitif, sehingga memungkinkan penghematan anggaran APBN. "Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4×4 sangat mahal," ungkapnya.

    Dengan impor dari India, Agrinas melihat adanya jalan tengah untuk menggunakan anggaran APBN secara bijak. "Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia," jelas dia.

    Kapasitas produksi nasional dinilai belum mencukupi untuk memenuhi pengadaan 70.000 unit pikap 4×4 dalam waktu yang ditetapkan Agrinas.

    Joao khawatir jika pengadaan dipaksakan dari pasar domestik, akan mengganggu distribusi komoditas lain. "Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau nggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu," jelasnya.

    Pembelian kendaraan dari India ini menghemat APBN hingga Rp 43 triliun. Selisih harga yang didapat hampir setengah lebih murah dari produk sejenis di pasar Indonesia.

    Joao menjelaskan bahwa jika menggunakan e-katalog pemerintah, total biaya pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih bisa mencapai Rp 121 triliun. Namun, dengan pembelian langsung ke pabrikan, anggaran dapat ditekan sekitar Rp 43 triliun. "Kalau menggunakan e-katalog itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kami bisa mengefisiensikan sekitar Rp 43 triliun," ucapnya.

  • Gubernur Kaltim Ungkap Alasan Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar

    Gubernur Kaltim Ungkap Alasan Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar

    Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil dinas baru yang menelan anggaran Rp 8,5 miliar. Menurutnya, nilai fantastis tersebut sebanding dengan kualitas yang ditawarkan.

    Sorotan terhadap pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur dengan anggaran Rp 8,5 miliar muncul di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Kendaraan dinas yang dipilih adalah jenis SUV Hybrid dengan mesin 3.000 cc.

    Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas ini telah sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Ia menekankan bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas mobil tersebut.

    "Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," ujar Rudi dikutip detikKalimantan.

    Aturan tersebut menyebutkan spesifikasi mobil untuk gubernur terdiri dari dua jenis: sedan dengan kapasitas silinder maksimal 3.000 cc dan Jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc.

    Rudy menambahkan, pengadaan mobil ini juga bertujuan menjaga nama baik Kalimantan Timur, terutama di mata tamu yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara.

    "Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," lanjutnya.

    Meskipun merek mobil offroad yang dibeli tidak disebutkan secara spesifik, diduga kendaraan yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standar dijual seharga Rp 7,43 miliar di Jakarta. Mobil ini menggunakan mesin 2.996 cc PHEV.

    BPKAD Pemprov Kaltim mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap mempertimbangkan prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. Meski sempat ada rencana penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini dianggap sebagai pengecualian untuk mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kondisi jalur di Kaltim yang sering berlumpur dan berbatu memerlukan kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni. Hal ini bertujuan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan, seperti dilansir Antara.

  • Jateng Darurat Sampah, Pemprov Gencarkan Gerakan ASRI

    Jateng Darurat Sampah, Pemprov Gencarkan Gerakan ASRI

    Pemprov Jateng menyatakan kondisi darurat sampah seiring peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Kegiatan bersih-bersih melibatkan lebih dari 1.000 orang ini dilaksanakan serentak di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

    Ahmad Luthfi, didampingi Taj Yasin, menggunakan alat berat jenis loader untuk mengeruk dan memindahkan tumpukan sampah ke dump truck. Aksi ini menarik perhatian peserta bersih sampah serentak.

    Luthfi menyampaikan bahwa persoalan sampah di Jawa Tengah sudah masuk kategori darurat dan butuh langkah konkret.

    "Sampah di Jawa Tengah hampir 6,36 juta ton per tahun. Yang bisa diproses baru sekitar 60 persen, sisanya belum tertangani secara optimal. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua," ucap Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

    Luthfi mengingatkan target Indonesia menuju zero waste pada 2029 dari presiden. Gerakan Jateng ASRI harus menjadi gerakan nyata. Ia meminta bupati dan wali kota menyerahkan data konkret penanganan sampah di wilayahnya untuk dibawa ke rapat pusat.

    Selain sampah, Luthfi menyoroti pentingnya menjaga 920 kilometer garis pantai Jawa Tengah. Program penghijauan pesisir, termasuk Gerakan Mageri Segoro, kembali digencarkan di 17 kabupaten/kota yang memiliki garis pantai.

    Penanaman mangrove dan tanaman pesisir dinilai preventif untuk mencegah abrasi dan bencana lingkungan. Desember 2025 lalu, penanaman hampir mencapai dua juta bibit dan diharapkan terus ditingkatkan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyatakan bahwa aksi bersih sampah menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur tentang Gerakan Jawa Tengah ASRI.

    "Pada hari ini aksi bersih sampah dan penanaman pohon dilaksanakan secara serentak di 35 kabupaten/kota pada waktu yang sama, dan sebagian besar bupati/wali kota memimpin langsung kegiatan di daerah masing-masing," katanya.

    Widi melaporkan perkembangan pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Pengolahan sampah berbasis RDF telah berjalan di Cilacap, Banyumas, dan Magelang. Pengolahan sampah menjadi energi listrik beroperasi di Surakarta.

    "Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menginisiasi kolaborasi antardaerah dalam transformasi TPA menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, termasuk kerja sama penyediaan dan pemanfaatan RDF dengan industri semen di sejumlah kabupaten/kota," kata Widi.

    Melalui Gerakan Jateng ASRI, Pemprov Jawa Tengah mendorong percepatan transformasi pengelolaan sampah dan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

    Para peserta juga menyisir garis pantai secara manual, memunguti dan memilah sampah sebelum dimasukkan ke karung-karung untuk diangkut, selain menggunakan alat berat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, serta Bupati Batang bersama Forkopimda Kabupaten Batang. Kepala daerah di 35 kabupaten/kota mengikuti secara daring. Peserta berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, perguruan tinggi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, mahasiswa, dan masyarakat.

  • Cek Bansos PKH 2026 via HP, Ini Syarat Penerimanya

    Cek Bansos PKH 2026 via HP, Ini Syarat Penerimanya

    Kabar baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)! Pengecekan status penerimaan bansos PKH kini semakin mudah. Masyarakat bisa cek bansos PKH 2026 lewat HP tanpa aplikasi, cukup melalui website cekbansos.kemensos.go.id, tak perlu lagi datang ke kantor dinsos atau kelurahan.

    Bansos PKH 2026 diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan ketentuan dari Kemensos. Berikut ini rinciannya:

    • Termasuk dalam desil Data Terpadu Status Ekonomi Nasional (DTSEN) 1 – 4 sesuai kebijakan terbaru Kemensos. Penyaluran bansos PKH 2026 triwulan 1 diprioritaskan untuk desil 1.
    • Warga negara Indonesia, terkonfirmasi melalui NIK dan KK.
    • Tidak bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, pensiunan yang menerima gaji rutin, atau penerima anggaran dari APBN/APBD.
    • Tidak sedang menerima bansos serupa dari program lain.
    • Memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang termasuk kategori prioritas: ibu hamil, balita (0-6 tahun), pelajar (SD-SMA), lansia (60 tahun ke atas), atau penyandang disabilitas berat.

    Kategori Penerima dan Besaran Bansos PKH

    Berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor : 59/3/BS.01.00/1/2025, berikut kategori penerima bansos PKH beserta besarannya:

    Kategori Penerima Bansos PKH dan Besaran Bantuan
    Kategori Besaran Bantuan
    Ibu Hamil / Nifas Rp750.000
    Anak Usia Dini (0-6 Tahun) Rp750.000
    Pendidikan SD/Sederajat Rp225.000
    Pendidikan SMP/Sederajat Rp375.000
    Pendidikan SMA/Sederajat Rp500.000
    Penyandang Disabilitas Berat Rp600.000
    Lanjut Usia (60 Tahun ke Atas) Rp600.000
    Korban Pelanggaran HAM Berat Rp2.700.000

    Cara Cek Bansos PKH via HP

    Berikut langkah-langkah mengecek bansos PKH lewat HP tanpa aplikasi:

    1. Buka browser di HP Anda, lalu akses cekbansos.kemensos.go.id.
    2. Masukkan 16 digit NIK yang tertera di KTP.
    3. Ketik kode Captcha yang muncul di layar.
    4. Tekan tombol “CARI DATA”.

    Sistem akan menampilkan informasi desil, jenis bantuan (termasuk PKH), serta status penerimaan. Jika status menunjukkan “Ya”, Anda berhak menerima bantuan. Jika “Tidak”, maka Anda tidak terdaftar sebagai penerima. Informasi periode bantuan juga akan ditampilkan.

    Dengan metode ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH tanpa perlu mengunduh aplikasi.

  • Cek Status Desil Bansos Februari 2026 via Online

    Cek Status Desil Bansos Februari 2026 via Online

    Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status desil bansos Februari 2026 menjelang penyaluran bantuan sosial di awal tahun. Informasi ini penting untuk mengetahui apakah termasuk kelompok prioritas penerima bantuan seperti PKH dan BPNT.

    Status desil dapat diperiksa secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial RI dengan menggunakan NIK KTP. Data bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) yang diperbarui berkala.

    Desil bansos adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi secara nasional. Penduduk dibagi menjadi 10 kelompok, dari desil 1 (paling rentan) hingga desil 10 (paling sejahtera).

    Pemerintah menggunakan pengelompokan ini untuk menyalurkan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Angka desil yang lebih kecil menandakan peluang menerima bantuan lebih besar.

    Cara Cek Status Desil Bansos 2026

    Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengecekan status desil bansos, di antaranya melalui website resmi Kemensos, aplikasi Cek Bansos, dan secara offline di kantor Dinas Sosial.

    Cek Desil Bansos via Website Resmi

    Berikut langkah-langkah pengecekan status desil melalui situs resmi Kementerian Sosial RI:

    1. Akses laman cekbansos.kemensos.go.id melalui browser.
    2. Masukkan NIK sesuai KTP.
    3. Isi kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
    4. Klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi status desil.

    Cek Desil Bansos via Aplikasi Kemensos

    Pengecekan status desil juga dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Berikut caranya:

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
    2. Login dengan akun yang sudah terdaftar, atau daftar akun baru dengan mengisi data diri dan mengunggah foto KTP serta swafoto.
    3. Buka menu Profil.
    4. Cek informasi desil bansos pada bagian informasi bantuan.

    Cek Desil Secara Offline

    Pengecekan dan pembaruan data desil juga bisa dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Siapkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW.

    Petugas atau operator SIKS-NG akan membantu melakukan pengecekan atau perbaikan data setelah Anda mengisi formulir. Proses verifikasi dan validasi data membutuhkan waktu, bahkan hingga beberapa bulan.

    Siapa yang Berpeluang Menerima Bansos?

    Masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4 (40 persen kelompok terbawah) berpeluang besar diusulkan sebagai penerima bansos utama. Program yang menyasar kelompok ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Masyarakat di Desil 5 masih berkesempatan mendapatkan bantuan lain, seperti menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

    Memastikan status desil menjadi langkah penting untuk mengetahui potensi sebagai penerima bantuan pemerintah. Pengecekan dapat dilakukan secara online maupun offline.

  • Cara Tukar Uang Baru Online di Pintar BI untuk Lebaran

    Cara Tukar Uang Baru Online di Pintar BI untuk Lebaran

    Menjelang Ramadhan dan Idulfitri, kebutuhan akan uang pecahan baru meningkat di masyarakat. Bank Indonesia (BI) memfasilitasi penukaran uang secara online melalui platform PINTAR BI.

    Layanan PINTAR BI (pintar.bi.go.id) memungkinkan masyarakat memesan uang secara daring, sehingga lebih efisien dan nyaman tanpa perlu antre.

    Berikut adalah cara dan tahapan menukar uang melalui Pintar BI:

    Dilansir dari laman radarbangkalan.jawapos.com, inilah langkah-langkahnya:

    1. Akses situs resmi PINTAR BI: Buka https://pintar.bi.go.id melalui browser.
    2. Pilih menu penukaran uang: Di halaman utama, pilih layanan "Penukaran Uang Rupiah" sesuai periode yang dibuka.
    3. Tentukan lokasi dan jadwal: Pilih lokasi bank atau titik layanan yang tersedia, lalu pilih tanggal dan waktu penukaran sesuai kuota.
    4. Isi data diri: Lengkapi formulir pendaftaran dengan nama lengkap, nomor identitas, dan nomor ponsel aktif.
    5. Tentukan nominal penukaran: Masukkan jumlah uang yang ingin ditukar sesuai batas maksimal yang ditetapkan.
    6. Simpan bukti pemesanan: Unduh atau simpan bukti pemesanan yang memuat kode booking.
    7. Datang sesuai jadwal: Bawa bukti pemesanan dan identitas diri sesuai data pendaftaran.

    Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang

    Beberapa aturan perlu diperhatikan agar proses penukaran berjalan lancar:

    • Penukaran hanya dapat dilakukan sesuai jadwal dan lokasi yang dipilih saat pendaftaran online.
    • Masyarakat wajib membawa KTP asli yang datanya sesuai dengan yang didaftarkan, beserta bukti pemesanan.
    • Terdapat batas maksimal penukaran per orang.
    • Uang lama yang akan ditukarkan sebaiknya sudah dipisahkan dan dirapikan.

    Tips Agar Tidak Kehabisan Kuota

    Kuota penukaran uang seringkali cepat habis karena tingginya minat masyarakat. Disarankan untuk memantau jadwal pembukaan layanan dan segera mendaftar begitu sistem dibuka.

    Dengan PINTAR BI, proses tukar uang menjadi lebih teratur dan transparan. Masyarakat tidak perlu khawatir antrean panjang atau praktik percaloan.