Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, menanggapi sorotan terkait anggaran Rp 8,5 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bertujuan untuk menjaga marwah Kaltim.
Sebelumnya, Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas ini telah melalui pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam menjangkau wilayah Kaltim yang memiliki geografis ekstrem.
Sri Wahyuni mencontohkan, "Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif."
Menurutnya, anggaran Rp 8,5 miliar tersebut diperuntukkan bagi pembelian mobil jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Namun, detail mengenai merek dan jumlah unit yang akan dibeli belum diungkapkan secara spesifik.
Rudy Mas'ud menambahkan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuknya. "Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy dilansir detikKalimantan.
Gubernur Kaltim juga menyoroti status Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pengadaan mobil dinas ini juga bertujuan untuk menjaga marwah Kaltim di mata tamu dari berbagai daerah dan negara. "Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.
Rudy Mas'ud menambahkan bahwa mobil yang diadakan hanya berkapasitas 3.000 cc. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," sambungnya.
Berdasarkan informasi dari situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersumber dari APBD 2026. Kendaraan yang akan dibeli adalah jip 4×4 A/T (non premium color) dengan kapasitas mesin 3.346 cc solar.
Pengadaan tersebut direncanakan pada Mei 2026 melalui metode e-purchasing, dengan jumlah 1 unit. "Sumber dana APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur. Pagu Rp 2.952.380.480 (Rp 2,9 miliar)," demikian tertulis di situs tersebut.









