Blog

  • Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menekankan pentingnya peningkatan kemampuan bahasa dan literasi generasi penerus. Langkah ini dinilai sebagai bagian krusial dalam membangun daya saing bangsa di kancah global.

    Kemampuan literasi dan berbahasa yang mumpuni bukan sekadar alat komunikasi. Rerie menyebutnya sebagai fondasi bagi anak bangsa merumuskan gagasan dan mengekspresikan kreativitas. Ini adalah dasar untuk mewujudkan daya saing.

    Berdasarkan data PISA 2022, skor literasi membaca Indonesia tercatat 359 poin. Angka ini menurun dari 371 poin pada tahun 2018. Kemampuan literasi pelajar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara OECD (476 poin).

    Meskipun demikian, Goodstats pada 2025 menunjukkan potensi positif dari Generasi Z. Sebanyak 26% dari mereka membaca buku setiap hari. Angka ini lebih tinggi dari Generasi Milenial (20%) dan Generasi X (18%).

    Potensi ini, menurut Rerie, harus menjadi perhatian serius. Seluruh pihak perlu menyikapinya dengan langkah nyata dan strategis. Dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan.

    Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Hal ini untuk melahirkan generasi berdaya saing melalui peningkatan literasi yang berkelanjutan.

    "Budaya membaca dan menulis harus dipupuk dan dibangun sejak dini sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban akademis," kata Rerie, Senin (9/2/2026).

    Perbandingan Skor Literasi Membaca PISA

    Berikut adalah perbandingan skor literasi membaca pelajar Indonesia dengan rata-rata OECD berdasarkan hasil PISA:

    Tahun Skor Literasi Membaca Indonesia Skor Rata-rata OECD
    2018 371 poin 476 poin
    2022 359 poin 476 poin

    Dorongan untuk Program Literasi Nasional Terintegrasi

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong peningkatan program literasi nasional. Program tersebut harus terintegrasi dengan teknologi modern.

    Hal ini bertujuan memastikan akses bahan bacaan berkualitas merata hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak bangsa dapat terbangun.

    "Sehingga dapat terbangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kepercayaan diri setiap anak bangsa di era persaingan global saat ini," ujarnya.

    Dengan fondasi bahasa dan pilar literasi yang kuat, Rerie optimistis. Indonesia mampu melahirkan generasi cerdas secara intelektual dan kreatif secara emosional. Ini akan menjadi dasar peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

  • Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Panggung politik nasional di Jakarta dikejutkan oleh manuver Majalah Tempo. Mereka membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto: Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Tempo menggambarkan keduanya seolah bersitegang terbuka di 'palagan' pasar uang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi pengamat, ini bukan sekadar berita, melainkan manuver 'pecah belah' yang sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan.

    Pertanyaan muncul: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah? Dan siapa sutradara di balik layar redaksi mereka?

    Sejarah mencatat, media sering menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris. Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata. Mereka hadir melalui aliran dana yang dikemas dengan istilah mentereng.

    Istilah tersebut mencakup demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender. Anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF).

    Meskipun mereka berdalih ini hanya 'modal kerja' atau 'utang konversi', dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.

    MDIF memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal. Entitas ini bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki 'celah' untuk digoyang.

    Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)?

    Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik. Tujuannya agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut.

    Negara tidak boleh benar, prestasi pemerintah harus dikerdilkan. Friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.

    Doktrin Colin Powell

    Untuk memahami mengapa dana asing berbahaya bagi kedaulatan, perlu menoleh catatan mendiang Colin Powell. Mantan Sekretaris Negara dan Wakil Presiden AS di era George W. Bush.

    Powell, seorang jenderal, paham betul arti strategis bantuan luar negeri. Ia pernah menegaskan prinsip dingin dan jujur ini dalam sebuah pertemuan aktivis demokrasi dan HAM.

    Powell secara implisit maupun eksplisit memandang bahwa bantuan luar negeri, termasuk pendanaan media dan organisasi masyarakat sipil, adalah bagian dari 'Total Force Concept'.

    Bagi Powell, dana itu dikucurkan ke negara-negara berkembang bukan bentuk kedermawanan. Melainkan instrumen untuk memastikan bahwa negara penerima tetap berada dalam orbit kebijakan negara pemodal.

    Powell menyadari bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa harus menginvasi secara militer, "Anda harus mengontrol narasinya," kata Powell.

    Dana asing digunakan untuk "melemahkan dari dalam" terhadap negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi atau politik global (pemodal).

    Jika ada pemerintahan suatu negara mulai menunjukkan kemandirian, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo dengan visi swasembada dan hilirisasi, maka instrumen 'demokratisasi' segera diaktifkan.

    Tujuannya adalah menciptakan kegaduhan internal. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tempo terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad patut ditengarai implementasi dari doktrin tersebut.

    Dengan melemahkan dua tokoh ini, diharapkan akan terjadi kerusakan poros pemerintahan nasional. Ini akan berujung rusaknya kepercayaan pasar uang kita.

    Jika pasar uang goyah dan OJK kehilangan kredibilitas akibat pemberitaan tendensius, maka ekonomi Indonesia kembali bergantung pada 'resep' lama di bawah 'ketiak' lembaga asing.

    Itu yang mereka mau. Di sinilah titik mula di mana kedaulatan negara mulai digadaikan.

    Operasi Balik Meja Redaksi

    Penting untuk jeli melihat bagaimana MDIF memberikan 'materi awal' berupa issue brief atau data global yang 'siap pakai' kepada media mitranya. Ini adalah bentuk infiltrasi isu sensitif.

    Redaksi tidak perlu lagi mencari isu secara organik. Mereka cukup mengeksekusi pesanan yang selaras dengan visi program donor.

    Ketika Tempo memilih fokus pada 'perseteruan' di sektor OJK, mereka bisa jadi sedang memainkan peran sebagai proxy. Menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat keberhasilan besar pemerintah.

    Mereka ingin publik percaya bahwa di dalam pemerintahan terjadi keretakan hebat. Padahal, yang terjadi adalah dinamika kerja normal dan lazim.

    Penyusupan agenda melalui tim liputan tematik adalah metode sangat halus. Secara operasional mungkin legal, namun secara moral-nasionalis, ini bisa dikategorikan bentuk pelacuran profesi.

    Media seharusnya menjadi 'anjing penjaga' (watchdog) bagi kepentingan rakyat. Namun, justru berubah menjadi 'anjing pemburu' bagi kepentingan donor asing. Mereka ingin melihat Indonesia tetap kerdil dan mudah diatur.

    Berikut adalah beberapa indikasi potensi intervensi asing dalam pendanaan media:

    Indikator Penjelasan
    Dana Asing Terselubung Pendanaan yang dikemas sebagai 'modal kerja' atau 'utang konversi' dari entitas seperti MDIF.
    Agenda Tersembunyi Meskipun berdalih program 'mulia' (demokrasi, HAM), tujuan sebenarnya adalah mengarahkan opini publik.
    Pelemahan dari Dalam Strategi untuk menciptakan kegaduhan internal dan merusak stabilitas pemerintahan.
    Kontrol Narasi Dana digunakan untuk memengaruhi sudut pandang media dan menciptakan persepsi negatif terhadap negara.

    Lalu pertanyaannya, "Siapa sesungguhnya anjing itu?"

    Mengapa Sjafrie dan Dasco?

    Targetnya sangat taktis. Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah dua figur dengan loyalitas tinggi dan kemampuan eksekusi kuat. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas politik serta ekonomi.

    Membenturkan keduanya adalah cara paling efektif memutus komunikasi antar-faksi di pemerintahan. Jika dua pilar ini retak, benteng pertahanan Presiden Prabowo dibayangkan goyah. Apalagi saat menghadapi tekanan ekonomi global yang melemah.

    Tempo, dengan jubah 'independensi'-nya, seolah-olah sedang melaporkan fakta. Padahal, pemilihan sudut pandang (framing) dan waktu penayangan berita tersebut menunjukkan adanya niat jahat (malice).

    Ini adalah sinyal kuat adanya upaya memecah belah bangsa. Mereka menggunakan kebebasan pers yang kita perjuangkan dengan darah untuk melayani kepentingan asing. Pihak-pihak yang antipati terhadap kebangkitan Indonesia.

    Kedaulatan di Atas Segalanya

    Jangan naif. Di era informasi ini, berita adalah peluru dan media adalah senapannya. Jika senapannya dimiliki oleh entitas domestik. Namun, pelurunya dipasok kepentingan asing lewat skema utang konversi atau pembiayaan program, arah tembakannya bisa jadi bukan untuk membela kedaulatan.

    Sebagai bangsa besar, harusnya mampu membedakan mana kritik membangun dan mana operasi intelijen media. Yang bertujuan memecah belah. Narasi adu domba yang sedang dimainkan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah sinyal merah. Ada kekuatan asing sedang tidak nyaman dengan stabilitas nasional Indonesia.

    Sudah saatnya bertanya balik: Masihkah ada merah putih di hati para redaksi? Atau kah warna hijau dollar dari MDIF sudah terlalu menyilaukan mata hingga tega membakar rumah sendiri demi menyenangkan tuan-tuan di luar sana?

    Indonesia tidak akan runtuh hanya karena narasi satu media. Namun, kewaspadaan terhadap gurita dana asing yang membiayai perpecahan adalah harga mati bagi setiap patriot pencinta negeri ini.

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan bahwa ia sampai jatuh sakit saat mengurus proyek Chromebook. Bambang menuturkan gula darahnya sempat naik drastis.

    Keterangan ini disampaikan Bambang saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Bambang Hadi Waluyo dilantik sebagai PPK Direktorat SD Kemendikbudristek pada Februari 2020. Namun, hanya empat bulan kemudian, ia mengajukan pengunduran diri dari jabatannya tersebut.

    Bambang merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek pengadaan Chromebook. Keyakinan tersebut mendorongnya untuk mundur sebagai PPK.

    "Jadi, awal saya punya feeling, kalau ini pengadaan, yang sebelum-sebelumnya Windows, tapi ini dengan era Pak Nadiem ini, Chromebook. Pengadaan yang berubah itu, ini feeling saya, ini kan akan memubazirkan, ini feeling saya, ini yang pengadaan-pengadaan sebelumnya itu menjadi tidak, tidak ada apa ya, tidak maksimal gitu lah," kata Bambang.

    Tekanan Psikologis Akibat Proyek Chromebook

    Saat diperiksa penyidik, Bambang juga mengaku sempat jatuh sakit saat terlibat dalam proyek Chromebook. Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bambang.

    "Saya hanya tes cek aja. Gula darah saya tinggi, saya sempoyongan," kata Bambang.

    Jaksa juga menanyakan apakah Bambang sempat dirawat di rumah sakit. "Nggak sempat (dirawat) rumah sakit?" tanya jaksa.

    "Nggak," jawab Bambang.

    Bambang menjelaskan, alasan ia sampai jatuh sakit karena tertekan dengan proyek tersebut. Terutama karena adanya perubahan pengadaan dari Windows ke Chromebook.

    "Jadi, yang pertama adalah ini pengadaan yang besar. Yang kedua, yang sebelumnya sudah dikaji, sudah diujicobakan, tapi ternyata ketika deal-nya adalah berbeda. Saya khawatir akan terjadi masalah besar," tutur Bambang.

    Selain itu, Bambang mengaku awam menjabat PPK untuk digitalisasi TIK. Ini merupakan pengalaman pertamanya dalam pengadaan besar tersebut.

    Banyak pengguna dilapangan yang diujicobakan untuk unggul di Windows. Hal itu berdasarkan kuesioner yang ada.

    Rincian Proyek Chromebook

    Kasus dugaan korupsi proyek Chromebook ini telah menyeret nama Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Proyek ini disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.

    Elemen Proyek Keterangan
    Peran Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek
    Proyek yang Diurus Pengadaan Chromebook
    Dampak Kesehatan Gula darah tinggi, sempoyongan, tekanan psikis
    Alasan Tekanan Perubahan spesifikasi dari Windows ke Chromebook, proyek besar
    Kerugian Negara Rp 2,1 triliun (perkiraan)
  • TNI AD Siapkan Pasukan Misi Perdamaian di Gaza

    TNI AD Siapkan Pasukan Misi Perdamaian di Gaza

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI AD telah memulai persiapan pasukan. Persiapan ini khusus untuk misi perdamaian di Gaza.

    Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil koordinasi resmi dari Mabes TNI. Koordinasi akan meliputi kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    Maruli menjelaskan, proses pengiriman pasukan ke Gaza masih memerlukan koordinasi berjenjang. Koordinasi melibatkan pihak pengoordinasi misi di Gaza hingga Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Ia menegaskan TNI AD telah memulai persiapan internal dengan melatih personel. Latihan ini ditujukan bagi mereka yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian.

    Fokus utama diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan. Kemampuan tersebut meliputi rekonstruksi di wilayah konflik.

    “Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan,” jelasnya.

    Berikut adalah beberapa fokus kemampuan yang disiapkan:

    Keahlian Relevansi Misi
    Zeni Rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur
    Kesehatan Bantuan medis dan kemanusiaan
    Logistik Dukungan operasional dan distribusi bantuan
    Komunikasi Koordinasi antarpihak dan pelaporan

    Maruli menyampaikan bahwa jumlah personel yang akan dikirimkan masih bersifat perkiraan. Belum ada keputusan final terkait angka tersebut.

    Hal itu masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan. Negosiasi dan koordinasi ini akan dilakukan di tingkat Mabes TNI.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Peran TNI AD dalam Penyiapan Pasukan

    Maruli menekankan peran TNI AD saat ini terbatas pada persiapan pasukan. Persiapan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

    Keputusan terkait penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi berada di tingkat komando yang lebih tinggi.

    “Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” ujarnya.

  • Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI kembali berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2026. Acara ini diselenggarakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Keikutsertaan kali kelima ini menunjukkan komitmen MPR.

    MPR berupaya mendekatkan nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat luas. Pendekatan yang digunakan adalah edukatif dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan misi MPR untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan.

    Tenant Perpustakaan MPR RI menarik perhatian besar pengunjung. Mereka antusias berebut berbagai merchandise yang tersedia. Kegiatan pameran ini berlangsung selama dua hari.

    Pameran dibuka pada Senin, 9 Februari, hingga Selasa, 10 Februari. Hadiah yang dibagikan meliputi jam meja, mug, notebook, dan buku terbitan Perpustakaan MPR. Semua hadiah menjadi incaran pengunjung pameran.

    Kepala Biro Humas MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, meriahnya tenant Perpustakaan MPR sesuai harapan. MPR ingin semakin dekat dengan masyarakat, khususnya pengunjung pameran.

    Survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap MPR terus meningkat. Ini menjadi dorongan bagi MPR untuk terus aktif berinteraksi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pameran.

    “Kita ingin lebih membumikan MPR kepada masyarakat. Apalagi kita juga memiliki pesan tentang Empat Pilar MPR RI. Dengan mengikuti Pameran Kampung Hukum, diharapkan Empat Pilar MPR bisa lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal atau dimengerti saja,” ungkap Anies dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Pesan Empat Pilar dan Kajian Ketatanegaraan

    Anies menjelaskan bahwa sesuai tugasnya menerima aspirasi masyarakat. Tenant Perpustakaan MPR menampilkan hasil kajian ketatanegaraan. Kajian ini dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR bersama berbagai kampus di Indonesia.

    Tema kajian disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada event ini, masyarakat diajak lebih kritis. Mereka diajak menanggulangi masalah sampah di lingkungan.

    Oleh karena itu, tenant Perpustakaan MPR dibangun menggunakan bahan kardus. Kardus tersebut dapat dipakai kembali untuk kegiatan serupa. Ini menunjukkan komitmen terhadap lingkungan.

    “Selain itu, sisa kardus juga bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna, itu berarti ramah lingkungan dan tidak terbuang sia-sia, seperti kalau kita menggunakan bahan yang lain,” ungkap Anies.

    Pameran Kampung Hukum 2026 diikuti 28 peserta. Peserta berasal dari kementerian, lembaga, dan perbankan. Acara dibuka oleh Ketua MA Sunarto pada Senin, 9 Februari.

    Pembukaan acara berlangsung meriah dengan pertunjukan tari dan pembacaan puisi. Ini menambah semarak suasana pameran. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

    Informasi Pameran Kampung Hukum 2026

    Berikut adalah beberapa informasi penting terkait Pameran Kampung Hukum 2026:

    Aspek Detail
    Lokasi Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat
    Tanggal Senin-Selasa, 9-10 Februari 2026
    Peserta 28 institusi (Kementerian, Lembaga, Perbankan)
    Tujuan MPR Mendekatkan Empat Pilar, edukasi ramah lingkungan
    Pembukaan Ketua MA Sunarto, Senin (9/2)
  • Jakarta: Pekerja Kena PHK Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan

    Jakarta: Pekerja Kena PHK Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi momok menakutkan bagi pekerja, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Dampak PHK tidak hanya pada individu, tetapi juga memengaruhi kelangsungan hidup keluarga.

    Untuk meringankan beban tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP menjadi jaring pengaman sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Lantas, bagaimana cara mengajukannya?

    Menurut situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, PHK harus sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini mengatur agar perusahaan tidak sewenang-wenang melakukan PHK.

    Perusahaan tidak boleh menggunakan alasan pribadi untuk memberhentikan karyawan. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan perusahaan melakukan PHK. Berikut rinciannya:

    • Karyawan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati.
    • Perusahaan sedang melakukan efisiensi.
    • Perusahaan mengalami pailit.
    • Perusahaan mengalami kerugian.
    • Perusahaan ditutup.
    • Adanya peleburan, pengambilalihan, penggabungan, atau pemisahan perusahaan.

    Karyawan yang di-PHK berhak mendapatkan pesangon dan hak lain sesuai masa kerja. Namun, jika perusahaan PHK karena merugi atau pailit, perhitungan hak bisa berbeda.

    Langkah Klaim JKP Online

    Pekerja yang terkena PHK dapat mengajukan klaim JKP secara daring. Proses ini dirancang untuk memudahkan para pekerja. Berikut adalah tahapan lengkapnya:

    Langkah Deskripsi
    1 Kunjungi situs JKP (jkp.go.id).
    2 Klik "Ajukan Klaim" di sudut kanan atas halaman.
    3 Gulir ke bawah hingga menemukan tombol "Ajukan Klaim" lagi.
    4 Anda akan dialihkan ke situs SiapKerja.
    5 Masuk dengan akun Anda; jika belum punya, registrasi dengan data valid.
    6 Pilih "Lapor PHK" setelah berhasil masuk.
    7 Isi data sesuai kondisi dan situasi Anda.
    8 Lakukan swafoto, pastikan foto jelas dan sesuai instruksi.
    9 Pilih "Kirim Laporan" untuk menyelesaikan proses.

    Setelah laporan terkirim, Anda akan menerima informasi mengenai manfaat JKP. Manfaat tersebut meliputi uang tunai, asesmen, dan informasi lowongan pekerjaan.

  • Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Respons Survei Kepuasan Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Respons Survei Kepuasan Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi hasil survei terbaru Indikator Indonesia. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi dibandingkan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Eddy Soeparno menilai, hasil survei ini membuktikan kinerja Presiden Prabowo telah dirasakan masyarakat. Kebijakan-kebijakannya memberikan dampak positif terhadap upaya pemerataan dan distribusi kesejahteraan. Hal tersebut di tengah dinamika politik global dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

    "Di tengah dinamika politik global dan juga kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan Presiden Prabowo ternyata mendapatkan respons yang baik dari masyarakat," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Eddy menambahkan bahwa ke depan akan ada berbagai hal yang terus diperbaiki. Namun, hasil survei ini membuktikan bahwa kebijakan presiden sudah "on the right track." Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan konsisten melanjutkan pembangunan ekonomi.

    Pembangunan ekonomi akan dilakukan dengan prinsip "no one is left behind," yakni tidak ada yang ditinggalkan.

    Program Unggulan Mendapat Dukungan Positif

    Survei Indikator Indonesia juga menyoroti respons positif masyarakat terhadap sejumlah program. Salah satunya adalah program MBG (Makan Bergizi Gratis).

    "Temuan survei menunjukkan program MBG misalnya ternyata mendapat respons positif dari masyarakat," tuturnya.

    Eddy juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Komitmen tersebut harus didukung penuh.

    Program Deskripsi Tanggapan Publik
    Makan Bergizi Gratis Memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi cukup. Positif, mendapat dukungan.
    Sekolah Rakyat Memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan layak. Dianggap sebagai amanat konstitusi.
    Pemerataan Kesejahteraan Kebijakan yang berupaya mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Dirasakan masyarakat.

    Selain itu, program sekolah rakyat juga berupaya memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan asupan yang layak adalah amanat konstitusi.

    Masukan dari Survei untuk Perbaikan

    Eddy Soeparno juga mengatakan bahwa survei Indikator Indonesia menjadi masukan berharga. Terutama mengenai hal-hal yang diharapkan masyarakat untuk terus diperbaiki ke depannya.

    "Ada masukan yang saya kira bisa kita dapatkan dari survei tersebut mengenai berbagai masukan kebijakan dari masyarakat," sambungnya.

    Masukan ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait. Hal ini penting untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

  • Wamensos Agus Jabo Priyono Buka ToT Manajemen Sekolah Rakyat di Magelang

    Wamensos Agus Jabo Priyono Buka ToT Manajemen Sekolah Rakyat di Magelang

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono secara resmi membuka Training of Trainers (ToT) Manajemen. Acara ini ditujukan bagi tenaga pengajar SDM Sekolah Rakyat di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Pembukaan ToT berlangsung Senin (9/2/2026) dan akan fokus pada pembentukan karakter siswa.

    Agus Jabo Priyono menyoroti pentingnya pembentukan karakter bagi murid Sekolah Rakyat. Latar belakang siswa yang beragam menjadi alasan utama untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat.

    “Mereka harus punya karakter. Karena latar belakang dari siswa ini bermacam-macam. Begitu masuk Sekolah Rakyat, mereka harus kita bentuk supaya mereka punya karakter. Karakter kebangsaan yang kuat,” kata Agus Jabo, Senin (9/2/2026).

    Agus Jabo Priyono menegaskan, karakter kebangsaan harus dimiliki semua siswa Sekolah Rakyat. Hal ini sesuai dengan praktik yang telah diterapkan di SMA Taruna Nusantara.

    “Tidak hanya siswa Taruna Nusantara saja yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, tetapi siswa-siswa Sekolah Rakyat juga harus memiliki karakter kebangsaan yang kuat, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air,” tegasnya.

    Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Februari 2026. Sebanyak 1.360 peserta turut serta dalam kegiatan ini.

    Peserta Pelatihan ToT Manajemen

    Pelatihan ini melibatkan berbagai elemen penting dalam pendidikan dan manajemen, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan Sekolah Rakyat. Partisipasi dari dosen, widyaiswara, hingga siswa SMA Taruna Nusantara menjadi bukti kolaborasi lintas sektor.

    Kategori Peserta Jumlah
    Dosen, Widyaiswara & Tim Teknis Menteri 70
    Tenaga Ahli Menteri 3
    Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Rakyat 13
    Panitia 30
    Murid SMA Taruna Nusantara 1.157
    Pamong SMA Taruna Nusantara 80

    Selain karakter kebangsaan, Sekolah Rakyat akan fokus pada karakter keagamaan, rasa percaya diri, jiwa sosial, dan keterampilan. Tenaga pengajar SDM Sekolah Rakyat dibekali pelatihan manajemen melalui ToT ini. Tujuannya agar mereka mampu membentuk siswa yang terampil, pintar, dan berkarakter.

    Mewujudkan Harapan Presiden

    “Jadi nanti bapak-bapak ibu-ibu yang pada hari ini mengikuti ToT, kita persiapkan konsepsinya bagaimana supaya anak-anak kita di Sekolah Rakyat menjadi anak-anak yang terampil, pintar, berkarakter. Supaya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi perintah bapak presiden bahwa Sekolah Rakyat ini adalah jembatan. Goalnya apa? Goalnya mereka menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang mampu tidak jatuh menjadi anak-anak yang miskin kembali, yang kemudian tentunya bisa menggraduasi keluarganya, bisa menggraduasi negaranya secara umum,” jelas Agus Jabo.

    Keberhasilan Sekolah Rakyat ditentukan oleh banyak faktor. Ini mencakup sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mendampingi siswa 24 jam dalam konsep sekolah berasrama.

    Agus Jabo menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMA Taruna Nusantara Mayjen TNI M I Gogor. Apresiasi ini diberikan atas kerja sama dan berbagi pengalaman dalam pelatihan.

    “Pak Kepala, saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Taruna Nusantara yang sudah memberikan ruang kepada Kemensos untuk sharing, untuk belajar. Karena kami sangat membutuhkan itu dan kita berharap nanti para peserta memiliki pemahaman. Karena kenapa? Karena mereka datang langsung ke sekolah yang sudah punya pengalaman, yang sudah berjalan selama bertahun-tahun,” ujarnya.

    “Jadi ToT ini kita harapkan bisa menghasilkan trainer-trainer yang nanti akan memberikan wawasan, memberikan materi, memberikan konsep kepada para guru, kepada para tendik yang nanti akan ditugaskan di Sekolah Rakyat,” tambahnya.

    Kompleksitas Sekolah Berasrama

    Kepala SMA Taruna Nusantara M.I. Gogor menilai pelatihan ini sangat penting. Hal ini mengingat kompleksitas pengelolaan sekolah berasrama.

    “Kita tidak hanya mengelola ruang kelas, tetapi juga ada kehidupan 24 jam para siswa, 24 jam kehidupan para pamong atau guru. Ada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, kemandirian, dan tentunya adalah kebangsaan dan semua itu menuntut kemampuan manajerial yang kuat, sistem yang tertata, serta keteladanan dari para pendidik dan pengelola sekolah,” ungkap Gogor.

    Melalui ToT ini, Gogor berharap para peserta dapat berbagi pengalaman. Tujuannya adalah membawa praktik terbaik ke berbagai daerah di Nusantara.

    “Melalui Training of Trainers ini kami berharap para widiaiswara dan pengajar dapat saling berbagi pengalaman, memperkaya perspektif, serta membawa praktik-praktik terbaik untuk bisa diterapkan dan dikembangkan di berbagai wilayah di Nusantara,” lanjutnya.

    Gogor juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada SMA Taruna Nusantara sebagai tuan rumah pelatihan.

    “Kami percaya, kolaborasi antara Kementerian Sosial dan lembaga pendidikan seperti Taruna Nusantara dapat terus diperkuat demi kemajuan pendidikan dan pelayanan sosial di Indonesia,” ujarnya.

    Setelah membuka pelatihan, Agus Jabo beserta rombongan didampingi Kepala SMA Taruna Nusantara meninjau fasilitas. Mereka melihat kamar asrama siswa, gudang logistik, hingga dapur yang menyiapkan makanan bagi siswa. Wamensos juga sempat santap siang bersama para murid di ruang makan.

  • Megawati Soekarnoputri Tegaskan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Tegaskan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam di Riyadh

    Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menyerukan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam Islam saat berpidato di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi. Beliau menekankan bahwa konsep ini tak terpisahkan dari keadilan.

    Pidato akademik disampaikan Megawati saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU. Dia menyoroti bagaimana Islam memandang peran perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat.

    Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam harus sejalan dengan konsep amanah dan keadilan. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa, yang menuntut pertanggungjawaban dan keadilan.

    "Dalam Islam, pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Amanah menuntut pertanggungjawaban. Amanah menuntut keadilan," kata Megawati dalam pidato saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU, Riyadh, Senin (9/2/2026).

    Ketua Umum PDIP itu juga menyampaikan bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip kesetaraan manusia. Dia mengutip surat An-Nisa ayat 1 sebagai dasar teologis.

    "Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Prinsip ini menjadi dasar teologis bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam martabat kemanusiaan," ujar dia.

    Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an

    Megawati lebih lanjut mengutip Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan kemuliaan manusia tidak ditentukan jenis kelamin, suku, atau kedudukan sosial. Melainkan oleh ketakwaan dan tanggung jawab moral.

    "Prinsip-prinsip ini tidak berhenti pada teks. Sejarah Islam menunjukkan praktik yang nyata," tutur Megawati.

    Dia kemudian memaparkan peran perempuan di masa awal Islam. Perempuan berperan dalam berbagai lini, mulai dari pengusaha hingga periwayat hadis, menunjukkan kontribusi nyata mereka.

    Tabel berikut menunjukkan contoh peran perempuan inspiratif dalam sejarah Islam awal:

    Tokoh Perempuan Peran Penting
    Khadijah binti Khuwailid Pengusaha mandiri, mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad SAW
    Aisyah binti Abu Bakar Periwayat hadis, rujukan keilmuan umat
    Ummu Salamah Pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting
    Nusaibah binti Ka'ab Menunjukkan keberanian menjaga komunitas muslim

    "Kita mengenal Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha yang mandiri, sekaligus mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam. Kita mengenal Aisyah binti Abu Bakar sebagai periwayat hadis dan rujukan keilmuan yang menjadi sumber pengetahuan umat hingga hari ini," tutur Megawati.

    "Kita mengenal Ummu Salamah yang pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting umat Islam. Kita juga mengenal Nusaibah binti Ka'ab yang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga komunitas muslim pada masa awal Islam," sambung dia.

    Perempuan Penjaga Peradaban

    Bagi Megawati, Islam tidak pernah menyingkirkan perempuan. Sebaliknya, perempuan mendapatkan posisi terhormat dalam Islam, sebagai penjaga nilai, penopang moral, dan penggerak peradaban.

    "Perempuan hadir sebagai penjaga nilai, penopang moral dan keadilan, dan penggerak peradaban," kata Megawati.

    Dalam orasi ilmiahnya, Megawati juga berbagi pengalaman panjangnya di dunia politik. Mulai dari anggota DPR, Ketua Umum PDIP, Wakil Presiden, hingga Presiden Republik Indonesia.

    Megawati menegaskan statusnya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang pemerintahan yang inklusif.

    Peran Kepemimpinan Perempuan

    "Hingga saat ini, saya juga memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah lembaga kenegaraan yang bertugas menguatkan dasar negara dan ideologi bangsa kami, yakni Pancasila. Sekaligus memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tempat para ilmuwan terbaik kami melakukan riset dan inovasi nasional. Dua lembaga kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia," beber dia.

    Dari pengalaman tersebut, Megawati menyimpulkan satu pelajaran penting. Pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun tanpa melibatkan perempuan secara bermakna.

    "Justru sebaliknya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan," imbuh dia.

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sosok Jurist Tan. Jurist Tan merupakan mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Pengakuan ini muncul dalam persidangan kasus korupsi proyek Chromebook.

    Bambang Hadi Waluyo menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan ini mengagendakan kesaksian Bambang untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Tim pengacara Nadiem Makarim awalnya mempertanyakan alasan Bambang menerima jabatan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek tahun 2020. Mereka ingin mengetahui apakah ada pengaruh Jurist Tan di balik penunjukan tersebut.

    “Ketika Bapak diangkat menjadi PPK, kenapa Bapak tidak menolak? Apakah ada paksaan dari Bu Jurist Tan harus ikut, harus jadi?” tanya pengacara Nadiem.

    “Jadi saat itu melekat pada jabatan,” jawab Bambang.

    Pengacara Nadiem kemudian kembali menegaskan pertanyaan terkait paksaan dari Jurist Tan.

    “Ketika Bapak menerima, Bapak ikhlas menerimanya? Tidak dipaksa Bu Jurist Tan ya?” tanya pengacara.

    “Itu nggak ada kaitannya Jurist Tan,” timpal Bambang.

    Namun, pertanyaan selanjutnya mengenai ketakutan Bambang terhadap Jurist Tan sempat membuat suasana hening.

    Tim pengacara Nadiem kembali mengulang pertanyaan tersebut. Bambang akhirnya mengakui rasa takutnya. Ia beralasan bahwa seluruh tim struktural di bawahnya juga merasakan hal serupa.

    “Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan?” tanya pengacara Nadiem.

    “Secara nggak langsung takut karena pejabat-pejabat struktural saya juga 'Ini menurut Bu Jurist Tan. Menurut…','” jawab Bambang.

    “Saya tanya, Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan saat itu?” potong pengacara Nadiem.

    “Takut,” jawab Bambang.

    Bambang kemudian menjelaskan alasan di balik ketakutannya terhadap Jurist Tan. Ketakutan tersebut berkaitan dengan potensi dianggap tidak melaksanakan perintah.

    “Takut. Kenapa?” tanya pengacara Nadiem.

    “Takut (dianggap) nggak melaksanakan perintah,” ujar Bambang.

    Profil Jurist Tan dan Kasus Korupsi Chromebook

    Jurist Tan merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek Chromebook. Saat ini, Jurist Tan diketahui berstatus buron.

    Kasus korupsi Chromebook sendiri telah menyeret Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Kasus ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

    Tersangka/Terdakwa Jabatan Status Terkini
    Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek Saksi
    Jurist Tan Mantan Stafsus Nadiem Makarim Tersangka, Buron
    Nadiem Makarim Mantan Mendikbudristek Terdakwa