Tag: Aset Daerah

  • DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti serius persoalan sengketa lahan yang kini terjadi di SMAN 13 Bandung. Permasalahan ini kembali menjadi bukti belum beresnya tata kelola aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Sengketa aset sekolah bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, SMAN 1 Bandung juga sempat terseret perkara hukum, meskipun pada akhirnya aset tersebut dinyatakan sah milik Pemprov Jabar.

    Namun, munculnya polemik di SMAN 13 Bandung seolah menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dibenahi.

    Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, mengkritik langkah pemerintah provinsi dalam menjaga dan mengamankan asetnya. Ia menilai kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Ini evaluasi bagi seluruh OPD Pemerintah Provinsi, jangan sampai terjadi lagi kecolongan gitu lho,” kata Rafael, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Rafael, persoalan ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan cerminan lemahnya pengamanan aset dan arsip. Ia menyoroti banyaknya aset Pemprov yang belum bersertifikat, sehingga rawan disengketakan.

    “Aset-aset yang sudah bersertifikat saja masih bisa dikalahkan, apalagi banyak aset yang tidak bersertifikat,” kata politisi PDIP ini.

    Temuan BPK dan Status Numpang Sekolah

    Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov tahun anggaran 2023 memperkuat kritik tersebut. Tercatat ratusan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat masih berstatus numpang.

    Sekolah-sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik pihak lain. Angka itu menunjukkan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar satu sekolah.

    Jika tidak dibenahi secara sistematis, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Berikut rincian sekolah yang berstatus numpang:

    Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah
    SMAN 111
    SMKN 86
    SLBN 31
    Total 228

    Desakan Penyelamatan Aset Pendidikan

    Khusus untuk SMAN 13 Bandung, Rafael meminta Pemprov Jabar tidak bersikap pasif. Ia menegaskan bahwa fasilitas pendidikan tidak boleh dilepas begitu saja.

    “Pemprov harus berupaya semaksimal mungkin mempertahankan itu fasilitas sekolah,” tegasnya.

    Ia juga mendorong agar Pemprov menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia. Ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kepentingan publik.

    “Nggak boleh melepas dengan alasan apa pun. Itu sudah jadi tempat untuk bersekolah, fasilitas umum. Pemerintah harus hadir,” katanya.

  • Pemkot Mataram Percepat Penataan Ratusan Aset Daerah

    Pemkot Mataram Percepat Penataan Ratusan Aset Daerah

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah gencar menata aset daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Langkah ini diambil menyusul instruksi langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menertibkan seluruh aset.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan penataan aset dilakukan bertahap. Penertiban kendaraan dinas sebagai aset bergerak telah rampung, disusul pembenahan lahan yang belum bersertifikat.

    Alwan Basri memastikan semua aset sedang dalam proses perapian. Ini meliputi kendaraan roda dua dan sertifikasi tanah aset.

    "Semua sedang kami rapikan, semua aset. Aset bergerak dan aset tidak bergerak kami rapikan. Kendaraan roda dua kami tertibkan. Kemudian sertifikat tanah aset sudah kita lakukan dengan BPN, ini bagian dari itu," kata Alwan, Senin (9/2/2026).

    Kendala Sertifikasi Ratusan Lahan

    Hingga kini, ratusan lahan milik Pemkot Mataram masih belum bersertifikat. Kendala utama adalah kelengkapan dokumen, khususnya untuk aset pengadaan lama.

    "Ada, masih banyak. Ini kan pengadaan lama, jadi berkasnya harus lengkap, harus clean and clear baru kami bisa mensertifikat di BPN," ujarnya.

    Ratusan lahan tersebut mencakup aset pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan infrastruktur kota seperti jalan. Aset hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga masih dalam proses administrasi.

    Distribusi Kembali Kendaraan Dinas

    Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah menarik ratusan kendaraan dinas. Penarikan dilakukan terhadap kendaraan yang tidak sesuai peruntukan.

    Menurut catatan BKD, sekitar 320 unit kendaraan dinas ditarik dari berbagai OPD.

    "Kendaraan yang kita tarik sebanyak 20 unit, dengan rincian 147 unit yang masih bagus, 149 unit masih baik, dan 24 unit randis dalam kondisi rusak," kata Kepala BKD Mataram, Muhamad Ramayoga, saat dikonfirmasi sebelumnya.

    Dari total yang ditarik, 113 unit telah didistribusikan kembali. Kendaraan tersebut dialokasikan ke OPD yang membutuhkan operasional lapangan.

    "Sementara masih ada permintaan 171 unit, tapi di satu sisi ada beberapa OPD nggak mau menerima motor. Mereka mau kondisinya baru. Apakah ada kondisi seperti pengadaan, itu tergantung TAPD," jelasnya.

    Data Penarikan dan Distribusi Kendaraan Dinas

    Berikut rincian data penarikan dan distribusi kendaraan dinas oleh BKD Kota Mataram:

    Kategori Jumlah Unit
    Total Kendaraan Ditarik 320
    Kondisi Bagus 147
    Kondisi Baik 149
    Kondisi Rusak 24
    Didistribusikan Kembali 113
    Permintaan Belum Terpenuhi 171

    Tanpa Target Waktu

    Pemkot Mataram tidak menetapkan target waktu penyelesaian sertifikasi aset. Pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan kemampuan administrasi yang ada.

  • SMAN 13 Bandung Terancam Disegel Ahli Waris, Sengketa Lahan Berlarut Sejak 2016

    SMAN 13 Bandung Terancam Disegel Ahli Waris, Sengketa Lahan Berlarut Sejak 2016

    Bandung digemparkan oleh peristiwa di SMAN 13 Bandung. Sekolah negeri yang berlokasi di Jalan Raya Cibeureum tersebut didatangi sekelompok orang. Mereka mengaku sebagai ahli waris sah dan memasang papan plang sengketa di depan gerbang.

    Puncak ketegangan terjadi pada Senin (9/2/2026). Pihak yang mengklaim ahli waris tersebut datang ke SMAN 13 Bandung. Mereka berupaya menggembok gerbang sekolah, memicu kekhawatiran di lingkungan sekolah dan masyarakat.

    Pihak pengklaim mengklaim hak atas tanah sekolah berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G. Putusan tersebut, disebut menyatakan lahan adalah milik ahli waris Nyi Mas Entjeh.

    Di balik peristiwa nyaris digemboknya gerbang sekolah, tersimpan sengketa panjang. Permasalahan ini telah berlarut hampir satu dekade. Sengketa lahan SMAN 13 Bandung telah bergulir sejak tahun 2016.

    Persoalan ini tidak hanya menyangkut satu sekolah. Namun juga melibatkan SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama. Kedua sekolah tersebut berlokasi di sepanjang Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung.

    Menurut dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 terletak di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52. Lokasinya di Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, dengan luas sekitar 3.785 meter persegi.

    Tanah ini tercatat resmi sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung. Selama puluhan tahun telah digunakan untuk kepentingan pendidikan.

    Berikut adalah ringkasan kepemilikan aset lahan SMAN 13 Bandung berdasarkan dokumen:

    Tahun Deskripsi Peristiwa
    1996 Terbit Keputusan Kepala Kanwil BPN Jabar Nomor 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
    2001 Aset diserahkan Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung.

    Riwayat administrasi lahan tersebut pun tercatat jelas. Tanah dan bangunan SMAN 13 merupakan aset yang awalnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2001.

    Status hukum lahan SMAN 13 juga pernah diperkuat. Hal ini melalui penerbitan hak atas tanah pada tahun 1996. Yaitu dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Nomor 496/HP/KWBPN/1996.

    Keputusan tersebut mengenai pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

    Kasus Serupa di SDN Cibeureum

    Kondisi serupa juga berlaku pada SDN Cibeureum. Sekolah dasar ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 4.745 meter persegi. Lahan tersebut juga tercatat sebagai BMD Pemerintah Kota Bandung.

    Tanah SDN Cibeureum diperoleh melalui proses pemekaran wilayah Kota Bandung. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987.

    Persoalan hukum mulai mencuat pada 14 April 2016. Saat itu Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata. Ia mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah.

    Pada 4 Mei 2016, Mansyurdin yang mengaku kuasa ahli waris menyerahkan salinan putusan perkara SMAN 13 dan SDN Cibeureum.

    Perkembangan Proses Hukum

    Dalam gugatan itu, penggugat menuding 38 pihak tergugat menguasai tanah tanpa hak. Mereka menuntut pengosongan objek sengketa, termasuk lahan SMAN 13 Bandung dan SDN Cibeureum tanpa syarat.

    Namun dalam rangkaian proses hukum, Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat. Meskipun dalam tahap banding sempat muncul putusan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi.

    Putusan kasasi hingga peninjauan kembali (PK) pada prinsipnya kembali menolak gugatan penggugat. Pada 24 Mei 2016, Mansyurdin mendatangi DPKAD dengan tuntutan ganti rugi.

    Ia menyatakan akan melakukan penyegelan terhadap SMAN 13 apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Namun dalam dokumen DPKAD ditegaskan, tidak terdapat satu pun amar putusan pengadilan.

    Tidak ada perintah untuk membayar ganti rugi atau mengosongkan tanah. Baik itu tanah dan bangunan SMAN 13 maupun SDN Cibeureum.

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, mengungkapkan pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung.

    "Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen, Selasa (10/2/2026).