DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

Written by

in

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti serius persoalan sengketa lahan yang kini terjadi di SMAN 13 Bandung. Permasalahan ini kembali menjadi bukti belum beresnya tata kelola aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sengketa aset sekolah bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, SMAN 1 Bandung juga sempat terseret perkara hukum, meskipun pada akhirnya aset tersebut dinyatakan sah milik Pemprov Jabar.

Namun, munculnya polemik di SMAN 13 Bandung seolah menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dibenahi.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, mengkritik langkah pemerintah provinsi dalam menjaga dan mengamankan asetnya. Ia menilai kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ini evaluasi bagi seluruh OPD Pemerintah Provinsi, jangan sampai terjadi lagi kecolongan gitu lho,” kata Rafael, Kamis (12/2/2026).

Menurut Rafael, persoalan ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan cerminan lemahnya pengamanan aset dan arsip. Ia menyoroti banyaknya aset Pemprov yang belum bersertifikat, sehingga rawan disengketakan.

“Aset-aset yang sudah bersertifikat saja masih bisa dikalahkan, apalagi banyak aset yang tidak bersertifikat,” kata politisi PDIP ini.

Temuan BPK dan Status Numpang Sekolah

Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov tahun anggaran 2023 memperkuat kritik tersebut. Tercatat ratusan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat masih berstatus numpang.

Sekolah-sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik pihak lain. Angka itu menunjukkan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar satu sekolah.

Jika tidak dibenahi secara sistematis, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Berikut rincian sekolah yang berstatus numpang:

Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah
SMAN 111
SMKN 86
SLBN 31
Total 228

Desakan Penyelamatan Aset Pendidikan

Khusus untuk SMAN 13 Bandung, Rafael meminta Pemprov Jabar tidak bersikap pasif. Ia menegaskan bahwa fasilitas pendidikan tidak boleh dilepas begitu saja.

“Pemprov harus berupaya semaksimal mungkin mempertahankan itu fasilitas sekolah,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar Pemprov menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia. Ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kepentingan publik.

“Nggak boleh melepas dengan alasan apa pun. Itu sudah jadi tempat untuk bersekolah, fasilitas umum. Pemerintah harus hadir,” katanya.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *