Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan prestasi dengan meraih tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69%. Capaian ini menjadikan BPKH sebagai lembaga negara dengan tingkat penyelesaian rekomendasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025.
BPKH secara progresif telah menuntaskan 244 dari 255 rekomendasi yang diberikan BPK RI, berdasarkan hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025. Prestasi ini menambah catatan positif BPKH yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak didirikan pada 2017.
Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, memberikan apresiasi atas dedikasi BPKH dalam menanggapi hasil audit. Ia menekankan bahwa kedisiplinan menindaklanjuti rekomendasi merupakan indikator utama kualitas tata kelola lembaga.
"Tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut ini menunjukkan komitmen dalam memastikan setiap rekomendasi auditor negara dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan," ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).
Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, menyampaikan bahwa setiap evaluasi dari BPK menjadi kompas untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. Menurutnya, kepatuhan terhadap rekomendasi auditor adalah bagian dari strategi mitigasi risiko organisasi.
"Kami berkomitmen menjadikan transparansi sebagai fondasi utama. Setiap rekomendasi kami jadikan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan demi menjaga amanah dan kepercayaan jemaah. Target kami bukan sekadar angka, melainkan kualitas pengelolaan dana haji yang memberikan manfaat maksimal bagi umat," tegas Fadlul.
Dalam operasionalnya, BPKH menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential), pengawasan berlapis, serta audit yang ketat. Pengelolaan dana haji dilakukan melalui proses investasi dan penempatan yang terukur, aman, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
Capaian di awal tahun ini menjadi momentum bagi BPKH untuk terus memperkuat implementasi good governance serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal, memastikan setiap rupiah dana haji dikelola secara profesional bagi kepentingan seluruh jemaah haji Indonesia.








