Tag: Audit

  • BPKH Raih Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK Tertinggi

    BPKH Raih Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK Tertinggi

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan prestasi dengan meraih tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69%. Capaian ini menjadikan BPKH sebagai lembaga negara dengan tingkat penyelesaian rekomendasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

    BPKH secara progresif telah menuntaskan 244 dari 255 rekomendasi yang diberikan BPK RI, berdasarkan hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025. Prestasi ini menambah catatan positif BPKH yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak didirikan pada 2017.

    Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, memberikan apresiasi atas dedikasi BPKH dalam menanggapi hasil audit. Ia menekankan bahwa kedisiplinan menindaklanjuti rekomendasi merupakan indikator utama kualitas tata kelola lembaga.

    "Tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut ini menunjukkan komitmen dalam memastikan setiap rekomendasi auditor negara dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan," ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

    Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, menyampaikan bahwa setiap evaluasi dari BPK menjadi kompas untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. Menurutnya, kepatuhan terhadap rekomendasi auditor adalah bagian dari strategi mitigasi risiko organisasi.

    "Kami berkomitmen menjadikan transparansi sebagai fondasi utama. Setiap rekomendasi kami jadikan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan demi menjaga amanah dan kepercayaan jemaah. Target kami bukan sekadar angka, melainkan kualitas pengelolaan dana haji yang memberikan manfaat maksimal bagi umat," tegas Fadlul.

    Dalam operasionalnya, BPKH menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential), pengawasan berlapis, serta audit yang ketat. Pengelolaan dana haji dilakukan melalui proses investasi dan penempatan yang terukur, aman, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

    Capaian di awal tahun ini menjadi momentum bagi BPKH untuk terus memperkuat implementasi good governance serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal, memastikan setiap rupiah dana haji dikelola secara profesional bagi kepentingan seluruh jemaah haji Indonesia.

  • Temuan BPK Picu Pengunduran Diri Pejabat Kementerian PU

    Temuan BPK Picu Pengunduran Diri Pejabat Kementerian PU

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pengunduran diri Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya baru-baru ini dipicu oleh indikasi kerugian negara di Kementerian PU yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Dody menjelaskan bahwa ia menerima dua surat dari BPK terkait temuan kerugian keuangan negara di kementeriannya. Surat pertama diterima pada Januari 2025 dengan nilai temuan hampir mencapai Rp 3 triliun.

    "BPK itu berkirim surat ke saya dua kali. Januari 2025 dan bulan Agustus 2025. Januari 2025 itu, kalau nggak salah disitu dicantumkan kerugian keuangan negara itu hampir Rp 3 triliun," kata Dody di Semarang, Minggu (1/3/2026).

    Menindaklanjuti surat tersebut, Dody memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk menyelesaikan temuan tersebut hingga Juni 2025. Namun, target ini tidak tercapai.

    Selanjutnya, pada Agustus 2025, BPK kembali mengirimkan surat yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara telah menurun menjadi sekitar Rp 1 triliun.

    "Kemudian, surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah, di situ disampaikan kerugian keuangan negara itu sudah turun menjadi hampir sekitar Rp 1 triliunan lah. Ya, dari awalnya hampir Rp 3 triliun menjadi sekitar hampir Rp 1 triliun," ungkapnya.

    Untuk mempercepat pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga, Dody membentuk Majelis Ad-Hoc dan tim di Satker. Karena tidak ada tindak lanjut yang memadai dari Irjen dan Sekjen, Dody mengambil alih dengan membentuk tim baru di setiap Satker.

    Selain itu, Dody mengaktifkan kembali Komite Audit di kementeriannya, serta menggandeng tiga orang dari Kejaksaan Agung untuk membantu dalam pembentukan tim tersebut.

    "Pak Jaksa Agung memasukkan tiga lidi bersih di tempat saya juga. Jadi tidak bisa dibilang dikatakan bahwa pengundangan diri itu mendadak. Tidak bisa juga karena sudah ada proses sebelumnya dan manakala saya menggunakan lidi bersih saya untuk mulai bekerja yang bersangkutan memilih pengundangan diri. Kira-kira begitulah," katanya.

    Dody memastikan bahwa proses audit tetap berjalan di bawah koordinasinya. Ia menyadari bahwa tidak semua auditor di Inspektorat Jenderal bekerja optimal, namun tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia juga melaporkan seluruh langkah ini kepada Presiden, baik secara lisan maupun tertulis.

    "Kita tetap menjaga asas praduga tak bersalah, tapi karena eselon satu itu yang mengangkat dan membentuk Pak Presiden, apapun yang saya kerjakan harus mendapatkan arahan dan bimbingan Pak Presiden dulu sebelum saya putuskan," ujarnya.

  • Kerugian Negara Rp 3 Triliun di Kementerian PU Terungkap

    Kerugian Negara Rp 3 Triliun di Kementerian PU Terungkap

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa mundurnya Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya disebabkan oleh indikasi kerugian negara di Kementerian PU yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Dody menjelaskan bahwa ia menerima dua surat dari BPK terkait temuan tersebut. Surat pertama, yang diterima pada Januari 2025, menyebutkan nilai temuan hampir Rp 3 triliun.

    "BPK itu berkirim surat ke saya dua kali. Januari 2025 dan bulan Agustus 2025. Januari 2025 itu, kalau nggak salah disitu dicantumkan kerugian keuangan negara itu hampir Rp 3 triliun," ujar Dody di Semarang, Minggu (1/3/2026).

    Menindaklanjuti surat tersebut, Dody memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk menyelesaikan masalah ini hingga Juni 2025. Namun, target tersebut tidak tercapai.

    Pada Agustus 2025, BPK kembali mengirim surat yang menyatakan bahwa kerugian negara telah turun menjadi sekitar Rp 1 triliun.

    "Kemudian, surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah, di situ disampaikan kerugian keuangan negara itu sudah turun menjadi hampir sekitar Rp 1 triliunan lah. Ya, dari awalnya hampir Rp 3 triliun menjadi sekitar hampir Rp 1 triliun," ungkapnya.

    Untuk mempercepat pengembalian kerugian negara, Dody membentuk Majelis Ad-Hoc dan tim di Satker yang bertugas mempercepat pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Ia juga mengaktifkan kembali Komite Audit di kementeriannya, karena menurutnya tidak semua pihak di kementeriannya bersih.

    Dalam pembentukan tim tersebut, Dody dibantu oleh tiga orang dari Kejaksaan Agung. Ia menyebut tim tersebut sebagai "lidi bersih".

    "Pak Jaksa Agung memasukkan tiga lidi bersih di tempat saya juga. Jadi tidak bisa dibilang dikatakan bahwa pengundangan diri itu mendadak. Tidak bisa juga karena sudah ada proses sebelumnya dan manakala saya menggunakan lidi bersih saya untuk mulai bekerja yang bersangkutan memilih pengundangan diri. Kira-kira begitulah," katanya.

    Dody menegaskan bahwa proses audit tetap berjalan di bawah koordinasinya. Ia mengakui adanya auditor di Inspektorat Jenderal yang belum bekerja optimal, namun ia tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia juga telah melaporkan seluruh langkah tersebut kepada Presiden, baik secara lisan maupun tertulis.

    "Kita tetap menjaga asas praduga tak bersalah, tapi karena eselon satu itu yang mengangkat dan membentuk Pak Presiden, apapun yang saya kerjakan harus mendapatkan arahan dan bimbingan Pak Presiden dulu sebelum saya putuskan," ujarnya.

  • OJK Denda Indo Pureco Rp 4,6 Miliar Akibat Pelanggaran Pasar Modal

    OJK Denda Indo Pureco Rp 4,6 Miliar Akibat Pelanggaran Pasar Modal

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 4,625 miliar kepada PT Indo Pureco Pratama Tbk karena terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

    Menurut Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, sanksi ini diberikan karena perusahaan tersebut salah dalam menyajikan saldo aset dari dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) saham, yang diperuntukkan bagi uang muka bangunan pabrik dan mesin.

    Kesalahan penyajian saldo aset tersebut menjadi dasar pemberian sanksi. "Atas kesalahan penyajian saldo aset berupa uang muka bangunan pabrik dan mesin yang berasal dari dana hasil Penawaran Umum perdana saham PT Indo Pureco Pratama Tbk," kata Ismail dalam keterangan resmi, Sabtu (28/2/2026).

    Selain itu, OJK juga menemukan adanya pengakuan mutasi aset dalam bangunan dan penambahan mesin yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Paragraf 4.3 dan 4.4 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan 2020 serta Paragraf 7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16.

    "Karena tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan untuk dapat diakui sebagai aset," ujar Ismail.

    Pelanggaran lainnya terkait dengan kewajiban penyampaian informasi. PT Indo Pureco dinilai lalai dalam menyampaikan fakta material kepada OJK serta tidak mengumumkan Informasi atau Fakta Material terkait pemberhentian kegiatan operasional.

    "(Melanggar) Pasal 6 juncto Pasal 2 Ayat (1) POJK 31/POJK.04/2015," kata Ismail.

    Tidak hanya perusahaan, OJK juga menjatuhkan denda kepada Direktur PT Indo Pureco periode 2021 hingga 2023, Najiburrahman Awali, sebesar Rp 840 juta secara tanggung renteng. Pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian aset uang muka bangunan pabrik dan mesin dari dana IPO dinilai harus ditanggung bersama.

    “Dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 840.000.000,” tutur Ismail.

    Sanksi juga diberikan kepada auditor laporan keuangan tahunan 2021 dan 2022, Ben Ardi dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, sebesar Rp 265 juta.

    Ia dinilai melanggar Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan junto Pasal 21 huruf c, huruf d, dan huruf e POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

    “Saudara Ben Ardi tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit atas LKT 2021 dan LKT 2022 PT Indo Pureco Pratama Tbk,” kata dia.

    Auditor laporan keuangan tahunan 2023, Rizki Damir Mustika, juga didenda Rp 265 juta dengan alasan serupa.

    Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dikenai denda Rp 525 juta karena tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit atas LKT 2021, LKT 2022, dan LKT 2023 PT Indo Pureco Pratama Tbk.

    “(Karena) tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit atas LKT 2021, LKT 2022, dan LKT 2023 PT Indo Pureco Pratama Tbk,” tegas Ismail.

  • Keraton Solo Diaudit BPK: Purbaya Minta Periode Sebelum 2018 Juga

    Keraton Solo Diaudit BPK: Purbaya Minta Periode Sebelum 2018 Juga

    Pelaksana Pelindungan Keraton Solo, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Solo periode 2018-2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Permohonan ini mendapat dukungan dari pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya.

    Juru Bicara PB XIV Purbaya, KPA Singonagoro, menyatakan dukungan penuh terhadap audit tersebut. Pihaknya juga meminta agar audit dilakukan secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada periode 2018-2025, tetapi juga mencakup masa sebelum tahun 2018 ketika dikelola oleh Lembaga Dewan Adat (LDA).

    "Terkait dengan audit, kita sangat mendukung dan kami akan sangat terbuka. Kami juga meminta audit itu tidak hanya 2019-2025, tapi semuanya diaudit, termasuk tahun-tahun sebelumnya. Kami menerima banyak data, dan kami kumpulkan data-data dana-dana yang masuk ke Keraton Surakarta," kata KPA Singonagoro di Keraton Solo, Rabu (25/2/2026).

    Singonagoro menambahkan, audit juga perlu dilakukan terhadap dana hibah yang masuk selain yang diterima PB XIII, termasuk lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Keraton Solo. Selain itu, ia menyoroti hibah dalam bentuk fisik seperti revitalisasi Panggung Songgobuwono dan pembangunan Pasar Cindramata.

    Menurutnya, revitalisasi yang ideal adalah seperti revitalisasi Alun-alun, di mana aliran dananya transparan dari hibah UEA yang masuk ke rekening kas daerah, kemudian ke hibah fisik dan dikerjakan oleh kementerian terkait.

    "Kami menerima data adanya IMB atas nama perorangan dan pembangunan pasar cindramata, nanti kami juga minta itu diaudit juga. Kalau ingin keterbukaan, semua harus terbuka. Jangan hanya ini dipakai alat menyerang dan lainnya," ujarnya.

    Singonagoro juga meminta agar revitalisasi Panggung Songgobuwono diaudit, mengingat statusnya sebagai cagar budaya dengan mekanisme pembangunan tersendiri. Ia mempertanyakan asal dana dan pihak yang bertanggung jawab atas dana tersebut.

    Singonagoro menjelaskan, pada era PB XIII, Keraton Solo mengelola dana hibah sebesar Rp 1,6 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Dana tersebut, menurutnya, 95 persen digunakan untuk gaji dan operasional Keraton Solo.

    Ia juga menyinggung gugatan yang pernah dilayangkan Gusti Moeng kepada Pemprov Jateng terkait dana hibah yang masuk ke rekening Sinuhun. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 3034 K/Pdt/2014, Pemprov akhirnya memenangkan perkara tersebut.

    "Era PB XIII, semua penerimaan LPJ kami buat profesional. Dari tim ada bocoran selama kami mengelola itu, ada kurang lebih 4 kali BPK melakukan sampling audit dan tidak pernah ada temuan. Kami mempertanyakan dana yang dulu diberikan pemerintah melalui jalan di luar kami. Jangan sampai kami di-framing puluhan miliar masuk keraton, padahal yang kami terima itu Rp 1,6 miliar. Yang jumlah puluhan miliar itu semuanya melalui hibah fisik," jelasnya.Singonagoro menyebutkan bahwa selama pengelolaan dana hibah 2018-2025, Gusti Tedjowulan termasuk sebagai penerima dana tersebut. Ia juga menyatakan bahwa Gusti Tedjowulan menerima haknya setiap bulan, yang diberikan secara rapel setahun sekali.

    "Kalau Gusti Tedjo meminta audit 2018-2025, Gusti Tedjo juga salah satu penerima dana itu. Kalau Gusti Tedjo lupa, bisa hubungi saya, bisa saya kirimi foto dan kuitansi waktu menerima dana tersebut. Gusti Tedjo haknya selalu diberikan, cuma pemberiannya itu beliau datang ke sini 1 tahun sekali untuk menerima dana itu," ungkapnya.

    Singonagoro berharap pengajuan permohonan audit ke BPK ini tidak disalahgunakan untuk menyudutkan pihak tertentu. Ia kembali menegaskan perlunya audit yang menyeluruh.

    Sebelumnya, Juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro, menyatakan bahwa surat permohonan audit telah dikirimkan langsung ke BPK pada Kamis (22/1).

    "Benar Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan telah mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Surakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya ditugaskan untuk mengantar surat tersebut langsung," kata Pakoenegoro.

    Pakoenegoro menambahkan bahwa audit keuangan Keraton Solo tersebut meliputi masa kepemimpinan Paku Buwono XIII pada tahun 2018-2025. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini BPK sedang dalam tahap pengumpulan bahan keterangan.

    "Permohonan audit keuangan pada era kepemimpinan Paku Buwono XIII itu untuk periode 2018-2025. Info dan data sedang dikumpulkan," ungkapnya.

  • Keraton Solo Diaudit BPK: Era Baru Pengelolaan Keuangan?

    Keraton Solo Diaudit BPK: Era Baru Pengelolaan Keuangan?

    Pelaksana Pelindungan Keraton Solo, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, secara resmi mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Solo kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Permohonan ini mencakup periode keuangan tahun 2018 hingga 2025.

    Menurut juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro, surat permohonan audit telah dikirimkan langsung ke BPK pada Kamis, 22 Januari 2026.

    "Benar Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan telah mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Surakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya ditugaskan untuk mengantar surat tersebut langsung," ujar Pakoenegoro dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

    Pakoenegoro menjelaskan bahwa audit ini difokuskan pada masa kepemimpinan Paku Buwono XIII, dari tahun 2018 sampai 2025. Saat ini, BPK sedang dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait.

    Permohonan audit ini diajukan berdasarkan surat bernomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026 yang ditujukan kepada Ketua BPK RI. Dalam surat tersebut, Tedjowulan menegaskan posisinya di Keraton Solo setelah menerima Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026.

    Lebih lanjut, Pakoenegoro menyampaikan bahwa penunjukan Tedjowulan sebagai Pelaksana Keraton Surakarta menandai era kepemimpinan yang baru dalam pengelolaan keraton. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada dua pihak yang mengklaim sebagai Paku Buwono XIV, belum ada raja yang definitif dan diakui oleh pemerintah.

    Tedjowulan menekankan pentingnya audit keuangan ini sebagai langkah awal untuk pengelolaan Keraton Solo yang lebih baik. "Audit keuangan sangat krusial untuk memulai pengelolaan Keraton Surakarta agar kepemimpinan Gusti Tedjowulan bebas dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan era kepemimpinan sebelumnya," tegasnya.

    Dengan diajukannya permohonan audit ini, Tedjowulan berharap tidak ada pihak yang menghalangi atau mengganggu proses audit keuangan Keraton Solo. Ia juga menegaskan bahwa pengeluaran keuangan Keraton yang berasal dari anggaran pemerintah harus melalui badan hukum, bukan rekening pribadi. Tedjowulan menghendaki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan keraton, serta penegakan hukum bagi pihak yang terbukti bersalah dan merugikan keraton.

    "Gusti Tedjowulan juga melarang kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengelolaan keraton. Oleh karena itu, tidak boleh lagi terjadi bantuan yang berasal dari APBN/APBD dan dana hibah lainnya disalurkan ke rekening pribadi. Harus melalui badan hukum. Semua prosesnya harus bersih, transparan dan akuntabel," pungkas Pakoenegoro.

  • Tingkatkan Kompetensi Audit Berbasis Data, Pelatihan SMART-AUDIT ATLAS Batch 2 Kembali Digelar

    Tingkatkan Kompetensi Audit Berbasis Data, Pelatihan SMART-AUDIT ATLAS Batch 2 Kembali Digelar

    Paradigma dunia audit kini mengalami pergeseran signifikan dari sekadar pemenuhan daftar periksa menuju pendekatan strategis berbasis analitik data. Menanggapi kebutuhan industri tersebut, Education Visionary Lab (EVL) bekerja sama dengan Piranha Smart Center dan detikevent menyelenggarakan kembali program pelatihan profesional SMART-AUDIT ATLAS Strategic Modern Audit with ATLAS (Batch 2).

    Program ini dirancang khusus untuk membekali para praktisi dan calon auditor dengan penguasaan alat kerja ATLAS (Audit Tool and Linked Archiving System). Fokus utama pelatihan terletak pada kemampuan membaca risiko dan menyusun simpulan audit yang kredibel di tengah tuntutan standar profesional yang semakin tinggi.

    Peserta akan mendalami berbagai materi praktis, mulai dari konsep audit berbasis risiko hingga teknik analitik dalam perencanaan audit. Selain teori, pelatihan ini menekankan pada implementasi sistematis penggunaan siklus audit utama yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

    Kurikulum SMART-AUDIT ATLAS Batch 2 mencakup pemahaman komprehensif pada berbagai siklus keuangan krusial, di antaranya:

    • Siklus penjualan dan piutang.
    • Kas dan setara kas.
    • Persediaan dan hutang.
    • Aset tetap serta investasi.

    Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2026. Sesi akan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

    Program ini ditujukan bagi mahasiswa akuntansi, auditor internal, auditor pemula, praktisi keuangan, hingga peserta program Brevet yang ingin meningkatkan level kompetensi mereka dalam praktik audit modern yang sistematis dan profesional.

  • KAP ARWR Klarifikasi Sanksi OJK Terhadap Agung Dwi Pramono

    KAP ARWR Klarifikasi Sanksi OJK Terhadap Agung Dwi Pramono

    Kantor Akuntan Publik (KAP) Andi Ruswandi Wisnu & Rekan (ARWR) memberikan klarifikasi terkait sanksi yang dijatuhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Agung Dwi Pramono (ADP). ARWR menegaskan bahwa penugasan audit yang berujung sanksi terjadi saat ADP masih bekerja di kantor akuntan publik sebelumnya.

    Managing Partner KAP ARWR, Andi Ruswandi Wisnu, menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam pemberitaan terkait penyebutan nama institusinya dalam konteks sanksi OJK terhadap Agung Dwi Pramono.

    "Andi Ruswandi Wisnu & Rekan (ARWR) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sanksi OJK terhadap Saudara Agung Dwi Pramono (ADP). Berdasarkan Siaran Pers OJK No. SP 32/GKPB/OJK/II/2026, pelanggaran tersebut terjadi pada Tahun Buku 2023 di kantor akuntan publik sebelumnya, bukan di KAP ARWR," ucap Andi dalam hak jawab tertanggal 12 Februari 2026.

    Menurut KAP ARWR, penyebutan nama “Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan” tanpa penjelasan kronologis menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terjadi di bawah naungan atau melibatkan institusi tersebut.

    "Bahwa penyebutan subjek dalam berita tersebut sebatas 'Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu & Rekan' tanpa penjelasan kronologis telah menimbulkan kekeliruan fakta dan ketidakakuratan yang sangat merugikan nama baik serta kredibilitas KAP ARWR, seolah-olah pelanggaran tersebut terjadi di bawah naungan atau melibatkan institusi kami," kata Andi.

    KAP ARWR kembali menegaskan bahwa penugasan audit yang menjadi objek sanksi sepenuhnya terjadi ketika ADP masih bekerja di kantor akuntan publik sebelumnya.

    "Kami menegaskan bahwa penugasan audit yang menjadi objek sanksi tersebut sepenuhnya terjadi ketika Saudara Agung Dwi Pramono (ADP) masih bernaung di kantor akuntan publik sebelumnya. Hal ini selaras dengan fakta dalam Siaran Pers OJK No. SP 32/GKPB/OJK/II/2026," sebutnya.

    Berdasarkan data publik, Laporan Auditor Independen (LAI) untuk penugasan tersebut diterbitkan pada 28 Maret 2024. Fakta ini membuktikan bahwa penugasan tersebut selesai jauh sebelum ADP bergabung dengan KAP ARWR pada 18 Desember 2024.

    Penjelasan Afiliasi Domisili

    KAP ARWR juga menekankan bahwa penyebutan nama kantor dalam informasi OJK semata-mata merupakan keterangan afiliasi domisili personel saat ini, bukan menunjukkan tempat terjadinya pelanggaran.

    "Sejak bergabung dengan KAP ARWR hingga saat ini, Saudara ADP belum pernah menandatangani opini maupun menerbitkan Laporan Auditor Independen (LAI) untuk klien mana pun di bawah naungan KAP ARWR," demikian hak jawab KAP ARWR.

    Sanksi OJK Terhadap PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA)

    Sebelumnya, OJK menjatuhkan sanksi kepada Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), Junaedi, terkait temuan kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) 2023. Sanksi tersebut berupa larangan melakukan kegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun.

    OJK menilai Junaedi bertanggung jawab atas kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan, terkait dengan pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) yang tidak didukung bukti transaksi yang memadai.

    Perusahaan tersebut juga dikenai denda sebesar Rp 1,85 miliar atas pengakuan aset yang sama.

    "Sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan standar akuntansi yang berlaku," tulis OJK dalam keterangan resmi.

    Denda untuk Jajaran Direksi PIPA

    Jajaran direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode 2023, yakni Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga, dikenai denda secara tanggung renteng sebesar Rp 3,36 miliar.

    Sanksi Pembekuan STTD Agung Dwi Pramono

    OJK juga menjatuhkan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama dua tahun kepada Agung Dwi Pramono, auditor dari KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan. Saat pelanggaran terjadi, ADP merupakan rekan pada KAP Budiandru dan Rekan dengan STTD Nomor: 24/PM.223/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Sanksi diberikan karena ADP tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

    Rincian Sanksi OJK Terhadap PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA)

    Berikut rincian sanksi yang dijatuhkan OJK kepada PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan pihak-pihak terkait:

    Pihak yang Dikenai Sanksi Jenis Sanksi Keterangan
    Junaedi (Direktur Utama PIPA) Larangan Beraktivitas di Pasar Modal Selama 5 tahun
    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) Denda Rp 1,85 Miliar
    Jajaran Direksi PIPA Periode 2023 Denda Tanggung Renteng Rp 3,36 Miliar
    Agung Dwi Pramono (Auditor) Pembekuan STTD Selama 2 tahun

    Penetapan sanksi tersebut diberikan pada Jumat (6/2/2026) berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum guna menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

  • GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Panembahan Timoer Rumbay, Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, menyambut baik keinginan Lembaga Dewan Adat (LDA) untuk mengaudit dana hibah Keraton Solo. Rumbay menyatakan tidak keberatan jika audit tersebut dilakukan.

    "Monggo, monggo, dengan senang hati kalau saya," kata Rumbay dihubungi awak media, Selasa (10/2/2026).

    Rumbay menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat dana hibah Keraton Solo, baik saat berada di kubu LDA maupun setelah bergabung dengan kubu Paku Buwono XIII.

    "Karena saya dulu ketika di kubu Gusti Moeng (Ketua LDA GRAy Koes Moertiyah), saya juga tidak pernah melihat gitu dan saya tidak mengerti itu. Jangankan menerima, melihat uangnya saja saya, saya belum pernah. Di tempatnya Sinuhun juga begitu, saya juga belum pernah menerima dana hibah, melihat saja juga belum pernah," ujarnya.

    Putri tertua Paku Buwono XIII ini sampai melakukan pengecekan langsung ke Semarang untuk memastikan informasi mengenai dana hibah. Hasilnya, pihak Paku Buwono XIII ternyata selalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama delapan tahun.

    "Tapi, ketika dinalar dan kami cek, saya itu sampai datang ke Semarang untuk memastikan. Apakah benar itu ada di rekening pribadi dan apakah benar LPJ itu tidak dibuat. Itu saya sampai ngecek sendiri waktu itu," bebernya.

    Ia menambahkan, logikanya pemerintah tidak akan terus mengucurkan dana hibah selama delapan tahun tanpa LPJ. Adanya LPJ menjadi alasan Rumbay tidak keberatan dengan audit pemerintah.

    "Nah, itu ternyata, ternyata ya kebenarannya ya LPJ dibuat dan logikanya saja selama 8 tahun dana hibah itu terkucur, itu kalau tidak ada LPJ kan pemerintah yang salah berarti dikucurkan terus, benar enggak," sambungnya.

    "Ya, ada LPJ ya, kami juga. Jadi, kalau mau diaudit monggo, enggak apa-apa, kan kalau dari kami begitu," ucapnya.

    Tanggapan Mengenai Badan Baru Keraton Solo

    Saat ditanya mengenai adanya badan baru Pelaksana Keraton Solo yang dipimpin KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, Rumbay enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku sedang fokus pada proses audiensi dengan DPR.

    "Enggak, saya belum bisa menanggapi itu ya, karena kan kami sedang berproses untuk audiensi dengan DPR paling. Ya, paling tidak untuk meninjau kembali SK tersebut," pungkasnya.

    Lembaga Dewan Adat (LDA) sebelumnya menyoroti dana hibah Keraton Solo yang masuk ke rekening pribadi Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII. LDA meminta agar dana tersebut diaudit.

    Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, menjelaskan bahwa LDA pernah menerima dana hibah antara tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu, dana hibah diterima oleh Paku Buwono XIII.

    "Waktu itu saya anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasana Wilapa, itu bendahara. Itu selalu didatangi BPK untuk diaudit. Kalau enggak keliru, saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya tiga kali, tahun 2007 hingga 2009," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (9/2).

    Kronologi Penerimaan Dana Hibah Menurut LDA

    Setelah tahun 2009, Gusti Moeng menyebut terjadi gejolak di Keraton Solo yang menyebabkan LDA keluar dari keraton. Mereka kemudian menggugat pada tahun 2011 dan memenangkan gugatan.

    "Setelah itu kan ada masalah. Ada masalah, ada rekonsiliasi, ada ini, akhirnya kita malah enggak terima. Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015. Setelah itu, kami diminta untuk mengajukan lagi proposal untuk di dalam dan beberapa upacara adat di keraton di tahun 2016," ungkapnya.

    Gusti Moeng menyatakan bahwa dana hibah mulai diterima ke rekening Sinuhun Paku Buwono XIII sejak tahun 2017 hingga 2025. Oleh karena itu, ia mendukung penuh adanya audit penerimaan dana hibah tersebut.

    "Iya, pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang di mana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu, pastinya harus diaudit. (Penerimaan sejak kapan) 2017 sampai 2025," pungkasnya.

    Berikut adalah ringkasan kronologi penerimaan dana hibah Keraton Solo menurut keterangan yang ada:

    Tahun Penerima Dana Hibah Keterangan
    2007-2009 LDA (Kantor Sasana Wilapa) Dana hibah diterima dan diaudit oleh BPK
    2010 Gejolak internal keraton, LDA keluar
    2011 LDA menggugat dan memenangkan gugatan
    2015 LDA Dana hibah dicairkan kembali setelah gugatan
    2016 LDA Mengajukan proposal untuk upacara adat
    2017-2025 Sinuhun Paku Buwono XIII Penerimaan dana hibah melalui rekening pribadi