Keraton Solo Diaudit BPK: Era Baru Pengelolaan Keuangan?

Written by

in

Pelaksana Pelindungan Keraton Solo, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, secara resmi mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Solo kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Permohonan ini mencakup periode keuangan tahun 2018 hingga 2025.

Menurut juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro, surat permohonan audit telah dikirimkan langsung ke BPK pada Kamis, 22 Januari 2026.

"Benar Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan telah mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Surakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya ditugaskan untuk mengantar surat tersebut langsung," ujar Pakoenegoro dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Pakoenegoro menjelaskan bahwa audit ini difokuskan pada masa kepemimpinan Paku Buwono XIII, dari tahun 2018 sampai 2025. Saat ini, BPK sedang dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait.

Permohonan audit ini diajukan berdasarkan surat bernomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026 yang ditujukan kepada Ketua BPK RI. Dalam surat tersebut, Tedjowulan menegaskan posisinya di Keraton Solo setelah menerima Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026.

Lebih lanjut, Pakoenegoro menyampaikan bahwa penunjukan Tedjowulan sebagai Pelaksana Keraton Surakarta menandai era kepemimpinan yang baru dalam pengelolaan keraton. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada dua pihak yang mengklaim sebagai Paku Buwono XIV, belum ada raja yang definitif dan diakui oleh pemerintah.

Tedjowulan menekankan pentingnya audit keuangan ini sebagai langkah awal untuk pengelolaan Keraton Solo yang lebih baik. "Audit keuangan sangat krusial untuk memulai pengelolaan Keraton Surakarta agar kepemimpinan Gusti Tedjowulan bebas dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan era kepemimpinan sebelumnya," tegasnya.

Dengan diajukannya permohonan audit ini, Tedjowulan berharap tidak ada pihak yang menghalangi atau mengganggu proses audit keuangan Keraton Solo. Ia juga menegaskan bahwa pengeluaran keuangan Keraton yang berasal dari anggaran pemerintah harus melalui badan hukum, bukan rekening pribadi. Tedjowulan menghendaki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan keraton, serta penegakan hukum bagi pihak yang terbukti bersalah dan merugikan keraton.

"Gusti Tedjowulan juga melarang kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengelolaan keraton. Oleh karena itu, tidak boleh lagi terjadi bantuan yang berasal dari APBN/APBD dan dana hibah lainnya disalurkan ke rekening pribadi. Harus melalui badan hukum. Semua prosesnya harus bersih, transparan dan akuntabel," pungkas Pakoenegoro.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *