Tag: Bencana Sumatera

  • Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, membeberkan perkembangan signifikan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

    Fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.

    Penanganan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya.

    “Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

    Satgas PRR mencatat rencana pembangunan hunian sementara mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah selesai di tiga provinsi terdampak.

    Selain pembangunan fisik, Satgas PRR memberikan fleksibilitas. Warga dapat memilih opsi sewa kontrak atau tinggal di rumah keluarga.

    Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan. Tahap awal, bantuan Rp 1,8 juta diberikan untuk tiga bulan.

    Bantuan ini dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi. Penilaian kepala daerah setempat menjadi dasar, agar warga segera mandiri secara ekonomi.

    Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Koordinasi Lintas Sektoral

    Sejalan dengan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap. Total rencana pembangunan mencapai 15.719 unit. Progres pengerjaan huntap menunjukkan hasil positif.

    Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Tujuannya memastikan target pembangunan huntap sesuai rencana.

    Target Pembangunan Hunian Tetap di Sumatera
    Provinsi Jumlah Unit (Target)
    Sumatera Barat 3.657
    Sumatera Utara 3.462
    Aceh 8.600

    Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun di lokasi aman, tersedia pilihan pembangunan kembali in situ. BNPB akan mengerjakan pembangunan di tanah sendiri.

    Warga di zona rawan memiliki opsi relokasi berkelompok. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun satu kompleks hunian.

    “Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.

    Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Ini untuk memastikan seluruh target hunian segera terpenuhi.

    Upaya ini juga mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.

  • Tito Karnavian Paparkan Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan Signifikan

    Tito Karnavian Paparkan Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan Signifikan

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memaparkan progres pemulihan pascabencana. Ia menilai pemulihan tersebut berjalan signifikan. Berbagai upaya percepatan terus dilakukan.

    Salah satunya dengan mengerahkan banyak alat berat. Personel lintas kementerian dan lembaga, termasuk mahasiswa dan taruna sekolah kedinasan, juga dilibatkan di lapangan.

    "Semua upaya dilakukan untuk percepatan pemulihan," ujar Tito, dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

    Laporan harian Posko Satgas per Selasa (10/2) menunjukkan penurunan signifikan jumlah pengungsi. Pengungsi berada di tiga wilayah terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pada (2/12) jumlah pengungsi tercatat 2.178.269 orang. Kini angka tersebut berkurang menjadi 74.369 orang yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

    Progres Pembersihan Lumpur

    Tito juga menyoroti progres pembersihan lumpur yang terus berjalan. Di Aceh, dari 263 lokasi sasaran, sebanyak 156 lokasi telah selesai dibersihkan. Sementara 107 lokasi masih dalam proses.

    Di Sumut, pembersihan selesai di 4 dari 11 lokasi dan sisanya masih berlangsung. Sumatera Barat telah menuntaskan seluruh 29 lokasi sasaran.

    Perkembangan Pelayanan Dasar

    Pada sektor pelayanan dasar, seluruh fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi dilaporkan tetap berfungsi. Di Aceh, dua Puskesmas yang rusak berat tetap memberikan pelayanan di luar gedung. Ribuan fasilitas pendidikan terdampak juga terus didorong agar segera kembali beroperasi normal.

    Pemulihan Infrastruktur dan Ketenagalistrikan

    Tito mencatat pemulihan ketenagalistrikan dan telekomunikasi menunjukkan capaian positif. Sumbar telah mencapai pemulihan listrik dan jaringan internet 100 persen. Aceh dan Sumut hampir sepenuhnya pulih. Sisa pelanggan dan Base Transceiver Station (BTS) masih dalam penanganan. Pembangunan sumur bor serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) darurat juga dipercepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

    Berikut rincian progres pemulihan pascabencana di beberapa sektor:

    Sektor Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat
    Pembersihan Lumpur 156 dari 263 lokasi selesai 4 dari 11 lokasi selesai 29 dari 29 lokasi selesai
    Fasilitas Kesehatan 2 Puskesmas rusak berat tetap melayani Semua berfungsi Semua berfungsi
    Ketenagalistrikan Hampir sepenuhnya pulih Hampir sepenuhnya pulih 100% pulih
    Telekomunikasi Hampir sepenuhnya pulih Hampir sepenuhnya pulih 100% pulih
    Rumah Ibadah Telah difungsikan kembali Telah difungsikan kembali Telah difungsikan kembali

    Dampak pada Ekonomi Lokal

    Tito menekankan pentingnya pemulihan ekonomi lokal. Aktivasi pasar rakyat terdampak bencana di ketiga provinsi telah berjalan secara fungsional. Hal ini membuat roda perekonomian masyarakat kembali bergerak. Lebih dari dua ribu rumah ibadah di Aceh, Sumut, dan Sumbar juga telah difungsikan kembali.

    Progres Pembangunan Hunian

    Terkait hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) terus dikebut. Dari rencana 17.036 unit di tiga provinsi, sebanyak 5.489 unit telah selesai dibangun. Pembangunan hunian tetap (huntap) mulai berjalan dengan progres awal di Aceh dan Sumbar. Tito meminta percepatan proses administrasi dan teknis agar pembangunan huntap dapat segera meningkat.

    Penyaluran Dana Tunggu Hunian

    Dalam penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), Tito mengingatkan pentingnya percepatan pembukaan rekening dan distribusi dana kepada masyarakat. Hingga kini, realisasi penyaluran DTH di tiga provinsi telah mencapai hampir 50 persen, dengan capaian tertinggi di Sumatera Barat.

    Untuk mendukung percepatan pemulihan, personel dari unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), relawan, serta tenaga kesehatan telah dikerahkan ke daerah terdampak. Ribuan taruna dan mahasiswa sekolah kedinasan juga turut membantu di lapangan.

  • Mendagri Tito Karnavian Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera dengan Data Tunggal BPS

    Mendagri Tito Karnavian Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera dengan Data Tunggal BPS

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, membahas pemulihan bencana. Pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajaran ini fokus pada percepatan pemulihan pascabencana berbasis dashboard data tunggal.

    Diskusi tersebut berlangsung di Posko Satgas, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian mengapresiasi data komprehensif yang dimiliki BPS terkait wilayah terdampak bencana.

    Data tersebut dikumpulkan melalui survei dan penugasan tim BPS langsung ke lokasi bencana. Ini menjadi landasan penting bagi strategi pemulihan.

    Tito Karnavian mengungkapkan BPS telah memiliki dashboard data bencana yang sangat bermanfaat. Dashboard ini mencakup tiga provinsi terdampak di Sumatera.

    "Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga (provinsi) ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana," kata Tito dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Keberadaan dashboard data tunggal ini sangat vital. Menurut Tito, instrumen ini menyatukan persepsi lintas kementerian/lembaga (K/L).

    Dashboard juga mempermudah pembagian peran dan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan secara terukur. Hal ini memastikan efisiensi penanganan bencana.

    "Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas," ujarnya.

    Fokus Penanganan di Sepuluh Daerah Utama

    Dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memprioritaskan penanganan di sepuluh daerah. Daerah-daerah ini mengalami dampak paling parah dari bencana.

    Daerah utama penanganan meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.

    "Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. (Daerah-daerah) yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal," tambahnya.

    Target Normal Fungsional dan Perbandingan Penanganan

    Tito menjelaskan, kondisi normal fungsional diharapkan tercapai dalam dua bulan jika semua pihak bekerja keras. Normal fungsional berarti pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, dan fasilitas dasar lainnya berfungsi kembali.

    "Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun," ungkapnya.

    Ia membandingkan dengan penanganan pasca tsunami Aceh, yang memerlukan lima tahun untuk rehabilitasi. Pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan memerlukan proses panjang.

    Demikian pula pembangunan gedung publik yang rusak berat, termasuk sekolah. Pemulihan sungai-sungai besar seperti di Aceh Tamiang juga membutuhkan waktu.

    "Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh (sungai di Aceh) Tamiang," tuturnya.

    Peran Penting BPS dalam Penyaluran Bantuan

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan kemajuan dashboard data tunggal. Dashboard ini dirancang sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

    Ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi kuat lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan dashboard ini. Upaya ini memastikan akurasi dan efektivitas bantuan.

    "Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal," pungkasnya.

    Peserta Pertemuan

    Jabatan Nama Lembaga
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Kemendagri
    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti BPS
    Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi Kemendagri
    Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini BPS
    Deputi Bidang Statistik Sosial Nashrul Wajdi BPS

    Pertemuan ini turut dihadiri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi. Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.