Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, membahas pemulihan bencana. Pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajaran ini fokus pada percepatan pemulihan pascabencana berbasis dashboard data tunggal.
Diskusi tersebut berlangsung di Posko Satgas, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian mengapresiasi data komprehensif yang dimiliki BPS terkait wilayah terdampak bencana.
Data tersebut dikumpulkan melalui survei dan penugasan tim BPS langsung ke lokasi bencana. Ini menjadi landasan penting bagi strategi pemulihan.
Tito Karnavian mengungkapkan BPS telah memiliki dashboard data bencana yang sangat bermanfaat. Dashboard ini mencakup tiga provinsi terdampak di Sumatera.
"Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga (provinsi) ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana," kata Tito dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Keberadaan dashboard data tunggal ini sangat vital. Menurut Tito, instrumen ini menyatukan persepsi lintas kementerian/lembaga (K/L).
Dashboard juga mempermudah pembagian peran dan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan secara terukur. Hal ini memastikan efisiensi penanganan bencana.
"Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas," ujarnya.
Fokus Penanganan di Sepuluh Daerah Utama
Dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memprioritaskan penanganan di sepuluh daerah. Daerah-daerah ini mengalami dampak paling parah dari bencana.
Daerah utama penanganan meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
"Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. (Daerah-daerah) yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal," tambahnya.
Target Normal Fungsional dan Perbandingan Penanganan
Tito menjelaskan, kondisi normal fungsional diharapkan tercapai dalam dua bulan jika semua pihak bekerja keras. Normal fungsional berarti pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, dan fasilitas dasar lainnya berfungsi kembali.
"Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun," ungkapnya.
Ia membandingkan dengan penanganan pasca tsunami Aceh, yang memerlukan lima tahun untuk rehabilitasi. Pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan memerlukan proses panjang.
Demikian pula pembangunan gedung publik yang rusak berat, termasuk sekolah. Pemulihan sungai-sungai besar seperti di Aceh Tamiang juga membutuhkan waktu.
"Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh (sungai di Aceh) Tamiang," tuturnya.
Peran Penting BPS dalam Penyaluran Bantuan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan kemajuan dashboard data tunggal. Dashboard ini dirancang sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi kuat lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan dashboard ini. Upaya ini memastikan akurasi dan efektivitas bantuan.
"Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal," pungkasnya.
Peserta Pertemuan
| Jabatan | Nama | Lembaga |
|---|---|---|
| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) | Muhammad Tito Karnavian | Kemendagri |
| Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) | Amalia Adininggar Widyasanti | BPS |
| Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) | Teguh Setyabudi | Kemendagri |
| Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik | Pudji Ismartini | BPS |
| Deputi Bidang Statistik Sosial | Nashrul Wajdi | BPS |
Pertemuan ini turut dihadiri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi. Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.

Leave a Reply