Tag: BKPM

  • BKPM Pastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah Tetap Berlaku

    BKPM Pastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah Tetap Berlaku

    Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan ekspor bahan mentah mineral kritis. Penegasan ini disampaikan setelah adanya perjanjian dagang terkait tarif timbal balik atau Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang diteken pada Kamis, 19 Februari lalu.

    Wamen Investasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa perjanjian dagang yang memberikan akses kepada perusahaan AS untuk mengelola sektor mineral kritis Indonesia tidak menjadi masalah. Akses ini juga berlaku bagi seluruh negara dengan syarat harus berinvestasi di Indonesia.

    "Intinya permintaan US untuk memberikan para pelaku usaha Amerika diberikan akses terhadap sektor-sektor mineral kita dan salah satunya rare earth. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Dan semua yang kita lakukan, mungkin semua negara kita lakukan hal yang sama, sepanjang itu dilakukan aturan bahwa kalau mereka mau masuk mereka harus berinvestasi," kata Todotua, Kamis (26/2/2026).

    Todotua menambahkan bahwa perjanjian dagang dengan AS tidak serta merta membuka keran ekspor bahan mineral mentah. Larangan ekspor mineral mentah telah diatur dalam Undang-Undang (UU).

    "Negara kita secara undang-undang tidak mengizinkan terhadap raw material-nya kita yang keluar karena ada prosesnya, hilirisasinya, investasinya, mereka boleh masuk. Itu just normal business to business saja sebenarnya," imbuhnya.

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan AS dalam pengelolaan sektor mineral kritis. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers terkait Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2/2026).

    "Mineral kritis kita sudah sebutkan bahwa itu adalah terkait dengan industrial mineral, artinya ada secondary process dan Indonesia terbuka untuk kerjasama investasi maupun teknologi baik critical mineral maupun rare earth," ujar Airlangga.

  • BKPM Permudah Izin Usaha Mikro Lewat Sistem OSS

    BKPM Permudah Izin Usaha Mikro Lewat Sistem OSS

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya mempermudah proses perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro, melalui sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan terkait sulitnya penerbitan izin usaha.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima keluhan mengenai sistem OSS yang dianggap rumit, terutama dalam proses pemilihan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, kendala utama terletak pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin lokasi.

    "Ada juga yang dari kementerian yang lain, kawan-kawan Menteri dan Wamen, daerah-daerah dari dapil mereka semua mengeluhkan. Ini pelaku usaha kecil mau berusaha, NIB-nya saja setengah mati. Ya kita tampung dan ini memang kita pikirkan dan kita carikan jalan keluarnya," ungkap Todotua dalam acara Sosialisasi Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS, Kamis (26/2/2026).

    Saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tengah menyesuaikan aturan penerbitan NIB melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro memiliki izin usaha.

    Menurut Todotua, saat ini terdapat sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menerbitkan sekitar 15 juta NIB untuk perusahaan perorangan, baik skala mikro maupun besar.

    "Maka kita perlu untuk pembenahan terhadap OSS ini sendiri, sehingga penyalurannya untuk berusaha itu bisa cepat. Dan perkembangan angka yang NIB ini ini luar biasa, karena saya ingat betul Oktober kami dilantik, dua minggu saya pernah lihat angka OSS ini pada saat itu angkanya masih 10.960-an. Saya masih ingat banget angka itu.

    Satu setengah tahun kami berada di pemerintahan ini angkanya sekarang sudah 15 jutaan," ungkapnya.

    Saat ini, terdapat 372 jenis kegiatan usaha yang termasuk dalam cakupan perizinan. Dari jumlah tersebut, 181 izin telah memiliki kesepakatan service level agreement (SLA) dengan kementerian teknis.

    Beberapa kementerian bahkan telah mencapai kesepakatan 100% dalam penerapan SLA dengan mekanisme fiktif positif. Contohnya, dalam pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan hotel, pemerintah dan kementerian teknis menjamin perizinan terbit paling lambat 28 hari.

    "Ini dari 372 ini 180-an ini kita sudah bisa masuk pada konteks yang namanya fiktif positif service level agreement. Salah satunya misalnya, yang paling mudah lah, pelayanan perizinan perhotel lah. Itu 28 hari kita sudah bisa memberikan kepastian izinnya pasti keluar," imbuhnya.

  • BKPM Pangkas Prosedur KKPR Darat bagi Usaha Mikro

    BKPM Pangkas Prosedur KKPR Darat bagi Usaha Mikro

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memangkas prosedur penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi usaha mikro. Pemangkasan ini dilakukan untuk mempercepat proses legalitas usaha.

    Menurut Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026, pelaku usaha mikro kini dapat memperoleh KKPR Darat melalui mekanisme pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS).

    Kebijakan yang diumumkan di Jakarta, Selasa (24/2/2026) ini, bertujuan mempercepat legalitas usaha mikro tanpa mengabaikan prinsip tata ruang dan pengawasan pemerintah daerah.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyatakan bahwa penyederhanaan prosedur ini bertujuan memangkas tahapan administratif yang dinilai rumit dan memakan waktu.

    "Kami ingin usaha mikro tidak lagi terbebani prosedur yang rumit. Melalui pernyataan mandiri di Online Single Submission (OSS), prosesnya menjadi lebih cepat dan sederhana, namun tetap bertanggung jawab," kata Todotua dalam siaran persnya.

    "Ini bentuk dukungan nyata agar pelaku usaha kecil bisa segera berusaha secara legal dan produktif,” ujar dia.

    Dalam mekanisme yang baru, pelaku usaha mikro cukup mengisi data lokasi usaha melalui OSS. Data meliputi informasi administratif, alamat lengkap, luas lahan, satu titik koordinat, serta foto tampak depan lokasi usaha.

    Setelah data diunggah, pelaku usaha menyampaikan pernyataan mandiri terkait kesesuaian lokasi kegiatan usaha. Proses penerbitan KKPR Darat menjadi lebih sederhana dan tidak membebani pelaku usaha kecil dengan verifikasi berlapis.

    Pemerintah menegaskan prinsip tata ruang tetap menjadi acuan utama. Pengawasan oleh pemerintah daerah tetap diberlakukan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    Todotua Pasaribu juga memastikan bahwa kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha mikro yang telah mengajukan permohonan KKPR Darat sebelum surat edaran berlaku.

  • BKPM Sederhanakan Pengurusan NIB bagi Usaha Mikro

    BKPM Sederhanakan Pengurusan NIB bagi Usaha Mikro

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerbitkan Surat Edaran baru yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.

    Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons atas keluhan pelaku usaha mikro terkait sulitnya memperoleh NIB karena proses perizinan lokasi yang berbelit. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa kondisi ini berdampak pada tertundanya realisasi legalitas usaha.

    “Kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi saat ini sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat bagi Usaha Mikro,” kata Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (24/2/2026).

    Dalam surat edaran tersebut, pelaku usaha mikro kini dapat menyampaikan deklarasi mandiri mengenai lokasi usahanya. Dengan mekanisme ini, persetujuan dapat diproses otomatis tanpa pemeriksaan teknis.

    “PKKPR-nya tetap ada, tetapi bisa dilakukan dengan pernyataan mandiri,” ujar dia.

    Ia menambahkan, "Jadi cukup menyatakan titik lokasinya di mana, alamatnya di mana, tanpa perlu verifikasi teknis lagi, itu sudah bisa NIB-nya diterbitkan.”

    Pemerintah berencana meningkatkan payung hukum kebijakan ini menjadi Peraturan Menteri dalam tiga bulan ke depan. Todotua menegaskan, langkah ini diambil agar landasan hukum semakin kuat dan mengikat.

    Data kementerian menunjukkan bahwa hingga saat ini telah terbit sekitar 15,2 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari jumlah tersebut, kurang lebih 14,9 juta di antaranya berasal dari pelaku usaha mikro.

    Potensi jumlah usaha mikro di Indonesia diperkirakan mencapai 56 juta unit. Artinya, masih ada sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum mengantongi legalitas formal.

    Penyederhanaan perizinan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi negara. Todotua Pasaribu menegaskan, semakin banyak UMKM yang terdaftar secara resmi, semakin besar pula peluang peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta penguatan basis ekonomi nasional.

    “Ini nanti kontribusi penerimaan dari sektor UMKM ini dengan sendirinya pasti akan naik,” tegas dia.

  • Investasi Asing Tembus Rp895 Triliun, Prabowo Klaim Stabilitas Politik Jadi Magnet Utama

    Investasi Asing Tembus Rp895 Triliun, Prabowo Klaim Stabilitas Politik Jadi Magnet Utama

    Kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) yang mengalir ke tanah air mencapai angka US$ 53 miliar atau setara dengan Rp895,7 triliun.

    Pencapaian tersebut dinilai sebagai cerminan stabilitas politik dan arah kebijakan nasional yang konsisten. Dalam forum Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026), Presiden menekankan bahwa kedisiplinan fiskal serta angka inflasi yang rendah menjadi faktor kunci daya tarik Indonesia di mata dunia.

    "Investasi asing langsung terbukti sangat sehat. Saya rasa ini mencerminkan kepercayaan nyata terhadap ekonomi kami, potensinya, stabilitas politik, serta arah kebijakan kami," ujar Presiden Prabowo di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak bagi investor untuk menanamkan modalnya tanpa kekhawatiran akan terjadinya kekacauan.

    Data yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperkuat optimisme tersebut. Secara kumulatif, realisasi investasi Indonesia di tahun 2025 menyentuh angka Rp1.931,2 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 12,7 persen secara tahunan (year on year).

    Menariknya, persebaran investasi kini cenderung lebih besar di luar Pulau Jawa dengan porsi 51,3 persen, sementara wilayah Jawa menyerap 48,7 persen. Sektor ini juga menjadi motor penggerak lapangan kerja dengan total serapan tenaga kerja mencapai 2,71 juta orang di seluruh penjuru negeri.

    Berikut adalah rincian lima besar negara asal investor asing yang menempatkan modalnya di Indonesia sepanjang tahun 2025:

    Peringkat Negara Asal Nilai Investasi (USD)
    1 Singapura US$ 17,4 Miliar
    2 Hong Kong US$ 10,6 Miliar
    3 China US$ 7,5 Miliar
    4 Malaysia US$ 4,5 Miliar
    5 Jepang US$ 3,1 Miliar

    Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, sebelumnya mencatat bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi struktur investasi dengan porsi 53,4 persen atau senilai Rp1.030,3 triliun. Sedangkan Penanaman Modal Foreign (PMA) menyumbang 46,6 persen dari total capaian investasi nasional.

  • Investasi Indonesia 2025 Lampaui Target Pemerintah, Jawa Barat Unggul

    Investasi Indonesia 2025 Lampaui Target Pemerintah, Jawa Barat Unggul

    Isu kekhawatiran investor terhadap pengawasan ketat dan penindakan hukum di Indonesia belakangan ini beredar. Namun, data menunjukkan hal yang berbeda.

    Meskipun narasi ini berkembang di media sosial, pernyataan resmi dan data konkret justru menunjukkan ketidakpastian hukum sebagai sorotan utama investor.

    Realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang kuat, sejalan dengan target pemerintah di tengah tekanan global.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi nasional pada Januari–Desember 2025 mencapai sekitar Rp 1.931,2 triliun. Angka ini meningkat 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Capaian ini melampaui target pemerintah sebesar Rp 1.905,6 triliun. Realisasi investasi Indonesia pada 2025 juga mampu menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja, naik signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

    Dominasi realisasi investasi datang dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai sekitar Rp 1.030,3 triliun atau lebih dari separuh total realisasi investasi nasional.

    Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sekitar Rp 900,9 triliun sepanjang 2025.

    Pertumbuhan PMA terpantau melambat, hanya sekitar 0,1 persen dibanding tahun sebelumnya, yang menurut sejumlah analis dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

    Berikut rincian realisasi investasi berdasarkan sektor:

    Sektor Nilai Investasi (Rp Triliun)
    PMDN 1.030,3
    PMA 900,9
    Total 1.931,2

    Kinerja Investasi di Berbagai Provinsi

    Beberapa provinsi mencatat kinerja investasi yang kuat sepanjang 2025.

    Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar secara nasional dengan realisasi sekitar Rp 296,83 triliun, naik lebih dari 18 persen dibanding realisasi 2024. Kemudian, Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi sekitar Rp 147,7 triliun.

    Lalu, Provinsi Jawa Tengah meraih investasi hampir Rp 88,5 triliun.

    Di kawasan ekonomi khusus (KEK), realisasi investasi di 25 KEK mencapai sekitar Rp 82,5 triliun sepanjang 2025.

    M Adikta Suryaputra, tim pengawas perizinan berusaha desk investasi Bali di Kementerian Investasi/BKPM mengatakan, jika ditelusuri lebih jauh, hampir tidak ditemukan pernyataan resmi atau data konkret yang menunjukkan investor benar-benar mundur karena hukum dinilai terlalu tegas, Rabu (11/2/2026).

    Sebaliknya, sejumlah pernyataan lembaga resmi justru menunjukkan persoalan utama yang selama ini menjadi sorotan investor adalah ketidakpastian hukum, bukan ketegasan pada penegakan aturan.