Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan ekspor bahan mentah mineral kritis. Penegasan ini disampaikan setelah adanya perjanjian dagang terkait tarif timbal balik atau Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang diteken pada Kamis, 19 Februari lalu.
Wamen Investasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa perjanjian dagang yang memberikan akses kepada perusahaan AS untuk mengelola sektor mineral kritis Indonesia tidak menjadi masalah. Akses ini juga berlaku bagi seluruh negara dengan syarat harus berinvestasi di Indonesia.
"Intinya permintaan US untuk memberikan para pelaku usaha Amerika diberikan akses terhadap sektor-sektor mineral kita dan salah satunya rare earth. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Dan semua yang kita lakukan, mungkin semua negara kita lakukan hal yang sama, sepanjang itu dilakukan aturan bahwa kalau mereka mau masuk mereka harus berinvestasi," kata Todotua, Kamis (26/2/2026).
Todotua menambahkan bahwa perjanjian dagang dengan AS tidak serta merta membuka keran ekspor bahan mineral mentah. Larangan ekspor mineral mentah telah diatur dalam Undang-Undang (UU).
"Negara kita secara undang-undang tidak mengizinkan terhadap raw material-nya kita yang keluar karena ada prosesnya, hilirisasinya, investasinya, mereka boleh masuk. Itu just normal business to business saja sebenarnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan AS dalam pengelolaan sektor mineral kritis. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers terkait Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2/2026).
"Mineral kritis kita sudah sebutkan bahwa itu adalah terkait dengan industrial mineral, artinya ada secondary process dan Indonesia terbuka untuk kerjasama investasi maupun teknologi baik critical mineral maupun rare earth," ujar Airlangga.





