Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya mempermudah proses perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro, melalui sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan terkait sulitnya penerbitan izin usaha.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima keluhan mengenai sistem OSS yang dianggap rumit, terutama dalam proses pemilihan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, kendala utama terletak pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin lokasi.
"Ada juga yang dari kementerian yang lain, kawan-kawan Menteri dan Wamen, daerah-daerah dari dapil mereka semua mengeluhkan. Ini pelaku usaha kecil mau berusaha, NIB-nya saja setengah mati. Ya kita tampung dan ini memang kita pikirkan dan kita carikan jalan keluarnya," ungkap Todotua dalam acara Sosialisasi Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS, Kamis (26/2/2026).
Saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tengah menyesuaikan aturan penerbitan NIB melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro memiliki izin usaha.
Menurut Todotua, saat ini terdapat sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menerbitkan sekitar 15 juta NIB untuk perusahaan perorangan, baik skala mikro maupun besar.
"Maka kita perlu untuk pembenahan terhadap OSS ini sendiri, sehingga penyalurannya untuk berusaha itu bisa cepat. Dan perkembangan angka yang NIB ini ini luar biasa, karena saya ingat betul Oktober kami dilantik, dua minggu saya pernah lihat angka OSS ini pada saat itu angkanya masih 10.960-an. Saya masih ingat banget angka itu.
Satu setengah tahun kami berada di pemerintahan ini angkanya sekarang sudah 15 jutaan," ungkapnya.
Saat ini, terdapat 372 jenis kegiatan usaha yang termasuk dalam cakupan perizinan. Dari jumlah tersebut, 181 izin telah memiliki kesepakatan service level agreement (SLA) dengan kementerian teknis.
Beberapa kementerian bahkan telah mencapai kesepakatan 100% dalam penerapan SLA dengan mekanisme fiktif positif. Contohnya, dalam pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan hotel, pemerintah dan kementerian teknis menjamin perizinan terbit paling lambat 28 hari.
"Ini dari 372 ini 180-an ini kita sudah bisa masuk pada konteks yang namanya fiktif positif service level agreement. Salah satunya misalnya, yang paling mudah lah, pelayanan perizinan perhotel lah. Itu 28 hari kita sudah bisa memberikan kepastian izinnya pasti keluar," imbuhnya.

Leave a Reply