Tag: BPJS Kesehatan

  • Pemerintah Siapkan Perpres Hapus Denda Tunggakan Iuran JKN BPJS Kesehatan

    Pemerintah Siapkan Perpres Hapus Denda Tunggakan Iuran JKN BPJS Kesehatan

    Pemerintah Indonesia sedang serius menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan. Kebijakan ini khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

    Langkah ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat. Sekaligus meningkatkan partisipasi aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengonfirmasi bahwa pembahasan regulasi ini masih berlangsung intensif. Proses ini melibatkan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

    Fokus utama kebijakan ini adalah menghapus beban tunggakan. Beban ini selama ini menjadi penghambat peserta kelas 3 mengakses layanan kesehatan. Terutama karena terkendala denda administratif.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memberi sinyal rencana ini di DPR RI. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, pemutihan tunggakan penting untuk keberlanjutan program JKN.

    Banyak peserta kelas 3 berhenti membayar iuran. Akumulasi tunggakan dan denda dianggap memberatkan, membuat status kepesertaan tidak aktif.

    Dukungan Anggaran dan Skema Bantuan Iuran

    Hingga tahun 2026, pemerintah terus memberikan dukungan besar untuk sektor kesehatan. Alokasi APBN mencapai Rp247,3 triliun, meningkat sekitar 13,2 persen dari tahun sebelumnya.

    Dalam skema kepesertaan saat ini, peserta kelas 3 menerima bantuan iuran. Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat dan daerah.

    Dari total iuran Rp42.000 per bulan, peserta hanya membayar Rp35.000. Sisanya ditanggung oleh negara. Dengan Perpres baru ini, hambatan finansial berupa denda masa lalu diharapkan dapat ditiadakan.

    Prioritas Akurasi Data Peserta PBI JK

    Selain soal denda, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada pemutakhiran data peserta. Peserta ini adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

    Menkeu menekankan pentingnya akurasi data. Tujuannya agar penonaktifan peserta tidak dilakukan gegabah. Ini krusial agar warga membutuhkan tidak kehilangan hak akibat sinkronisasi data kurang memadai.

    Penghapusan denda ini adalah terobosan. Kebijakan ini memberikan “titik nol” bagi peserta menunggak. Harapannya, mereka kembali aktif dan terlindungi secara medis tanpa beban utang masa lalu.

    Dampak Kebijakan Penghapusan Denda

    Kebijakan penghapusan denda iuran JKN diharapkan membawa dampak positif bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan kelas 3.

    Kategori Peserta Kondisi Saat Ini Manfaat Perpres Baru
    PBPU & BP Kelas 3 Terbebani denda tunggakan, status tidak aktif Penghapusan denda, status aktif kembali, akses layanan kesehatan
    PBI JK Risiko penonaktifan akibat data tidak akurat Peningkatan akurasi data, perlindungan berkelanjutan

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses setara terhadap layanan kesehatan. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

  • BPJS Kesehatan Jakarta Tunggu Perpres Pemutihan Iuran dari Presiden Prabowo

    BPJS Kesehatan Jakarta Tunggu Perpres Pemutihan Iuran dari Presiden Prabowo

    Rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih menanti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan kepastian penerbitan Perpres sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Ghufron menegaskan, persiapan internal BPJS Kesehatan telah rampung. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tetap harus menunggu payung hukum resmi dari pemerintah.

    "Semua sudah kami siapkan, tapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden, dan itu yang tahu ya tentu Presiden," ujar Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron memilih tidak berspekulasi mengenai target waktu penerbitan Perpres. Ia hanya memastikan pembahasan intensif sudah dilakukan di tingkat atas.

    "Kalau ditanya kapan, ya itu tanya pemerintah. Maksud saya, kan bukan kami yang bikin Perpres. Yang jelas sudah dibicarakan, kami harap secepatnya," tutur Ghufron.

    Langkah Persiapan BPJS Kesehatan

    Dalam RDP bersama DPR, Ghufron merinci sejumlah langkah persiapan yang telah diambil. Ini meliputi penyusunan petunjuk teknis dan validasi data peserta menunggak.

    Sistem teknologi informasi juga dipersiapkan, termasuk koneksi dengan lebih dari satu juta channel pembayaran perbankan dan non-perbankan.

    "(Ketiga) kita siapkan sistem IT-nya Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan. Yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.

    BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan mekanisme informasi status tunggakan. Selain itu, draf peraturan direksi mengenai penghapusan tunggakan iuran sudah disusun.

    Pengembangan situs web untuk pengecekan penghapusan piutang iuran juga telah berjalan.

    "Nah yang segera penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya. Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu. Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.

    Potensi Tunggakan dan Kriteria Pemutihan

    BPJS Kesehatan mencatat potensi nilai tunggakan iuran yang akan diputihkan mencapai Rp 14,12 triliun, melibatkan lebih dari 23 juta peserta. Pemerintah akan mengumumkan detail lebih lanjut mengenai hal ini.

    "Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tapi nanti ditunggu aja, karena pemerintah kan akan menyampaikan," ujar Ghufron saat ditemui di Gedung DPR RI.

    Tidak semua peserta akan mendapatkan pemutihan otomatis. Masyarakat kategori fakir miskin atau kurang mampu, terutama desil di bawah 4, akan otomatis dihapuskan tunggakannya tanpa syarat.

    "Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah itu bisa otomatis," tambah Ghufron.

    Bagi peserta di luar kategori tersebut, penghapusan tunggakan tidak bersifat otomatis. Peserta diwajibkan mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran sebagian.

    "Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus," tutur Ghufron.

    Ringkasan Persiapan Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan

    Aspek Persiapan Detail Pelaksanaan
    Aturan Teknis Penyusunan petunjuk teknis (juknis) telah dilakukan.
    Data Peserta Validasi dan penyiapan data peserta yang menunggak sesuai ketentuan.
    Sistem IT Integrasi sistem iuran dengan lebih dari 1 juta payment channel perbankan dan non-perbankan.
    Mekanisme Informasi Penyiapan saluran informasi status tunggakan kepada peserta.
    Regulasi Internal Penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan iuran.
    Layanan Mandiri Pengembangan situs web untuk pengecekan status penghapusan piutang iuran.
    Alur Layanan Penyusunan alur layanan peserta di Kantor Cabang (KC) dan saluran lainnya.
    Strategi Komunikasi Penyusunan strategi sosialisasi kebijakan penghapusan piutang kepada masyarakat.
  • Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan bahwa rasio ketahanan aset BPJS Kesehatan terus menurun. Berdasarkan perhitungan aktuaria, kondisi ini mengkhawatirkan karena berpotensi di bawah batas sehat pada triwulan I atau II 2026.

    Sesuai regulasi, keuangan BPJS Kesehatan dianggap sehat jika aset bersihnya berada dalam rentang 1,5 hingga 6 bulan klaim. Penurunan ini memicu langkah cepat dari pemerintah untuk mencegah krisis.

    Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah preventif dengan memberikan suntikan dana tambahan tahun ini. Hal ini diungkapkan Ketua DJSN Nunung Nuryartono dalam rapat dengar pendapat Komisi IX di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    “Kapan kemudian mulai di bawah 1,5, itu perkiraan kami di triwulan I, triwulan II 2026. Oleh karenanya, pemerintah mengambil langkah tahun ini, dengan memberikan suntikan dana tambahan,” ujar Nunung Nuryartono, Rabu (11/2/2026).

    Nunung menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga langkah penanganan defisit aset neto. Opsi tersebut meliputi penyesuaian besar iuran, suntikan dana tambahan, dan penyesuaian manfaat. Untuk 2026, suntikan dana tambahan dipilih.

    Pilihan ini diambil demi menghindari pembebanan masyarakat dengan kenaikan iuran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli rakyat.

    “Tadi ada suntikan pemerintah karena diputuskan bahwa tidak sampai dari 2026 belum ada kenaikan iuran yang akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian,” terang Nunung.

    Potensi Pendanaan Lain dari Pajak Rokok

    Selain suntikan dana, Nunung juga menyebut potensi pendanaan lain, yaitu dari pajak rokok. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Penerimaan pajak rokok diperbolehkan untuk mendanai pelayanan kesehatan. Ini membuka peluang baru bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat keuangannya.

    “Kemudian juga di dalam PP nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah pasal 97, tentang pajak rokok juga bisa dialokasikan, untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Jadi ada ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk bisa menambah dari dua potensi yang digunakan tadi,” jelas Nunung.

    Alokasi Suntikan Dana Rp 20 Triliun

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengalokasikan suntikan dana tambahan. Ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan.

    “Sudah diputuskan oleh Kemenkeu ada tambahan Rp 20 triliun. Sebanyak Rp 10 triliun melalui Kemenkes, Rp 10 triliun lagi melalui Kemenkeu untuk membantu BPJS,” ujar Budi saat ditemui di DPR, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

    Budi menegaskan bahwa angka Rp 20 triliun ini telah dihitung secara cermat. Dana tersebut dirancang untuk menjamin ketahanan keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.

    “Angka itu dihitung untuk menjaga ketahanan BPJS tahun ini,” tambahnya.

    Statistik BPJS Kesehatan dan Peningkatan Klaim

    Data DJSN menunjukkan jumlah peserta terdaftar jaminan kesehatan nasional mencapai 281,88 juta jiwa atau 98,3% dari total penduduk. Namun, peserta aktif hanya 228,67 juta jiwa atau 79,8%.

    Peningkatan utilisasi layanan kesehatan telah menyebabkan klaim bulanan melonjak. Ini menjadi salah satu faktor utama yang menekan ketahanan aset BPJS Kesehatan.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta dan rata-rata klaim bulanan:

    Deskripsi Jumlah/Rata-rata
    Peserta Terdaftar (2025) 281,88 juta jiwa (98,3% penduduk)
    Peserta Aktif (2025) 228,67 juta jiwa (79,8% penduduk)
    Rata-rata Klaim Bulanan (2025) Rp 16,75 triliun
    Peningkatan Klaim (2014-2025) 5 kali lipat

    “Rata-rata klaim bulanan di 2025 sekitar Rp 16,75 triliun, ini meningkat lima kali lipat (dibandingkan 2014) karena utilisasinya meningkat, masyarakat yang mendapat akses pelayanan kesehatan meningkat, kunjungan meningkat,” kata Nunung dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025).

  • Ketua Dewas BPJS Abdul Kadir Usul Dana Abadi Jaga Keberlanjutan di Kompleks Parlemen

    Ketua Dewas BPJS Abdul Kadir Usul Dana Abadi Jaga Keberlanjutan di Kompleks Parlemen

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, Abdul Kadir, mengusulkan pembentukan dana abadi. Usulan ini diajukan untuk menjaga keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan.

    Kadir menyampaikan ide ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Ada satu usulan bu, untuk menjaga sustainability dari dana BPJS Kesehatan ini, apakah kita tidak memungkinkan untuk membuat semacam endowment fund misalnya pak, dana abadi," kata Abdul Kadir, Rabu (11/2/2026).

    Abdul Kadir mencontohkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP saat ini memiliki dana abadi hingga ratusan triliun rupiah.

    Menurutnya, skema serupa dapat diterapkan untuk BPJS Kesehatan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada iuran atau premi semata.

    "LPDP saja mempunyai dana abadi sekian berapa ratus triliun yang dengan demikian untuk melakukan pembayaran dana BPJS Kesehatan ini tidak cuma bergantung pada iuran atau premi," ujarnya.

    Dengan adanya dana abadi, BPJS bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Ini memberikan sumber pendanaan alternatif.

    "Tapi kita bisa memanfaatkan dana abadi itu," sambung dia.

    Pertimbangan dan Harapan Usulan

    Dia meminta usulan ini mulai dipertimbangkan secara serius. Harapan besar agar usulan pembentukan dana abadi ini dapat diterima.

    "Jadi saya kira ada pemikiran-pemikiran yang out of the box ini harus kita jalankan," tuturnya.

    Usulan ini dianggap sebagai langkah inovatif. Tujuannya memperkuat stabilitas keuangan BPJS Kesehatan jangka panjang.

    Entitas Status Dana Abadi Manfaat Potensial bagi BPJS
    LPDP Sudah ada, ratusan triliun rupiah Model pendanaan alternatif
    BPJS Kesehatan Diusulkan Mengurangi ketergantungan pada iuran, menjaga keberlanjutan
  • Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Sebanyak 9.856 kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Mataram dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan ini merupakan dampak dari penyesuaian aturan terkait kategori tingkat kesejahteraan (desil) masyarakat.

    Penonaktifan tersebut berdasarkan aturan Kemensos, di mana penerima bantuan hanya mereka yang berada di desil 1-5. Sedangkan masyarakat desil 6-10 tidak lagi menerima bantuan. Perubahan ini memengaruhi ribuan jiwa di Kota Mataram.

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Mataram, Muhamad Zubaidi, menjelaskan kebijakan ini. Hal itu disampaikan saat ditemui di ruangannya, Rabu (11/2/2026).

    “Sesuai aturan Kemensos, yang menerima bantuan hanya mereka yang ada di desil 1-5. Sedangkan desil 6-10 tidak,” kata Muhamad Zubaidi, Rabu (11/2/2026).

    Dari data aplikasi, 9.856 jiwa warga Mataram dinonaktifkan. Mereka tidak lagi menerima bantuan sosial maupun kesehatan dari pemerintah. Namun, status nonaktif tidak bersifat permanen.

    Mekanisme Reaktivasi Kepesertaan

    Warga yang merasa layak mendapatkan bantuan iuran, tapi kepesertaannya nonaktif, diminta segera melapor. Dinsos Mataram membuka jalur reaktivasi bagi mereka yang memenuhi syarat.

    “Kita tetap melakukan reaktivasi, sesuai SK Kemensos 03/HUK/2026 tanggal 22 Januari 2026, kita sudah berhasil melakukan reaktivasi sebanyak 2.051 per 11 Februari ini. Dengan total 159.683 jiwa yang aktif PBI, sementara 9.856 PBI JK dinonaktifkan,” terang Muhamad Zubaidi.

    Proses reaktivasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

    “Reaktivasi ini kita berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan syarat harus melampirkan dua surat, antara lain surat keterangan sakit dari rumah sakit dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial,” sambung Muhamad Zubaidi.

    Jika dalam proses reaktivasi didapatkan warga yang tidak sesuai syarat aturan Kemensos, maka warga tersebut tetap dinyatakan nonaktif sebagai penerima BPJS PBI.

    “Pada saat reaktivasi kita temukan ada yang layak dan tidak layak, hanya saja yang kita anggap masih layak ini (posisinya) dia tidak sakit, jadi tidak bisa kita reaktivasi, karena syarat tadi itu yang tidak memenuhi syarat,” terang Muhamad Zubaidi.

    Rincian Data Penerima Bantuan Mataram

    Data Dinsos Mataram mencatat total 144.521 keluarga atau 453.115 jiwa aktif menerima bantuan Kemensos. Rinciannya tersebar di berbagai desil kesejahteraan.

    Rincian keluarga penerima bantuan Kemensos di Mataram berdasarkan desil:

    Desil Jumlah Keluarga
    Desil 1 13.546
    Desil 2 13.100
    Desil 3 1.612
    Desil 4 12.055
    Desil 5 13.625

    “Total desil 6-10 ada 67.386 keluarga atau sekitar 217.105 individu,” tandas Muhamad Zubaidi.

    Penjelasan Tambahan dari Dinsos Mataram Sebelumnya

    Sebelumnya, Kemensos menghapus sekitar 1,8 juta warga penerima bantuan sosial (bansos) dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ribuan warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk yang terdampak pengurangan ini.

    “Ada sekitar 7.325 warga kami yang terpental dari Penerima Bantuan Iuran (PBI Jaminan Kesehatan),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Ampenan, Kota Mataram, sebelumnya.

    Pengurangan jumlah penerima bansos ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kemensos Nomor 78 Tahun 2025. Menurut Samsul, ada beberapa faktor penyebab warga Mataram dihapus sebagai penerima Bansos PBI JK.

    Salah satunya, karena tidak lagi masuk dalam kategori Desil 1-4. Kebijakan ini menegaskan kembali kriteria desil sebagai penentu kelayakan penerima bantuan sosial.

    “Alasan dari Kemensos, mereka (warga yang terpental dari bansos PBI-JK) masuk kategori Desil 6 ke atas. Di mana Desil 1 dianggap sangat miskin, Desil 1 dianggap miskin, Desil 3 hampir miskin, Desil 4 rentan miskin, Desil 5 pas-pasan. Sementara Desil 6-8 dianggap mampu,” beber Lalu Samsul Adnan.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Lalu Samsul Adnan, akan mengecek kondisi warga yang terhapus dari data DSEN Kemensos. Ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran.

    “Dari data Dinsos, warga yang masuk dalam Desil 1-5 biasanya penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNt). Sedangkan Desil 1-4 merupakan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” imbuhnya.

  • Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Cianjur Terancam Kehilangan Status UHC Prioritas BPJS Kesehatan

    Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur berpotensi hilang. Ancaman ini muncul setelah adanya pencoretan 120 ribu warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan menjelaskan, Cianjur sebelumnya berhasil mencapai target UHC Prioritas. Persentase kepesertaan saat itu mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81 persen.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur telah mengucurkan dana besar untuk memenuhi target UHC. "Tahu lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk penuhi target minimal UHC Prioritas," ujar Made, Rabu (11/2/2026), di Pendopo Cianjur.

    Anggaran bahkan sempat ditambah hingga Rp 7 miliar. Penambahan ini dilakukan karena adanya sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicoret pemerintah pusat pada tahun sebelumnya.

    Namun, Pemkab Cianjur menerima pemberitahuan kembali pada awal Februari 2026. Pemberitahuan tersebut mengenai pencoretan 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI lagi.

    "Betul jadi ada lagi penambahan yang dicoret. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret," kata Made. Dengan demikian, total 240 ribu orang telah dicoret dari daftar PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai pusat.

    Dampak pada Status UHC Prioritas

    Menurut Made, jika pencoretan ini diberlakukan, status UHC Prioritas Cianjur dipastikan hilang. Jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta akan merosot di bawah standar minimal.

    "Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas," ungkapnya.

    Berikut adalah perbandingan data kepesertaan BPJS Kesehatan Cianjur:

    Indikator Kondisi Awal (2025) Kondisi Pasca-Pencoretan (2026) Target UHC Prioritas
    Persentase Kepesertaan 98% < 98% ≥ 98%
    Tingkat Keaktifan Peserta 81% 78% ≥ 80%
    Jumlah Peserta PBI Dicoret 120.000 240.000 (total) 0

    Upaya Koordinasi dan Anggaran Tambahan

    Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Koordinasi ini terkait penghapusan data ratusan ribu penerima bantuan tersebut.

    "Kami upayakan agar tidak dicoret, atau kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori," ucap Made.

    Harapannya, penurunan peserta tidak signifikan dan status UHC Prioritas bisa tetap dipertahankan untuk Cianjur. Namun, jika jumlah pencoretan tidak berubah, Pemkab Cianjur harus menyiapkan anggaran tambahan hingga puluhan miliar rupiah.

    Anggaran ini diperlukan demi mengejar kembali target UHC. "Jika akhirnya tetap dicoret, maka anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar," pungkasnya.

  • Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merespons penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Pemprov Jabar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 22/KS.01.01/KESRA.

    Surat edaran ini mengatur tindak lanjut jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu. Tujuannya memastikan warga yang sempat dicoret kepesertaannya di BPJS PBI tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

    SE tersebut menjadi pegangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini bertujuan agar masyarakat terdampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak kehilangan hak berobat.

    Perhatian khusus diberikan bagi mereka yang sedang menjalani perawatan rutin. Pemprov Jabar berkomitmen melindungi hak kesehatan warganya.

    Dalam edaran itu, terdapat enam poin penting yang harus segera ditindaklanjuti daerah. Salah satu poin utama menekankan pentingnya reaktivasi bagi warga yang sedang dirawat.

    "Masyarakat yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS PBI JK dan saat ini sedang menjalani perawatan rutin di fasilitas pelayanan kesehatan, difasilitasi untuk mendapatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan melalui skema reaktivasi PBI JK," ucap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam SE itu, Rabu (11/2/2026).

    Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta proaktif membantu proses administrasi. Rumah sakit, puskesmas, maupun klinik diwajibkan menerbitkan surat keterangan rawat bagi pasien PBI JK.

    Surat keterangan ini sebagai syarat pengajuan reaktivasi ke Dinas Sosial. Langkah ini diharapkan mempercepat proses dan mencegah terputusnya layanan kesehatan.

    "Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus mengeluarkan Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Rawat bagi pasien peserta PBI JK yang rutin kontrol berobat, sebagai persyaratan reaktivasi ke Dinas Sosial," jelas Dedi.

    Skema Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Pemprov juga memberikan perhatian khusus pada daerah dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Untuk kabupaten/kota dengan kategori ini, peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak harus segera diverifikasi dan divalidasi datanya.

    Setelah itu, proses reaktivasi dilaksanakan secara paralel. Ini penting untuk memastikan layanan kesehatan tidak terhambat.

    "Kabupaten/Kota dengan Status UHC Prioritas, peserta yang masuk dalam kriteria memerlukan pelayanan kesehatan segera, dilaksanakan proses verifikasi validasi data reaktivasi PBI JK dan secara paralel didaftarkan ke PBPU Pemda Kabupaten/Kota," ucapnya.

    Perbedaan Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Berikut adalah perbedaan mekanisme penanganan peserta BPJS PBI JK berdasarkan status UHC wilayah:

    Status UHC Wilayah Mekanisme Penanganan
    UHC Prioritas Verifikasi, validasi data, reaktivasi paralel, lalu didaftarkan ke PBPU Pemda.
    UHC Non Prioritas Didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga dengan pembiayaan Pemprov, lalu dapat didaftarkan PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria.

    Sementara itu, untuk daerah dengan status UHC Non Prioritas, mekanismenya sedikit berbeda. Peserta akan didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga.

    Ini melalui skema pembiayaan yang diatur Pemprov Jawa Barat. Setelah itu, mereka dapat didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

    "Hal-hal lain yang tidak tertuang dalam surat edaran ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Dedi.

  • BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    Rencana pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan masih menanti restu Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program ini memerlukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR hari ini.

    Ghufron menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang dari sisi internal. Namun, pelaksanaan program ini tetap harus menunggu payung hukum dari pemerintah.

    "Semua sudah kami siapkan, tapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden, dan itu yang tahu ya tentu Presiden," ujar Ghufron, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron membeberkan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam persiapan pelaksanaan penghapusan tunggakan iuran peserta. Langkah-langkah tersebut mencakup aspek regulasi, data, sistem, hingga komunikasi.

    Berikut adalah rincian persiapan internal yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan:

    Aspek Detail Persiapan
    Regulasi Penyusunan aturan petunjuk teknis.
    Data Identifikasi data peserta menunggak sesuai ketentuan.
    Sistem IT Integrasi sistem iuran dengan lebih dari 1 juta channel pembayaran perbankan dan non-perbankan.
    Informasi Peserta Penyiapan mekanisme informasi status tunggakan.
    Aturan Internal Penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan.
    Digitalisasi Pengembangan situs web untuk pengecekan penghapusan piutang.

    "(Ketiga) kita siapkan sistem IT-nya Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan. Yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.

    Langkah Lanjut dan Sosialisasi

    Selain persiapan inti, BPJS Kesehatan juga fokus pada penyusunan alur layanan dan strategi komunikasi. Tujuannya adalah memastikan peserta dapat memahami dan memanfaatkan program pemutihan ini dengan baik.

    "Nah yang segera penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya. Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu. Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.

  • BPJS Kesehatan Jakarta Catat 23 Juta Peserta Menunggak Iuran, Total Rp 14 Triliun

    BPJS Kesehatan Jakarta Catat 23 Juta Peserta Menunggak Iuran, Total Rp 14 Triliun

    BPJS Kesehatan menghadapi tantangan besar. Sebanyak lebih dari 23 juta peserta terdata memiliki tunggakan iuran. Nilai total tunggakan ini mencapai angka fantastis, Rp 14 triliun.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan data ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    “Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang lebih gitu. Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp 14.125.680,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron menjelaskan pertumbuhan kepesertaan BPJS Kesehatan melonjak pesat. Pada tahun 2014, jumlah peserta hanya 133 juta jiwa. Kini, angka tersebut telah mencapai 283 juta jiwa.

    Namun, lonjakan ini juga membawa masalah. Banyak peserta menjadi nonaktif karena menunggak iuran. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPJS Kesehatan.

    “Kenapa tidak aktif? Karena menunggak. Menunggak itu ditagih-tagihkan, tapi juga tidak keluar uangnya. Makanya banyak peserta yang non aktif itu karena menunggak iuran lalu mau dihapuskan,” jelas Ghufron.

    Skema Pemutihan Tunggakan Iuran

    Tidak semua peserta secara otomatis mendapatkan fasilitas pemutihan tunggakan. BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan berbeda berdasarkan kategori peserta.

    Masyarakat yang kurang mampu atau miskin akan dihapuskan tunggakannya tanpa persyaratan pembayaran. Kategori ini mencakup desil yang di bawah 4.

    “Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah itu bisa otomatis,” tambah Ghufron.

    Berikut adalah perbandingan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan:

    Kategori Peserta Persyaratan Pemutihan
    Fakir Miskin (Desil di bawah 4) Otomatis, tanpa pembayaran
    Non-Fakir Miskin Ajukan permohonan dan lakukan pembayaran
    Meninggal atau Ganda Otomatis dihapuskan

    Bagi peserta di luar kategori fakir miskin yang menunggak, Ghufron menyatakan penghapusan tidak terjadi secara otomatis. Mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

    Proses pemutihan tunggakan bagi kategori ini juga mensyaratkan pembayaran. Hal ini berbeda dengan kelompok masyarakat miskin.

    “Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus,” tutur Ghufron.

  • Warga Mataram Serbu Dinsos, Layanan BPJS PBI JKN Nonaktif Mendadak

    Warga Mataram Serbu Dinsos, Layanan BPJS PBI JKN Nonaktif Mendadak

    Sejumlah warga Kota Mataram mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram pada Rabu (11/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mencari penjelasan dan solusi atas layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif.

    Sejak pagi, warga berdatangan karena kartu BPJS Kesehatan mereka tidak lagi dapat digunakan untuk berobat maupun kontrol ke rumah sakit. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

    Yuli, salah satu warga yang mengadu, mengungkapkan kekecewaannya. Orang tuanya tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan karena status PBI JKN mendadak nonaktif. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan layanan kesehatan umum.

    “Sangat kami sayangkan. Jadi orang tua saya tak bisa pakai BPJS Kesehatan, karena statusnya di BPJS PBI nonaktif,” kata Yuli.

    Ia harus membayar biaya pengobatan secara pribadi, yang menurutnya cukup memberatkan. Adik Yuli menanggung biaya sebesar Rp 300 ribu, belum termasuk biaya rawat inap.

    “Akhirnya bayar umum. Adik saya yang bayarin kemarin. Itupun lumayan buat kami nominalnya, ada mungkin Rp 300 ribuan, tapi itu belum sama biaya rawat inap,” terangnya.

    Yuli berharap status BPJS PBI keluarganya dapat segera aktif kembali. Terutama karena sang ayah harus rutin kontrol kesehatan.

    “Makanya saya datang ke Dinsos, apa sih sebenarnya, alasan BPJS PBI kami nonaktif. Semoga bisa aktif lagi. Soalnya bapak saya harus kontrol, kami nggak punya pegangan uang. Biasanya pakai BPJS, tapi tiba-tiba pakai umum, kan tambah berat dan kepikiran jadinya,” sambungnya.

    Penyebab Penonaktifan PBI JKN

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Mataram, Muhamad Zubaidi, memberikan penjelasan. Penonaktifan PBI JKN dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan status warga dari desil 1-5 menjadi desil 6.

    Selain itu, ada juga warga yang terindikasi menggunakan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan. Perubahan data administrasi kependudukan juga menjadi penyebab lainnya.

    “Terindikasi judol, jadi nonaktif. Ada juga yang dinonaktifkan karena secara adminduk pindah wilayah, sehingga datanya menjadi tidak padan lagi,” kata Zubaidi saat dikonfirmasi di ruangannya.

    Zubaidi menambahkan, warga terdampak masih bisa mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI. Namun, proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

    “Namun untuk proses reaktivasi memakan waktu hingga enam bulan lamanya. Kalau gawat darurat bisa langsung aktif,” ucapnya.

    Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan penonaktifan PBI JKN:

    Faktor Penyebab Keterangan
    Perubahan Desil Status warga berubah dari desil 1-5 ke desil 6.
    Indikasi Penyalahgunaan Bansos Penggunaan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan.
    Perubahan Adminduk Pindah wilayah atau data kependudukan tidak padan.