Tag: BPJS Kesehatan

  • Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Sentuh Rp 26,47 Triliun, Menkes Bahas Penghapusan di DPR

    Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Sentuh Rp 26,47 Triliun, Menkes Bahas Penghapusan di DPR

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap total tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mencapai Rp 26,47 triliun. Angka fantastis ini menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

    Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya bersama BPJS Kesehatan tengah menyiapkan langkah penghapusan tunggakan iuran tersebut. Hal ini disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kementerian Kesehatan, menurut Budi, turut serta dalam pembahasan mengenai kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Proses regulasi terkait penghapusan telah selesai harmonisasi.

    Regulasi tersebut kini tinggal menunggu penandatanganan. "Ini prosesnya ada, sekarang sudah ada di Setneg sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangan," tutur Budi.

    Jumlah Peserta Tidak Aktif dan Kategori Tunggakan

    Data menunjukkan, per 2026, jumlah peserta BPJS Kesehatan tidak aktif mencapai sekitar 63 juta orang. Angka ini meningkat signifikan dari 49 juta orang pada 2025.

    Peserta tidak aktif dibagi menjadi dua kategori: menunggak iuran dan mutasi keluar. Mutasi keluar, seperti dari PBI ke PBPU mandiri, bisa menyebabkan ketidakaktifan pembayaran.

    "Nah tidak aktif itu ada dibagi dua kategori. Dia tidak aktif karena menunggak iuran, yang kedua adalah dia tidak aktif karena mutasi. Mutasinya itu mutasi keluar," kata Budi.

    "Misalnya yang PBI, 16,9 (juta) itu tidak aktif kenapa? Dia tidak aktif keluar dari PBI, bisa ke kategori-kategori PBPU, mungkin dia pindahnya ke PBPU mandiri atau yang lain, sehingga dia tidak bayar iurannya," sambungnya.

    Dominasi Piutang Iuran

    Total piutang iuran yang tercatat mencapai Rp 26,47 triliun, yang disebut Budi sebagai "utang yang tidak tertagih" dalam istilah perbankan. Tunggakan terbanyak berasal dari kategori PBI, yaitu 6,9 juta peserta.

    Namun, jika dilihat dari jumlah rupiah, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri menjadi penyumbang terbesar. Kategori ini menyumbang Rp 22,2 triliun dari total tunggakan.

    "Total piutangnya, kalau diperbankan ini kita bilangnya utang yang tidak tertagih ada Rp 26,47 triliun. Nah kalau kita lihat menarik, kalau PBI yang menunggak paling banyak yang ada di kategori PBI, 6,9 juta, itu dari sisi jumlah orang. Tapi dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar adalah yang Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri sebesar Rp 22,2 triliun. Jadi kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat yang nggak bayar itu yang kelas-kelasnya tinggi," ujar Budi.

    Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan per Kategori (2026)

    Kategori Peserta Jumlah Tunggakan (Orang) Jumlah Tunggakan (Rupiah)
    Penerima Bantuan Iuran (PBI) 6,9 juta –
    Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri – Rp 22,2 triliun
    Total Piutang – Rp 26,47 triliun
  • Kemenkes Temukan 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

    Kemenkes Temukan 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya ketidaktepatan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sebanyak 1.824 orang berkategori kaya masih menerima PBI JK.

    Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada," kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Adanya orang kaya yang masuk PBI JK berdampak pada kuota bantuan. Kuota PBI JK sekitar 96,8 juta, namun sebagian terisi oleh mereka yang mampu.

    "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta," sambungnya.

    Pemerintah memutuskan untuk merekonsiliasi data dalam tiga bulan ke depan. Proses ini menyasar 11 juta data peserta yang berubah status dari PBI menjadi non-PBI.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa rekonsiliasi akan melibatkan sejumlah lembaga. Di antaranya BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah.

    "Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana, karena pasti ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ujarnya.

    Penataan data ini tidak akan mengganggu layanan pasien. Terutama bagi mereka yang menderita penyakit katastropik atau kondisi kritis.

    Tujuan utama rekonsiliasi adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Ini memungkinkan posisi PBI JK diisi oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Berikut rincian jumlah peserta yang disorot oleh Kementerian Kesehatan:

    Kategori Jumlah Peserta Keterangan
    PBI JK Desil 10 1.824 Kategori orang kaya yang masih menerima bantuan
    Berpindah Status 11 juta Dari PBI menjadi non-PBI
    Total Kuota PBI JK 96,8 juta Estimasi jumlah kuota keseluruhan

    Proses ini akan ditinjau dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda. Mereka akan mengedukasi peserta desil 10 untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.

    "Tapi dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.' Kan Rp 42.000 ya. Masa nggak bisa bayar Rp 42.000 orang desil 10?'," ungkapnya.

    Penataan ini dilakukan agar kursi kepesertaan PBI JK dapat diisi oleh mereka yang lebih berhak. Dengan begitu, bantuan pemerintah akan lebih efektif dan merata.

    "Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu," tuturnya.

  • Dinsos Jabar Pastikan Reaktivasi BPJS PBI Tak Berbelit, Prioritaskan Pasien Kronis

    Dinsos Jabar Pastikan Reaktivasi BPJS PBI Tak Berbelit, Prioritaskan Pasien Kronis

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memastikan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dapat memperoleh layanan kesehatan kembali. Proses reaktivasi kepesertaan kini dipermudah.

    Warga diimbau untuk mengecek status kepesertaan BPJS PBI di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Jika status tidak aktif, masyarakat dapat segera mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk mengurus proses reaktivasi.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa reaktivasi dapat dilakukan dengan mekanisme yang relatif mudah. Warga tidak perlu menunggu kondisi sakit berat terlebih dahulu.

    "Yang penting bawa surat keterangan dirawat. Misalnya ada yang biasa kontrol hemodialisa, dia harus cek ke puskesmas kena tidak, kalau tidak kena bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya kena ya sudah tinggal minta surat keterangan dari puskesmas, datang ke Dinsos dan bisa langsung aktivasi. Jadi enggak usah nunggu sakit dulu," ujar Vini, Rabu (11/2/2026).

    Vini menambahkan, proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1×24 jam. Hal ini karena penginputan data dilakukan langsung oleh Dinas Sosial di tingkat kota atau kabupaten.

    "Prosesnya 1×24 jam karena yang memasukkan datanya dari dinsos kota dan kabupaten," katanya.

    Prioritas untuk Penyakit Kronis

    Saat ini, reaktivasi bisa dilakukan untuk seluruh pasien PBI yang dinonaktifkan. Namun, pemerintah memprioritaskan warga dengan penyakit kronis agar tidak terputus dari layanan kesehatan rutin mereka.

    "Sekarang bisa semua pasien reaktivasi. Memang diutamakan yang punya penyakit kronis, diutamakan dan didahulukan supaya pengaktifannya cepat. Makanya kenapa kita sampaikan kepada yang punya penyakit talasemia, kanker, gagal ginjal cepat cek, khawatir ya tiba-tiba putus atau nonaktif," tutur Vini.

    Vini juga menyinggung kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) yang secara tiba-tiba memutuskan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS PBI. "Itu yang jadi pembahasan kita juga, kalau mau memutuskan ya beri tahulah, jadi enggak kaget," ucap Vini.

    Tidak Ada Birokrasi Berbelit

    Masyarakat tidak perlu khawatir soal proses birokrasi yang berbelit. Seluruh fasilitas kesehatan telah mendapat instruksi agar tidak mempersulit warga yang ingin melakukan reaktivasi.

    "Sudah langsung, pesan gubernur secepatnya. Sudah instruksi ke puskesmas, rumah sakit, klinik tidak boleh mempersulit dan harus disiapkan formatnya," tegas Vini.

    Dengan format yang sudah diseragamkan, proses reaktivasi diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib. "Kalau sudah ada format kan enak, nama, NIK, diagnosa, sudah tanda tangan, bawa ke dinsos untuk reaktivasi," pungkas Vini.

    Langkah-Langkah Reaktivasi BPJS PBI

    No. Langkah Deskripsi
    1 Cek Status Kepesertaan Di klinik, puskesmas, atau rumah sakit.
    2 Datangi Dinas Sosial Jika status tidak aktif, segera kunjungi Dinsos setempat.
    3 Bawa Surat Keterangan Dirawat Jika sedang atau pernah dirawat/kontrol rutin.
    4 Proses Pengajuan Petugas Dinsos akan menginput data reaktivasi.
    5 Aktivasi Kepesertaan aktif kembali dalam maksimal 1×24 jam.
  • Gianyar Reaktivasi 12.204 PBI-JKN Dinonaktifkan Berdasarkan SK Mensos

    Gianyar Reaktivasi 12.204 PBI-JKN Dinonaktifkan Berdasarkan SK Mensos

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar tengah mereaktivasi 12.204 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Para penerima ini sebelumnya sempat dinonaktifkan. Proses reaktivasi difasilitasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Klungkung.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Gusti Ngurah Catur Wiguna, menyatakan bahwa Pemkab Gianyar sedang berproses untuk reaktivasi tersebut, pada Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan bahwa ini bukan pengalihan ke kepesertaan BPJS lain.

    Reaktivasi kepesertaan PBI-JKN ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos) Nomor 3/HUK/2026. SK ini menjadi landasan hukum bagi proses pengaktifan kembali kepesertaan yang dinonaktifkan.

    Gusti Ngurah Catur Wiguna mengatakan, "Pemkab sedang berproses untuk reaktivasi."

    Menurut Wiguna, banyak warga Gianyar penerima JKN-PBI telah mengurus kembali status kepesertaannya. Total pemegang BPJS PBI di Gianyar mencapai 137.786 orang.

    "Jadi bukan beralih ke kepesertaan BPJS lain. Tapi, mereaktivasi. Jadi, tetap peserta PBI," kata Wiguna.

    Mekanisme Pengurusan Reaktivasi

    Kepala Dinas Sosial Gianyar, Tri Budi Artanto, mengungkapkan bahwa warga dapat mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-PBI melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) Dinsos Gianyar.

    "Reaktivasi sudah dilayani di SIKNG Dinas Sosial," kata Budi.

    Warga juga bisa melakukan reaktivasi JKN-PBI di kantor Dinas Sosial Gianyar pada jam kerja. Syarat yang diperlukan adalah Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan dari rumah sakit.

    "Ada beberapa masyarakat sudah datang ke kantor Dinas Sosial Gianyar. Sudah saya layani," imbuh Budi.

    Daftar Syarat Reaktivasi PBI-JKN

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pengusulan reaktivasi PBI-JKN. Permintaan ini tertuang dalam surat edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra.

    Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk reaktivasi:

    Persyaratan Keterangan
    Status Penonaktifan Peserta masuk daftar penonaktifan Mei 2025
    Kategori Ekonomi Masyarakat miskin dan rentan miskin
    Kondisi Kesehatan Mengidap penyakit kronis, katastropik, atau darurat medis
    Dokumen Pendukung Kartu Keluarga (KK)
    Surat Keterangan Surat keterangan dari rumah sakit
  • RSUP Prof Ngoerah Sebut Pasien Hemodialisis Bingung BPJS PBI-JKN Tiba-tiba Non-aktif

    RSUP Prof Ngoerah Sebut Pasien Hemodialisis Bingung BPJS PBI-JKN Tiba-tiba Non-aktif

    RSUP Prof Ngoerah, Bali, menemukan banyak pasien kebingungan status kepesertaan BPJS PBI-JKN mereka tiba-tiba non-aktif. Kondisi ini terutama terjadi pada pasien di Unit Hemodialisis atau tempat cuci darah.

    Kepala Ruangan Hemodialisis Lotus 2, I Nyoman Suka, menjelaskan situasi tersebut. Pasien baru menyadari status non-aktif saat akan menjalani pengobatan.

    "Kalau pasien baru tahu tidak aktif BPJS-nya, mereka juga bingung kenapa tiba-tiba nggak aktif belum ada pemberitahuan sebelumnya," kata I Nyoman Suka, saat ditemui di RSUP Prof Ngoerah, Selasa (10/2/2026).

    Pihak RSUP Prof Ngoerah menyarankan agar pasien dapat mengurus proses aktivasi. Proses ini dapat dilakukan di samping tindakan cuci darah yang tetap berjalan.

    "Sebenarnya pasien-pasien itu bingung juga ya begitu datang ke ruangan HD tiba-tiba BPJS non aktif. Kami sarankan untuk memproses ke dinas, desa atau ke BPJS," jelas Suka.

    Pasien dengan penyakit kronis tetap perlu segera melakukan cuci darah. Suka menyebut sudah ada pasien yang terpaksa ditolak karena status kepesertaan tidak aktif.

    "Ada (ditolak), kalau di sini sekitar tiga pasien seperti itu, kemarin tiga empat hari lalu," ujarnya.

    Berikut adalah data rata-rata jumlah pasien hemodialisis di RSUP Prof Ngoerah:

    Jenis Data Jumlah
    Rata-rata Pasien BPJS PBI-JKN per hari 50-60 pasien (10%)
    Jumlah Tindakan HD per hari 95-100 pasien
    Jumlah Tindakan HD per bulan 2.650 tindakan

    Suka mengungkapkan rata-rata pasien BPJS PBI-JKN yang menjalani cuci darah mencapai 50-60 pasien per hari. Angka ini setara dengan 10 persen dari total pasien hemodialisis.

    Secara keseluruhan, tindakan hemodialisis per hari mencapai 95-100 pasien. Jumlah ini setara dengan 2.650 tindakan per bulan.

  • Pemprov Bali Minta Pemkab/Kota Percepat Reaktivasi PBI-JKN

    Pemprov Bali Minta Pemkab/Kota Percepat Reaktivasi PBI-JKN

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendesak pemerintah kabupaten/kota mempercepat pengusulan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Permintaan ini agar masyarakat miskin dan rentan miskin tetap terjamin akses kesehatannya.

    Permintaan tersebut disampaikan melalui surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra. Edaran itu menekankan pentingnya reaktivasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

    Peserta yang dapat diusulkan reaktivasi harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat utama yaitu telah masuk daftar penonaktifan kepesertaan per Mei 2025.

    Selain itu, peserta harus tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Kondisi kesehatan berupa penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis juga menjadi pertimbangan penting.

    Tidak Ada Penolakan Pasien di Rumah Sakit Bali

    Kepala Dinas Kesehatan Bali I Nyoman Gede Anom memastikan tidak ada penolakan terhadap peserta PBI-JKN di rumah sakit Bali. Pasien tetap dapat memperoleh penanganan medis.

    Penanganan medis ini tetap diberikan meski proses aktivasi ulang BPJS PBI-JKN masih berjalan. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit.

    "Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit agar tidak ada penolakan pasien," kata Anom, Selasa (10/2/2026).

    Anom menambahkan, proses reaktivasi kepesertaan BPJS PBI-JKN sudah berjalan. Proses tersebut melalui Dinas Sosial provinsi serta kabupaten/kota.

    Data Penonaktifan Kepesertaan PBI-JKN

    Pada periode Mei hingga Juni 2025, tercatat 39.882 orang kepesertaannya dihapus. Sebagian besar penghapusan berasal dari dua kabupaten.

    Rata-rata penghapusan kepesertaan berasal dari Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Berikut adalah data penonaktifan kepesertaan PBI-JKN per Kabupaten:

    Kabupaten Jumlah Penonaktifan
    Karangasem [Data tidak tersedia, asumsi sebagian besar]
    Buleleng [Data tidak tersedia, asumsi sebagian besar]
    Lainnya [Sisa dari total 39.882]
    Total 39.882
  • Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali BPJS PBI bagi 24.401 Warga, Siapkan Anggaran Rp 62 Miliar

    Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali BPJS PBI bagi 24.401 Warga, Siapkan Anggaran Rp 62 Miliar

    Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar kembali mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 24.401 warganya. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat di tengah penonaktifan kepesertaan nasional.

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan kebijakan ini tetap berjalan. Pemkot Denpasar berkomitmen menanggung pembiayaan demi kepentingan kesehatan warganya, meskipun ada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

    Langkah pengaktifan ini dilakukan bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,23 miliar untuk pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat pada Januari dan Februari 2026.

    “Secara keseluruhan, Pemkot Denpasar telah menyiapkan dana Rp 62,28 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan selama setahun,” terang Jaya Negara dalam siaran pers yang detikBali terima, Selasa (10/2/2026).

    Pemkot Denpasar juga segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan dapat kembali menikmati layanan kesehatan di rumah sakit saat dibutuhkan.

    Prioritas Kesehatan Masyarakat

    Aspek kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Jaya Negara menilai pentingnya kebijakan tersebut agar warga tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang layak ke depannya.

    “Nanti sambil jalan, kami akan melakukan verifikasi terhadap kepesertaan ini. Bisa jadi dari jumlah tersebut memang ada perubahan status ekonomi dari peserta,” imbuhnya.

    Layanan Informasi dan Data Kepesertaan

    Dinas Sosial Kota Denpasar turut berkoordinasi terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty.

    Masyarakat Kota Denpasar dapat menghubungi Dinsos Denpasar melalui layanan WhatsApp di nomor 0818-357-417. Layanan ini juga untuk menginformasikan jika ada warga mendadak non-aktif.

    “Untuk layanan Pobia secara online juga dapat menginformasikan jika ada warga mendadak non-aktif langsung bisa menghubungi ke nomor WhatsApp tersebut,” jelas Laxmy.

    Data Kepesertaan BPJS Kesehatan di Denpasar

    Periode Jumlah Peserta Aktif Persentase Cakupan
    1 Februari 2026 593.145 jiwa 87,69%
    Semester I 2025 676.383 jiwa –

    Berdasarkan data Pemkot Denpasar, sejak 1 Februari 2026, jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 593.145 jiwa atau sekitar 87,69 persen. Sementara total kepesertaan pada semester I Tahun 2025 tercatat sebanyak 676.383 jiwa.

    Laxmy menambahkan, warga Kota Denpasar yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 tercatat sebanyak 14.393 jiwa. Pemkot Denpasar juga menyiapkan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 113.505 jiwa per bulan.

    “Kami berharap, ini bisa membantu jaminan layanan kesehatan terhadap masyarakat,” pungkas Laxmy.

  • Warga Surabaya Dinonaktifkan dari JKN PBI JK, Pemkot Pastikan Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Warga Surabaya Dinonaktifkan dari JKN PBI JK, Pemkot Pastikan Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Penonaktifan puluhan ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Surabaya menjadi sorotan publik. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

    Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pelayanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya tetap berlaku. Peserta yang dinonaktifkan juga memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras menjelaskan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan. Proses ini bertujuan untuk pembaruan data secara berkala oleh Kementerian Sosial.

    Pembaruan data ini dilakukan agar kepesertaan PBI JK tepat sasaran. Peserta yang dinonaktifkan akan digantikan dengan peserta baru yang memenuhi kriteria.

    "Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran," kata Aras, pada Selasa (10/2/2026).

    Kriteria Pengaktifan Kembali Kepesertaan

    Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan untuk bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya. Kriteria ini penting untuk dipahami oleh masyarakat.

    • Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
    • Berdasarkan verifikasi di lapangan, termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
    • Termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis.

    "Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri," ujarnya.

    Cara Mendaftar Peserta Mandiri

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Proses pendaftaran ini dapat dilakukan melalui beberapa kanal layanan.

    Pendaftaran peserta PBPU mandiri dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, serta dengan mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya.

    Masyarakat diimbau rutin mengecek status keaktifan kepesertaan. Hal ini bisa dilakukan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan. Jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif, dapat segera diantisipasi.

    Bantuan Informasi di Rumah Sakit

    Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU! Petugas ini dapat diidentifikasi dari nama, foto, dan nomor kontak yang terpampang di ruang publik rumah sakit.

    Selain itu, dapat juga menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Petugas PIPP secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien.

    "Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien," jelasnya.

    Tujuan Penonaktifan dan Kategori Desil

    Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina menegaskan bahwa tujuan penonaktifan PBI JK adalah untuk pembaruan data Kemensos. Ini untuk memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria agar bantuan tepat sasaran.

    "Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah," kata Nanik.

    Kategori Desil Kesejahteraan Ekonomi
    Desil Kategori Kesejahteraan
    1 Sangat Miskin
    2 Miskin
    3 Hampir Miskin
    4 Rentan Miskin
    5 Menengah Bawah

    Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Dijamin Pemkot

    Nanik Sukristina juga menjelaskan bahwa warga yang datanya dinonaktifkan masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga.

    Program UHC ini berlaku bagi warga Surabaya yang sesuai kriteria dan ketentuan. Ini menjadi jaminan bagi warga agar tidak perlu panik terkait penonaktifan kepesertaan PBI JK.

    "Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis," pungkasnya.

  • RSUD Karangasem Jamin Pelayanan Kesehatan PBI JK Nonaktif

    RSUD Karangasem Jamin Pelayanan Kesehatan PBI JK Nonaktif

    Sebanyak 21 ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Karangasem dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

    Menanggapi penonaktifan ini, Direktur Utama RSUD Karangasem, dr. I Putu Angga Wirayogi, memastikan bahwa seluruh peserta terdampak tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini termasuk bagi pasien cuci darah yang sangat membutuhkan penanganan rutin.

    Wirayogi menegaskan telah menginstruksikan jajarannya untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Meskipun status PBI JK nonaktif, pengobatan tetap berjalan tanpa penundaan.

    "Saya sudah instruksikan supaya pasien yang BPJS nya nonaktif tetap dapat pelayanan ketika berobat terutama yang cuci darah, tanpa harus menunggu kepesertaannya aktif terlebih dahulu," kata Wirayogi, Senin (9/2/2026).

    Kebijakan ini diambil berdasarkan alasan kemanusiaan. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Karangasem agar kepesertaan BPJS pasien dapat diaktifkan kembali.

    Dampak dan Penanganan Pasien Cuci Darah

    Wirayogi mengungkapkan, sejauh ini terdapat enam pasien cuci darah dengan status PBI JK yang dinonaktifkan. Keenam pasien tersebut telah mendapatkan kebijakan khusus untuk tetap mengakses layanan kesehatan yang vital.

    Perlu diketahui, biaya sekali cuci darah mencapai Rp 1,2 juta. Pasien cuci darah harus menjalani prosedur ini dua kali seminggu di RSUD Karangasem. Tanpa BPJS Kesehatan, beban biaya ini sangat memberatkan masyarakat kurang mampu.

    Berikut adalah rincian perkiraan biaya dan frekuensi cuci darah:

    Tindakan Frekuensi per Minggu Biaya per Tindakan (tanpa BPJS) Total Biaya Bulanan (tanpa BPJS)
    Cuci Darah 2 kali Rp 1.200.000 Rp 9.600.000

    "Saya harap Dinas Sosial segera melakukan pendaftaran ulang terhadap peserta BPJS Kesehatan PBI JK yang saat ini nonaktif, terutama bagi peserta yang tergolong kurang mampu," ujar Wirayogi.

  • BPJS PBI Dinonaktifkan, Pahami Perbedaan dengan Non-PBI dan Cara Mengaktifkan

    BPJS PBI Dinonaktifkan, Pahami Perbedaan dengan Non-PBI dan Cara Mengaktifkan

    Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan berita penonaktifan status kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai perbedaan mendasar antara BPJS PBI dengan BPJS Non-PBI. Pemahaman ini krusial untuk masyarakat.

    Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 menjelaskan BPJS PBI khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

    Penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kini telah digantikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Syarat khusus ini menjadi salah satu perbedaan utama. BPJS PBI dan Non-PBI memiliki kriteria kepesertaan yang berbeda secara signifikan.

    Berikut adalah poin-poin utama perbedaan antara BPJS PBI dan Non-PBI yang perlu diketahui masyarakat:

    • Kepesertaan BPJS PBI diperuntukkan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.
    • Peserta BPJS PBI dibebaskan dari iuran bulanan karena sudah ditanggung pemerintah.
    • Peserta BPJS PBI otomatis mendapatkan ruang rawat inap kelas III.

    Syarat Kepesertaan BPJS PBI dan Non-PBI

    Syarat kepesertaan BPJS PBI meliputi tiga poin utama. Pertama, penduduk Warga Negara Indonesia (WNI).

    Kedua, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar di direktorat jenderal bidang kependudukan dan catatan sipil. Ketiga, terdaftar dalam DTKS/DTSEN.

    Di sisi lain, peserta BPJS Non-PBI diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

    Setiap jenis kepesertaan memiliki persyaratan tersendiri. Ini diatur dalam peraturan yang berlaku.

    Sebagai contoh, peserta BP antara lain terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan. Ini sesuai Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018.

    Peserta lain diperbolehkan asal mampu membayar iuran. Sementara itu, peserta PPU antara lain pejabat negara, Pegawai Sipil Negara (PNS), anggota TNI dan Polri.

    Juga termasuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarganya paling banyak 4 orang.

    Besar iuran peserta BPJS PBI adalah Rp 42 ribu per bulan. Nominal tersebut dibayarkan oleh pemerintah pusat.

    Otomatis, peserta BPJS PBI bebas iuran. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Lain lagi dengan peserta kategori PPU. Mereka dikenai kewajiban iuran sebesar 5% dari gaji per bulan. Sebanyak 4%-nya dibayarkan pemberi kerja, sedangkan sisa 1%-nya dibayar peserta.

    Berikut adalah rincian iuran bulanan untuk peserta PBPU dan BP:

    Kelas BPJS Iuran Bulanan Keterangan
    Kelas I Rp 150.000
    Kelas II Rp 100.000
    Kelas III Rp 35.000 Awalnya Rp 42.000, disubsidi pemerintah Rp 7.000

    Besar iuran peserta PBPU dan BP bergantung kelas yang dipilih. Rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Fasilitas Rawat Inap

    Peserta BPJS PBI mendapatkan ruang rawat inap kelas III. Sementara itu, peserta lainnya mendapat ruangan sesuai kelas yang didaftarkan.

    Setiap kelas BPJS memiliki spesifikasi ruang yang berbeda. Umumnya, kamar rawat inap kelas I berkapasitas 1-2 pasien.

    Kelas II menampung 3-5 pasien. Kelas III berisi 4-6 pasien. BPJS Kesehatan berencana mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan karakteristik sama.

    Penerapannya masih dipersiapkan pemerintah. Ini akan menyamakan fasilitas rawat inap.

    Cara Mengaktifkan Kembali Status Kepesertaan BPJS

    Menyusul polemik penonaktifan status kepesertaan BPJS PBI, pihak BPJS Kesehatan menyebut peserta nonaktif dapat mengaktifkan kembali.

    Hal ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, @bpjskesehatan. Solusi tersedia bagi peserta terdampak.