Tag: BPJS

  • Cek Sendiri! Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

    Cek Sendiri! Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan adalah lembaga resmi pemerintah yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini memberikan perlindungan pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta aktif. Dengan membayar iuran, peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh berbagai layanan medis sesuai prosedur JKN.

    Namun, tidak semua penyakit dan layanan medis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Pengecualian ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan pasien, serta pertimbangan hukum dan kebijakan kesehatan nasional.

    Cara Mudah Cek Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

    Masyarakat diimbau untuk mencari informasi mengenai penyakit dan layanan yang dijamin BPJS Kesehatan untuk menghindari kesalahpahaman. Berikut cara praktis mengeceknya:

    1. Aplikasi Mobile JKN:

    Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN, login dengan NIK atau akun terdaftar, pilih menu informasi layanan kesehatan, dan cek daftar penyakit dan layanan yang dijamin. Lihat juga daftar fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama.

    1. Call Center 165:

    Hubungi 165 melalui ponsel atau 021-165 untuk telepon rumah. Sampaikan pertanyaan terkait penyakit, layanan, dan prosedur rujukan.

    1. WhatsApp 0811 8165 165:

    Simpan nomor 0811 8165 165 dan kirim pesan melalui WhatsApp. Ikuti petunjuk otomatis untuk mendapatkan informasi BPJS Kesehatan secara online.

    1. Konsultasi di Puskesmas atau Klinik Terdaftar:

    Konsultasi dengan petugas BPJS di puskesmas atau klinik terdaftar. Tanyakan prosedur rujukan, jenis layanan yang dijamin, dan solusi jika layanan tidak ditanggung.

    Berikut adalah tabel beberapa kategori yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2024:

    Kategori yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

    Berikut adalah daftar kategori yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan:

    Kategori Deskripsi
    Tindak Pidana dan Kesengajaan Cedera akibat tindak pidana, perbuatan melanggar hukum, kesengajaan menyakiti diri sendiri, atau percobaan bunuh diri.
    Penyalahgunaan Zat Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
    Kecelakaan Kerja dan Bencana Kecelakaan kerja (ditanggung BPJS Ketenagakerjaan), bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa (ditangani pemerintah).
    Perawatan Estetika dan Program Infertilitas Perawatan estetika dan kosmetik, operasi plastik non-rekonstruktif, program infertilitas termasuk bayi tabung.
    Pengobatan Alternatif dan Eksperimental Pengobatan alternatif yang belum terbukti secara medis, tindakan medis eksperimental.
    Pemeriksaan Kesehatan Rutin Medical check-up umum, tes kesehatan untuk keperluan administrasi, pekerjaan, atau surat keterangan sehat.
    Pelayanan di Luar Prosedur dan Wilayah Pelayanan kesehatan di luar wilayah Indonesia, layanan yang sudah ditanggung asuransi lain, pelayanan yang tidak mengikuti prosedur JKN, pengobatan tanpa rujukan pada kondisi non-gawat darurat, layanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS.

    Fokus Utama BPJS Kesehatan

    Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan yang adil dan merata, terutama untuk layanan medis yang bersifat esensial, mendesak, dan dibutuhkan masyarakat luas.

    Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

    Agar dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan secara optimal, peserta diwajibkan memastikan status kepesertaan aktif, membayar iuran tepat waktu, dan memperbarui data kepesertaan secara berkala melalui Mobile JKN atau layanan administrasi BPJS.

  • Kemensos Libatkan Pendamping PKH Cek Penerima BPJS PBI

    Kemensos Libatkan Pendamping PKH Cek Penerima BPJS PBI

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia untuk melakukan ground check terhadap 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah ini diambil untuk menonaktifkan atau mengalihkan kepesertaan kepada yang lebih membutuhkan.

    “Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Peserta PBI dapat dinonaktifkan jika hasil pendataan menunjukkan bahwa data pribadi mereka tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran. Hal ini bisa disebabkan kondisi ekonomi yang membaik atau ketidaksesuaian data administrasi. Namun, Kemensos memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi jika terjadi kesalahan pendataan.

    Gus Ipul menegaskan bahwa penonaktifan massal PBI BPJS tidak akan mengurangi jumlah penerima bantuan.

    Menurut Saifullah, penonaktifan dilakukan untuk memutakhirkan data dan mengalihkan kepesertaan PBI-JK dari kelompok mampu (desil 6-10 DTSEN) ke kelompok tidak mampu (desil 1-5).

    “Proses pengalihan ini bukan baru sekarang terjadi, tetapi sudah dimulai sejak bulan Mei tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap,” kata Saifullah.

    Mensos menambahkan, masyarakat yang dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi jika membutuhkan layanan kesehatan.

    Gus Ipul kembali menegaskan bahwa penonaktifan massal PBI BPJS tidak akan mengurangi jumlah penerima bantuan.

    Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

    Kemensos terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan PBI-JK.

    Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing. Kemensos menetapkan, Kemenkes meneruskan ke BPJS Kesehatan untuk anggaran, dan BPJS Kesehatan membayarkan ke rumah sakit.

    “Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,” terangnya.

    Berikut adalah rincian peran masing-masing instansi dalam program PBI-JK:

    Instansi Peran
    Kemensos Menetapkan penerima bantuan
    Kemenkes Meneruskan anggaran ke BPJS Kesehatan
    BPJS Kesehatan Membayarkan klaim ke rumah sakit

    Koordinasi yang baik antar instansi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program PBI-JK.

  • Gojek Luncurkan Program Apresiasi Mitra di Jakarta, Gratiskan BPJS dan Insentif

    Gojek Luncurkan Program Apresiasi Mitra di Jakarta, Gratiskan BPJS dan Insentif

    Aplikator transportasi online Gojek meluncurkan Program Apresiasi Mitra pada awal tahun. Program ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi berprinsip berkeadilan bagi mitra berkinerja terbaik. Program dirancang untuk memberikan manfaat nyata yang mendukung keseharian mitra, sekaligus memperkuat keberlanjutan penghasilan.

    Head of Driver Operations Gojek, Bambang Adi Wirawan, menyampaikan bahwa Program Apresiasi Mitra menghadirkan beragam dukungan. Dukungan ini mencakup perlindungan, potongan biaya untuk produk atau layanan, hingga akses peluang pemasukan tambahan.

    Mitra dengan kinerja terbaik berhak memperoleh berbagai manfaat. Manfaat tersebut termasuk bonus poin yang dapat ditukarkan dengan voucher BBM melalui aplikasi MyPertamina, paket data internet, dan token listrik.

    Selain itu, mitra juga mendapatkan atribut, voucher makanan, serta dukungan perawatan kendaraan. Program ini dirancang untuk meringankan beban operasional mitra sehari-hari.

    “Mitra pengemudi juga memiliki kesempatan memperoleh insentif bulanan dalam bentuk saldo GoPay, sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan atas kinerja mereka,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Bambang menambahkan, GoTo, induk Gojek, telah mengumumkan akan kembali membagikan Bonus Hari Raya (BHR). Ini merupakan bentuk apresiasi bagi mitra memenuhi kriteria, sebagaimana telah berlangsung pada tahun 2025.

    “Terbaru, Gojek juga menjadi pemain pertama di industri ride-hailing dalam memelopori inisiatif untuk menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk mitra berprestasi,” tuturnya.

    Inisiatif menggratiskan BPJS telah diumumkan di Surabaya pada Desember 2025 dan berlaku nasional pada Februari 2026. Seluruh manfaat tersebut dapat diperoleh mitra dengan kinerja baik. Kinerja ini didasarkan pada tingkat penerimaan order, tingkat penyelesaian trip, dan jumlah jam online.

    Tabel Rincian Manfaat Program Apresiasi Mitra Gojek

    Berikut adalah rincian manfaat yang didapatkan mitra Gojek berkinerja terbaik:

    Kategori Manfaat Deskripsi Manfaat
    Perlindungan Sosial Gratis Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
    Dukungan Keseharian Voucher BBM via MyPertamina, Paket Data, Token Listrik
    Operasional Atribut Mitra, Dukungan Perawatan Kendaraan
    Insentif Tambahan Saldo GoPay Bulanan, Bonus Hari Raya (BHR)
    Peluang Penghasilan Akses Program Langganan Gacor (komisi nol persen)

    Program Langganan Gacor Tanpa Potongan Komisi

    Selain manfaat tersebut, Gojek juga menawarkan program peningkatan order tanpa potongan komisi. Program opsional ini dinamakan Langganan Gacor, khusus untuk mitra terbaik.

    Bambang Adi Wirawan menjelaskan, mitra berkinerja baik dapat memilih program Langganan Gacor. Program ini memberikan akses ke order GoRide Hemat.

    Mitra driver tetap dapat mengambil order layanan lain di luar GoRide Hemat. Program ini dirancang untuk memberi pilihan bagi mitra driver berkinerja baik dalam meningkatkan pendapatan mereka.

    “Pada saat Mitra menerima order GoRide Hemat, Gojek tidak mengenakan potongan komisi (komisi nol persen),” ucapnya.

    Respons Positif dari Serikat Pengemudi Online

    Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI), Mahmud, menyambut baik program ini. Menurutnya, program-program tersebut menandakan Gojek mendengarkan aspirasi para mitranya.

    “Ya kami sudah dengar ada program manfaat terbaru ini dan juga apresiasi karena Gojek mendengarkan aspirasi dari mitra. BPJS gratis penting untuk melindungi kami yang sehari-hari kerja di jalan,” kata Mahmud.

    “Poin yang ditukar sebagai voucher itu juga sangat membantu karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kami,” lanjut Mahmud.

    “Di samping orderan yang melimpah, program-program khusus buat driver seperti itu memang penting dan semoga terus diperluas. Semoga ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman di lapangan untuk rajin dan konsisten narik,” tutupnya.

  • Ciamis Nonaktifkan 44.076 Peserta BPJS PBI, Akses Kesehatan Gratis Terancam

    Ciamis Nonaktifkan 44.076 Peserta BPJS PBI, Akses Kesehatan Gratis Terancam

    Pemerintah Kabupaten Ciamis menghadapi persoalan serius terkait jaminan kesehatan masyarakat. Sebanyak 44.076 peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Ciamis telah dinonaktifkan.

    Penonaktifan ini menimbulkan kekhawatiran puluhan ribu warga kehilangan akses layanan kesehatan gratis. Layanan tersebut selama ini dibiayai oleh pemerintah pusat.

    Penonaktifan tersebut merupakan dampak dari pemutakhiran data kemiskinan secara nasional oleh Kementerian Sosial. Proses ini memastikan subsidi iuran kesehatan tepat sasaran.

    Beberapa faktor administratif menjadi penyebab utama penonaktifan massal ini. Mayoritas disebabkan oleh data yang tidak padan dengan sistem Dukcapil.

    Selain itu, terdapat peserta yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili tanpa laporan. Verifikasi lapangan juga menunjukkan peningkatan taraf ekonomi peserta.

    Berikut adalah rincian perkiraan faktor penonaktifan:

    Faktor Perkiraan Persentase
    Data Tidak Padan Dukcapil 50%
    Meninggal Dunia 20%
    Perpindahan Domisili 15%
    Peningkatan Taraf Ekonomi 15%

    Ini berarti mereka dianggap tidak lagi layak menerima bantuan. Pemerintah berupaya agar bantuan hanya diberikan kepada warga yang paling membutuhkan.

    Solusi Reaktivasi Kepesertaan

    Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menawarkan solusi bagi warga yang terdampak. Peserta yang merasa masih berhak dapat melakukan reaktivasi status kepesertaannya.

    Syarat utama untuk reaktivasi adalah peserta harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Prosedur ini bertujuan untuk memvalidasi ulang kelayakan penerima.

    Langkah-langkah Reaktivasi PBI-KJ

    Peserta harus meminta surat keterangan untuk menggunakan layanan kesehatan. Surat ini dapat diperoleh di rumah sakit atau fasilitas kesehatan terkait.

    Selanjutnya, peserta mendatangi Dinas Sosial atau kantor kecamatan setempat. Mereka wajib membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

    Petugas akan melakukan pengecekan status di DTSEN. Jika pemohon terdaftar namun kartunya nonaktif, proses reaktivasi dapat diusulkan ke Kementerian Sosial.

    Dinas Sosial akan membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG. Verifikasi dokumen akan dilakukan oleh petugas Kemensos.

    Semua dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui Kemensos akan disampaikan ke BPJS Kesehatan. Setelah diterima dan disetujui, status kepesertaan akan aktif kembali.

    Warga Ciamis yang terdampak diimbau segera mengurus administrasi mereka. Hal ini penting agar perlindungan kesehatan tetap terjamin.

    Pemerintah daerah terus berupaya memvalidasi data. Tujuannya agar kuota PBI yang kosong dapat segera diisi oleh warga lain yang lebih membutuhkan jaminan kesehatan.

  • Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam memutakhirkan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).

    Pembaruan data ini bertujuan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Pemerintah juga membuka berbagai jalur untuk masyarakat berpartisipasi, termasuk usul, sanggah, dan reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan.

    Gus Ipul mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembaruan data PBI-JK.

    "Kita minta masyarakat ikut melakukan koreksi, usul, sanggah, kritik, saran. Yang kedua, bagi penerima manfaat yang dinonaktifkan, silakan reaktivasi. Banyak jalur yang bisa digunakan untuk itu, dan ini menjadi bagian dari verifikasi dan validasi kita. Saya mengundang masyarakat semua untuk bisa ikut aktif melakukan reaktivasi," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Penegasan ini disampaikan dalam acara "Hot Room" bertema "BPJS PBI: Layanan Tetap Jalan, Bagaimana Ke Depan?" pada Rabu (11/2) malam.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Hotman Paris, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, BPJS Watch Timboel Siregar, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni.

    Mensos mengakui bahwa persoalan data masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

    Ia menekankan bahwa kunci perbaikan terletak pada keterbukaan dan pemutakhiran data secara berkala.

    Reaktivasi dan Jaminan Layanan Kesehatan

    Pada tahun 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 13 juta penerima manfaat PBI-JK karena dianggap tidak memenuhi kriteria.

    Dari jumlah tersebut, 87 ribu orang telah melakukan reaktivasi dengan melampirkan bukti pendukung yang diperlukan.

    Gus Ipul menjelaskan, jangka waktu tiga bulan yang disepakati bersama DPR digunakan untuk proses pengecekan lapangan (ground check) dan reaktivasi.

    Langkah ini memastikan pasien penyakit katastropik atau kronis seperti gagal ginjal dan jantung koroner tetap mendapatkan layanan PBI-JK.

    "Masyarakat tidak perlu khawatir, PBI tidak akan dihentikan dan tidak akan ada pengurangan (kuota). Yang ada adalah penyesuaian data dengan hasil ground check antara Pemerintah Daerah dengan DTSEN," ujar Gus Ipul.

    Saluran Partisipasi Masyarakat

    Kemensos membuka partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang dilengkapi fitur usul dan sanggah.

    Selain itu, tersedia layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam untuk menampung keluhan.

    "Pertama kita buka yang namanya aplikasi cek bansos. Di situ ada fitur usul sanggah. Boleh usul, boleh sanggah sambil melampirkan bukti-bukti foto aset misalnya. Kita juga siapkan call center. 021-171 yang beroperasi selama 24 jam untuk menampung keluhan, usulan, sanggahan dari masyarakat," tuturnya.

    Usulan dan sanggahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Verifikasi akan dilakukan melalui ground check dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait lainnya.

    Transformasi Data Nasional

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi data berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Regulasi ini mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS bersama kementerian terkait.

    "Hasil dari pembaruan data ini diberikan kepada BPS untuk diproses dan digunakan untuk mengukur penerima manfaat atau peserta BPJS Kesehatan," ujar Gus Ipul.

    Pemerintah daerah bersama Kemensos akan mengecek melalui DTSEN, khususnya untuk Desil 1-5, untuk diajukan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat setiap bulannya.

    Setelah itu, data diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk proses selanjutnya.

    Mengatasi Kesalahan Data

    Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan PBI tidak dihapus, melainkan dialihkan agar lebih tepat sasaran.

    Pembaruan data dilakukan untuk mengatasi dugaan inclusion error (penerima yang seharusnya tidak berhak) dan exclusion error (yang berhak namun tidak menerima).

    Kategori Kesalahan Data PBI-JK Jumlah Individu Status
    Exclusion Error (Belum menerima bantuan) 54 juta warga Data belum tersinkronisasi
    Inclusion Error (Terlanjur menerima bantuan) 15 juta warga Terindikasi mampu, data belum diperbarui
    Dinonaktifkan pada 2025 13 juta penerima manfaat Tidak memenuhi kriteria
    Reaktivasi setelah dinonaktifkan 87 ribu orang Melampirkan bukti pendukung

    Di awal tahun 2026, sekitar 54 juta warga belum menerima bantuan karena data belum tersinkronisasi atau mengalami exclusion error.

    Sementara itu, 15 juta warga tergolong mampu masih menerima bantuan akibat data yang belum diperbarui atau disebut inclusion error.

    Kemensos bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus melakukan validasi dan verifikasi berkelanjutan.

    Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data agar masyarakat yang berhak segera masuk dalam daftar penerima bantuan.

  • Kemensos Nonaktifkan 47 Ribu Kepesertaan BPJS PBI di Lombok Barat

    Kemensos Nonaktifkan 47 Ribu Kepesertaan BPJS PBI di Lombok Barat

    Sebanyak 47 ribu kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Lombok Barat telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Penonaktifan ini tercatat per akhir Januari lalu.

    “Iya 47 ribu data per akhir Januari kemarin,” ujar Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), Arief Suryawirawan, Rabu (11/2/2026).

    Arief menjelaskan, penonaktifan ribuan kepesertaan BPJS PBI ini disebabkan berbagai persoalan. Indikasi masalah meliputi perubahan status desil masyarakat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penerima yang sudah meninggal dunia.

    Selain itu, terdapat pula penerima yang terindikasi menyalahgunakan BPJS untuk judi online (judol). Beberapa penerima juga telah berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, sehingga tidak lagi memenuhi syarat.

    “Ada yang meninggal, terindikasi judol, kemudian dia sudah menjadi ASN atau TNI dan Polri. Atau keluar dari desil 1 sampai 5,” jelas Kadis yang baru menjabat selama satu bulan tersebut.

    Berikut adalah beberapa alasan umum penonaktifan kepesertaan BPJS PBI:

    Alasan Deskripsi
    Perubahan Status Desil Perubahan kondisi ekonomi masyarakat pada DTSEN.
    Meninggal Dunia Penerima bantuan iuran sudah tidak ada.
    Penyalahgunaan Penggunaan BPJS untuk hal tidak sesuai, seperti judi online.
    Perubahan Status Pekerjaan Menjadi ASN, TNI, atau Polri.

    Layanan Kesehatan Tetap Terjamin Sementara

    Masyarakat Lombok Barat yang terdampak penonaktifan tidak perlu khawatir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat akan menanggung biaya pelayanan kesehatan mereka untuk sementara waktu.

    Penanggungan biaya ini berlaku hingga kepesertaan BPJS dapat direaktivasi. Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat untuk memastikan layanan tetap berjalan.

    “Kalau masyarakat sakit, silahkan langsung ke Dinas Kesehatan, untuk dibuatkan permohonan atau rekomendasi supaya bisa dilayani di rumah sakit. Itu untuk sementara waktu sampai direaktivasi, masyarakat tidak perlu khawatir. Tetap kita utamakan layanan kesehatannya,” terang Arief.

    Rencana Reaktivasi dan Pembaruan Data

    Dinas Sosial akan segera berkoordinasi dengan BPJS dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuan koordinasi ini adalah membahas reaktivasi 47 ribu kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    Arief optimis permasalahan ini dapat diselesaikan. Syaratnya, data penerima atau masyarakat harus dapat diperbarui kembali secara akurat.

    “47 ribu ini sebisa mungkin direaktivasi kembali. Jadi sebenarnya kan ada waktunya, setiap tiga bulan itu harus diupdate datanya. Kan DTSEN ini belum valid-valid sekali. Karena masih ada orang yang seharusnya dapat, tapi belum dapat. Itu yang seharusnya terus diverifikasi dan dievaluasi,” pungkas Arief.

  • Kemenkes Targetkan Perpres KRIS BPJS Kesehatan Diteken Bulan Ini di Jakarta

    Kemenkes Targetkan Perpres KRIS BPJS Kesehatan Diteken Bulan Ini di Jakarta

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan informasi terbaru mengenai implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Skema ini dirancang untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, memastikan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

    Budi Gunadi Sadikin berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur KRIS dan sistem pembayaran layanan kesehatan berbasis Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG) dapat segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

    "Tadi ada pertanyaan kapan-kapan ini KRIS sama IDRG keluar? Diharapkan ini sudah final nih Perpres-nya. Mudah-mudahan bulan ini bisa ditandatangani," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Setelah Perpres diteken, pemerintah akan segera memulai proyek percontohan (pilot project). Tiga sistem baru, termasuk sistem rujukan, akan diuji coba secara bersamaan.

    "Sesudah ditandatangani, kita bisa mem-pilot project-nya, yang IDRG, rujukan, dan KRIS sekaligus supaya kita bisa melihat," imbuh Budi Gunadi Sadikin.

    Berikut adalah beberapa sistem baru yang akan diuji coba:

    Sistem Tujuan Utama
    KRIS Menyamakan standar layanan rawat inap bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.
    iDRG Mengendalikan pembiayaan layanan kesehatan melalui prosedur yang lebih rinci.
    Sistem Rujukan Mengoptimalkan alur rujukan pasien untuk efisiensi dan kualitas layanan.

    Efisiensi Biaya dan Peningkatan Mutu

    Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa uji coba perubahan sistem rujukan dalam skala kecil telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah penghematan biaya yang signifikan bagi BPJS Kesehatan.

    "Insight orang untuk mendapatkan layanan yang advance itu biasanya harus 3-4 kali dirawat pindah-pindah RS, itu (nanti) hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja," terang Budi.

    Dengan implementasi KRIS, kendali mutu layanan diharapkan akan lebih baik. Sementara itu, iDRG akan memungkinkan kontrol pembiayaan yang lebih efektif.

    "Dengan adanya KRIS, jelas kendali mutunya akan lebih baik. Dengan adanya IDRG, kita juga akan membuat, agar pembiayaannya bisa lebih kita kontrol, untuk prosedur-prosedur yang memang sekarang makan biaya besar. Karena kita akan bikin lebih rinci lagi, antara prosedur A-1, prosedur A-2. Yang tadinya prosedurnya jadi satu prosedur A dengan harga yang sama. Jadi kita pasti harapkan itu bisa dan diharapkan pilot project itu bisa berjalan," tambahnya.

  • BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengumumkan bahwa 120.472 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah diaktifkan kembali. Ia menilai polemik terkait penonaktifan peserta kini telah selesai.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ghufron dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia juga menyayangkan persoalan ini masih terus menjadi perbincangan.

    “Penyakit yang berbiaya katastropik, itu ada memang 120 ribu, tepatnya 120.472. Nah oleh Kemensos dicocokkan lagi. Sekarang sudah aktif kembali,” kata Ghufron.

    Ghufron menambahkan bahwa peserta yang membutuhkan layanan seperti cuci darah juga sudah diaktifkan kembali. Menurutnya, masalah utama penonaktifan sudah teratasi.

    “Yang butuh cuci darah segala macam itu yang ramai ini sudah diaktifkan kembali, jadi sebetulnya sudah selesai ini. Tapi kan gorengannya belum selesai itu masalahnya,” sambungnya.

    Penonaktifan peserta PBI khusus merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. SK ini berlaku per 1 Februari 2026, dan tertanggal 22 Januari 2026.

    BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa data dari Kemensos kemudian didaftarkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini untuk kepesertaan periode Februari 2026. BPJS hanya menjalankan keputusan berdasarkan data yang ditetapkan Kemensos.

    Verifikasi Data dan Jumlah Peserta

    Menurut Ghufron, jumlah peserta yang dinonaktifkan sebenarnya tidak mencapai 120 ribu. Verifikasi ulang menunjukkan angka yang berbeda.

    “Jadi itu ada 102.921. Jadi bukan 120. Kenapa begitu? Karena sebagian sudah pindah segmen mengaktifkan, atau sebagian sudah lapor ke dinas sosial, lalu dicocokkan, oh dia perlu pelayanan, diaktifkan lagi,” ujarnya.

    Dengan demikian, sisa 102.921 peserta PBI JK yang sebelumnya dinonaktifkan kini sudah kembali aktif. Proses verifikasi data telah dilakukan oleh Kemensos.

    Berikut rincian data peserta PBI JK yang sempat menjadi polemik:

    Deskripsi Jumlah Peserta
    Peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan 120.472
    Peserta yang telah diaktifkan kembali (setelah verifikasi Kemensos) 102.921
    Peserta yang pindah segmen/lapor ke Dinas Sosial 17.551

    Ini menunjukkan proses validasi data yang dilakukan oleh Kemensos. Sebagian peserta telah berpindah segmen kepesertaan. Sebagian lain melaporkan kondisinya ke dinas sosial setempat untuk proses aktivasi ulang.

  • Kemenkes Ungkap Jumlah Peserta JKN Tidak Aktif Melonjak Drastis, Capai Rp 26 T Tunggakan

    Kemenkes Ungkap Jumlah Peserta JKN Tidak Aktif Melonjak Drastis, Capai Rp 26 T Tunggakan

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan lonjakan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak aktif. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (11/2/2026).

    Jumlah peserta JKN tidak aktif terus meningkat, mencapai 63 juta jiwa pada tahun 2026. Angka ini naik signifikan dari 49 juta peserta pada tahun 2025.

    Menkes Budi sebelumnya membahas kebijakan penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Regulasi ini sedang menunggu penandatanganan setelah harmonisasi di Sekretariat Negara.

    “Sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi, tinggal ditandatangani,” kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Detail kebijakan akan dijelaskan langsung oleh BPJS Kesehatan. Setelah itu, Menkes memaparkan kondisi kepesertaan JKN yang memprihatinkan.

    Kategori Peserta JKN Tidak Aktif

    Peserta JKN yang tidak aktif terbagi dalam dua kategori utama. Kategori tersebut adalah tidak aktif karena menunggak iuran dan tidak aktif karena mutasi kepesertaan.

    Mutasi kepesertaan terjadi misalnya pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang beralih. Mereka keluar dari PBI dan berpindah ke kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri atau kategori lain, namun tidak melanjutkan pembayaran iuran.

    “Misalnya PBI, ada sekitar 16,9 juta yang tidak aktif karena dimutasi keluar dari PBI, pindah ke PBPU mandiri atau kategori lain, sehingga tidak bayar iurannya,” jelas Menkes.

    Total Piutang Iuran BPJS Kesehatan

    Kondisi ini menyebabkan total piutang iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 26,47 triliun. Mayoritas tunggakan berasal dari peserta PBPU mandiri yang berhenti membayar setelah berpindah kategori.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta tidak aktif dan piutang iuran BPJS Kesehatan:

    Tahun Jumlah Peserta Tidak Aktif Keterangan
    2025 49 juta jiwa Meningkat
    2026 63 juta jiwa Meningkat drastis

    Menkes Budi menambahkan bahwa tunggakan terbesar secara nilai rupiah berasal dari peserta PBPU mandiri. Angkanya mencapai sekitar Rp 22 triliun.

    “Kalau dari jumlah rupiah, paling besar di PBPU mandiri, sekitar Rp 22 triliun,” ungkap Menkes.

    Ini menunjukkan bahwa sebagian besar beban tunggakan berasal dari peserta mandiri. Mereka berhenti membayar iuran dalam jangka panjang. Tingginya angka tunggakan ini menjadi alasan utama pemerintah menyiapkan kebijakan baru.

    Meski Menkes belum menyebutkan bentuk kebijakan secara eksplisit, pernyataannya menguatkan wacana penghapusan. Kebijakan ini bertujuan untuk penataan ulang tunggakan iuran agar peserta bisa aktif kembali tanpa terbebani utang lama.

    “Mengenai detail isinya seperti apa, mungkin nanti lebih tepat teman-teman BPJS Kesehatan yang akan menjelaskan,” pungkasnya.

  • Kemenkes Jamin Biaya 120 Ribu Pasien Katastropik PBI JK, RS Tak Perlu Khawatir di Senayan

    Kemenkes Jamin Biaya 120 Ribu Pasien Katastropik PBI JK, RS Tak Perlu Khawatir di Senayan

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh rumah sakit tidak perlu ragu melayani pasien penyakit kronis atau katastropik. Terutama bagi mereka yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sedang dalam proses reaktivasi.

    Budi memastikan pemerintah akan menanggung penuh biaya layanan kesehatan bagi pasien tersebut. Jaminan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

    Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Budi menjelaskan bahwa sebanyak 120.000 pasien katastropik akan direaktivasi status PBI JK-nya.

    "120.000 pasien-pasien katastropik ini sudah disetujui oleh Pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial," kata Budi.

    Dengan demikian, kata Budi, mereka akan langsung tetap bisa datang ke seluruh fasilitas kesehatan. Pasien dapat menerima layanan, dan fasilitas kesehatannya dibayari oleh pemerintah.

    Budi juga menyebut sudah ada surat edaran (SE) kepada seluruh rumah sakit. Surat edaran ini untuk memastikan pelayanan tetap diberikan.

    "Hari ini, kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit, bahwa untuk layanan-layanan katastropik yang BPJS keluarkan 120.000, bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani," ujarnya.

    Budi berharap Kementerian Sosial segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait reaktivasi ini. Ia telah meminta Sekjennya untuk berkoordinasi dengan Kemensos.

    "Jadi kita keluarkan suratnya hari ini, sekarang saya pribadi akan, sudah minta Pak Sekjen saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga SK Kemensos," sambungnya.

    Iuran PBI JK bagi pasien tersebut akan dibayarkan melalui Kementerian Sosial. Hal ini menegaskan kembali agar fasilitas kesehatan tidak menunda atau menghentikan layanan.

    "Rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya, karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial," tuturnya.

    Berikut ringkasan poin penting terkait kebijakan PBI JK:

    Poin Kebijakan Keterangan
    Jumlah Pasien 120.000 pasien katastropik
    Status Kepesertaan PBI JK dalam proses reaktivasi
    Penjamin Biaya Pemerintah (melalui Kementerian Sosial)
    Tujuan Memastikan akses layanan kesehatan
    Tindakan Kemenkes Mengeluarkan surat edaran ke rumah sakit
    Harapan Menkes Kemensos segera mengeluarkan SK reaktivasi