Tag: BPJS

  • Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak Kini Lebih Mudah di Tahun 2026

    Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak Kini Lebih Mudah di Tahun 2026

    Memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif menjadi krusial untuk mengakses layanan kesehatan. Pada tahun 2026 ini, cara mengecek status BPJS Kesehatan sudah jauh lebih mudah dan praktis. Anda tidak perlu lagi antre panjang di kantor cabang, karena semua bisa dilakukan dalam hitungan menit, kapan saja dan di mana saja.

    Kini, beragam opsi tersedia, mulai dari layanan chatbot di WhatsApp hingga aplikasi di ponsel pintar. Mengecek status secara berkala sangat dianjurkan agar Anda dapat segera mengurus reaktivasi jika status kepesertaan Anda ternyata tidak aktif. Jangan sampai menunda hingga kondisi mendesak.

    Sebelum mengetahui cara mengeceknya, penting untuk memahami beberapa alasan umum mengapa status BPJS Kesehatan bisa menjadi non-aktif. Pemahaman ini membantu Anda mengantisipasi dan segera mengambil tindakan yang diperlukan.

    Status kepesertaan BPJS Kesehatan bisa menjadi non-aktif karena beberapa faktor. Bagi peserta mandiri, menunggak iuran menjadi penyebab utama. Sementara itu, karyawan yang iurannya dibayarkan perusahaan bisa non-aktif jika resign atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Selain itu, data yang tidak padan dengan Dukcapil juga dapat mengakibatkan status non-aktif. Anak yang masuk tanggungan orang tua juga bisa non-aktif setelah mencapai usia tertentu. Mengecek status secara berkala memungkinkan Anda segera mengurus reaktivasi jika diperlukan.

    Cek Melalui WhatsApp PANDAWA

    Layanan PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp) adalah metode paling populer untuk mengecek status BPJS Kesehatan. Hampir semua pengguna smartphone kini menggunakan WhatsApp, membuat cara ini sangat mudah diakses dan gratis (hanya membutuhkan kuota internet).

    Untuk menggunakan PANDAWA, simpan nomor resmi 08118165165. Buka aplikasi WhatsApp, kirim pesan singkat seperti 'Halo' atau 'Test'. Chatbot akan membalas dengan beberapa pilihan layanan. Ikuti instruksi, pilih menu 'Informasi', lalu 'Cek Status Kepesertaan'. Masukkan NIK (nomor KTP) atau nomor kartu BPJS Kesehatan, kemudian input tanggal lahir Anda dengan format Tahun-Bulan-Tanggal (Contoh: 1995-08-17). Sistem akan otomatis mengirimkan informasi lengkap.

    Aplikasi Mobile JKN

    Bagi yang menginginkan fitur lebih lengkap, aplikasi Mobile JKN adalah solusinya. Selain mengecek status, Anda juga bisa melakukan pindah fasilitas kesehatan (faskes) atau mengecek tagihan iuran langsung dari aplikasi ini.

    Unduh Mobile JKN di Google Play Store atau Apple App Store. Lakukan pendaftaran atau login menggunakan NIK/Nomor BPJS, password, dan kode captcha. Di halaman utama, cari dan pilih menu 'Info Peserta'. Layar akan menampilkan profil Anda, termasuk status keaktifan, kelas perawatan, hingga riwayat iuran.

    Asisten Virtual CHIKA di Telegram

    Selain WhatsApp, BPJS Kesehatan juga hadir di Telegram melalui asisten virtual bernama CHIKA. Cara ini dikenal sangat ringan dan cepat, cocok bagi pengguna Telegram.

    Untuk memulai, cari akun @Chika_BPJSKesehatan_bot di kolom pencarian Telegram. Mulai percakapan dengan mengetik angka 1. Pilih menu 'Informasi', lalu 'Cek Status Peserta'. Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan Anda, kemudian masukkan tanggal lahir dengan format YYYYMMDD (Contoh: 19950817). CHIKA akan langsung memberitahukan status Anda.

    Care Center 165

    Jika Anda lebih nyaman berbicara langsung atau tidak memiliki paket data internet, layanan Care Center 165 adalah pilihan terbaik. Layanan ini tersedia 24 jam nonstop, memungkinkan Anda mengecek status kapan saja.

    Hubungi nomor 165 melalui ponsel Anda. Pilih opsi layanan jenis 1, kemudian pilih layanan untuk memeriksa status kepesertaan. Anda akan diminta memasukkan nomor NIK atau nomor BPJS beserta tanggal lahir untuk verifikasi. Informasi status akan disampaikan oleh petugas atau melalui suara mesin interaktif. Pastikan Anda memiliki pulsa yang cukup karena layanan ini dikenakan biaya sesuai tarif operator.

    Kantor Cabang BPJS Kesehatan

    Cara terakhir ini adalah solusi bagi Anda yang mungkin mengalami kendala administrasi rumit, seperti data ganda atau ingin melakukan perubahan data yang tidak dapat dilakukan secara online.

    Datangi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat di domisili Anda. Bawa dokumen wajib seperti KTP dan Kartu BPJS Kesehatan. Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengecek status kepesertaan sekaligus menyelesaikan kendala yang ada. Petugas akan membantu mengecek sistem dan memberikan solusi jika akun Anda bermasalah.

    Berikut adalah ringkasan metode pengecekan status BPJS Kesehatan:

    Metode Kelebihan Keterangan
    WhatsApp PANDAWA Mudah, gratis (kuota internet), populer Nomor 08118165165
    Mobile JKN Fitur lengkap (pindah faskes, cek tagihan) Aplikasi di Android/iOS
    Telegram CHIKA Ringan, cepat Akun @Chika_BPJSKesehatan_bot
    Care Center 165 24 jam, berbicara langsung Berbayar sesuai tarif operator
    Kantor Cabang Solusi kendala rumit (data ganda, perubahan data) Bawa KTP & Kartu BPJS

    Mengecek status BPJS Kesehatan kini tidak lagi merepotkan. Jika Anda mencari pilihan yang mudah dan gratis (cukup menggunakan kuota internet), WhatsApp PANDAWA atau Telegram CHIKA adalah opsi terbaik. Namun, jika Anda juga ingin memantau dan menghubungkan tagihan secara teratur, aplikasi Mobile JKN wajib ada di ponsel Anda.

  • Aceh Usul Iuran BPJS 500 Ribu Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Aceh Usul Iuran BPJS 500 Ribu Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi 500 ribu warga Aceh ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, iuran ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) via program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

    Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026). Ia menekankan urgensi pengalihan pembiayaan ini mengingat status Aceh sebagai daerah bencana.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa daerah bencana secara aturan diperbolehkan mengajukan agar BPJS ditanggung oleh dana APBN. Selama ini, 500 ribu jiwa ditanggung APBA, sementara sisanya sudah ditanggung APBN.

    Ia menyerahkan surat usulan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

    “Kami telah mengusulkan agar ini cepat disetujui karena mengingat mereka yang 500 ribu orang kalau berobat harus menggunakan dana. Tidak layak di daerah bencana mereka harus mencari uang untuk berobat,” jelas Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    Dana APBA yang sebelumnya dialokasikan untuk iuran kesehatan kini diharapkan dapat difokuskan pada penanganan bencana. Dek Fadh berharap beban iuran ini beralih ke APBN.

    Surat Permohonan Gubernur Aceh

    Dalam paparannya, Dek Fadh juga menunjukkan surat yang ditandatangani Gubernur Muzakir Manaf pada Rabu, 28 Januari lalu. Surat perihal 'Permohonan Kuota Tambahan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan' itu ditujukan kepada Menteri Sosial.

    Surat tersebut menguraikan bahwa Aceh menerapkan Universal Health Coverage (UHC) dalam pembiayaan JKA. Metode ini memastikan seluruh penduduk Aceh menerima bantuan iuran kesehatan.

    Jika UHC tidak terpenuhi, akses kesehatan bagi penduduk Aceh akan terganggu. Pembiayaan iuran kesehatan bersumber dari APBA dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Kementerian Sosial RI melalui JKN menanggung iuran masyarakat dalam desil 1 hingga desil 5. Namun, cakupan ini terbatas oleh kuota tertentu.

    Berikut adalah rincian data pembiayaan BPJS Kesehatan berdasarkan data dalam OTSEN:

    Kategori Jumlah Jiwa Keterangan
    Penduduk Aceh dalam desil 1 s.d 5 (OTSEN) 3.601.228 Melalui anggaran PBI JK
    Pembiayaan BPJS Kesehatan yang mencakup 2.841.187 Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 292/HUK/2025 tanggal 24 Desember 2025

    “Berkenaan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, kami mohon kiranya Bapak Menteri berkenan memberikan pembiayaan PBI JK dalam desil 1 s.d 5 ditanggung seluruhnya oleh Kementerian Sosial RI selama 5 (lima) tahun ke depan,” bunyi surat tersebut.

    Kunjungan Pimpinan MPR ke Aceh

    Pimpinan MPR mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2/2026) dalam agenda kerja. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR RI.

    Wakil Ketua MPR RI yang hadir antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan AM Akbar Supratman. Pimpinan dari semua fraksi juga turut hadir dalam kunjungan tersebut.

    Mereka adalah Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir pula Mendagri Tito Karnavian dan perwakilan DPD Dedi Iskandar Batubara.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan sejumlah staf khusus juga ikut mendampingi.

  • Jutaan Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek Status dan Reaktivasi di Surabaya

    Jutaan Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Ini Cara Cek Status dan Reaktivasi di Surabaya

    Jutaan peserta BPJS PBI dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) akhir-akhir ini. Penonaktifan ini terjadi sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Kemensos menilai kondisi ekonomi rumah tangga penerima bantuan telah membaik.

    BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) merupakan program khusus untuk masyarakat fakir miskin atau tidak mampu. Data ini sesuai dengan yang tercatat di Dinas Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini menjamin peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan.

    Pemerintah menanggung seluruh iuran BPJS PBI. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan rawat inap kelas 3. Peserta juga harus terdaftar di DTKS dan belum menjadi peserta BPJS Mandiri, PPU, atau PBPU.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penonaktifan 13,5 juta peserta PBI JKN merupakan bagian dari pemutakhiran data. Proses ini melalui DTSEN agar bantuan lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga membuka ruang reaktivasi bagi warga yang masih memenuhi kriteria.

    “Pemutakhiran adalah mandat negara, dan melindungi rakyat adalah prinsip negara,” ungkap Gus Ipul.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut mandat presiden untuk memastikan perlindungan sosial berbasis data akurat. Evaluasi menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran.

    Lebih dari 54 juta jiwa di desil 1-5 belum menerima PBI JKN. Sementara, sekitar 15 juta jiwa di desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima. Gus Ipul menegaskan tidak ada pengurangan, melainkan realokasi.

    “Tidak ada yang dikurangi tapi direalokasi. Kami alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kami miliki,” jelasnya.

    Kemensos mencatat perbaikan akurasi data setelah konsolidasi dengan BPS dan pemda. Ini menurunkan inclusion error dan exclusion error secara signifikan. Dari 13,5 juta peserta dinonaktifkan, 87.591 mengajukan reaktivasi.

    Sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung pemda di wilayah UHC. “Artinya penonaktifan ini tepat. Mereka yang mampu beralih menjadi mandiri atau ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

    Kemensos membuka reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta dengan penyakit kronis atau katastrofik. Ini termasuk bayi baru lahir. Bantuan dalam kondisi khusus seperti bencana atau keadaan darurat juga tetap diberikan.

    Prioritas Peserta BPJS PBI

    Kelompok prioritas BPJS PBI ditetapkan untuk memastikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat sasaran. Program ini memfokuskan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan yang memenuhi kriteria tertentu.

    Kriteria Prioritas BPJS PBI
    Masyarakat miskin atau penerima bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako)
    Anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas tanpa penopang ekonomi
    Korban bencana alam atau sosial yang kehilangan mata pencarian
    Calon peserta memiliki e-KTP dan KK
    Pendaftar baru berusia di bawah 60 tahun (di beberapa daerah)
    Tidak memiliki tunggakan iuran sebelumnya

    Data nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah agar bantuan tepat sasaran.

    Cara Cek Status Kepesertaan BPJS PBI

    Status kepesertaan BPJS PBI dapat dicek secara online melalui tiga cara: aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa, atau care center BPJS Kesehatan.

    Via Aplikasi Mobile JKN

    1. Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store.
    2. Daftar atau login menggunakan NIK dan tanggal lahir.
    3. Pilih menu 'Info Peserta' untuk melihat status aktif, nonaktif, atau terblokir.

    Melalui WhatsApp Pandawa

    1. Kirim pesan ke nomor 0811-8-165-165.
    2. Pilih menu Informasi, lalu pilih 'Cek Status Kepesertaan'.
    3. Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS.
    4. Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
    5. Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau tidak.

    Lewat Care Center BPJS Kesehatan

    1. Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
    2. Pilih layanan cek status kepesertaan.
    3. Masukkan NIK atau Noka.
    4. Masukkan tanggal lahir.
    5. Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

    Ketentuan dan Persyaratan Reaktivasi BPJS PBI

    Reaktivasi BPJS PBI penting diketahui peserta yang statusnya nonaktif. Selama masih memenuhi kriteria masyarakat miskin atau rentan miskin, peserta berhak mengajukan pengaktifan kembali sesuai prosedur.

    Ketentuan Reaktivasi

    • Pernah dinonaktifkan sebelumnya (khususnya 2025 atau terbaru).
    • Diverifikasi sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin di DTKS.
    • Menderita penyakit kronis, katastropik, atau darurat medis yang mengancam jiwa.
    • Data DTKS peserta dimutakhirkan maksimal 2 periode terakhir.
    • Jika nonaktif kurang dari enam bulan, bisa langsung reaktivasi.
    • Jika lebih dari enam bulan, wajib dilakukan pengusulan ulang DTKS.

    Dokumen yang Diperlukan

    • e-KTP asli dan fotokopi valid.
    • KK terbaru dengan barcode.
    • Kartu KIS/JKN PBI nonaktif.
    • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
    • Surat keterangan berobat/rujukan/rekam medis dari Puskesmas/RS (untuk kasus sakit).
    • Surat keterangan dari desa (jika diperlukan).

    Prosedur Reaktivasi BPJS PBI

    BPJS PBI yang nonaktif bisa diaktifkan kembali melalui dinas sosial setempat. Ini berlaku jika peserta masih memenuhi kriteria miskin/rentan miskin dan masa nonaktif kurang dari enam bulan (sesuai Permensos No 21/2019).

    Reaktivasi Kurang dari Enam Bulan

    1. Cek status kepesertaan via Mobile JKN.
    2. Ajukan permohonan ke dinas sosial kabupaten/kota dengan membawa semua dokumen. Dinas sosial akan memverifikasi dan mendaftarkan ulang ke DTKS jika perlu.
    3. Dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat untuk proses reaktivasi.
    4. Tunggu konfirmasi aktivasi dari BPJS (bisa 1-7 hari). Cek ulang status via aplikasi atau hubungi faskes pertama. Jika darurat medis, faskes akan menangani lebih dulu sambil mengurus berkas.

    Reaktivasi Lebih dari Enam Bulan

    Jika BPJS PBI nonaktif lebih dari enam bulan, proses reaktivasi tidak bisa langsung. Wajib usulan ulang ke DTKS melalui musyawarah desa/kelurahan. Mulai dengan daftar ulang DTKS, ikuti langkah-langkah ini:

    1. Kunjungi kelurahan/desa membawa e-KTP, KK, dan SKTM dari RT/RW untuk verifikasi lapangan oleh dinas sosial.
    2. Setelah data DTKS disetujui via SIKS-NG dan musyawarah, Dinsos akan mengeluarkan rekomendasi ke BPJS untuk aktivasi ulang (bisa 1-3 bulan).
    3. Serahkan rekomendasi DTKS ke kantor BPJS cabang, tunggu konfirmasi status aktif di Mobile JKN.

    Apabila ada kondisi sakit mendesak, pengajuan bisa langsung ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) atau dinas sosial. Lampirkan rekam medis dari puskesmas agar layanan darurat segera diproses. Pastikan NIK sudah sinkron dengan data Dukcapil agar prosesnya lebih cepat.

    Jika sudah tidak tercatat lagi di DTKS, syarat utama reaktivasi atau pendaftaran ulang BPJS PBI tidak terpenuhi. Peserta perlu mengajukan data kembali melalui prosedur resmi di tingkat desa atau kelurahan. Ini biasanya melalui pendataan ulang atau usulan dari aparat setempat agar bisa dipertimbangkan masuk lagi ke program.

  • Guru ASN Sukabumi Keluhkan Potongan BPJS Kesehatan Berulang hingga 26 Kali Setahun

    Guru ASN Sukabumi Keluhkan Potongan BPJS Kesehatan Berulang hingga 26 Kali Setahun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik di Sukabumi mengeluhkan potongan iuran BPJS Kesehatan. Beberapa guru PNS dan PPPK menyatakan iuran BPJS Kesehatan dipotong lebih dari satu kali dalam sebulan. Klaimnya, pemotongan itu mencapai 26 kali dalam setahun.

    Keluhan ini menyebar luas di media sosial. Unggahan yang beredar menyebut potongan iuran BPJS Kesehatan berasal dari berbagai sumber. Ini meliputi gaji bulanan, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan TPG 100 persen.

    Rinciannya, 12 kali potongan dari gaji, 12 kali dari TPG, dan dua kali dari TPG 100 persen.

    PPS Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Indra Agustian, merespons keluhan ini. Ia menjelaskan bahwa guru termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Peraturan tersebut mengatur perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

    "Untuk PPU, iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen. Rinciannya, 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari gaji peserta," kata Indra saat dikonfirmasi detikJabar, Selasa (10/2/2024).

    Indra menegaskan penghitungan iuran BPJS Kesehatan memiliki batas maksimal. Batas ini didasarkan pada take home pay (penghasilan bersih) sebesar Rp12 juta.

    Artinya, meskipun penghasilan ASN melebihi angka tersebut, dasar pengenaan iuran tetap dibatasi.

    "Kalau penghasilan di atas Rp12 juta atau pas Rp12 juta, potongan iuran JKN-nya tetap maksimal Rp120 ribu. Itu 1 persen dari Rp12 juta. Sisanya, 4 persen menjadi kewajiban pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah," jelasnya.

    Komponen Take Home Pay dan Mekanisme Pemotongan Iuran

    Indra menerangkan, take home pay mencakup gaji pokok dan seluruh tunjangan. Ini adalah tunjangan yang diterima dalam satu bulan, termasuk TPG. Misalnya, jika gaji pokok Rp3 juta dan TPG Rp2 juta, maka take home pay sebesar Rp5 juta.

    Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan yang dipotong sebesar Rp50 ribu per bulan.

    "Gaji ke-13 dan THR tidak masuk komponen take home pay, jadi tidak dikenakan potongan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Indra.

    BPJS Kesehatan tidak mengatur teknis skema pemotongan. Ini termasuk apakah dilakukan satu kali atau beberapa kali dalam sebulan. Namun, yang terpenting adalah total potongan tidak melebihi 1 persen dari akumulasi take home pay.

    Batas maksimalnya adalah Rp120 ribu per bulan.

    "Perlu digarisbawahi, iuran 1 persen itu sudah mencakup kepesertaan pekerja, satu orang suami atau istri, serta maksimal tiga orang anak," ujarnya.

    Indra juga menegaskan BPJS Kesehatan tidak melakukan pemotongan langsung kepada ASN. Proses pemotongan dilakukan oleh bendahara instansi. Kemudian disetorkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    Dana tersebut diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga akhirnya masuk ke kas BPJS Kesehatan.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme potongan iuran BPJS Kesehatan untuk PPU:

    Komponen Presentase Potongan Keterangan
    Pemberi Kerja 4% Ditanggung Pemerintah Daerah
    Peserta 1% Dipotong dari gaji peserta
    Total Iuran 5% Dari take home pay

    "Kalau terjadi pemotongan lebih dari satu kali, bisa jadi karena setelah gaji dipotong, peserta menerima penghasilan tambahan lagi di bulan yang sama, sehingga kembali dikenakan potongan sampai batas maksimal take home pay Rp12 juta tercapai," pungkasnya.

  • Kebijakan Nonaktifkan BPJS Kesehatan PBI, 70 Ribu Warga Bandung Gagal Akses Layanan Medis

    Kebijakan Nonaktifkan BPJS Kesehatan PBI, 70 Ribu Warga Bandung Gagal Akses Layanan Medis

    Kebijakan pemerintah memutakhirkan data peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) berujung fatal. Di Kota Bandung, 70.202 warga tidak dapat menikmati layanan kesehatan karena kepesertaannya dinonaktifkan. Kejadian ini menimbulkan dampak serius bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.

    Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Budhi Nurdiana (53), warga Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung. Kartu BPJS Kesehatan PBI miliknya dinonaktifkan secara mendadak, membuatnya terpaksa berjuang di antara hidup dan mati.

    Budhi mengetahui BPJS PBI-nya tidak aktif pada 31 Januari 2026. Saat itu, ia hendak melakukan cuci darah di RS Khusus Ginjal Ny RA Habibie, Kota Bandung. Padahal, Budhi adalah pasien cuci darah rutin selama tujuh tahun terakhir.

    Budhi dan istrinya, Engkom Komalawati (52), dibuat kebingungan. BPJS PBI yang biasa diandalkan tidak dapat digunakan karena status kepesertaan tidak bisa diakses.

    "Saya baru tahu itu hari Sabtu 31 Januari. Saya kan jadwal cuci darahnya itu hari Rabu sama Sabtu, nah kemarin pas nunggu antrean, BPJS-nya harus diurus dulu karena enggak aktif," kata Budhi, Sabtu (31/1/2026).

    Engkom segera kembali ke rumah sakit untuk mengurus aktivasi kartu BPJS suaminya. Harapan Budhi agar proses aktivasi selesai di hari itu pupus, karena loket pelayanan sedang libur.

    Akhirnya, Budhi dan Engkom pulang tanpa berhasil cuci darah. Keesokan harinya, Minggu (1/2/2026), mereka mencoba datang ke puskesmas. Namun, puskesmas juga tutup karena hari libur.

    Pasangan ini disarankan untuk datang kembali pada Senin (2/2/2026). Lagi-lagi, usaha mereka belum membuahkan hasil. Dari puskesmas, mereka diarahkan ke kelurahan, namun pihak kelurahan justru menyarankan kembali ke puskesmas.

    Tanggal Kronologi
    31 Januari 2026 (Sabtu) BPJS Budhi dinonaktifkan, gagal cuci darah di RS.
    1 Februari 2026 (Minggu) Puskesmas tutup, tidak bisa mengurus BPJS.
    2 Februari 2026 (Senin) Diantar ke kelurahan, tapi diarahkan kembali ke puskesmas.
    3 Februari 2026 (Selasa) Menghubungi KPCDI, belum ada kabar.
    4 Februari 2026 (Rabu) Jadwal cuci darah, BPJS masih nonaktif, Budhi urung datang ke RS.
    5 Februari 2026 (Kamis) Engkom mendaftarkan BPJS Mandiri, aktif sore hari.
    6 Februari 2026 (Jumat) Budhi berhasil cuci darah, kondisi membaik.

    Pilihan Sulit dan Kondisi Kesehatan Memburuk

    Istri Budhi, Engkom, sempat mendapat solusi untuk mengakses Universal Health Coverage (UHC), program kesehatan gratis Pemkot Bandung. Namun, proses reaktivasi BPJS Kesehatan PBI membutuhkan waktu hingga tiga bulan.

    "Tapi UHC juga katanya kita harus ke dokter dulu, berobat dulu, harus rawat inap dulu. Kalau enggak, kita harus nunggu 2-3 hari," ucap Budhi.

    Engkom menambahkan bahwa pasien hemodialisis (HD) seperti suaminya tidak bisa menunggu lama. "Padahal kita pasien HD, tapi harus tetep antre. Kalau enggak ditanganin bisa bahaya," ungkap Engkom.

    Di tengah kebuntuan, Engkom disarankan menghubungi Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Banyak pasien cuci darah mengalami kondisi serupa akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.

    Engkom sempat mengikuti saran tersebut, namun hingga Selasa (3/2/2026), tidak ada kabar mengenai penanganan medis suaminya. Budhi sempat berniat memindahkan status kepesertaannya ke BPJS Mandiri. Namun, opsi ini urung dilakukan karena ia harus menjalani jadwal cuci darah pada Rabu (4/2/2026).

    Saat jadwal cuci darah tiba, Budhi belum juga mendapat kejelasan. Kepesertaan BPJS PBI miliknya masih belum bisa digunakan, sehingga ia urung datang ke rumah sakit.

    Akhirnya, Engkom memutuskan untuk memindahkan status kepesertaan suaminya ke mandiri. Biaya bulanan sebesar Rp 105 ribu harus dikeluarkan untuk BPJS Kesehatan Budhi, Engkom, dan anak laki-lakinya.

    Engkom mendaftarkan perubahan status pada Kamis (5/2/2026) pagi. Kartu BPJS Kesehatan Budhi akhirnya aktif pada sore harinya.

    "Rabu itu belum ada kabar. Jadi daripada bapak kenapa-kenapa, akhirnya daftar mandiri aja. Takutnya nanti lama lagi. Alhamdulilah hari Kamis sore itu udah aktif, si bapak langsung minta jadwal cuci darahnya," kata Engkom.

    Dampak Fatal Terhadap Kesehatan

    Akibat dua kali melewatkan jadwal cuci darah, kesehatan Budhi menurun drastis. Tubuhnya membengkak, napasnya sesak, dan timbul gatal di beberapa bagian tubuh akibat racun yang menumpuk.

    Budhi bahkan menyiapkan tabung oksigen untuk mengantisipasi hal fatal. Setelah BPJS Kesehatan aktif, ia segera meminta jadwal cuci darah pada Jumat (6/2/2026).

    Pihak RSKG Ny RA Habibie langsung bertindak cepat. Budhi bisa cuci darah pada hari Jumat dan kondisinya berangsur membaik.

    "Kalau nunggu Sabtu itu saya enggak kuat, makanya minta jadwal cuci darah hari Jumat. Itu badan udah bengkak-bengkak semua, terpaksa beberapa hari enggak ngegojek juga. Kesehatan drop, gatel, saya pikir, wah, bahaya ini racun enggak keluar," ucap Budhi.

    Ia menambahkan, "Kemarin bahkan nyiapin oksigen, soalnya enggak pernah kayak gini, rutin terus cuci darahnya. Walaupun pernah sekali karena males, paling ganti hari jadwalnya. Tapi enggak pernah separah kemaren kondisinya mah."

    Engkom sangat khawatir dengan kondisi suaminya. Ia mengaku sempat naik pitam di puskesmas karena nasib suaminya yang terancam akibat masalah BPJS Kesehatan.

    Saat ini, Budhi dan Engkom bisa bernapas lega dengan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri. Namun, mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan.

    Harapan untuk Perhatian Pemerintah

    Sebelum terkena gagal ginjal kronis, Budhi memiliki beberapa bisnis di Kota Bandung. Namun, bisnisnya ambruk setelah ia rutin menjalani cuci darah. Kini, ia hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan ojek online.

    "Bagi saya, ini (BPJS Kesehatan PBI) ngebantu banget, apalagi di tengah kondisi kayak gini. Karena kalau kerja kan enggak mungkin, mana ada yang mau nerima kerja liburnya di hari Rabu sama Sabtu," katanya.

    Budhi berharap pemerintah berkolaborasi, khususnya untuk penanganan penyakit ginjal. "Karena ini mah enggak bisa ditunda, harus ada perhatian khusus. Terus ke depan jangan sampe kejadian gini lagi. Harus ada pemberitahuan dulu, supaya kita juga bisa antisipasi," pungkasnya.

  • Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau akrab disapa Dek Fadh, mengusulkan 500 ribu iuran BPJS warga Aceh dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini menyusul kondisi Aceh sebagai daerah bencana. Sebelumnya, biaya BPJS 500 ribu jiwa tersebut ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

    Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh di hadapan pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026). Ia berharap usulan ini dapat segera disetujui.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa 500.000 jiwa warga Aceh selama ini BPJS-nya ditanggung oleh APBA. Selebihnya ditanggung oleh APBN. Namun, akibat bencana, pihaknya mengusulkan pengalihan ini.

    “Dari efek bencana ini kami mengusulkan karena selama ini untuk BPJS Aceh ada 500.000 jiwa yang ditanggung dengan dana APBA Pak, dana daerah Pak. Selebihnya ditanggung oleh APBN,” kata Dek Fadh dalam paparannya, Selasa (10/2/2026).

    Ia menegaskan bahwa secara aturan, daerah bencana memang diperbolehkan mengajukan agar BPJS ditanggung APBN. Pihaknya akan menyerahkan surat usulan tersebut kepada pimpinan MPR RI.

    “Secara aturan daerah bencana boleh mengusulkan untuk BPJS ini ditanggung dengan dana APBN. Kami telah mengusulkan Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui,” ujarnya.

    Fokus utama pemerintah Aceh saat ini adalah penanganan dampak bencana. Pembiayaan BPJS 500 ribu jiwa warga Aceh melalui APBN diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

    “Karena untuk mengingat mereka yang 500.000 orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat,” ucap Dek Fadh.

    Ia menambahkan, “Ada 500.000 jiwa Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500.000 jiwa Pak.”

    Kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh

    Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi.

    Berikut daftar pimpinan dan tokoh penting yang hadir dalam kunjungan tersebut:

    Pimpinan MPR RI yang hadir meliputi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Jabatan Nama Tokoh
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kepala BPOM Taruna Ikrar

    Turut hadir pula pimpinan dari semua fraksi, yakni Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta sejumlah staf khusus.

  • DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penting pengesahan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    DPR menyetujui total 10 anggota Dewas, terdiri dari 5 anggota untuk BPJS Kesehatan dan 5 anggota untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjabat pada periode 2026-2031.

    Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat dan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewas BPJS. Komisi IX telah melakukan serangkaian pengujian terhadap para calon tersebut.

    Putih Sari kemudian menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada pimpinan DPR.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa meminta persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui kesepuluh calon tersebut.

    "Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dapat disetujui?" tanya Saan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Uji kelayakan sebelumnya dilakukan oleh Komisi IX DPR pada Senin (2/2) hingga Selasa (3/2). Persetujuan para calon dilakukan pada Selasa (3/2).

    Daftar Anggota Dewas BPJS Terpilih

    Berikut adalah daftar nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah disetujui DPR:

    Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS 2026-2031
    BPJS Nama Anggota Unsur
    Kesehatan Afif Johan Pekerja
    Kesehatan Stevanus Adrianto Passat Pekerja
    Kesehatan Paulus Agung Pambudhi Pemberi Kerja
    Kesehatan Sunarto Pemberi Kerja
    Kesehatan Lula Kamal Tokoh Masyarakat
    Ketenagakerjaan Dedi Hardianto Pekerja
    Ketenagakerjaan Ujang Romli Pekerja
    Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Alif Noeryanto Rahman Tokoh Masyarakat
  • Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS dinonaktifkan tetap dapat mengurus reaktivasi melalui puskesmas. Mekanisme ini berlaku terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau berkelanjutan.

    Ani menyampaikan informasi tersebut saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya meninjau Puskesmas Pembantu Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Ani menjelaskan bahwa Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 99 persen. Capaian ini memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga tetap terjaga.

    "Prosedurnya tetap, pengaktivasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas. Karena Jakarta sudah UHC, sudah universal health coverage-nya di atas 99 persen," kata Ani.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan namun memerlukan penanganan darurat atau layanan tidak boleh terputus, status kepesertaan bisa langsung dialihkan. Penanganan ini termasuk cuci darah atau rawat inap.

    "Untuk masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, segera, atau layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda," ujarnya.

    Prosedur Reaktivasi Non-Darurat

    Untuk kasus non-darurat, reaktivasi kepesertaan PBI JK tetap dapat diajukan. Proses ini memerlukan verifikasi melalui Dinas Sosial.

    Nantinya, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking). Tujuannya adalah memastikan kelayakan peserta.

    "Kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Sesuai prosedur melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," jelasnya.

    Koordinasi Rumah Sakit dan Puskesmas

    Ani menambahkan, dalam kondisi darurat, rumah sakit juga bisa berkoordinasi langsung dengan puskesmas. Koordinasi ini sesuai domisili peserta.

    Tujuannya agar proses pengalihan segmen atau reaktivasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak tertunda.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme reaktivasi PBI JK:

    Kondisi Mekanisme Reaktivasi Pihak Terlibat
    Darurat / Layanan Berkelanjutan Pengalihan segmen ke PBI Pemda Puskesmas, Rumah Sakit
    Non-Darurat Verifikasi dan pengecekan lapangan Puskesmas, Dinas Sosial

    Dampak Penonaktifan PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut sekitar 270 ribu peserta PBI di Jakarta terdampak penonaktifan. Keputusan ini berdasarkan pembaruan data per 1 Februari 2026.

    Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan bagi warga tetap diberikan. Layanan ini melalui skema jaminan yang dibiayai pemerintah daerah.

    "Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," kata Pramono.

  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap memberikan layanan kesehatan penuh bagi warga terdampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS.

    Sekitar 270 ribu peserta PBI JK BPJS di Jakarta terkena dampak keputusan pembaruan data per 1 Februari 2026. Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Puskesmas Pembantu (Pustu) Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono Anung menegaskan bahwa layanan kesehatan tidak boleh berkurang, meskipun status kepesertaan PBI dari pemerintah pusat dinonaktifkan. Pemprov DKI Jakarta memiliki ruang pembiayaan melalui skema segmen PBPU-BP Pemda.

    Skema tersebut merupakan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan pemerintah daerah. Melalui skema ini, warga tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.

    “Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang,” kata Pramono.

    “Jakarta tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Ada segmen PBPU-BP Pemda. Jadi siapapun yang misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.

    Gubernur memastikan layanan untuk penyakit berat dan tindakan medis rutin tetap dijamin. Ini termasuk rawat inap, cuci darah, operasi katarak, dan layanan lanjutan lainnya.

    “Kami tetap lakukan. Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit berat dan layanan rutin,” tegasnya.

    Layanan Darurat dan Non-Darurat

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, peserta PBI yang dinonaktifkan namun membutuhkan layanan darurat akan langsung dialihkan ke segmen jaminan kesehatan yang dibayarkan Pemda.

    “Untuk layanan darurat atau yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda,” kata Ani.

    Sementara itu, untuk kasus non-darurat, proses reaktivasi akan dibantu melalui mekanisme Dinas Sosial. Hal ini melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan.

    Peserta yang masuk kategori desil 1 sampai 5 berpeluang untuk diaktifkan kembali. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan esensial.

    Detail Layanan Kesehatan Terjamin

    Berikut adalah beberapa layanan kesehatan yang tetap dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta:

    表的td>

    Jenis Layanan Keterangan
    Rawat Inap Seluruh biaya rawat inap akan ditanggung.
    Cuci Darah Tindakan medis rutin bagi pasien gagal ginjal.
    Operasi Katarak Tindakan operasi untuk mengatasi masalah penglihatan.
    Penyakit Berat Penanganan dan perawatan untuk penyakit serius.
    Tindakan Medis Rutin Berbagai tindakan medis yang diperlukan secara berkala.
  • DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR RI dan pemerintah menyepakati lima langkah konkret menanggapi polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesepakatan ini diambil dalam rapat konsultasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan peserta PBI yang nonaktif akan tetap berjalan. Iuran PBI-nya juga akan dibayarkan oleh pemerintah.

    DPR dan pemerintah sepakat bahwa layanan kesehatan PBI JKN yang nonaktif tetap dilayani selama tiga bulan. Iuran PBI dibayarkan pemerintah sebagai masa transisi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Dalam periode tiga bulan tersebut, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data desil. Pemutakhiran data desil akan menggunakan data pembanding terbaru untuk memastikan akurasi.

    Alokasi PBI JKN tetap dibatasi sekitar 96,8 juta jiwa per tahun dan tidak ada penambahan. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan bantuan kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria.

    Optimalisasi Anggaran dan Sosialisasi

    DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran APBN agar tepat sasaran dan akurat. BPJS Kesehatan diminta aktif sosialisasi dan notifikasi penonaktifan PBI atau peserta PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.

    Tabel berikut merangkum poin-poin kesepakatan DPR dan Pemerintah terkait PBI JKN:

    Poin Kesepakatan Detail
    Layanan Kesehatan Tetap dilayani selama 3 bulan, iuran PBI dibayarkan pemerintah.
    Masa Transisi Pencegahan kehilangan akses layanan kesehatan.
    Pemutakhiran Data Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan cek data desil.
    Anggaran APBN Dimaksimalkan secara tepat sasaran dan akurat.
    Sosialisasi BPJS Aktif notifikasi penonaktifan PBI dan PBPU daerah.
    Perbaikan Tata Kelola Menuju satu data tunggal JKN.

    Jaminan Pembiayaan dan Transformasi Data Nasional

    DPR dan pemerintah akan terus melanjutkan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional. Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Data penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN, bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN terus dimutakhirkan melalui usulan pemerintah daerah serta proses verifikasi dan validasi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, terutama pasien penyakit kronis. Pasien cuci darah harus tetap mendapatkan perawatan berkelanjutan.

    “Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS Kesehatan,” tegas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Sebagian peserta yang dinonaktifkan dapat beralih ke skema mandiri. Atau ditopang oleh APBD daerah, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

    Kebijakan masa transisi ini diharapkan memberi waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi. Kebijakan ini juga mencegah kegaduhan akibat perubahan status kepesertaan yang terjadi secara tiba-tiba.