Penandatanganan perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menghadirkan potensi peningkatan ekspor dan investasi. Akan tetapi, kesepakatan ini juga mencakup mekanisme transfer data lintas negara yang memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
Kepala Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyoroti risiko eksploitasi data pribadi jika transfer data lintas negara tidak disertai pengamanan dan pengawasan yang ketat.
Meskipun perjanjian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ardi Sutedja berpendapat bahwa implementasinya tetap menyimpan sejumlah tantangan.
Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah prinsip perlindungan setara, yang mengharuskan negara penerima data memiliki standar perlindungan data yang minimal sama atau lebih tinggi dari Indonesia. Namun, Ardi Sutedja mempertanyakan kesiapan sistem perlindungan data secara substansial, terutama di Amerika Serikat.
“Faktanya, Amerika Serikat belum memiliki regulasi perlindungan data yang setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa. Sistem hukum AS, seperti US CLOUD Act, bahkan memungkinkan otoritas AS mengakses data yang tersimpan di server luar negeri, termasuk data WNI,” ujar Ardi.
Ardi menambahkan, kondisi ini memicu kerentanan terhadap penyadapan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi. Menurutnya, jaminan perlindungan data yang diberikan oleh AS masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab tantangan di era digital.
Di era ekonomi digital saat ini, data menjadi aset berharga yang dimanfaatkan berbagai sektor, mulai dari layanan cloud hingga media sosial. Tanpa pengawasan yang memadai, data pribadi masyarakat Indonesia berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau lainnya di luar kendali pemilik data. Perkembangan teknologi analitik juga meningkatkan risiko re-identifikasi data yang sebelumnya telah dianonimkan.
Ardi menyoroti bahwa perusahaan teknologi, penyedia layanan cloud, e-commerce, media sosial, dan mesin pencari memiliki akses luas terhadap data masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, membuat data pribadi masyarakat Indonesia semakin rentan dieksploitasi, baik secara legal maupun ilegal. Bahkan, data yang sudah dienkripsi atau dianonimkan pun berpotensi diidentifikasi kembali.
Kompleksitas penegakan hukum menjadi tantangan besar dalam transfer data lintas negara. Ketika terjadi pelanggaran data yang melibatkan server di luar negeri, proses investigasi dan penindakan seringkali terhambat oleh masalah yurisdiksi dan birokrasi. Tanpa kerjasama internasional yang efektif dan kesiapan institusi nasional, perlindungan data pribadi warga negara akan sulit ditegakkan secara optimal.
Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan ekosistem digital nasional, terutama jika masyarakat merasa data mereka tidak terlindungi dengan baik.
Selain risiko privasi, Ardi juga menyoroti potensi dampak terhadap kedaulatan digital nasional. Transfer data lintas negara yang tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat dapat menyebabkan Indonesia kehilangan kendali atas data strategis warganya, padahal data merupakan fondasi utama ekonomi digital modern.
Oleh karena itu, Ardi menekankan pentingnya memastikan bahwa implementasi perjanjian internasional tetap mengutamakan kepentingan nasional, khususnya dalam perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme kerjasama lintas negara yang efektif agar penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan pelanggaran data pribadi dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas.
Ardi menyimpulkan bahwa perjanjian ini membuka peluang ekonomi, tetapi juga membawa risiko besar terhadap perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap otoritas perlindungan data harus diatasi dengan tindakan nyata dan komitmen kuat dari pemerintah. Kedaulatan digital Indonesia bergantung pada keberanian pemerintah untuk menegakkan aturan, membangun kepercayaan publik, dan memastikan data pribadi masyarakat benar-benar terlindungi.