Tag: data pribadi

  • Pembentukan Badan Pengawas Data Pribadi Jadi PR Pemerintah

    Pembentukan Badan Pengawas Data Pribadi Jadi PR Pemerintah

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah penting, yaitu membentuk lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) secepat mungkin. Pembentukan badan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Meutya menyampaikan hal tersebut kepada media di Jakarta Selatan, Jumat malam (27/2/2026), "Jadi kita punya PR untuk segera membuat atau menjadikan badan perlindungan data pribadi, itu betul," kata Meutya.

    Menurut Meutya, lembaga PDP ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan yang lebih baik. Dia juga menambahkan bahwa transfer data pribadi akan tetap mematuhi UU tentang Pelindungan Data Pribadi. Selama lembaga PDP belum terbentuk, kewenangan terkait hal ini masih berada di bawah kementeriannya.

    Meutya menjelaskan, "Jadi transfer datanya ini seperti yang sudah berlaku. Nanti penilaian-penilaian itu ke depan, kalau ada breach (kebocoran), kalau ada tukar-menukar yang tidak setara, itu yang dinilai oleh lembaga PDP nanti."

    Meutya mencontohkan, warga negara Indonesia (WNI) yang mengakses platform milik Amerika Serikat (AS) secara otomatis melakukan transfer data. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini tidak bersifat wajib. WNI tetap memiliki pilihan untuk tidak menggunakan pembayaran digital berbasis dari AS atau platform milik negara tersebut.

  • Menkominfo Bantah Tukar 280 Juta Data Penduduk ke AS

    Menkominfo Bantah Tukar 280 Juta Data Penduduk ke AS

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah kabar yang menyebutkan pemerintah akan menukarkan 280 juta data penduduk Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Penjelasan ini muncul setelah penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS pada Kamis (19/2/2026) di Washington DC.

    Meutya menegaskan bahwa tidak benar pemerintah memberikan data penduduk. Ia juga menyebut isu pertukaran 280 juta data sebagai hoaks yang menyesatkan masyarakat. Hal ini disampaikannya kepada media di Jakarta Selatan, Jumat malam (27/2/2026).

    Menurut Meutya, pertukaran data lintas negara sebenarnya sudah berlangsung lama. Ia mengakui bahwa data saat ini menjadi komoditas yang bergerak antarbangsa.

    "Nah, perjanjian ART itu adalah membuka pertukaran itu antara Amerika dengan Indonesia dengan prinsip-prinsip pelindungan data yang sesuai dengan kedua negara tersebut. Praktiknya sebetulnya sudah terjadi," ujar Meutya.

    Ia menambahkan, tujuan dari perjanjian ART adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi praktik yang sudah berjalan. Meutya mencontohkan penggunaan platform dan pembayaran digital AS oleh masyarakat Indonesia sebagai contoh pertukaran data yang sudah terjadi.

  • Lembaga PDP Belum Terbentuk, Kewenangan di Kominfo

    Lembaga PDP Belum Terbentuk, Kewenangan di Kominfo

    Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) mencakup pemberlakuan transfer data lintas negara secara terbatas. Pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

    Menkominfo Meutya Hafid menyampaikan bahwa sementara lembaga tersebut belum terbentuk, kewenangannya berada di bawah Kominfo.

    "Jadi kita punya PR (pekerjaan rumah) untuk segera membuat atau menjadikan badan perlindungan data pribadi, itu betul. Untuk kemudian mengawasi ke depan dengan lebih baik," kata Meutya usai acara 'Buka Puasa Bersama Bareng Media di Rumah Dinas Menkominfo', Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) malam.

    Lembaga PDP nantinya bertugas melakukan penilaian terkait transfer data konsumen Indonesia. Pengawasan dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran atau pertukaran data yang tidak sesuai.

    Meutya meyakinkan bahwa transfer data konsumen Indonesia ke AS aman karena negara tersebut memiliki banyak perusahaan cyber security. Meski demikian, masyarakat memiliki pilihan untuk memberikan data mereka ke platform milik AS atau tidak.

    "Dan ini juga tidak ada keharusan, kalau tidak mau menggunakan misalnya digital payment berbasis dari negara AS atau menggunakan platform berbasis AS, itu juga tidak apa-apa. Jadi tetap ada pilihan, ini bukan kewajiban mentransfer data," tegas Meutya.

    Adanya PDP dan ART diharapkan memperkuat kerangka hukum terkait transfer data konsumen Indonesia ke AS.

    "Pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum, pertama PDP, yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum," pungkasnya.

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia dan AS sepakat untuk mendorong pemberlakuan transfer data lintas negara secara terbatas. Tujuannya adalah mengurangi hambatan perdagangan non-tarif.

    Kesepakatan ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

    "Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2).

    Selain transfer data lintas negara, Indonesia dan AS menyepakati penghapusan biaya masuk untuk transaksi elektronik. Kesepakatan ini juga berlaku untuk negara-negara di kawasan Eropa.

    "Kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik dan ini juga di kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja," ucap Airlangga.

  • Dampak Perjanjian Dagang AS pada Data Pribadi WNI

    Dampak Perjanjian Dagang AS pada Data Pribadi WNI

    Perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang diteken pada 19 Februari 2026, menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib data pribadi 280 juta warga Indonesia. Isu ini mungkin kurang mencolok dibandingkan perdebatan tarif dan investasi, namun dampaknya berpotensi lebih besar dalam jangka panjang.

    Perjanjian "Agreement on Reciprocal Trade" (ART) ini mengandung dua klausul yang secara langsung mempengaruhi regulasi digital di Indonesia. Klausul tersebut adalah larangan bagi Indonesia untuk mewajibkan perusahaan AS menyimpan atau memproses data di dalam negeri, serta kewajiban Indonesia untuk mengakui bahwa AS memiliki tingkat perlindungan data yang memadai, yang berpotensi memengaruhi hasil penilaian kelayakan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 2022.

    Walaupun perjanjian ini menawarkan manfaat seperti penurunan tarif ekspor dari 32% menjadi 19% bagi sektor manufaktur, implikasi jangka panjang dari klausul digital tersebut perlu dipertimbangkan secara matang. AS memanfaatkan tekanan tarif untuk memasukkan klausul yang menguntungkan perusahaan teknologi besar mereka.

    Selama ini, perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia diwajibkan menyimpan data tertentu di dalam negeri. PP PSTE No. 71/2019 Pasal 20 ayat (2) mewajibkan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem elektronik publik di wilayah Indonesia. Bank Indonesia (PBI No. 23/6/PBI/2021 Pasal 48 ayat (4)) dan OJK (POJK 11/2022 Pasal 35 ayat (1)) juga menerapkan aturan serupa untuk sektor keuangan.

    Klausul ART berpotensi mengubah kebijakan ini. Perusahaan seperti Google, Meta, dan platform AS lainnya mungkin tidak lagi memerlukan server di Indonesia, sehingga data pengguna Indonesia dapat disimpan di negara lain seperti Virginia atau Oregon.

    Implikasinya, data nasabah bank, transaksi fintech, dan rekam medis digital berpotensi tersimpan di yurisdiksi asing dan tunduk pada hukum negara lain. Kekhawatiran utama adalah berlakunya CLOUD Act, yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data yang disimpan perusahaan AS di seluruh dunia, termasuk data warga Indonesia.

    Selain itu, data yang mengalir ke AS juga tunduk pada FISA Section 702, yang memungkinkan akses intelijen AS terhadap data warga negara asing tanpa jaminan perlindungan yang setara.

    Terdapat tiga risiko utama yang perlu diwaspadai:

    • Risiko pengawasan prudensial: OJK dan BI mungkin kesulitan mengaudit data nasabah di server luar negeri secara real-time.
    • Risiko keamanan data: Data warga Indonesia dapat berada di bawah yurisdiksi hukum AS.
    • Risiko kedaulatan yurisdiksi: Dalam sengketa hukum, akan timbul pertanyaan hukum mana yang berlaku, UU PDP Indonesia atau hukum AS?

    Ancaman UU PDP

    Pasal 56 UU PDP mengatur bahwa data pribadi warga Indonesia hanya dapat dikirim ke luar negeri jika negara tujuan memiliki perlindungan data yang setara atau lebih tinggi. Mekanisme ini, yang mengikuti model GDPR Eropa, merupakan salah satu pencapaian penting regulasi digital Indonesia.

    Akan tetapi, ART mewajibkan Indonesia mengakui AS sebagai negara dengan perlindungan data yang memadai, meskipun evaluasi independen belum pernah dilakukan. Proses yang seharusnya menjadi alat pengawasan objektif berisiko menjadi formalitas administratif belaka.

    Perlindungan data di AS bersifat sektoral, seperti HIPAA untuk data kesehatan, Gramm-Leach-Bliley untuk keuangan, dan CCPA yang hanya berlaku di California, tanpa adanya undang-undang perlindungan data federal yang komprehensif.

  • Waspada! Karikatur AI Jadi Info Gratisan bagi Penjahat Siber

    Waspada! Karikatur AI Jadi Info Gratisan bagi Penjahat Siber

    Tren penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) untuk membuat karikatur atau ilustrasi berdasarkan data pribadi memicu kekhawatiran. Informasi yang dibagikan pengguna kepada alat AI berpotensi disalahgunakan untuk penipuan siber.

    Kaspersky memperingatkan bahwa praktik ini membuka celah bagi penipuan digital yang lebih canggih. Pengguna secara tidak sadar memberikan akses ke informasi pribadi mereka tanpa batasan.

    Data seperti nama perusahaan, logo, jabatan, lokasi, rutinitas harian, hobi, dan detail keluarga dapat dikumpulkan dan digunakan untuk membuat profil digital yang detail.

    Informasi ini kemudian dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber untuk membuat penipuan yang sangat personal dan meyakinkan. Penipu dapat menyebutkan tempat kerja, jabatan, atau anggota keluarga korban untuk memanipulasi mereka.

    Adrian Hia, Managing Director Kaspersky untuk Asia Pasifik, menyatakan bahwa tren ini memberikan informasi sukarela kepada penjahat siber. "Pada dasarnya kita memberi penipu 'konteks' yang mereka butuhkan untuk mengubah email phishing generik menjadi penipuan yang sangat personal dan meyakinkan," ujarnya.

    Untuk mengurangi risiko, Kaspersky merekomendasikan langkah-langkah berikut:

    1. Hindari memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, jabatan, alamat, atau rutinitas harian.
    2. Jangan mengunggah foto dengan logo, dokumen, plat nomor kendaraan, atau elemen yang dapat mengidentifikasi Anda dengan suatu organisasi.
    3. Jangan membagikan informasi atau gambar anak di bawah umur, atau detail keluarga yang sensitif.
    4. Tinjau kebijakan privasi platform sebelum menggunakannya, terutama mengenai penyimpanan konten dan penggunaan data.
    5. Gunakan perlindungan digital aktif seperti solusi keamanan siber untuk mengurangi risiko dari tautan dan unduhan berbahaya, serta teknik phishing.
  • Pembentukan ‘Wasit Data Pribadi’ Mendesak Dipercepat

    Pembentukan ‘Wasit Data Pribadi’ Mendesak Dipercepat

    Persetujuan transfer data pribadi lintas negara dari Indonesia ke Amerika Serikat mendorong desakan pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar dipercepat.

    Lembaga PDP ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seharusnya sudah terbentuk maksimal dua tahun setelah UU disahkan.

    Chairman Lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha, pada Selasa (24/2/2026) menyampaikan kepada detikINET bahwa pemerintah perlu menjadikan pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Pengawas PDP sebagai prioritas nasional, terlebih di tengah peningkatan kerja sama digital global.

    Menurut Pratama, pembentukan lembaga ini jangan dianggap sebagai beban administratif, namun sebagai infrastruktur keamanan nasional di era ekonomi digital.

    Pratama menambahkan, Presiden dapat mempercepat proses pembentukan dengan menerbitkan peraturan turunan, menetapkan struktur organisasi, mengalokasikan anggaran yang memadai, serta merekrut SDM dengan kompetensi teknis dan hukum yang kuat di bidang data dan keamanan siber.

    Percepatan pembentukan lembaga tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sekaligus legitimasi internasional Indonesia dalam kerja sama digital serta menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi data pribadi, ujar Pratama.

    Menurutnya, tanpa otoritas pengawas independen, implementasi transfer data lintas negara akan selalu berada dalam posisi rentan secara hukum dan tata kelola.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, proses pembentukan lembaga PDP masih berlangsung dan melibatkan pembicaraan lintas kementerian dan lembaga terkait.

    "Untuk lembaga PDP memang masih dalam perbicaraan dan juga harmonisasi di tingkat Sekretariat Negara, dan juga Kementerian PANRB. Jadi, kami mengikuti nanti badannya seperti apa, masih dalam perbicaraan," kata Meutya saat peluncuran Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    UU PDP mengamanatkan lembaga PDP sebagai otoritas independen yang menjalankan fungsi pengawasan, penegakan, hingga mediasi terkait pelanggaran data pribadi di Indonesia. Pemerintah belum menentukan bentuk dan desain kelembagaannya.

    UU PDP menjadi acuan dari 'wasit pelindungan data pribadi' yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

  • Perjanjian Dagang Indonesia-AS Disorot: Transfer Data Lintas Negara Langgar UU PDP?

    Perjanjian Dagang Indonesia-AS Disorot: Transfer Data Lintas Negara Langgar UU PDP?

    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menuai perhatian. Sorotan utama tertuju pada klausul perdagangan digital yang memungkinkan transfer data lintas negara (cross-border data transfer) dari Indonesia ke AS.

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M. Rachbini, berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan regulasi domestik, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Eisha, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/2/2026), menyatakan kekhawatirannya. "Dalam kesepakatan ART, transfer data secara cross-border ke AS diperbolehkan dengan asumsi AS memberikan perlindungan data yang cukup. Namun ini menunjukkan posisi tawar Indonesia yang lemah dalam melindungi data dan privasi pengguna," jelasnya.

    Lebih lanjut, Eisha menyoroti potensi konflik antara klausul tersebut dengan prinsip perlindungan dan lokalisasi data yang diatur dalam UU PDP. Dikhawatirkan, jika kesepakatan ART berlaku efektif, AS akan memperoleh pengecualian tertentu dalam mekanisme transfer data.

    “Hal ini dapat bertentangan dengan UU PDP terkait lokalisasi data. Pemerintah seharusnya memastikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi warga negara, bukan justru membuka celah pengecualian,” tegas Eisha.

    Selain kesepakatan tarif, Eisha menambahkan, Indonesia juga menyetujui sejumlah komitmen lain dalam ART. Komitmen tersebut termasuk penghapusan 99 persen hambatan tarif bagi produk AS, pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta kemudahan penetrasi perusahaan teknologi AS ke pasar digital Indonesia.

    Eisha berpendapat, dalam aspek perdagangan digital, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar tanpa memperoleh manfaat transfer teknologi dan pengetahuan.

  • Perjanjian Dagang AS-Indonesia: Peluang Ekonomi versus Risiko Data Pribadi

    Perjanjian Dagang AS-Indonesia: Peluang Ekonomi versus Risiko Data Pribadi

    Penandatanganan perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menghadirkan potensi peningkatan ekspor dan investasi. Akan tetapi, kesepakatan ini juga mencakup mekanisme transfer data lintas negara yang memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.

    Kepala Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyoroti risiko eksploitasi data pribadi jika transfer data lintas negara tidak disertai pengamanan dan pengawasan yang ketat.

    Meskipun perjanjian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ardi Sutedja berpendapat bahwa implementasinya tetap menyimpan sejumlah tantangan.

    Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah prinsip perlindungan setara, yang mengharuskan negara penerima data memiliki standar perlindungan data yang minimal sama atau lebih tinggi dari Indonesia. Namun, Ardi Sutedja mempertanyakan kesiapan sistem perlindungan data secara substansial, terutama di Amerika Serikat.

    “Faktanya, Amerika Serikat belum memiliki regulasi perlindungan data yang setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa. Sistem hukum AS, seperti US CLOUD Act, bahkan memungkinkan otoritas AS mengakses data yang tersimpan di server luar negeri, termasuk data WNI,” ujar Ardi.

    Ardi menambahkan, kondisi ini memicu kerentanan terhadap penyadapan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi. Menurutnya, jaminan perlindungan data yang diberikan oleh AS masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab tantangan di era digital.

    Di era ekonomi digital saat ini, data menjadi aset berharga yang dimanfaatkan berbagai sektor, mulai dari layanan cloud hingga media sosial. Tanpa pengawasan yang memadai, data pribadi masyarakat Indonesia berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau lainnya di luar kendali pemilik data. Perkembangan teknologi analitik juga meningkatkan risiko re-identifikasi data yang sebelumnya telah dianonimkan.

    Ardi menyoroti bahwa perusahaan teknologi, penyedia layanan cloud, e-commerce, media sosial, dan mesin pencari memiliki akses luas terhadap data masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, membuat data pribadi masyarakat Indonesia semakin rentan dieksploitasi, baik secara legal maupun ilegal. Bahkan, data yang sudah dienkripsi atau dianonimkan pun berpotensi diidentifikasi kembali.

    Kompleksitas penegakan hukum menjadi tantangan besar dalam transfer data lintas negara. Ketika terjadi pelanggaran data yang melibatkan server di luar negeri, proses investigasi dan penindakan seringkali terhambat oleh masalah yurisdiksi dan birokrasi. Tanpa kerjasama internasional yang efektif dan kesiapan institusi nasional, perlindungan data pribadi warga negara akan sulit ditegakkan secara optimal.

    Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan ekosistem digital nasional, terutama jika masyarakat merasa data mereka tidak terlindungi dengan baik.

    Selain risiko privasi, Ardi juga menyoroti potensi dampak terhadap kedaulatan digital nasional. Transfer data lintas negara yang tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat dapat menyebabkan Indonesia kehilangan kendali atas data strategis warganya, padahal data merupakan fondasi utama ekonomi digital modern.

    Oleh karena itu, Ardi menekankan pentingnya memastikan bahwa implementasi perjanjian internasional tetap mengutamakan kepentingan nasional, khususnya dalam perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme kerjasama lintas negara yang efektif agar penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan pelanggaran data pribadi dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas.

    Ardi menyimpulkan bahwa perjanjian ini membuka peluang ekonomi, tetapi juga membawa risiko besar terhadap perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap otoritas perlindungan data harus diatasi dengan tindakan nyata dan komitmen kuat dari pemerintah. Kedaulatan digital Indonesia bergantung pada keberanian pemerintah untuk menegakkan aturan, membangun kepercayaan publik, dan memastikan data pribadi masyarakat benar-benar terlindungi.

  • Data Warga RI Aman dalam Perjanjian Dagang dengan AS, Ini Jaminan Pemerintah

    Data Warga RI Aman dalam Perjanjian Dagang dengan AS, Ini Jaminan Pemerintah

    Pemerintah Indonesia memberikan jaminan bahwa transfer data lintas batas dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) sepenuhnya dilindungi oleh hukum nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan data pribadi seluruh warga negara Indonesia.

    Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi acuan utama dalam pengaturan transfer data di perjanjian tersebut.

    “Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi),” jelas Haryo dalam keterangan resminya, Minggu (22/2/2026).

    Transfer data lintas batas, menurut Haryo, merupakan elemen krusial dalam menopang ekosistem ekonomi digital, termasuk di dalamnya e-commerce, layanan keuangan digital, serta layanan berbasis cloud. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses transfer data dilakukan dengan tata kelola yang aman dan terpercaya, tanpa mengurangi sedikit pun hak-hak warga negara.

    Lebih lanjut, Haryo menambahkan, kepastian hukum terkait transfer data justru akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi digital terkemuka di kawasan. Regulasi yang jelas dan kredibel menjadi daya tarik utama bagi investasi dari perusahaan teknologi global, khususnya dalam pengembangan pusat data dan infrastruktur digital.

    “Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara,” kata Haryo.

    Perusahaan teknologi internasional membutuhkan jaminan hukum yang memadai untuk memproses data lintas batas dengan tetap mematuhi prinsip perlindungan data pribadi. Tata kelola data yang kuat akan membuka pintu bagi investasi strategis di sektor digital, termasuk pembangunan pusat data dan layanan cloud di dalam negeri.

    Dengan demikian, pemerintah menekankan bahwa kebijakan transfer data dalam perjanjian perdagangan ini bukan berarti menyerahkan kendali atas data warga negara. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian integral dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional secara aman dan berdaya saing global.

    Pemerintah meyakini, regulasi yang kredibel terkait transfer data lintas negara akan menarik investasi perusahaan teknologi global ke Indonesia. Investasi ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan pusat data dan infrastruktur digital di tanah air.

    “Kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan. Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan data yang memadai,” pungkas Haryo.