Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah penting, yaitu membentuk lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) secepat mungkin. Pembentukan badan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Meutya menyampaikan hal tersebut kepada media di Jakarta Selatan, Jumat malam (27/2/2026), "Jadi kita punya PR untuk segera membuat atau menjadikan badan perlindungan data pribadi, itu betul," kata Meutya.
Menurut Meutya, lembaga PDP ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan yang lebih baik. Dia juga menambahkan bahwa transfer data pribadi akan tetap mematuhi UU tentang Pelindungan Data Pribadi. Selama lembaga PDP belum terbentuk, kewenangan terkait hal ini masih berada di bawah kementeriannya.
Meutya menjelaskan, "Jadi transfer datanya ini seperti yang sudah berlaku. Nanti penilaian-penilaian itu ke depan, kalau ada breach (kebocoran), kalau ada tukar-menukar yang tidak setara, itu yang dinilai oleh lembaga PDP nanti."
Meutya mencontohkan, warga negara Indonesia (WNI) yang mengakses platform milik Amerika Serikat (AS) secara otomatis melakukan transfer data. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini tidak bersifat wajib. WNI tetap memiliki pilihan untuk tidak menggunakan pembayaran digital berbasis dari AS atau platform milik negara tersebut.

Leave a Reply