Tag: DPR

  • DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam acara tersebut, Dasco menyoroti urgensi keadilan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Dasco menegaskan komitmen DPR untuk melahirkan regulasi ketenagakerjaan baru yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

    "Kami menyadari bahwa salah satu tugas utama dan sangat penting yang sekarang yang sedang kami akan kerjakan adalah bagaimana kami mewujudkan, membentuk sebuah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang adil bagi semua," kata Dasco dalam sambutannya di Rakornas II KSPSI, Kamis (12/2/2026).

    Dasco menjelaskan bahwa undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi tenaga kerja. Selain itu, regulasi ini juga akan berfungsi sebagai panduan tidak langsung untuk pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Dasco berencana menggelar dialog intensif dalam waktu dekat dengan berbagai pihak terkait. DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimulai pada Oktober 2026.

    "Jadi dari kita tanggal 19 ini sudah mulai reses, tapi nanti sesudah mulai sesudah masuk, kita akan coba simulasikan dengan Badan Legislasi yang kemarin juga sudah memulai dengan Badan Keahlian itu melakukan simulasi draf naskah akademik," terangnya.

    Prinsip Dialog dan Kepercayaan

    Dasco menekankan pentingnya dialog yang tenang dan pikiran jernih dalam perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia berharap semua pihak, termasuk DPR, serikat pekerja, dan pengusaha, dapat saling percaya dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama.

    Pihak Terlibat Peran dalam Revisi UU Ketenagakerjaan
    DPR RI Penggagas dan Pembahas Utama
    Serikat Pekerja Perwakilan Aspirasi Pekerja
    APINDO Perwakilan Aspirasi Pengusaha

    Proses perumusan ini akan didasarkan pada amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih baik.

    "Kita sepakat bahwa sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik dengan DPR, serikat pekerja, maupun APINDO," imbuhnya.

  • Putri Zulhas Optimistis RI Capai Net Zero Emission 2060, Ini Syaratnya

    Putri Zulhas Optimistis RI Capai Net Zero Emission 2060, Ini Syaratnya

    Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan optimismenya Indonesia akan mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Target ini menurutnya bisa direalisasikan dengan optimalisasi penggunaan energi listrik dan potensi pemanfaatan panas bumi.

    Putri Zulhas menekankan transisi energi bersih menjadi kunci utama dalam mencapai target tersebut. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 17,75% pada tahun 2025.

    “Ya, transisi energi bersih. Transisi energi bersih. Kan kalau 2025 itu, pemerintah menargetkam bauran energi baru terbarukannya 17,75%. Nah harapannya kan tentu dengan salah satunya penggunaan mobil listrik ini kan paling tidak mengurangi emisi udara,” kata Putri Zulhas dalam program wawancara 'Ekslusif Update' detikcom, Kamis (12/2/2026).

    Ia meyakini NZE 2060 dapat tercapai. Peran Indonesia Battery Corporation disebutkannya penting untuk mendukung program ini.

    Penggunaan mobil listrik dinilai krusial untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada BBM impor. Program mobil listrik ini memiliki banyak peran serta manfaat dalam transisi menuju energi bersih.

    “Dan paling penting mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM impor. Dan juga sebetulnya ada komitmen juga, yaitu Indonesia menuju net zero emission 2060. Jadi memang mobil listrik ini banyak banget peran dan manfaatnya untuk menuju transisi energi bersih,” ujarnya.

    Putri juga menyoroti pengolahan limbah baterai bekas. Ia berharap baterai bekas tidak dikategorikan sebagai limbah B3, melainkan dapat didaur ulang secara optimal.

    “Dan tidak hanya itu, kalau baterai dari mobil EV itu sendiri kan ada masa gunanya. Sekitar 7-8 tahun ke atas, itu tentu sudah menurun. Itu juga salah satu concern-nya. Kalau misalnya nanti diganti, harganya akan mahal sekali. Tapi performance-nya menurun,” ujar Putri.

    Dorongan untuk ekosistem daur ulang (recycling) baterai sangat penting. Baterai bekas diharapkan dapat digunakan kembali setelah proses daur ulang.

    “Nah ini juga yang kita dorong, bagaimana nanti ekosistem tersebut bisa mendorong untuk yang namanya recycling. Jadi baterai yang sudah terpakai, itu jangan di-treat sebagai limbah B3. Tetapi bisa digunakan kembali, di-recycle kembali, dan nanti bisa dipakai lagi,” sambungnya.

    Potensi dan Tantangan Panas Bumi Indonesia

    Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia, mencapai sekitar 23.000 megawatt. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari maksimal.

    “Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt,” kata Putri.

    Hanya sekitar 12 persen dari potensi cadangan energi panas bumi yang telah dimanfaatkan Indonesia. Ketua Fraksi PAN DPR RI ini merinci tantangan utama dalam pengembangan geothermal.

    Aspek Tantangan Deskripsi
    Investasi Nilai investasi cukup besar dengan risiko kegagalan eksplorasi yang tinggi.
    Regulasi Sebagian besar lokasi pembangkit panas bumi berada di kawasan hutan, memerlukan regulasi yang memadai.

    Tantangan pertama adalah nilai investasi yang besar dan risiko tinggi. Pengeboran eksplorasi diperlukan untuk mengetahui cadangan panas bumi di suatu lokasi.

    “Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan nilai investasinya yang memang cukup besar. Bukan hanya nilai investasinya yang besar, tapi di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Karena kalau kita mau tahu ada berapa cadangan panas bumi di suatu lokasi, kita harus melakukan pengeboran eksplorasi dulu,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

    Kegagalan eksplorasi menjadi risiko besar bagi pengusaha, menyebabkan banyak investor ragu. Tantangan kedua terkait regulasi, di mana banyak pembangkit listrik tenaga panas bumi berada di kawasan hutan.

    “Nah, kalau eksplorasinya gagal, itu menjadi salah satu risiko dari pengusaha tersebut. Jadi mungkin itu yang menyebabkan investor akhirnya banyak yang maju dan mundur. Yang kedua juga tantangannya ada pada regulasi. Jadi kebanyakan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada di kawasan hutan,” imbuhnya.

  • DPR RI Soroti Pemanfaatan Energi Panas Bumi Indonesia Belum Optimal

    DPR RI Soroti Pemanfaatan Energi Panas Bumi Indonesia Belum Optimal

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyoroti cadangan energi panas bumi atau geotermal Indonesia yang mencapai 23 ribu megawatt.

    Meski potensinya besar, pemanfaatan energi tersebut dinilai belum optimal. Saat ini, hanya sekitar 2.700 megawatt yang telah digunakan.

    "Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt," kata Putri Zulhas dalam program wawancara 'Eksklusif Update' dengan detikcom, Kamis (12/2/2026).

    Putri Zulhas menyatakan bahwa Indonesia baru menggunakan 12 persen dari total potensi cadangan energi panas bumi yang dimiliki. Ia merinci sejumlah tantangan utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan energi ini.

    Tantangan utama adalah besarnya nilai investasi. Selain itu, ada risiko kegagalan pengeboran eksplorasi yang harus ditanggung investor.

    "Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan nilai investasinya yang memang cukup besar. Bukan hanya nilai investasinya yang besar, tapi di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Karena kalau kita mau tahu ada berapa cadangan panas bumi di suatu lokasi, kita harus melakukan pengeboran eksplorasi dulu," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

    "Nah, kalau eksplorasinya gagal, itu menjadi salah satu risiko dari pengusaha tersebut. Jadi mungkin itu yang menyebabkan investor akhirnya banyak yang maju dan mundur. Yang kedua juga tantangannya ada pada regulasi. Jadi kebanyakan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada di kawasan hutan," tambahnya.

    Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

    Putri berharap adanya regulasi yang lebih transparan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Ia menginginkan geotermal menjadi salah satu investasi unggulan di Indonesia.

    Sebagian besar pembangkit listrik tenaga panas bumi berada di kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Hal ini menyebabkan perizinan melibatkan lintas kementerian.

    "Itu kan di tengah kawasan hutan, malah hutan lindung. Jadi perizinannya itu lintas kementerian. Ada kementerian kehutanan, lingkungan, SDM, dan sebagainya. Sehingga memang lingkungan harmonisasi, regulasi yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel itu benar-benar diperlukan. Dan ada juga sebetulnya tantangan mengenai infrastruktur listrik kita sendiri," kata Putri.

    Tantangan lain adalah ketersediaan jaringan transmisi listrik. Beberapa lokasi sumber panas bumi belum memiliki infrastruktur pendukung.

    "Jadi ada juga case-case di mana misalnya dikatakan di lokasi A itu ada sumber energi panas bumi tersebut. Tetapi jaringan transmisi listriknya belum ada. Nah, inilah makanya RUPTL itu 2026-2034 itu nanti akan ada pembangunan infrastruktur kelistrikan sejauh 48 ribu km. Investasi lagi besar lagi. Diharapkan nanti bisa mendukung salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi," imbuhnya.

    Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan sepanjang 48 ribu kilometer melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2026-2034. Pembangunan ini diharapkan mampu mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

    Indikator Detail
    Cadangan Panas Bumi Indonesia 23.000 MW
    Pemanfaatan Saat Ini 2.700 MW
    Persentase Pemanfaatan 12%
    Target Pembangunan Infrastruktur Listrik (RUPTL 2026-2034) 48.000 KM
  • DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    DPR Dukung Program Komcad 4.000 ASN Jakarta, Tekankan Transparansi Seleksi

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap program pelatihan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Program ini merupakan bentuk partisipasi sukarela warga negara dalam upaya pertahanan.

    Sukamta menilai program Komcad bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter. Ini akan menanamkan disiplin, loyalitas, dan integritas birokrasi.

    Peningkatan kinerja ASN diharapkan dapat tercapai melalui nilai-nilai relevan yang diberikan selama pelatihan. Sukamta juga menggarisbawahi beberapa langkah penting.

    Sukamta menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme seleksi Komcad. Proses partisipasi harus menjamin prinsip sukarela bagi seluruh ASN yang terlibat.

    "Kedua, prosedur administratif harus jelas sehingga pelatihan tidak mengganggu karier, penilaian kinerja, maupun hak kepegawaian ASN. Perlindungan terhadap remunerasi, jenjang jabatan, dan evaluasi kerja selama masa pelatihan perlu diatur secara tegas," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Politikus PKS tersebut meyakini program ini juga mampu membangun birokrasi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan begitu, ASN akan lebih memahami perannya.

    "Dengan desain yang tertib secara hukum dan administratif, serta penguatan nilai etika publik di dalam pelatihannya, Komcad ASN dapat menjadi langkah konstruktif dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujarnya.

    Dukungan dari TNI Angkatan Darat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) diketahui sedang menyiapkan program Komcad ini. TNI Angkatan Darat (TNI AD) telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pelatihan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program Komcad ASN:

    Aspek Program Keterangan
    Jumlah Peserta 4.000 ASN
    Tujuan Utama Pendidikan karakter, disiplin, loyalitas, integritas
    Mekanisme Seleksi Transparan dan sukarela
    Perlindungan ASN Jaminan karier, remunerasi, hak kepegawaian
    Fasilitator TNI Angkatan Darat

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2).

    Maruli menjelaskan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai untuk program ini. Namun, ia belum merinci detail waktu dimulainya pelatihan Komcad ASN.

  • DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menanggapi rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lokasi pembangunan adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi.

    Marwan Dasopang meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan penting tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan terkait lahan bersejarah itu sebelum pembangunan dimulai.

    Marwan percaya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam. Terutama mengenai status lahan dan potensi keterkaitannya dengan situs bersejarah yang ada.

    "Ya kalau sudah bisa dibangun di situ berarti kan dengan nilai sejarahnya sudah selesai. Artinya kan tidak ceroboh, tidak tiba-tiba dibangun kalau tidak diselesaikan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan tempat berdirinya, lahan itu seperti apa," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Marwan, pemerintah tidak mungkin bertindak ceroboh dalam masalah ini. Semua situs dan aspek lain yang berkaitan harus diselesaikan terlebih dahulu.

    "Kami kira itu tidak mungkin pemerintah seceroboh itu, ya harus diselesaikan, kalau berbagai situs apa atau apakah seperti apa," ujarnya.

    Niat Baik Pemerintah untuk Umat

    Lebih lanjut, Marwan menilai niat pemerintah menyediakan fasilitas untuk kepentingan umat adalah hal terpenting. Pembangunan gedung ini dianggap bagian dari gagasan besar.

    "Yang terpenting ada niat Presiden memberikan harapan kepada kita untuk satu tempat yang bisa untuk mengurus umat dengan baik. Kalau dikelola dengan baik harta dan kemampuan keuangan umat sebetulnya dahsyat sekali," ujarnya.

    Pengelolaan potensi keuangan umat melalui zakat, haji, dan wakaf yang terhimpun dengan baik, disebutnya sebagai ide besar. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

    "Ada lewat zakat, ada lewat keuangan haji, ada lewat wakaf dan lain-lain terhimpun dengan baik, saya kira ini sudah bagian dari ide besar dan berdampak untuk menyelesaikan berbagai persoalan," imbuh dia.

    Koordinasi Pemprov DKI dan Pusat

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana duduk bersama pemerintah pusat dan instansi terkait. Pertemuan ini akan membahas calon Gedung MUI di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.

    Pembahasan dilakukan agar rencana penggunaan gedung tetap sesuai aturan pelestarian. Status cagar budaya lahan tersebut menjadi perhatian utama.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta men-support, mendukung apa pun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2016. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu, nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status cagar budaya dan rencana pembangunan:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pembangunan Bekas Kedutaan Besar Inggris
    Status Lahan Bangunan cagar budaya tingkat provinsi (Heritage) sejak 2016
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi terkait
    Tujuan Pembangunan Fasilitas untuk kepentingan umat
    Dukungan Pemprov DKI Mendukung dengan syarat pemenuhan tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya
  • DPR Tetapkan Polri di Bawah Presiden: Budaya Organisasi Kunci Reformasi

    DPR Tetapkan Polri di Bawah Presiden: Budaya Organisasi Kunci Reformasi

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengambil keputusan penting terkait status kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam rapat paripurna, DPR menetapkan bahwa Polri akan tetap berada di bawah kendali Presiden, tidak sebagai bagian dari kementerian.

    Keputusan ini memicu berbagai tanggapan, terutama dari kalangan pakar yang menyoroti esensi reformasi Polri.

    Menurut Kriminolog dari Universitas Indonesia, Bagus Sudharmanto, inti dari reformasi Polri bukanlah pada struktur kelembagaan, melainkan pada aspek budaya organisasi. Tantangan terbesar Polri terletak pada pola nilai dan kebiasaan yang membentuk perilaku anggotanya.

    “Iya, menurut saya, tantangan Polri lebih pada budaya organisasi, akuntabilitas publik yang berujung kepercayaan, transparansi dalam berbagai kasus, dan profesionalisme. Jadi bukan sekadar 'di bawah siapa'," ujar Bagus kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi

    Bagus Sudharmanto menekankan bahwa masalah akuntabilitas publik dan transparansi adalah fundamental. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Profesionalisme dalam menjalankan tugas juga menjadi sorotan utama.

    Ia mencontohkan penggunaan body cam sebagai salah satu langkah kecil yang efektif untuk mendukung reformasi.

    “Body cam menjadi alat bukti objektif. Melindungi anggota dari tuduhan palsu, atau mengurangi sengketa 'kata polisi vs kata warga' misalnya," lanjutnya.

    Lebih lanjut, body cam memberikan rekaman faktual kejadian. Ini dapat membela petugas sekaligus membatasi potensi penyimpangan.

    Pola Nilai dan Kebiasaan sebagai Akar Budaya

    Bagus menjelaskan, budaya organisasi sangat berkaitan dengan pola nilai dan kebiasaan yang membentuk anggota Polri. Norma tidak tertulis dan praktik keseharian juga memengaruhi perilaku.

    “Jadi maksud budaya organisasi itu berkaitan dengan pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota. Makanya, masalah budaya bukan individu semata, tapi merupakan pola sistemik yang kokoh," ungkapnya.

    Aspek Reformasi Polri Penjelasan
    Budaya Organisasi Pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis, dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota.
    Akuntabilitas Publik Pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan.
    Transparansi Keterbukaan dalam penanganan kasus untuk menghindari spekulasi.
    Profesionalisme Pelaksanaan tugas sesuai standar dan kode etik kepolisian.
  • Rapat Komisi XII DPR dengan SKK Migas Memanas, PDIP dan Golkar Debat Data Lifting Migas

    Rapat Komisi XII DPR dengan SKK Migas Memanas, PDIP dan Golkar Debat Data Lifting Migas

    Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII DPR RI dan SKK Migas di Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2026), sempat memanas. Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar terlibat adu argumen terkait data lifting migas.

    Perdebatan ini muncul setelah Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan adanya kenaikan lifting migas pada tahun 2025. Kenaikan ini disebut menjadi yang pertama setelah bertahun-tahun selalu turun.

    Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Cornelis mengungkapkan kebingungannya terhadap perbedaan data lifting migas. Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut lifting migas hanya bisa naik dengan penambahan sumur baru.

    "Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?" kata Cornelis saat rapat.

    Cornelis menuding Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hanya bermain kata-kata. Ia mengaku bingung harus memercayai data siapa di antara keduanya.

    "Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah, kalau kami lihatnya, atau dengarnya, cermatinya, analisisnya, masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini, seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan," tegas Cornelis.

    Menteri Keuangan Purbaya memang sempat bicara soal lifting migas saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pekan lalu, Rabu (4/2). Ia menyebut lifting migas pasti turun jika tidak ada eksplorasi sumur baru.

    "Ini PNBP migas itu hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru, karena nature dari reservoir itu pasti turun kalau sudah capai puncak pasti turun terus, nggak ada yang bisa naik," kata Purbaya saat itu.

    Purbaya juga menyoroti adanya upaya untuk membuat kesan lifting migas naik dengan mempermainkan istilah. Tanpa penemuan ladang minyak baru, lifting migas akan terus menurun.

    "Kalau sekarang ya diputer-puter ya juga paling main-main istilah supaya kelihatan naik kan, tapi tanpa penemuan ladang minyak baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak akan bisa naikkan lifting dan lifting kita akan turun terus," ujarnya.

    Pembelaan dari Fraksi Golkar

    Menanggapi tudingan Cornelis, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk merespons. Anggota Komisi XII DPR Fraksi Golkar Alfons Manibui meminta PDIP untuk lebih objektif.

    "Pak Ketua, saya sedikit berbeda dengan PDIP, saya pikir kita harus cukup objektif melihat lalu mengartikan momentum kenaikan di tahun 2025 sebagai sebuah titik di mana kita mampu bergerak kembali naik, dan ini harusnya menjadi sesuatu yang harus kita syukuri, kita apresiasi, baik kepada pak kepala (SKK Migas) dan jajaran sehingga jadi bagian dari pencapaiannya Menteri ESDM dan kawan-kawan," jawab Alfons.

    Alfons menyoroti lifting migas yang terus menurun selama sembilan tahun terakhir. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengakui fakta bahwa lifting migas di tahun 2025 mengalami kenaikan.

    "Sembilan tahun kita terus menurun, jadi ya menurut saya yang baik kita katakan baik yang tidak baik kita katakan tidak baik, kita sekarang naik kelas ya kita harus katakan naik kelas," ujar Alfons.

    Ia menolak anggapan bahwa Menteri ESDM Bahlil berbohong. Menurutnya, semua data yang disajikan sejalan dengan kenyataan yang ada.

    "Saya pikir kurang pas juga kalau kita bilang ada bapak kita yang mungkin perkataannya kurang pas, saya pikir tidak begitu, semua kan disajikan dan ditampilkan dengan angka-angka, memang sejalan kok," tutur Alfons.

    Alfons mengajak semua pihak untuk melihat situasi ini secara objektif. Ia menilai ini adalah momentum penting untuk meyakinkan bahwa peningkatan lifting migas adalah mungkin.

    "Saya tidak dalam posisi untuk membela tapi mengajak kawan kawan marilah kita melihat ini secara objektif, bahwa memang betul ini momentum untuk yakinkan kita semua bahwa kita mampu meningkatkan lifting, bagian dari tugasnya pak menteri dan kawan kawan SKK dan tanggungjawab kita ikut awasi untuk membantu, sehingga apa yang menjadi capaian kita itu berhasil," lanjut Alfons.

    Proyeksi Lifting Migas 2025

    Kenaikan lifting migas pada tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam RDP ini. Data yang dipaparkan SKK Migas menunjukkan optimisme di tengah tantangan industri migas.

    Tahun Status Lifting Migas
    2025 Kenaikan
    Tahun-tahun sebelumnya Penurunan
  • Komisi IX DPR dan Menkes Bahas Stimulus Diskon Tarif Transportasi Mudik Lebaran

    Komisi IX DPR dan Menkes Bahas Stimulus Diskon Tarif Transportasi Mudik Lebaran

    Jakarta – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan (Menkes). Pertemuan ini fokus membahas berbagai agenda penting, salah satunya terkait kebijakan publik.

    Salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah rencana pemberian stimulus diskon tarif transportasi. Kebijakan ini khusus ditujukan untuk mendukung kelancaran masa mudik Lebaran yang akan datang.

    Pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat menjelang hari raya Idulfitri. Diskon tarif transportasi diharapkan dapat mendorong mobilitas warga kembali ke kampung halaman.

    Stimulus ini juga diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah tujuan mudik. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM.

    Aspek Kebijakan Detail Rencana
    Penerima Stimulus Masyarakat umum yang akan mudik Lebaran
    Bentuk Stimulus Diskon Tarif Transportasi
    Periode Masa mudik Lebaran
    Tujuan Meringankan beban masyarakat, mendorong ekonomi daerah

    Rapat antara Komisi IX DPR dan Menkes menjadi wadah koordinasi. Hal ini guna memastikan kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan efektif di lapangan.

    Pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besaran diskon masih akan terus dimatangkan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan informasi transparan kepada publik terkait kebijakan ini.

    Harapannya, stimulus ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sehingga, perayaan Idulfitri dapat berjalan lancar dan penuh kebahagiaan.

  • Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh pimpinan Komisi di DPR menggelar rapat evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. RUU tersebut sudah disahkan pada Desember 2025 lalu.

    Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026) ini, Komisi III DPR menyampaikan perkembangan empat RUU yang masih dalam proses pembahasan.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana memaparkan empat RUU yang menjadi prioritas Komisi III DPR. Ia menyebutkan keempat RUU tersebut krusial untuk segera diselesaikan.

    "Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede, Selasa (10/2/2026).

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanggapi pernyataan Dede. Bob Hasan mengatakan beberapa komisi lain menganggap Komisi III membahas terlalu banyak RUU.

    "Iya Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini, karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob Hasan.

    Tantangan RUU Lex Specialis

    Bob Hasan menjelaskan, banyaknya RUU yang dibahas Komisi III DPR karena sifatnya yang lex specialis. RUU tersebut berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Tapi kebetulan RUU-nya sangat lex specialis, terkait KUHAP, KUHP, ya memang bidangnya, jabatan hakim, sama juga dengan Komisi II nanti tentang kependudukan dan sebagainya, perampasan aset juga jadi beban Komisi III, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," ucap Bob Hasan.

    RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan segera tuntas. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

    Daftar RUU Prioritas Komisi III DPR 2026

    Berikut adalah empat RUU prioritas yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR pada tahun 2026:

    No. Nama RUU Keterangan
    1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Revisi undang-undang kepolisian
    2 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana
    3 RUU tentang Jabatan Hakim Mengatur kedudukan dan tugas hakim
    4 RUU tentang Hukum Acara Perdata Perubahan dari usulan pemerintah menjadi usulan DPR

    Bob Hasan berharap Komisi III DPR mampu menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut. Ia secara khusus menyoroti RUU Hukum Acara Perdata.

    "Mudah-mudahan Pak bisa selesai, KUHPerdata tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya masih kental, masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, mengandung hal-hal yang rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks kemerdekaan saat ini," tutur Bob Hasan.

  • Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat penting bersama seluruh pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR. Rapat ini fokus pada evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang telah ditetapkan pada Desember 2025 lalu.

    Rapat strategis tersebut dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/206). Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memimpin jalannya pertemuan tersebut.

    "Undangan ini memiliki bobot yang sangat berat karena bukan komisi-komisi yang hadir, tapi ketua ketua maupun pimpinan komisi-komisinya, itu bobotnya berat," kata Bob mengawali rapat, Selasa (10/2/206).

    Bob Hasan menjelaskan bahwa rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi prolegnas secara berkala. Ia meminta seluruh komisi di DPR untuk melaporkan perkembangan RUU yang sedang dibahas. Evaluasi ini dilakukan sesuai Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019.

    "Evaluasi terhadap prolegnas dilakukan secara berkala, Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2019 untuk menilai efektivitas dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan keadaan, evaluasi ini bertujuan memastikan setiap RUU dalam prolegnas mencerminkan prioritas legislasi nasional dan mampu menjawab persoalan hukum dengan tepat dan terukur," ucap Bob.

    "Terkait hal tersebut, Baleg mengundang Komisi I hingga Komisi XIII untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan RUU Prioritas Tahun 2026 yang menjadi tugasnya sesuai prolegnas prioritas tahun 2026 itu sendiri," lanjutnya.

    Perkembangan RUU Prioritas

    Politikus Partai Gerindra tersebut juga merinci perkembangan terkini RUU yang telah dilaporkan seluruh komisi kepada Baleg DPR. Terdapat tujuh RUU yang kini resmi menjadi usulan DPR.

    "Berdasarkan status terkini sebanyak 7 RUU telah resmi menjadi RUU usul DPR, terdiri dari 5 RUU prioritas dan 2 RUU kumulatif terbuka," jelas Bob.

    Selain itu, tiga RUU sedang dalam tahap harmonisasi. Sementara itu, lima RUU telah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1, dengan rincian empat RUU prioritas dan satu RUU kumulatif terbuka.

    Sisanya, sebanyak 38 RUU masih dalam tahap penyusunan di DPR, 11 RUU di pemerintah, dan 1 RUU di DPD.

    Status RUU Prolegnas Prioritas 2026

    Berikut adalah rincian status terkini RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang dilaporkan kepada Baleg DPR:

    Status RUU Jumlah Keterangan
    Resmi RUU Usul DPR 7 5 Prioritas, 2 Kumulatif Terbuka
    Tahap Harmonisasi 3
    Pembicaraan Tingkat 1 5 4 Prioritas, 1 Kumulatif Terbuka
    Tahap Penyusunan (DPR) 38
    Tahap Penyusunan (Pemerintah) 11
    Tahap Penyusunan (DPD) 1