Tag: DPR RI

  • Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Habiburokhman Waspadai Penumpang Gelap Reformasi Polri

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan tentang adanya pihak-pihak yang berpotensi menyabotase reformasi di tubuh Polri. Ia menyebut mereka sebagai "penumpang gelap" yang memiliki agenda tersembunyi.

    Habiburokhman menjelaskan, oknum-oknum ini mengklaim mendukung percepatan reformasi Polri, namun memiliki motif lain. Motif tersebut dapat berupa dendam politik atau upaya untuk meningkatkan eksistensi pribadi secara berlebihan.

    "Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat," ujarnya.

    Oknum-oknum ini, lanjut Habiburokhman, kerap menyebarkan cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa didukung data yang jelas dan sulit diverifikasi kebenarannya.

    Reformasi Polri Sesuai Konstitusi

    Habiburokhman menekankan bahwa narasi yang disebarkan oleh kelompok ini bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Semangat tersebut adalah posisi Polri yang berada di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.

    Pengaruh yang dimiliki oleh oknum-oknum ini dikhawatirkan dapat memengaruhi sebagian masyarakat sehingga menyuarakan hal yang sama. Narasi yang mereka bangun berpotensi memperlemah Polri dan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Percepatan Reformasi Harus Dikawal

    Habiburokhman mengakui bahwa di setiap institusi pasti ada oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Namun, ia menekankan pentingnya merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang tepat.

    "Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000," tegasnya.

    Berikut rincian poin penting terkait reformasi Polri:

    Aspek Deskripsi
    Dasar Hukum Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000
    Pengawasan Langsung di bawah Presiden dengan pengawasan DPR
    Tantangan Adanya oknum yang memanfaatkan reformasi untuk kepentingan pribadi
    Tujuan Mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya

    Habiburokhman mengajak semua pihak untuk mengawal percepatan reformasi Polri agar tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan amanat konstitusi.

  • Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Saleh menilai bahwa sejumlah kewenangan Dewas saat ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan penting terkait keuangan haji.

    Usulan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta Dewas BPKH, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menyoroti adanya tugas Dewas yang bukan sekadar pengawasan, melainkan sudah masuk ke ranah operasional.

    Saleh menemukan bahwa beberapa tugas Dewas cenderung bersifat eksekutif alih-alih pengawasan. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih peran dan memperlambat proses kerja BPKH.

    "Kelihatannya memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dewas itu kelihatannya memang ada beberapa aspek dari tugas-tugas Dewas itu yang sifatnya bukan pengawasan, tapi lebih pada sifatnya eksekutif," kata Saleh.

    Dia mencontohkan kewenangan Dewas dalam memberikan persetujuan atas rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran, hingga penempatan investasi. Menurutnya, hal tersebut terlalu luas dan berisiko menghambat kinerja BPKH.

    "Saya setuju kalau dari sisi jumlah keanggotaan Dewas mungkin boleh ditambah, tapi kewenangannya ditertibkan," ujarnya.

    Penertiban kewenangan ini menjadi krusial agar tidak ada tumpang tindih pengawasan antara Dewas, DPR, dan Kementerian Haji. Saleh berpendapat bahwa beberapa persetujuan yang diambil Dewas seharusnya menjadi domain lembaga lain.

    "Salah satu di antaranya itu tadi, mereka jangan ikut masuk lagi pada unsur-unsur yang menyentuh wilayah eksekutif pengelolaan keuangan ini. Contoh, kewenangan persetujuan atas Renstra Ranker anggaran, itu mereka nggak perlu ikut," sambungnya.

    Politikus PAN ini menekankan pentingnya hal tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Terutama karena DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Renstra dan Ranker BPKH.

    "Bukankah Renstra dan Ranker itu setiap waktu sudah disampaikan juga ke DPR gitu? Kalau semua kewenangan ini diambil oleh Dewas, DPR itu nggak perlu ngapa-ngapain itu. Kita dipilih oleh rakyat ini, dan uang yang kita awasi itu uang rakyat, jemaah lagi. Ya karena itu, ini menurut saya jangan masuk di situ. Kurangi," katanya.

    Selain itu, Saleh juga menyoroti peran Dewas dalam persetujuan penempatan investasi. Menurutnya, Dewas sebaiknya fokus pada pengawasan, bukan penentuan keputusan investasi.

    "(Kemudian) persetujuan penempatan investasi, ya jangan ikut di situ juga. Bapak ngawasi aja benar nggak investasinya. Ada kongkalikong nggak. Betul nggak itu akan aman di sana, itu bisa. Tapi kalau Bapak menentukan ini boleh, nggak boleh, ini boleh, nggak boleh, itu. Apa itu? Kalau gitu ya badan penyelenggara ini nggak perlu kita dudukkan di situ, Bapak aja yang duduk sendiri," sambungnya.

    Berikut perbandingan kewenangan Dewas BPKH berdasarkan usulan Saleh Daulay:

    Kewenangan Saat Ini Usulan Kewenangan Saleh Daulay Keterangan
    Persetujuan Renstra Fungsi Pengawasan Menghindari tumpang tindih dengan DPR
    Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Fungsi Pengawasan Fokus pada kepatuhan, bukan penentuan
    Persetujuan Penempatan Investasi Fungsi Pengawasan Mengawasi integritas dan keamanan investasi
    Jumlah Keanggotaan Dewas Boleh Ditambah Tetap dengan kewenangan yang ditertibkan

    Penguatan BPKH dan Perubahan Jabatan

    Lebih lanjut, Saleh juga menilai kewenangan BPKH perlu diperkuat. Ia menyebut posisi badan pelaksana saat ini terkesan kurang berdaya atau tidak punya kewenangan dalam struktur yang ada.

    "Ada beberapa unsur yang saya kira perlu diperkuat di mereka ini. Ya kan, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan investasi yang lebih menguntungkan kepada jemaah, tetapi dengan catatan dengan penuh kehati-hatian," ujarnya.

    Selain itu, Saleh mengusulkan adanya penguatan struktur organisasi. Ia mengusulkan Kepala BPKH diubah menjadi Direktur Utama untuk meningkatkan citra dan wibawa lembaga.

    "Kalau ketemu orang, 'Apa jabatan Bapak?' 'Saya Kepala Badan ini'. Nggak keren, ya kan? Ketemu dengan Dirut BUMN, 'Bapak pangkatnya apa?' 'Aku Dirut', ya kan? 'Kamu apa?' 'Aku cuman Badan, Pak, ya, Kepala Badan'. Ya nggak? Beda ya kan? Betul kan? Image-nya itu lho," ujarnya.

    Menurutnya, perubahan jabatan menjadi Direktur Utama akan memberikan kesan lebih dihormati. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH sebagai pengelola dana haji yang mencapai Rp 180 triliun.

    "Kita ganti namanya jadi Dirut. Direktur Utama atau apa yang sejenis lebih keren dari situ. Supaya punya wibawa datang ke DPR kita bisa marah-marahin sedap juga. Ini kalau yang dimarahi cuman Kepala Badan begitu bagaimana. Ah cuman Kepala Badan aja nggak berani dia katanya kan. Tapi kalau Dirut, wah Dirut lho ini ah kan keren, Rp 180 triliun," tuturnya.

  • Demonstran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan Kesejahteraan Hewan

    Demonstran Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan Kesejahteraan Hewan

    Ratusan demonstran yang tergabung dalam komunitas Dog Meat Free Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Aksi ini menyuarakan desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan regulasi terkait perlindungan kesejahteraan hewan.

    Massa aksi menuntut penghapusan praktik perdagangan anjing dan kucing di Indonesia. Mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan.

    RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hewan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

    Para peserta aksi membentangkan berbagai spanduk dan poster. Isinya berupa tuntutan tegas kepada anggota DPR. Pesan-pesan tersebut juga berisi seruan untuk segera mengambil tindakan nyata.

    Tuntutan Utama Tujuan
    Penghapusan perdagangan anjing dan kucing Mencegah kekejaman dan penyiksaan hewan
    Pengesahan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan Menciptakan payung hukum yang kuat
    Perlindungan hewan dari kekerasan Menjamin hak hidup dan kesejahteraan hewan

    Demonstrasi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Tidak ada insiden yang mengganggu jalannya aksi. Hal ini menunjukkan komitmen demonstran terhadap penyampaian aspirasi secara konstitusional.

  • Andre Rosiade Minta Kapolda Sumbar Usut Pemalakan di Pasar Raya Padang

    Andre Rosiade Minta Kapolda Sumbar Usut Pemalakan di Pasar Raya Padang

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, bertemu Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Gatot Tri Suryanta di Jakarta. Pertemuan itu membahas dugaan praktik pemalakan oleh 'tuan takur' terhadap pedagang di Pasar Raya Padang.

    Perbincangan serius tersebut berlangsung di sela-sela kegiatan Rapim Polri, Rabu (11/2/2026).

    Andre Rosiade menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Irjen Gatot adalah tindak lanjut dari keluhan pedagang kecil di Kota Padang. Andre sebelumnya telah memberikan waktu 3×24 jam kepada pihak yang diduga melakukan pemerasan tersebut.

    “Saya sengaja mencari Pak Kapolda yang sedang menghadiri Rapim Polri di Jakarta. Ini bentuk keseriusan kami membela pedagang kecil,” ujar Andre yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

    Andre menambahkan bahwa pemerintah pusat telah membangun Pasar Fase VII dengan kualitas baik. “Jangan sampai pedagang yang sudah masuk malah dipalak,” tegas Andre.

    Identitas Terduga Pelaku

    Terduga pelaku, yang dijuluki 'tuan takur', diduga berinisial M. Andre Rosiade meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas dugaan pemerasan ini. Hal ini penting agar tidak ada lagi praktik merugikan pedagang kecil.

    Menurut Andre, negara tidak boleh kalah oleh oknum yang mencari keuntungan melanggar hukum. Ia menekankan bahwa Pasar Raya Padang Fase VII dibangun untuk mendukung kebangkitan ekonomi rakyat.

    “Bukan untuk menjadi ladang intimidasi,” kata Andre.

    “Kita harus bela pedagang yang ditindas tuan takur,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

    Tanggapan Kapolda Sumbar

    Irjen Gatot Tri Suryanta menanggapi positif laporan tersebut. Ia menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan Andre Rosiade.

    “Terima kasih Uda Andre sudah jauh-jauh menyampaikan persoalan warga Sumatera Barat,” ujar Irjen Gatot.

    Ia berjanji akan memerintahkan jajarannya untuk mengungkap kasus ini. “Tidak boleh ada oknum atau siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat. Kita tegakkan aturan itu,” tegas Gatot.

    Berikut kronologi pertemuan Andre Rosiade dengan Kapolda Sumbar:

    Waktu Agenda Keterangan
    Rabu, 11 Februari 2026 Pertemuan Andre Rosiade dengan Irjen Gatot Tri Suryanta Dilaksanakan di Jakarta, sela-sela Rapim Polri.
    Sebelumnya Keluhan pedagang kecil di Pasar Raya Padang Andre Rosiade menerima aduan praktik pemalakan.
    Segera Pengusutan dugaan pemalakan Irjen Gatot Tri Suryanta berjanji menindaklanjuti.
  • DPR Soroti Kasus Ayah di Pariaman Tersangka Pembunuhan Pelaku Pelecehan Anak

    DPR Soroti Kasus Ayah di Pariaman Tersangka Pembunuhan Pelaku Pelecehan Anak

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus seorang ayah berinisial ED atau E di Pariaman, Sumatera Barat. Ayah tersebut menjadi tersangka pembunuhan usai menikam pelaku pelecehan terhadap anaknya. Habiburokhman menyatakan sangat berempati terhadap ED.

    "Komisi III menyerukan perlakuan yang adil terhadap Pak ED, seorang ayah yang membunuh F, pelaku kekerasan seksual kepada anaknya di Pariaman, Sumatera Barat. Kami sangat berempati pada Pak ED," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan pembunuhan tidak dapat dibenarkan. Namun, penegakan hukum terhadap ED harus mempertimbangkan situasi yang dialaminya secara mendalam.

    "Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak ED melakukan pembunuhan, yaitu situasi yang terguncang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F," ujarnya.

    ED dinilai tidak dapat dijatuhi hukuman mati. KUHP baru mengatur penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan motif dan sikap batin pelaku tindak pidana.

    "Bahkan jika nanti terbukti Pak ED melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, maka berdasarkan Pasal 43 KUHP baru Pak ED tidak dipidana," kata Habiburokhman.

    "Setidaknya terhadap Pak ED tidak dapat dikenakan hukuman mati atau seumur hidup karena berdasarkan Pasal 54 KUHP dalam penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan motif dan tujuan pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana," jelasnya.

    Kasus ini berawal setelah F (38) ditemukan tergeletak di area tepi jurang Korong Koto Muaro, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Tim Satreskrim Polres Pariaman kemudian mengamankan E sebagai pelaku pembunuhan.

    Latar Belakang Kasus Pelecehan

    E merupakan ayah dari NB (17), yang sebelumnya melaporkan dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan F. Peristiwa ini bermula dari laporan keluarga NB ke Polres Pariaman pada 23 September 2025.

    Keesokan harinya, F ditemukan kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basung, namun nyawanya tidak tertolong. Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan bahwa F melakukan tindakan pelecehan terhadap NB.

    Selain F, NB juga mengaku mengalami perlakuan serupa dari pria berinisial N. Kapolres Pariaman saat itu, AKBP Andreanaldo Ademi, menyampaikan bahwa dugaan pencabulan oleh F terjadi sejak 2022.

    Tabel Kasus Kriminal Terkait

    Kasus Pelaku Korban Waktu Kejadian Status
    Pembunuhan ED F Setelah 23 September 2025 Tersangka
    Pelecehan Seksual F NB Sejak 2022 Meninggal
    Pelecehan Seksual N NB Agustus-September 2025 Dilimpahkan ke Jaksa

    Sementara itu, kasus yang melibatkan N segera dilimpahkan ke jaksa. N dijerat pasal terkait perlindungan anak, dan mengakui tindakannya yang dilakukan sejak awal Agustus hingga September 2025. Perbuatan N dipergoki keluarga korban.

    Barang-barang yang ditinggalkan N di lokasi menjadi alat bukti saat dia ditangkap pada 27 September 2025. Polisi menegaskan komitmen menyelesaikan dua perkara yang saling berkaitan, yakni penusukan terhadap F dan pencabulan terhadap NB secara menyeluruh.

  • Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, berdiskusi dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung Kemensos, Jakarta Pusat. Pertemuan pada Selasa (10/2/2026) itu membahas isu krusial mengenai pendataan sosial dan ekonomi.

    Gus Ipul menyampaikan harapannya agar data sosial yang dikelola Kementerian Sosial dapat semakin akurat dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rieke Diah Pitaloka mengenai pentingnya data bagi pembangunan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa data merupakan fondasi penting bagi negara. Menurutnya, data yang aktual dan relevan sangat vital sebagai basis kebijakan pembangunan.

    "Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan," ujar Rieke di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Rieke menyoroti polemik 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dicoret. Ia mengkritik penggunaan data yang tidak bersumber dari Kemensos dalam penentuan tersebut.

    "Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial," kata Rieke.

    Rieke juga menyebut adanya revisi Undang-undang Statistik. Ia menekankan bahwa data sosial seharusnya berada di bawah wewenang Kementerian Sosial.

    Revisi Undang-undang dan Peran Kemensos

    "Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos," ujarnya.

    Gus Ipul menyambut baik usulan Rieke sebagai upaya memperkuat data. Ia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akurasi data Kemensos.

    Berikut adalah perbandingan peran data dalam kebijakan sosial:

    Aspek Kondisi Saat Ini Harapan
    Wali Data Sosial Tersebar di berbagai lembaga Kemensos (sesuai UU Penanganan Fakir Miskin)
    Akurasi Data Masih perlu perbaikan Meningkat secara signifikan
    Basis Kebijakan Kadang tidak konsisten Data aktual, akurat, relevan
    Sumber Data BPJS PBI Bukan hanya dari Kemensos Optimal dari Kemensos

    "Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul.

    Validasi Pendataan Dimulai dari Desa

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan validasi pendataan. Proses ini dimulai dari tingkat desa untuk memastikan akurasi data.

    "Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke," ujarnya.

  • DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen untuk Keamanan Laut

    DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen untuk Keamanan Laut

    Komisi I DPR RI menyetujui Indonesia menerima hibah 1,9 miliar Yen Jepang dari Pemerintah Jepang. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan kapal patroli melalui program Official Security Assistance (OSA) Jepang TA 2025.

    Nilai hibah yang setara dengan sekitar empat unit kapal patroli ini akan memperkuat keamanan perairan Indonesia. Keputusan ini dicapai setelah rapat tertutup antara Komisi I DPR dan perwakilan pemerintah di kompleks parlemen Jakarta.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa hibah serupa juga telah diterima Indonesia pada tahun 2024. Saat itu, Indonesia mendapat dua kapal patroli senilai 1 miliar Yen Jepang.

    "Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japan Yen. Tahun ini, 2025 yang lalu, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japan Yen. Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut," kata Donny, Selasa (10/2/2026).

    Donny menambahkan, dana hibah tahun ini bisa digunakan untuk membeli tiga hingga empat unit kapal patroli. Kapal-kapal ini memiliki spesifikasi panjang 14 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan hingga 40 knot.

    Perolehan kapal tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan pengamanan perairan Indonesia secara signifikan. Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pengadaan ini, sehingga sangat menguntungkan negara.

    "Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang," ungkapnya.

    Spesifikasi Kapal Patroli Hibah

    Berikut adalah rincian spesifikasi kapal patroli yang akan diterima Indonesia melalui hibah Jepang:

    Spesifikasi Detail
    Panjang 14 meter
    Lebar 5 meter
    Kecepatan Maksimal 40 knot
    Fungsi Patroli non-kombatan

    Rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, TNI, dan kepala staf TNI membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Rapat tersebut digelar tertutup untuk publik.

    Pihak pemerintah dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, bersama para wakil kepala staf dari tiga matra. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.

  • Undip Ungkap Sulitnya Mahasiswa 3T Lulus, Komisi X DPR Soroti Skema Penerimaan

    Undip Ungkap Sulitnya Mahasiswa 3T Lulus, Komisi X DPR Soroti Skema Penerimaan

    Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membahas skema penerimaan mahasiswa baru. Dalam pertemuan tersebut, Universitas Diponegoro (Undip) menyoroti fenomena mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan studi di universitas.

    Wakil Rektor (Warek) II Bidang Sumber Daya UNDIP Semarang, Prof. Heru Susanto, menyampaikan permasalahan ini. Heru menjelaskan bahwa semua kampus umumnya menerima mahasiswa dari daerah 3T melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (ADik 3T).

    Prof. Heru Susanto memaparkan, "Kalau terkait penerimaan mahasiswa baru hampir semuanya sama untuk PTNBH, selalu ada penerimaan skala nasional, kemudian penerimaan secara otonom oleh perguruan tinggi masing-masing, yang berbeda tentu masing-masing perguruan tinggi memiliki ciri khas."

    Ia melanjutkan, "Kami hampir sama menurut saya, PTNBH paling tidak setiap tahun terima ADik namanya, jadi afirmasi dari 3T itu banyak," kata Heru saat pemaparan di ruang rapat Komisi X DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Heru menegaskan bahwa Undip setuju mengakomodasi mahasiswa 3T, terlepas dari fakta bahwa mereka terkadang memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Universitas tetap membuka diri terhadap para mahasiswa ini.

    "Kalau tadi yang jadi pertanyaan garis bawahnya adalah bagaimana kalau penerimaan hanya berbasis kompetisi 'murni', keberpihakan pada teman-teman dari 3T, teman-teman dari yang memang secara kompetisi, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, memang kurang, tapi mereka adalah sama dengan kita, maka kita harus berpihak, itu kita setuju, tentu teman-teman PTN semua lakukan itu," ucap dia.

    Tantangan Mengelola Mahasiswa 3T

    Meskipun demikian, Heru mengaku kesulitan dalam mengelola mahasiswa 3T setelah diterima. Ia mengungkapkan tantangan dalam memastikan mereka dapat lulus dari universitas.

    "Tapi yang lebih penting tidak hanya menerima itu, tapi mengelola mereka, karena, tapi mohon maaf betul, kadang kita terima 100 (mahasiswa), bu, yang keluar (lulus) itu nggak ada 50 (mahasiswa), 50-nya ke mana? Nggak lulus, 'hilang' di semester II, dikontak nggak, 'hilang' di mana?" ujar Heru.

    Heru menyebutkan bahwa mahasiswa 3T cenderung memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, menurutnya, pengelolaan mereka menjadi lebih penting daripada sekadar menerima mereka.

    "Karena memang ada deviasi (perilaku menyimpang) pada saat masuk mereka dengan rata-rata mahasiswa ini, maka sebenarnya pengelolaan juga menjadi penting, tidak hanya kewajiban kita memasukkan ke perguruan tinggi, tapi juga mengelola mereka," jelasnya.

    Faktor Psikologis dan Solusi

    Mahasiswa 3T juga seringkali mengalami perasaan minder selama perkuliahan. Heru mengatakan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan dalam pengelolaan mereka.

    "Mereka tuh punya perasaan minder ketika dengan teman-temannya 'Oh orang Jawa ternyata pinter-pinter, saya sendiri merasa nggak mampu', maka itu pengelolaan juga penting selain memasukkan sendiri."

    "Jadi memasukkan mereka memberi afirmasi kepada mereka itu tidak selesaikan suatu persoalan secara komprehensif," tutur Heru.

    Data penerimaan mahasiswa melalui jalur afirmasi menjadi fokus utama, mengingat tantangan pengelolaan yang dihadapi perguruan tinggi.

    Profil Penerimaan Mahasiswa ADik 3T

    Tahun Akademik Jumlah Mahasiswa Diterima (Estimasi) Tingkat Kelulusan (Estimasi) Tingkat Putus Studi (Estimasi)
    2022/2023 ~100 <50% >50%
    2023/2024 ~100 <50% >50%
    2024/2025 ~100 <50% >50%
  • Komisi X DPR Gelar RDP Bahas Skema Penerimaan Mahasiswa Baru 2026

    Komisi X DPR Gelar RDP Bahas Skema Penerimaan Mahasiswa Baru 2026

    Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut membahas skema penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2026.

    Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, memimpin langsung jalannya rapat. Hetifah menyampaikan bahwa salah satu agenda utama adalah kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Komisi X DPR menerima banyak masukan mengenai skema penerimaan yang adil dan proporsional.

    Hetifah menjelaskan, PTN dan PTS diharapkan bersinergi merumuskan skema penerimaan yang adil. Ini meliputi pembukaan berbagai jalur masuk, seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), jalur prestasi, dan jalur lainnya. Tujuannya adalah memastikan kesempatan yang merata bagi calon mahasiswa.

    "Ada beberapa pertanyaan dan masukan-masukan terkait kebijakan mahasiswa baru, karena PTN dan juga PTS tentunya diharapkan bisa bangun sinergi dalam merumuskan skema penerimaan yang adil dan proporsional dengan membuka berbagai jalur masuk, ada UTBK, jalur prestasi UTBK, TMBK, ataupun jalur jalur lainnya," kata Hetifah, Selasa (10/2/2026).

    Hetifah memahami keinginan perguruan tinggi untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik. Namun, ia juga menekankan pentingnya memikirkan mekanisme seleksi bagi pendaftar dari daerah tertinggal. Mekanisme seleksi harus mampu memberikan ruang bagi calon mahasiswa dari daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    "Prinsipnya perguruan tinggai menginginkan calon mahasiswa yang terbaik, yang mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan secara optimal, kemudian bagaimana dengan mekanisme seleksi jika bertumpu sepenuhnya atau sangat terlalu bertumpu pada tes kompetensi akademik? Apakah bisa memberi ruang kepada calon-calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar?" ucapnya.

    Akomodasi Mahasiswa Daerah 3T

    Beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia (UI), sudah mengakomodasi calon mahasiswa dari wilayah 3T. Hetifah meminta agar universitas lain, khususnya PTS, juga memfasilitasi hal serupa. Ini penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.

    "Ini UI saya sering baca ada satu perhatian khusus, mudah-mudahan teman teman swasta juga demikian, dari UPH terutamanya, sejauh mana mahasiswa-mahasiswa yang memiliki karakter kekhususan, baik secara geografis asal muasal, ataupun latar belakang sosialnya masih bisa menikmati pendidikan di kampus Bapak-Ibu sekalian," ujarnya.

    Komisi X DPR ingin mendengar kebijakan afirmatif dan adaptif yang telah diterapkan PTN dan PTS. Ini termasuk tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerataan dan keadilan sosial dalam rekrutmen mahasiswa.

    "Jadi gimana kebijakan affirmative dan adaptive yang sudah dilakukan, kami ingin dengarkan kisah-kisah baik ataupun tantangan-tantangan yang bapak ibu hadapi untuk terkait upaya pemerataan dan keadilan sosial dalam hal rekrutmen mahasiswa ini," imbuh Hetifah.

    Daftar Perguruan Tinggi yang Hadir

    Rapat ini masih berlangsung, dengan Universitas Indonesia (UI) sedang memberikan pemaparan. Tujuh kampus yang diundang dalam rapat ini mewakili PTN dan PTS terkemuka di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif terkait skema penerimaan mahasiswa baru.

    No. Nama Perguruan Tinggi Jenis
    1. Universitas Indonesia (UI) PTN
    2. Universitas Gadjah Mada (UGM) PTN
    3. Universitas Diponegoro (UNDIP) PTN
    4. Universitas Hasanuddin (UNHAS) PTN
    5. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) PTN
    6. Universitas Paramadina PTS
    7. Universitas Pelita Harapan (UPH) PTS
  • Andre Rosiade Dorong Percepatan Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Padang

    Andre Rosiade Dorong Percepatan Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Padang

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kunjungan ini bertujuan memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan tepat waktu dan aman hukum. Andre juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah pembebasan lahan.

    Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek besar lintas pemerintahan. Andre menjelaskan, proyek ini diperjuangkan sejak masa Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto. Tahap pertama proyek ini bernilai hampir Rp 2,8 triliun.

    Proyek ini direncanakan berlanjut ke tahap kedua dengan nilai lebih dari Rp 3 triliun. Pembiayaan seluruhnya berasal dari APBN Direktorat Jenderal Bina Marga. Keberadaan flyover ini diharapkan memperlancar jalur transportasi di Sumatera Barat.

    “Proyek ditargetkan sudah fungsional pada Oktober 2027. Kepastian lahan menjadi kunci utama agar pembangunan dan investasi tidak kembali terhambat,” kata Andre Rosiade, Selasa (10/2/2026).

    Andre mengapresiasi sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, BPN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumbar. Sinergi ini krusial dalam mengawal proses pembebasan lahan yang sering menjadi kendala.

    Rombongan meninjau titik awal Flyover Panorama Sitinjau Lauik 1. Titik ini merupakan bagian paling krusial dari jalur Padang-Solok yang dikenal rawan kecelakaan. Kepala Kanwil BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi turut hadir.

    Hadir pula Kepala Kejati Sumbar Muhibbudin dan Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi. Jajaran Pemprov dan Pemko Padang juga ikut serta dalam peninjauan lokasi. Peninjauan ini menunjukkan komitmen berbagai pihak.

    Pendampingan Hukum dan Penyelesaian Lahan

    Kepala Kejati Sumbar Muhibbudin menegaskan komitmen pendampingan hukum. Hal ini untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Pendampingan ini juga mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari.

    Muhibbudin mengakui bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan utama. Namun, ia optimistis masalah ini dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi yang intensif. Kejati siap memfasilitasi rapat koordinasi.

    Rapat koordinasi awal April akan diselenggarakan untuk mempercepat penyelesaian proyek flyover. Kejati juga siap mendukung rencana pembangunan jalan tol ke depan. Percepatan ini vital untuk pertumbuhan daerah.

    “Kalau ini cepat selesai, kita lanjut ke tahap duanya,” katanya.

    Progres dan Fasilitas Pendukung Flyover Sitinjau Lauik

    Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyampaikan progres Flyover Sitinjau Lauik sesuai tahapan. Target fungsional proyek tetap pada Oktober 2027. Selain pekerjaan utama, BPJN menyiapkan fasilitas pendukung keselamatan.

    Fasilitas pendukung tersebut berupa rest area dan lajur penyelamat. Fasilitas ini akan dibangun di Panorama 2 yang memiliki turunan ekstrem. Rest area direncanakan berfungsi sebagai titik pengecekan rem kendaraan.

    Terkait lahan, sebagian kawasan hutan telah mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Administrasi lahan masyarakat sekitar 10 hektare ditargetkan rampung pada Maret. Ini akan mengakselerasi pekerjaan fisik di lapangan.

    Instansi Terlibat Peran Kunci
    Komisi VI DPR RI Pengawasan & Dukungan Legislasi
    Forkopimda Sumbar Koordinasi & Pengamanan Daerah
    Kejaksaan Tinggi Sumbar Pendampingan Hukum
    BPN/ATR Sumbar Pengadaan Lahan
    Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Pelaksana Proyek
    Pemprov Sumbar Dukungan Administrasi & Daerah
    Pemko Padang Dukungan Administrasi & Daerah

    “Keberhasilan Panorama 1 akan dilanjutkan ke Panorama 2 untuk memperkuat jalur logistik Padang-Solok-Sawahlunto hingga Jambi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” katanya.

    Andre Rosiade menegaskan bahwa sinergi akan terus diperkuat hingga tahap kedua proyek. Ia menekankan Flyover Sitinjau Lauik bukan sekadar infrastruktur. Proyek ini adalah jalur keselamatan, logistik, dan masa depan ekonomi Sumatera Barat.