Tag: DPR RI

  • Komisi XIII DPR RI Tinjau Pembinaan Napi di Nusakambangan

    Komisi XIII DPR RI Tinjau Pembinaan Napi di Nusakambangan

    Anggota Komisi XIII DPR RI melakukan pengecekan layanan pembinaan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Peninjauan ini menyasar program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas Kemenimipas).

    Kunjungan ini merupakan tindak lanjut rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Imipas Agus Andrianto sepekan sebelumnya. Delegasi DPR meninjau program pembinaan narapidana berbasis kemandirian.

    Rombongan legislator berjumlah 10 orang tiba di Dermaga Sodong, Pulau Nusakambangan, pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 08.38 WIB. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin kunjungan ini.

    Menteri Agus Andrianto, Dirjenpas Kemenimipas Mashudi, serta Kakanwil Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso turut mendampingi. Mereka menyeberang dari Dermaga Wijayapura.

    Fokus utama kunjungan adalah pengecekan kegiatan pembinaan warga binaan permasyarakatan atau narapidana (napi). Program yang ditinjau meliputi kemandirian, ketahanan pangan, dan daur ulang limbah.

    Sejak awal menjabat, Menteri Agus Andrianto mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan. Pulau ini diwujudkan sebagai pusat kemandirian, ketahanan pangan, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Selama 1 tahun 4 bulan, telah berdiri fasilitas produksi material bangunan. Lokasi tersebut menghasilkan batako, paving block, dan material lain dari residu pembakaran batu bara (FABA) PLTU Adipala.

    Menteri Agus juga menginstruksikan Ditjenpas dan jajarannya untuk mengolah lahan idle. Lahan tidur ini dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan napi di berbagai bidang keterampilan.

    Berikut adalah anggota Komisi XIII DPR RI yang turut serta dalam kunjungan ke Nusakambangan:

    Nama Anggota DPR Jabatan
    Willy Aditya Ketua Komisi XIII
    Dewi Asmara Wakil Ketua Komisi XIII
    Marinus Gea Anggota Komisi XIII
    Rapidin Simbolon Anggota Komisi XIII
    Maruli Siahaan Anggota Komisi XIII
    Prana Putra Soh E Anggota Komisi XIII
    Yanuar Arif Wibowo Anggota Komisi XIII
    Mafirion Anggota Komisi XIII
    Edison Sitorus Anggota Komisi XIII
    Raja Faisal Anggota Komisi XIII

    Program Pembinaan dan Ketahanan Pangan

    Berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) telah dikembangkan. Di antaranya adalah BLK Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang, dan BLK Pelintingan Rokok. Adapula BLK Konveksi serta BLK Budidaya Anggrek.

    Lahan budidaya anggur dan melon juga dikelola. Tersedia pula bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta kegiatan ketahanan pangan lainnya.

    Sektor ketahanan pangan di Pulau Nusakambangan meliputi peternakan ayam petelur, bebek, dan domba. Budidaya ikan Nila, Udang Vaname, dan belut atau sidat juga dikembangkan.

    Selain itu, terdapat sawah padi dan ladang jagung. Seluruh program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan produktivitas narapidana.

    Menteri Agus menjadikan pembinaan napi di Nusakambangan sebagai percontohan. Model ini diharapkan dapat diterapkan di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia.

    Tujuannya adalah agar napi memiliki kesadaran untuk produktif secara positif. Hal ini membekali mereka keterampilan dan pengetahuan saat kembali ke masyarakat.

    Latar Belakang Kunjungan

    Agenda kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan telah dibahas sebelumnya. Hal ini disinggung dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Agus pada 3 Februari 2026.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, saat itu menyampaikan rencana kunjungan. Ia menekankan pentingnya program ketahanan pangan di Nusakambangan.

    “Saya melihat langsung dan mendengar langsung dari apa yang sering disampaikan oleh Pak Agus ketika ketemu misalnya beliau sekarang menggagas ketahanan pangan di Nusakambangan, nanti kami akan berkunjung juga, Pak, karena kita sudah membentuk panja,” kata Sugiat dalam rapat.

    Sugiat juga menambahkan bahwa banyak unit ketahanan pangan sedang dibangun. Ia menilai program ini perlu dipublikasikan agar menjadi contoh dan inspirasi.

    “Ada banyak unit-unit ketahanan pangan yang sedang dibangun oleh Pak Agus, dan ini perlu dipublikasi, Pak. Bisa menjadi contoh dan inspirasi di luar sana,” pungkasnya.

  • Menteri Sosial Gus Ipul Jelaskan Transformasi Data PBI JKN di Rapat DPR RI

    Menteri Sosial Gus Ipul Jelaskan Transformasi Data PBI JKN di Rapat DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan bagian dari transformasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran, serta menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan.

    Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    "Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah," jelas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Data tersebut, lanjutnya, berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian dimutakhirkan. Beberapa daerah juga mengusulkan warganya setiap bulan untuk mendapatkan PBI.

    Gus Ipul menekankan penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta. Namun, ini adalah realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

    Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 DTSEN ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

    Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN. Mereka dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta melakukan reaktivasi. Sebagian lainnya berpindah menjadi peserta mandiri.

    Peserta di sejumlah daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) otomatis dibiayai melalui APBD pemerintah daerah. "Artinya ini penonaktifan yang tepat," ujar Gus Ipul.

    Ia menambahkan, "Ada yang sudah mampu secara mandiri, ada juga yang langsung diambil alih APBD daerah. Ini bukti bahwa penonaktifan tahun 2025 sesuai dengan data yang kami miliki."

    Gus Ipul menegaskan kembali bahwa kebijakan ini bukan pengurangan kuota, melainkan realokasi. "Tidak ada yang dikurangi, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," tegasnya.

    Contoh Konkret Realokasi

    Sebagai contoh konkret, Gus Ipul memaparkan hasil ground check pendamping terhadap peserta nonaktif. Di antaranya Dalimin (desil 10) dan Djamhuri (desil 7).

    Kondisi tempat tinggal dan aset mereka dinilai sudah berada di atas kriteria penerima PBI JKN. Kuota yang dilepas dialihkan kepada peserta pengganti dari kelompok paling miskin.

    Misalnya, Apendi (desil 1) dan Monem (desil 1), yang menjadi penerima baru pada Januari 2026. Kondisi rumah dan aset mereka jauh lebih terbatas.

    Berikut adalah contoh perbandingan data penerima PBI JKN:

    Nama Peserta Desil Awal Status Keterangan
    Dalimin 10 Nonaktif Kondisi aset di atas kriteria
    Djamhuri 7 Nonaktif Kondisi aset di atas kriteria
    Apendi 1 Aktif (baru) Kondisi aset sangat terbatas
    Monem 1 Aktif (baru) Kondisi aset sangat terbatas

    Gus Ipul menjelaskan pergantian peserta ini dilakukan berdasarkan pemutakhiran DTSEN dan verifikasi lapangan oleh pendamping. Bantuan dialihkan secara tepat dari desil atas ke desil bawah.

    "Ini sedikit gambaran peserta yang kita nonaktifkan, dan ini peserta penggantinya. Jadi realokasi benar-benar berbasis data dan hasil ground check," jelasnya.

    Tujuan Realokasi dan Mekanisme Reaktivasi

    Gus Ipul menambahkan, realokasi ini bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak yang masih menerima bantuan) dan exclusion error (orang berhak yang belum menerima). Distribusi penerima PBI JKN di seluruh daerah kini semakin mendekati proporsi ideal sesuai angka kemiskinan.

    Peserta PBI-JKN yang terdampak perubahan status tetap dapat melakukan reaktivasi cepat. Ini penting agar tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

    "Untuk penyakit kronis seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak rumah sakit dan pembiayaannya langsung ditanggung pemerintah," tegas Gus Ipul.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, dari sekitar 200 ribu pasien cuci darah, terdapat 12.262 orang yang sempat keluar dari PBI JKN. Mekanisme ini memastikan pasien dengan kebutuhan perawatan berkelanjutan tetap memperoleh layanan.

    Layanan tersebut meliputi cuci darah, kemoterapi, radioterapi, pengobatan penyakit jantung, dan talasemia.

    Cakupan JKN dan Pentingnya DTSEN

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, cakupan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Ini tersebar di 473 kabupaten/kota dan 35 provinsi.

    Pengeluaran langsung masyarakat (out-of-pocket) turun dari hampir 50 persen menjadi 25-28 persen. "Yang miskin dibayari pemerintah, yang tidak miskin ya urunan," ujarnya.

    Ia melanjutkan, "BPJS itu bagaimana orang bisa akses layanan dengan kualitas tertentu tanpa kesulitan keuangan."

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya DTSEN untuk mengefektifkan penyaluran bantuan sosial. "Di database lama ada yang meninggal masih tercatat, ada yang terlihat miskin," terang Amalia.

    Ia menambahkan, "Dengan DTSEN, sekarang tidak ada duplikasi individu maupun keluarga."

    Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BPS, BPJS, dan Kemensos. Ini dilakukan agar realokasi dan reaktivasi berjalan transparan dan akurat.

    Ia juga menyebutkan beberapa kanal pengaduan dan pemantauan kepesertaan. Pertama, SIKS-NG dari tingkat RT/RW hingga kelurahan/desa. Kedua, Aplikasi Cek Bansos untuk masyarakat. Ketiga, Call center 021-111 dan WhatsApp Laporan SOS.

    Gus Ipul menegaskan, seluruh kebijakan tetap mengacu pada kuota nasional PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa. Ini untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.