Tag: drone

  • Apple Promosikan Monarch dengan 3.000 Drone di Los Angeles

    Apple Promosikan Monarch dengan 3.000 Drone di Los Angeles

    Apple melakukan promosi unik untuk serial Monarch: Legacy of Monsters Season 2 di Apple TV+ dengan menerbangkan sekitar 3.000 drone yang membentuk visual Godzilla raksasa di langit Los Angeles. Pertunjukan ini berlangsung sekitar 12 menit.

    Menurut keterangan resmi Apple, ribuan drone terbang hingga ketinggian 152 meter dan mencakup area seluas tiga lapangan football Amerika. Drone-drone tersebut membentuk visual monster dari serial, termasuk Godzilla, King Kong, dan Titan X, monster antagonis baru.

    Formasi cahaya drone dipadukan dengan efek kembang api. Video lengkap pertunjukan tersedia untuk dilihat.

    Para pemeran serial, termasuk Kurt Russel, yang berperan sebagai Lee Shaw, turut hadir menyaksikan pertunjukan ini.

    Apple mengklaim aksi promosi yang digarap oleh Heads in the Sky ini mencetak rekor dunia sebagai tampilan udara tertinggi yang membentuk karakter fiksi menggunakan drone, melampaui pertunjukan drone Wolverine milik Marvel pada 2024.

    Monarch: Legacy of Monsters pertama kali tayang pada 2023 dan mendapat respons positif. Antusiasme terhadap musim keduanya pun tinggi.

    Sejak awal Februari 2026, Apple TV juga merilis trailer yang memberikan gambaran cerita lanjutan serial. Dengan latar Monsterverse dari Legendary, Monarch menceritakan organisasi rahasia yang menelusuri keberadaan monster raksasa, dengan konflik antara dunia manusia dan makhluk raksasa.

    Episode perdana musim kedua dijadwalkan tayang pada Jumat (27/2/2026), terdiri dari 10 episode yang dirilis bertahap hingga Mei.

  • Korlantas Polri Awasi Lalu Lintas dengan ETLE Drone

    Korlantas Polri Awasi Lalu Lintas dengan ETLE Drone

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meningkatkan pengawasan arus kendaraan dengan memanfaatkan teknologi ETLE Drone Patrol Presisi. Pemantauan awal dilakukan di kawasan strategis Exit Tol Cibiru-Cileunyi.

    Exit Tol Cibiru-Cileunyi menjadi fokus karena merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari jalan tol ke jalur arteri. Pengawasan optimal diperlukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

    Kegiatan ini merupakan arahan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, dengan koordinasi Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal, serta dukungan teknis Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto. Sinergitas ini memastikan pemantauan berjalan sistematis dan terintegrasi.

    Petugas memperoleh gambaran visual secara real time mengenai volume kendaraan, kepadatan di titik keluar-masuk tol, hingga pola pergerakan arus pada jam sibuk melalui penerbangan ETLE Drone Patrol Presisi. Perspektif udara memberikan cakupan luas untuk deteksi dini potensi perlambatan maupun hambatan lalu lintas, sehingga langkah antisipasi dapat diambil.

    Selain monitoring, kegiatan ini juga disertai penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan dan mengganggu kelancaran arus. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berbasis sistem ETLE yang transparan serta akuntabel, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif.

    Optimalisasi ETLE Drone Patrol Presisi di Exit Tol Cibiru-Cileunyi adalah bagian dari komitmen Korlantas Polri dalam mendorong transformasi digital di bidang lalu lintas. Penguatan pemantauan menjadi prioritas agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat, demi terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar.

  • Neiry Kembangkan Bio-Drone: Merpati Bionik Berbasis Implan Otak untuk Misi Sipil

    Neiry Kembangkan Bio-Drone: Merpati Bionik Berbasis Implan Otak untuk Misi Sipil

    Startup neuroteknologi asal Rusia, Neiry, baru saja memperkenalkan terobosan kontroversial dengan mengubah burung merpati hidup menjadi 'bio-drone'. Melalui teknologi ini, operator manusia dapat mengendalikan jalur terbang burung tersebut secara jarak jauh untuk berbagai kebutuhan sipil.

    Metode yang digunakan melibatkan penanaman elektroda kecil ke dalam tengkorak merpati yang terhubung dengan stimulator listrik di bagian kepala. Sistem ini bekerja dengan memberikan stimulasi ringan pada area otak tertentu, sehingga memicu dorongan biologis bagi burung untuk berbelok ke arah yang ditentukan oleh komputer.

    Keunggulan utama drone biologis ini terletak pada efisiensinya dibandingkan drone konvensional. Merpati bionik mampu menempuh jarak hingga 483 kilometer dalam sehari tanpa kendala baterai, karena burung tetap dapat mencari makan secara mandiri. Selain itu, bentuknya yang menyerupai burung biasa membuatnya sulit terdeteksi dan tidak bising, sangat ideal untuk pemantauan infrastruktur atau misi pencarian dan penyelamatan (SAR).

    Aspek Detail Performa
    Jangkauan Terbang Hingga 483 km per hari
    Durasi Operasional Tanpa batas baterai (mencari makan mandiri)
    Fungsi Utama Inspeksi infrastruktur, surveilans sipil, misi SAR
    Keunggulan Fisik Senyap, sulit terdeteksi, mobilitas alami

    CEO Neiry, Alexander Panov, menjelaskan kepada Bloomberg bahwa inovasi ini murni ditujukan untuk sektor sipil dan bukan militer. Ia juga menegaskan bahwa prosedur implan telah melewati konsultasi etika internal dan diklaim aman bagi kelangsungan hidup burung. Menurut pihak perusahaan, pembatasan otonomi burung ini serupa dengan praktik manusia yang menunggangi kuda.

    Meski diklaim aman, teknologi ini memicu perdebatan di kalangan ilmuwan global. Nita Farahany, ahli bioetika dari Universitas Duke, menyampaikan kritik tajam terhadap metode pengendalian spesies ini. "Setiap kali kita menggunakan implan saraf untuk mencoba mengendalikan dan mengatur spesies apa pun, rasanya menjijikkan," ungkap Farahany sebagaimana dikutip dari laporan Gizmodo.

    Neiry memastikan bahwa saat sedang tidak menjalankan instruksi operator, merpati tersebut tetap dapat beraktivitas seperti burung normal. Namun, begitu sinyal dikirimkan, antarmuka otak akan mengambil alih navigasi layaknya sistem GPS pada pesawat tanpa awak.

  • ETLE Drone Pantau Lalu Lintas MT Haryono dan Cibubur

    ETLE Drone Pantau Lalu Lintas MT Haryono dan Cibubur

    Korlantas Polri meningkatkan pengawasan lalu lintas dengan ETLE Drone Patrol Presisi di sejumlah titik strategis, termasuk Jalan MT Haryono dan Jalan Alternatif Cibubur, Senin (16/2). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di kalangan masyarakat.

    Pemanfaatan ETLE Drone Patrol Presisi merupakan wujud komitmen Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam merevitalisasi dan mengoptimalkan penegakan hukum berbasis digital. Langkah ini juga sebagai antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat saat libur panjang, sekaligus memperkuat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

    Kegiatan ini berada di bawah kendali Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal, dengan pengendalian teknis oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto. Tujuannya adalah memastikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, berjalan profesional, terukur, dan berbasis data elektronik yang akurat.

    Penggunaan ETLE Drone difokuskan untuk memantau arus lalu lintas dari udara secara komprehensif. Hal ini mencakup deteksi potensi pelanggaran yang berisiko menyebabkan kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. Jangkauan pantau yang luas dan fleksibel memungkinkan pendekatan preventif yang lebih kuat dan sistem pengawasan modern yang adaptif terhadap dinamika pergerakan kendaraan di perkotaan dan penyangga ibu kota.

    Berikut ini rincian pelanggaran lalu lintas yang terpantau oleh ETLE Drone:

    Jenis Pelanggaran Lokasi Waktu
    Tidak menggunakan helm Jalan MT Haryono 10:00 WIB
    Melawan arus Jalan Alternatif Cibubur 11:30 WIB
    Parkir liar Jalan MT Haryono 13:00 WIB

    Integrasi Data dan Komitmen Korlantas Polri

    Seluruh data hasil pemantauan drone terintegrasi langsung dengan Sistem ETLE Nasional. Setiap temuan akan melalui identifikasi dan verifikasi sistematis sebelum diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Sistem ini menegaskan komitmen Korlantas Polri dalam membangun pengawasan berbasis teknologi yang transparan, objektif, dan akuntabel, serta mendukung transformasi digital Polri di bidang lalu lintas.

    Korlantas Polri menekankan bahwa pemanfaatan ETLE Drone Patrol Presisi adalah bagian dari strategi penguatan pengawasan dan manajemen lalu lintas berbasis digital. Diharapkan, teknologi ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas bukan hanya karena kehadiran petugas, tetapi sebagai kebutuhan bersama demi keselamatan.

    "Disiplin berlalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab pribadi dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Melalui pengawasan digital dari udara, potensi risiko di jalan raya dapat diantisipasi lebih dini demi menciptakan ketertiban yang berkelanjutan," ujar Irjen Agus.

    Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas di mana pun berada. Jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya bersama demi mewujudkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, terutama saat mobilitas meningkat seperti saat libur panjang.

  • ETLE Drone Patroli Tol Jakarta-Cikampek Sasar Truk ODOL

    ETLE Drone Patroli Tol Jakarta-Cikampek Sasar Truk ODOL

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali mengoperasionalkan ETLE Drone Patroli Presisi di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan pelanggaran kendaraan Over Dimension dan Overload (ODOL), terutama pada kendaraan angkutan barang.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, yang menekankan penanganan pelanggaran ODOL secara konsisten dan berbasis teknologi di jalur strategis. Tol Jakarta-Cikampek dipilih karena menjadi arteri vital pergerakan truk dari kawasan industri Bekasi, Karawang, dan sekitarnya menuju Jakarta dan Jawa Timur.

    Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal memimpin kegiatan teknis ini, dengan koordinasi lapangan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto. Pengawasan dilakukan sistematis untuk memastikan proses sesuai ketentuan dan memiliki kekuatan pembuktian sah.

    Drone yang digunakan dilengkapi kamera dengan kemampuan pembesaran detail tinggi dan sistem pembacaan pelat nomor otomatis (ANPR). Perangkat ini mampu mengamati struktur kendaraan, tinggi dan panjang bak, konfigurasi sumbu roda, serta indikasi beban berlebih. Data ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh operator Back Office ETLE Nasional.

    Sasaran Penindakan ETLE Drone

    Kegiatan ETLE Drone Patroli Presisi menyasar sejumlah pelanggaran di Tol Jakarta-Cikampek. Berikut rinciannya:

    • Truk dengan dimensi fisik tidak sesuai standar teknis.
    • Kendaraan barang yang mengangkut muatan melebihi batas kapasitas.
    • Perubahan bentuk kendaraan tanpa uji tipe dan persetujuan resmi.
    • Kendaraan angkutan yang tidak memenuhi unsur kelaikan jalan.
    • Pelanggaran tata cara operasional kendaraan berat di jalan tol.

    Langkah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur persyaratan teknis, perubahan konstruksi kendaraan, serta pengendalian muatan angkutan barang.

    Proses Penindakan Pelanggaran

    Setiap pelanggaran yang terekam kamera udara akan diproses melalui sistem ETLE Nasional. Petugas akan melakukan identifikasi dan validasi sebelum menerbitkan pemberitahuan resmi kepada pemilik kendaraan. Mekanisme ini memastikan penegakan hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa interaksi langsung.

    Berikut tahapan proses penindakan pelanggaran:

    Tahapan Deskripsi
    Pengambilan Gambar Drone merekam pelanggaran dimensi dan muatan.
    Verifikasi Data Petugas ETLE memvalidasi data pelanggaran.
    Penerbitan Surat Tilang Surat tilang dikirim ke alamat pemilik kendaraan.
    Konfirmasi Pelanggaran Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi pelanggaran.
    Pembayaran Denda Pemilik kendaraan membayar denda sesuai ketentuan.

    Dirgakkum Korlantas Polri menyampaikan, penerapan ETLE Drone di jalur Jakarta-Cikampek diharapkan meningkatkan disiplin perusahaan angkutan barang. Sementara itu, Kasubdit Dakgar menegaskan, pengendalian kendaraan ODOL berkelanjutan akan berdampak pada menurunnya risiko kecelakaan dan menjaga usia pakai infrastruktur jalan tol.

    Melalui pendekatan teknologi dan pengawasan berkesinambungan, Korlantas Polri berupaya membangun sistem transportasi barang yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di koridor strategis nasional.

  • Jakarta Awasi Ganjil Genap dengan ETLE Drone

    Jakarta Awasi Ganjil Genap dengan ETLE Drone

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mengoperasikan tilang elektronik atau ETLE Drone di Jakarta. Sistem ini akan digunakan untuk mengawasi pelanggaran ganjil genap.

    Penerapan ETLE Drone merupakan bagian dari komitmen Korlantas Polri untuk menghadirkan sistem pengawasan lalu lintas yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan.

    Fokus Pengawasan ETLE Drone

    Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto mengatakan, pengawasan akan difokuskan pada ruas-ruas strategis dengan tingkat kepadatan tinggi yang termasuk dalam koridor ganjil genap di Jakarta.

    Drone ETLE dilengkapi kamera beresolusi tinggi yang mampu merekam pergerakan kendaraan dan mengidentifikasi pelat nomor dengan jelas.

    "Drone juga mampu mendeteksi pelanggaran ganjil genap berdasarkan kesesuaian angka pelat nomor dengan hari dan tanggal pemberlakuan," kata Dwi dikutip situs resmi Korlantas Polri.

    Proses Penindakan Pelanggaran

    Pelanggar yang terekam kamera ETLE Drone akan terintegrasi ke dalam sistem ETLE Nasional untuk diidentifikasi kendaraannya. Kemudian, petugas akan memverifikasi dan menerbitkan surat konfirmasi pelanggaran secara elektronik kepada pemilik kendaraan.

    Penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dasar Hukum dan Sanksi

    Penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap mengacu pada Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengemudi mematuhi rambu dan marka jalan.

    Pasal 287 ayat (1) UU yang sama mengatur sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu bagi pelanggar rambu lalu lintas.

    Penerapan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta juga berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018.

    Efektivitas ETLE Drone

    Korlantas menilai penerapan ETLE Drone Patroli Presisi menjadi solusi efektif untuk mengoptimalkan pengawasan tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan.

    Selain sebagai instrumen penegakan hukum, sistem ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan ganjil genap secara berkelanjutan.

    Rincian Sanksi Pelanggaran Ganjil Genap

    Berikut rincian sanksi bagi pelanggar aturan ganjil genap di Jakarta:

    Pasal Jenis Pelanggaran Sanksi
    Pasal 106 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 Tidak mematuhi rambu dan marka jalan –
    Pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Melanggar rambu lalu lintas Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu

    "Rekaman elektronik tersebut menjadi alat bukti yang sah, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas," kata Dwi.

  • ETLE Drone Pantau Ganjil Genap di Jalan Protokol Jakarta

    ETLE Drone Pantau Ganjil Genap di Jalan Protokol Jakarta

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kini mengoperasikan ETLE Drone di Jakarta. Sistem tilang elektronik yang memanfaatkan drone ini akan fokus mengawasi pelanggaran ganjil genap.

    Kasubdit Dakgar Ditgakkum Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto menjelaskan pengawasan akan diprioritaskan pada ruas jalan strategis dengan kepadatan lalu lintas tinggi yang termasuk dalam koridor ganjil genap.

    "Ada beberapa ruas jalan seperti Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono," kata Dwi dikutip situs resmi Korlantas Polri.

    Kemampuan ETLE Drone

    Drone yang digunakan sebagai perangkat ETLE ini dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi. Kamera ini mampu merekam pergerakan kendaraan dan mengidentifikasi pelat nomor secara jelas.

    "Drone juga mampu mendeteksi pelanggaran ganjil genap berdasarkan kesesuaian angka pelat nomor dengan hari dan tanggal pemberlakuan," ujar Dwi.

    Pelanggaran yang terekam akan terintegrasi ke dalam sistem ETLE nasional. Petugas akan melakukan identifikasi kendaraan, verifikasi, dan menerbitkan surat konfirmasi pelanggaran secara elektronik kepada pemilik kendaraan.

    "Rekaman elektronik tersebut menjadi alat bukti yang sah, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas," kata Dwi.

    Dasar Hukum Ganjil Genap

    ETLE Drone akan mengawasi pelanggaran ganjil genap. Aturan ini mengacu pada Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Pasal tersebut mewajibkan pengemudi mematuhi rambu dan marka jalan. Selain itu, Pasal 287 ayat (1) UU yang sama mengatur sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu bagi pelanggar rambu lalu lintas.

    Penerapan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta juga berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018.

    Tabel: Sanksi Pelanggaran Ganjil Genap

    Berikut rincian sanksi bagi pelanggar aturan ganjil genap:

    Pelanggaran Sanksi
    Melanggar rambu lalu lintas (termasuk ganjil genap) Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu

    Komitmen Korlantas Polri

    Sistem tilang elektronik yang memanfaatkan ruang udara ini digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara real time dan objektif.

    Menurut Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, penerapan ETLE Drone menjadi bagian dari komitmen menghadirkan sistem pengawasan lalu lintas yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan.

  • Korut Ancam Respons Mengerikan atas Drone Korsel

    Korut Ancam Respons Mengerikan atas Drone Korsel

    Pemerintah Korea Utara (Korut) melontarkan ancaman serius. Mereka akan memberikan "respons yang mengerikan" jika mendeteksi drone lain yang terbang melintasi perbatasan dari Korea Selatan (Korsel).

    Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, diketahui telah berupaya memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sejak menjabat tahun lalu. Bahkan, Lee mengkritik pendahulunya karena diduga mengirimkan drone untuk menyebarkan propaganda di Korea Utara.

    Namun, Korea Utara mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone pengintai bulan lalu. Insiden ini mengancam upaya Lee untuk mencairkan ketegangan.

    Peringatan Kim Yo Jong

    Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengingatkan akan konsekuensi berat jika pengiriman drone terus berlanjut.

    "Saya memberikan peringatan sebelumnya bahwa terulangnya provokasi seperti itu yang melanggar kedaulatan yang tidak dapat dicabut dari DPRK (singkatan nama resmi Korea Utara), pasti akan memicu respons yang mengerikan," kata Kim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dilansir kantor berita AFP, Jumat (13/2/2026).

    "Kami tidak peduli siapa dalang di balik penyusupan drone ke wilayah udara Korea Utara dan apakah itu individu atau organisasi sipil," tambahnya.

    Penyelidikan Korsel Atas Insiden Drone

    Awalnya pemerintah Korea Selatan membantah keterlibatan resmi apa pun dalam penyusupan drone Januari lalu, dengan para pejabat menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan warga sipil.

    Namun, satuan tugas gabungan militer-polisi Korea Selatan mengumumkan awal pekan ini, bahwa mereka sedang menyelidiki tiga tentara aktif dan satu staf badan intelijen dalam upaya untuk "mencari kebenaran secara menyeluruh".

    Penyesalan Pemerintah Seoul

    Menteri Unifikasi Seoul, Chung Dong-young, telah menyatakan "penyesalan mendalam" awal pekan ini.

    Keterlibatan pemerintah Seoul dalam penyusupan drone Januari lalu akan bertentangan dengan upaya Lee untuk menurunkan ketegangan dengan Pyongyang.

    Chung sebelumnya menyatakan bahwa drone tersebut mungkin merupakan pekerjaan staf pemerintah yang masih setia kepada mantan presiden Yoon Suk Yeol.

    Berikut rincian dugaan keterlibatan oknum dalam insiden drone tersebut:

    Pihak Terlibat Status Keterangan
    Tiga Tentara Aktif Militer Korsel Dalam penyelidikan satuan tugas gabungan
    Satu Staf Badan Intelijen Korsel Dalam penyelidikan satuan tugas gabungan

    Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik insiden penyusupan drone yang memicu ketegangan baru antara kedua negara.

  • UE Tingkatkan Pertahanan Hadapi Ancaman Drone

    UE Tingkatkan Pertahanan Hadapi Ancaman Drone

    Uni Eropa (UE) bersiap meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman serangan drone. Komisioner bidang Kedaulatan Teknologi, Transportasi, dan Urusan Dalam Negeri mempresentasikan strategi baru di Straburg pada Rabu (11/02). Tujuannya adalah memperkuat ketahanan dan kerja sama antarnegara anggota.

    Kebijakan ini dilatarbelakangi serangkaian pelanggaran wilayah udara oleh drone dan balon asing di seluruh UE sepanjang 2025. Gelombang drone Rusia memasuki wilayah udara Polandia dan berhasil ditembak jatuh militer pada September 2025. Sejumlah bandara di Denmark sempat ditutup sementara setelah drone tak dikenal terdeteksi.

    Komisi Eropa ingin memperkuat kemampuan Eropa dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons aktivitas drone berbahaya melalui rencana baru ini. Fokusnya mencakup peningkatan koordinasi antarnegara anggota, penguatan sistem deteksi drone, serta pengetatan aturan bagi drone sipil.

    Sejumlah proposal meliputi pembentukan pusat keunggulan anti-drone, peningkatan alat pelacakan dan penilaian risiko, serta pengadaan bersama teknologi anti-drone. Rencana ini juga mendorong industri drone Eropa untuk meningkatkan produksi dan inovasi teknologi. Selain itu, strategi tersebut bertujuan memperdalam koordinasi antara aktor sipil dan militer guna melindungi infrastruktur kritis dan perbatasan.

    Ancaman hibrida yang melibatkan drone kerap terjadi di sekitar infrastruktur sipil seperti bandara, pelabuhan, atau fasilitas energi.

    "Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menggabungkan berbagai tindakan dan memastikan sektor swasta, otoritas sipil, serta militer bekerja bersama," ujar Komisioner UE untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, kepada DW.

    "Dengan begitu kita benar-benar dapat mengidentifikasi, mendeteksi, dan jika perlu, menetralkan drone tersebut," ujarnya.

    UE Makin Terlibat dalam Keamanan

    Strategi baru ini melanjutkan upaya yang sudah berjalan. Namun, kebijakan ini juga menandai fokus yang lebih kuat pada kebijakan keamanan, menurut Chris Kremidas-Courtney, peneliti tamu senior di European Policy Center.

    "Ini rencana yang serius. Uni Eropa kini semakin terlibat dalam pertahanan dan keamanan," kata Chris kepada DW.

    Rencana membangun kapasitas komando dan kendali Eropa yang berdaulat untuk melacak dan menangani drone di kawasan menunjukkan tingkat ambisi yang belum pernah terlihat sebelumnya.

    Meski demikian, sebagian besar dokumen strategi masih bersifat regulatif ketimbang operasional.

    "Banyak bahasanya berkaitan dengan penilaian risiko dan skema sertifikasi," ujar Kremidas-Courtney, seraya menilai UE masih beroperasi dalam zona nyaman regulasinya.

    Ancaman Hibrida Mempercepat Langkah

    Insiden pelanggaran wilayah udara pada 2025 mempercepat momentum politik, menurut Kremidas-Courtney.

    "Melihat drone terbang di sekitar bandara (UE) menambah urgensi isu pertahanan drone," katanya.

    Eropa pada akhirnya memang akan bergerak ke arah ini, mengingat perang drone dan taktik hibrida kini menjadi elemen sentral dalam ancaman keamanan modern.

    Berikut adalah kemampuan pertahanan drone di beberapa negara Eropa:

    Negara Kemampuan Pertahanan Drone
    Prancis Sangat baik
    Jerman Sangat baik
    Polandia Sangat baik
    Swedia Sangat baik
    Yunani Kapasitas yang kuat untuk melindungi lokasi tertentu

    Kemampuan pertahanan drone di Eropa masih belum merata.

    Lanskap yang Terfragmentasi

    "Prancis, Jerman, Polandia, Swedia memiliki kemampuan yang sangat baik. Yunani juga punya kapasitas yang kuat untuk melindungi lokasi tertentu dari drone," kata Kremidas-Courtney.

    "Tetapi sebagian besar negara anggota belum memiliki cukup sensor. Kita juga kekurangan sistem penembak untuk menjatuhkan drone musuh," tambahnya.

    Strategi baru ini bertujuan menutup sebagian kesenjangan tersebut, meskipun banyak langkahnya bergantung pada partisipasi sukarela negara anggota.

    "Kita harus mampu berbagi informasi jika terjadi insiden semacam itu," kata Virkkunen.

    Rencana tersebut mencakup latihan keamanan drone tingkat Eropa setiap tahun guna menguji koordinasi lintas batas secara praktis.

    Tekanan untuk Mempercepat Pertahanan

    Strategi ini muncul ketika UE dan NATO meningkatkan upaya pertahanan secara lebih luas. Ketidakstabilan global dan perubahan aliansi menekan Eropa untuk bergerak lebih cepat dalam bidang pertahanan.

    "Jika kita tidak bergerak cukup cepat, dalam dua atau tiga tahun kita mungkin akan berharap bisa bergerak jauh lebih cepat," peringatan Kremidas-Courtney.

    Komisioner UE untuk Urusan Dalam Negeri, Magnus Brunner, mengakui hal itu dalam presentasi pada Rabu (11/02).

    "Kita sering kali terlalu lambat dan terkejut oleh ancaman drone," ujar Brunner.

    "Kita harus bekerja sama untuk memanfaatkan drone sebagai keunggulan strategis, karena kita memiliki teknologi dan sumber daya untuk melakukannya," tambahnya.

    Pada saat yang sama, Komisi berharap rencana baru ini dapat mendorong produsen drone Eropa, seiring negara anggota didorong meningkatkan produksi drone dan teknologi anti-drone.

    Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kembali menguatnya pertanyaan tentang ketergantungan pada Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump, penguatan kemampuan drone Eropa dipandang sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas menuju otonomi strategis.

  • Penyelidik Korea Selatan Gerebek Markas Intelijen Nasional terkait Dugaan Insiden Drone Korut

    Penyelidik Korea Selatan Gerebek Markas Intelijen Nasional terkait Dugaan Insiden Drone Korut

    Penyelidik Korea Selatan menggerebek markas badan intelijen negara pada Selasa (10/2) waktu setempat. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan keterlibatan pemerintah dalam insiden drone yang ditembak jatuh di wilayah Korea Utara awal tahun ini.

    Korea Utara menuduh Seoul menerbangkan drone tersebut ke area Kaesong pada Januari lalu. Mereka bahkan merilis foto-foto yang diduga menunjukkan puing-puing drone yang ditembak jatuh itu.

    Otoritas Korea Selatan awalnya membantah adanya keterlibatan pemerintah. Presiden Lee Jae Myung bahkan mengatakan hal itu sama saja "melepaskan tembakan ke Korea Utara."

    Namun otoritas Seoul, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026), mengatakan pihaknya sedang menyelidiki tiga tentara aktif. Seorang karyawan badan intelijen Korea Selatan juga turut diselidiki terkait insiden tersebut.

    Para penyelidik dari satuan tugas gabungan militer-polisi menggerebek 18 lokasi fokus investigasi. Lokasi tersebut termasuk Komando Intelijen Pertahanan dan Badan Intelijen Nasional.

    "Satuan tugas tersebut mengatakan akan secara menyeluruh menetapkan kebenaran di balik insiden drone tersebut. Hal ini dilakukan melalui analisis materi yang disita dan penyelidikan yang ketat terhadap para tersangka," demikian pernyataan otoritas Korea Selatan.

    Tersangka Sipil dan Dugaan Keterlibatan Mantan Presiden

    Tiga warga sipil telah didakwa atas dugaan terlibat dalam skandal drone. Salah satu dari mereka secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas insiden ini.

    Individu tersebut mengaku bertindak demikian untuk mendeteksi tingkat radiasi. Tujuannya adalah memantau fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara.

    Mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini mendekam di penjara atas kasus darurat militer, juga diadili. Ia dituduh secara ilegal mengirimkan drone ke Korea Utara.

    Tindakan tersebut diduga bertujuan membantu menciptakan dalih. Dalih tersebut untuk penetapan darurat militer pada akhir tahun 2024 lalu.

    Upayanya untuk menggulingkan pemerintah sipil menggunakan darurat militer berujung kegagalan. Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun itu.

    Pihak Terlibat Status Keterangan
    Penyelidik Korea Selatan Aktif Menggerebek 18 lokasi, termasuk Badan Intelijen Nasional.
    Presiden Lee Jae Myung Menjabat Awalnya membantah keterlibatan pemerintah dalam insiden drone.
    Tiga Tentara Aktif Tersangka Sedang diselidiki terkait insiden drone.
    Satu Karyawan Badan Intelijen Tersangka Sedang diselidiki terkait insiden drone.
    Tiga Warga Sipil Didakwa Diduga terlibat dalam skandal drone, satu telah mengaku.
    Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Tersangka Diadili atas dugaan pengiriman drone ilegal untuk dalih darurat militer.